situs terbaru paling gacor 938Jutaan kata 728115Orang-orang telah membaca serialisasi
《halocuan98》
Pengusaha Beberkan Alasan Tolak Revisi PP 36/2021 soal Pengupahan******Jakarta, CNN Indonesia--
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan kelompok pengusahalainnya menolak wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Jika sampai terjadi, maka pemerintah dianggap mengalami kemunduran.
"Kami mewakili rekan-rekan asosiasi, termasuk Apindo, mengharapkan pemerintah konsisten di dalam melaksanakan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kami tidak berharap terjadi perubahan substansi di PP 36/2021 tersebut," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani di Kantor Apindo, Rabu (16/11).
Perubahan substansi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 dipandang sebagai kemunduran pemerintah dalam mempersiapkan iklim ketenagakerjaan yang lebih berdaya saing dan dapat memperluas penciptaan lapangan kerja.
"Ini tentunya akan berdampak pada penyerapan di sektor-sektor yang merupakan padat karya, mulai dari UMKM, industri manufaktur, jasa, yang juga banyak menyerap tenaga kerja, dan tentunya pencari kerja baru yang bakal mengalami hambatan dalam memperoleh lapangan kerja," jelasnya.
Ia mengkhawatirkan perubahan parameter dan formula upah minimum di mana upah minimum tidak lagi menjadi jaring pengaman sosial, tapi menjadi upah rata-rata.
Perubahan prinsip tersebut juga diklaim akan berdampak pada pelaksanaan struktur skala upah yang akan sulit diterapkan pengusaha karena tidak ada lapisan upah minimum dengan upah yang di atasnya. Hal itu dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap karyawan yang sudah lama bekerja.
Lihat Juga :Buruh Tolak PP 36/2022 Dasari UMP-UMK, Tuntut Upah di Atas Inflasi |
Senada, Anggota Dewan Pertimbangan Apindo sekaligus Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto berharap pemerintah benar-benar konsisten dalam implementasi PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan.
"Kepastian pengusaha dan kepastian tahun depan sudah dengan sendirinya tertantang oleh resesi dunia yang marketnya akan turun. Untuk pasar ekspor, kita diharapkan bisa tetap bersaing dengan kepastian PP 36/2021 sendiri," imbuh Anne.
Sedangkan untuk pasar domestik, Anne menjelaskan Indonesia menghadapi banyak negara-negara produsen lain di mana selisih kurs atau depresiasinya jauh lebih tinggi dibanding RI terhadap kurs dolar AS. Terlebih, pasar domestik didominasi oleh UMKM.
Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) juga menolak wacana revisi PP Nomor 36 Tahun 2021 tersebut. Upaya buruh, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat yang akan melakukan revisi aturan tersebut dipandang bakal mencoreng nama Indonesia.
Lihat Juga :Jumlah Terbaru Karyawan Kena PHK: 79.316 Orang |
"Aprisindo tetap berkomitmen untuk menjaga daya saing industri padat karya di Indonesia dan menjaga keyakinan investor dengan tetap menjaga komitmen atas deregulasi sejumlah isu-isu strategis nasional yang dikemas dalam undang-undang omnibus law atau UU 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja dengan meminta PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan tetap dipertahankan dan dijalankan," kata Ketua Umum Aprisindo Eddy Widjanarko.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta pemerintah pusat mengkaji ulang PP Nomor 36 Tahun 2021 sebagai dasar penetapan UMP.
"Contoh tadi saya sampaikan ada satu kabupaten/kota di mana setelah diterapkan itu, kenaikannya tinggi banget bisa sampai 17 persen. Kalau pengusahanya iya, saya senang aja. Bagus itu, tapi kalau kemudian nanti tidak bisa diterapkan ini akan terjadi gonjang-ganjing," ujarnya, Selasa (15/11), dikutip dari Antara.
Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022.
[Gambas:Video CNN]
Seberapa Serius Krisis Pupuk yang Dikhawatirkan Jokowi saat KTT G20?******Jakarta, CNN Indonesia--
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta dunia waspada terhadap ancaman krisis pupuk. Hal itu ia sampaikan saat membuka KTT G20 di Nusa Dua, Bali.
"Masalah pupuk jangan disepelekan jika kita tidak segera mengambil langkah agar ketersediaan pupuk tercukupi dan harga yang terjangkau maka tahun 2023 akan jadi tahun yang lebih suram," ujar Jokowi, Selasa (15/11).
Jokowi mengungkapkan ketersediaan pupuk menjadi hal yang harus diperhatikan. Jika tidak diperhatikan, maka bisa menyebabkan gagal panen dan menimbulkan krisis pangan.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan harga pupuk global memang naik secara signifikan bahkan sebelum perang Rusia-Ukraina.
Namun dengan adanya perang, harga pupuk semakin melonjak karena 70 persen bahan baku pupuk berasal dari gas.
"Rusia jadi salah satu negara pengendali pasokan gas untuk pupuk dan juga Rusia juga supplypupuk, secara langsung maka terjadi kenaikan harga pupuk di banyak negara," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (15/11).
Lihat Juga :Kerajinan Tangan hingga Kopi Jadi 'Oleh-oleh' Delegasi KTT G20 Bali |
Sementara itu, masalah bagi Indonesia adalah subsidi pupuk hanya bisa mencukupi 30 persen dari total kebutuhan pupuk secara nasional. Artinya banyak petani harus beli pupuk dengan harga non subsidi yang lebih mahal.
Jika harga pupuk mahal di tingkat petani maka akan diteruskan ke konsumen. Bahkan, petani yang tidak mampu membeli terancam gagal panen.
Kondisi ini membuat harga jual produk-produk pertanian dan produk hortikultura akan jauh lebih mahal, inflasi meningkat cukup tajam.
Sementara dari sisi kesehatan, dapat membuat stunting atau bayi yang kurang gizi jumlahnya naik.
Lihat Juga :China Kekurangan Stok Daging Babi |
Di sisi lain, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa mengatakan krisis pupuk merupakan wacanan yang sengaja dibuat oleh produsen pupuk global. Menurutnya, pasokan pupuk global sebenarnya dalam kondisi aman.
"Krisis pupuk itu kan orang mengemukakan krisis ada kepentingan. Kepentingan dibaliknya itu apa? Kepentingan negara maju dan perusahaan multinasional mereka. Siapa yang menikmati krisis pangan? Ya mereka lah," ujarnya.
Maka dari itu, Dwi mengatakan negara berkembang seperti Indonesia perlu mewaspadai wacana krisis pangan.
Ia menjelaskan krisis pangan ditandai dengan menurunnya produksi pangan dunia di atas 10 persen. Sementara saat ini produksi pangan hanya turun 1,4 persen.
"Saat ini enggak ada tanda-tanda (krisis pangan), produksi pangan dunia baik-baik saja," ujarnya.
Ia mengatakan perang Rusia-Ukraina memang memengaruhi ketersediaan pasokan global, tetapi tidak secara signifikan. Bahkan kenaikan harga pupuk disebut sebenarnya terjadi sebelum oerang Rusia-Ukraina.
"Memang logistik ada terganggu tapi tidak langsung melonjakkan harga pupuk sampai tiga kali lipat," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
(fby/sfr)
Label:jiwa game slot、mudah menang slot、slot spadegaming demo
Terkait:jam gacor lucky neko hari ini、slot terlaris 2022、daftar link slot gacor、bayar tagihan kredivo di shopee、papa4d2、sob77 slot、hoki89、indobet88、situs slot server kamboja、zoom188
bab terbaru:daftar slot resmi(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《halocuan98》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,bukit4dHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《halocuan98》bab terbaru。