pinjam uang jaminan sertifikat rumah

Bepergian melintasi surga

kupon indomaret gratis

Anak Buah Airlangga Klarifikasi Makan Siang Prabowo Diongkosi Dana Bos******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengklarifikasi isu liar yang menyebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendanai program makan siang gratis Prabowo-Gibran Rakabuming.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan isu liar yang beredar di beberapa media atau lini masa tidaklah benar. Ia menekankan usul penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis bukan datang dari Menko Airlangga.

"Kan sama-sama kita dengar, itu usulan atau presentasi dari Pak Zaki (Bupati Tangerang 2013-2023 Ahmed Zaki Iskandar), mantan bupati Tangerang itu. Jadi, dia mengusulkan (penggunaan dana) BOS karena mekanismenya sudah ada, prosedurnya juga sudah ada, tapi mereka mengusulkan dipisahkan," ucap Haryo kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/3).

Haryo yang mendampingi Menko Airlangga dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten pada Kamis (29/2) itu mengatakan bahwa kehadiran Kemenko Perekonomian hanya memenuhi undangan. Ia lantas mengutip istilah Airlangga, yakni 'belanja masalah'.

Ia menegaskan Kemenko Perekonomian akan menampung usul-usul yang ada, meski simulasi tersebut baru dilakukan di satu sekolah. Soal keputusan penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis tidak bisa langsung disetujui Menko Airlangga, harus ada kajian lagi.

"Tentu nanti dirapatkan di lintas kementerian, tapi kalau diputuskannya saya belum bisa berkomentar, tapi dibahasnya nanti di rapat lintas kementerian. Akan melibatkan Kementerian Keuangan juga dan kementerian teknis lainnya. Kan selama ini bantuan sudah ada juga yang lewat Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kementerian Kesehatan untuk balita dan ibu hamil," tuturnya.

Lihat Juga : Asabri Buka-bukaan soal Uang Pensiun Prabowo dari Militer

"Jadi nanti pasti akan dibahas dan disinergikan di lintas kementerian biar gak pisah-pisah dan tumpang tindih programnya, biar pemetaan tiap wilayahnya juga dapat semua. Tapi kalau nanti keputusannya, ini kan baru usulan, kami tidak ikut berpolemik. Ini masih berupa usulan dari mereka (pemda), kita mencatat dulu," imbuh Haryo.

Ada 4 menu makan siang yang disajikan dalam simulasi pada di Tangerang saat itu, yakni nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay. Makan siang gratis diberikan untuk 4 kelas dari sekitar total 900 murid di sekolah tersebut.

Meski program ini identik dengan janji politik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Airlangga mengatakan dirinya hadir memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Ia menegaskan Pemkab Tangerang yang menginisiasi program tersebut menggunakan dana Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, hadir pula Bupati Tangerang 2013-2023 sekaligus Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang memaparkan program makan siang tersebut dengan sebutan Gerakan Aksara alias Anak Sehat dan Sejahtera. Pria yang juga ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DKI Jakarta itu yang mengusulkan kepada Menko Airlangga terkait penggunaan dana BOS.

"Pola pendanaannya, nah ini Pak (Airlangga), kita mengusulkan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS Reguler dipisah dengan BOS Afirmatif atau Spesifik ini," usul Zaki kepada Airlangga di SMPN 2 Curug, Tangerang.

"Penyalurannya melalui rekening sekolah langsung. Untuk kegiatan pendampingan dan organisasi perangkat daerah (OPD) ini didanai oleh APBD, ketersediaan dana sekolah dan pemantauan oleh pemerintah daerah ini semua dari APBD kabupaten/kota," imbuhnya.

Menko Airlangga tidak mengamini langsung usul tersebut. Namun, ia mengindikasikan bahwa dana BOS memang dimungkinkan untuk mendanai program yang identik dengan Prabowo-Gibran tersebut.

"Karena kalau model untuk SD-SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, dan secara spesifik itu bisa dibuat," balas Airlangga usai paparan Zaki.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Kebangkitan Seni Bela Diri Ilahi

id vip pasti maxwin 2022

Kemenag: Lebih dari 113 ribu orang telah lunasi biaya haji 2024******

Bertahap, calon jamaah haji Indonesia melunasi biaya haji. Sekarang sudah ada 113.243 orang yang melakukan pelunasan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agama (Kemenag) melaporkan lebih dari 113 ribu orang telah melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1445 Hijriah/2023 Masehi tahap pertama yang dibuka sejak 10 Januari dan ditutup pada 12 Februari 2024.

"Bertahap, calon jamaah haji Indonesia melunasi biaya haji. Sekarang sudah ada 113.243 orang yang melakukan pelunasan," ujar Juru Bicara Kemenag Anna Hasbie dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Anna menjelaskan calon jamaah yang sudah melunasi terdiri atas 101.645 peserta yang memang masuk alokasi kuota berangkat tahun ini dan 11.598 peserta calon haji kuota cadangan.

Mereka yang telah melunasi adalah peserta calon haji yang memenuhi syarat kesehatan (istitha'ahkesehatan). Sebab kemampuan kesehatan menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi jamaah.

Baca juga: Kemenag sebut calon haji lunasi Bipih masih rendah, baru 4.438 orang

Jika pada penyelenggaraan sebelumnya jamaah calon haji melakukan pelunasan terlebih dahulu, maka tahun ini pemeriksaan kesehatan dilakukan di awal.

"Sampai hari ini tercatat ada 168.457 jamaah yang sudah periksa dan memenuhi syarat istitha'ah kesehatan," kata Anna.

Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota haji. Selain itu Indonesia juga mendapat tambahan kuota sebanyak 20.000 orang, sehingga total kuota haji Indonesia 2024 mencapai 241.000 orang.

Pelunasan Bipih 1445 Hijriah/2024 Masehi tahap pertama dibuka mulai 10 Januari hingga 12 Februari 2024. Tahap pertama ini diperuntukkan bagi calon jamaah haji yang masuk alokasi kuota keberangkatan pada musim haji tahun berjalan. Kemudian prioritas calon jamaah haji reguler lanjut usia (lansia) dan calon jamaah haji reguler cadangan.

Baca juga: Komisi VIII DPR ajak masyarakat bantu BPKH sosialisasikan biaya haji
Baca juga: Keppres BPIH terbit, ini biaya perjalanan haji 2024 per embarkasi

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

situs judi teraman

Imigrasi: Syarat golden visa bagi investor asing di IKN diturunkan******

..., dari penanaman modal minimal 25 juta dolar AS menjadi minimal 5 juta dolar AS untuk masa tinggal selama 5 tahun.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Silmy Karim mengatakan bahwa persyaratan golden visa bagi investor, khususnya perusahaan asing, yang hendak menanam modal di Ibu Kota Nusantara (IKN) diturunkan.

"Persyaratan bagi perusahaan asing yang akan melakukan penanaman modal di IKN diturunkan, dari penanaman modal minimal 25 juta dolar AS menjadi minimal 5 juta dolar AS untuk masa tinggal selama 5 tahun. Untuk masa tinggal 10 tahun, diturunkan dari 50 juta dolar AS menjadi 10 juta dolar AS," kata Silmy dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Jumat.

Selain itu, perusahaan asing yang akan membuka cabang atau anak perusahaan di IKN dikecualikan dari syarat turnover(nilai penjualan) pada perusahaan induknya, sebagaimana disyaratkan kepada perusahaan asing yang akan membuka cabang atau anak perusahaan di luar IKN.

Dirjen Imigrasi menjelaskan bahwa pengajuan visa berindeks E28F itu dilakukan secara daring melalui laman web evisa.imigrasi.go.id.

Adapun dokumen persyaratan yang dilampirkan, yaitu paspor dengan masa berlaku minimal 6 bulan, pasfoto, serta pernyataan komitmen untuk membangun perusahaan di IKN dengan nilai investasi paling sedikit 5.000.000 dolar AS (untuk masa tinggal 5 tahun) atau paling sedikit 10.000.000 dolar AS (untuk masa tinggal 10 tahun).

Pada bulan Januari 2024, kata Silmy, tercatat 62 golden visa telah diterbitkan.

Menurut dia, kemudahan golden visa bagi investor merupakan wujud komitmen Imigrasi dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator pembangunan masyarakat.

Lebih lanjut Dirjen Imigrasi berharap kebijakan tersebut dapat menggenjot jumlah investasi masuk ke IKN.

"Kita harapkan masuknya investor asing ini menjadi stimulus perekonomian di IKN dan wilayah sekitarnya," kata Silmy.

Kebijakan golden visa diluncurkan oleh Pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 yang diundangkan pada tanggal 30 Agustus 2023.

Layanan visa jenis ini memungkinkan warga negara asing (WNA) menetap di Indonesia selama 5—10 tahun dalam rangka mendukung perekonomian nasional.

Baca juga: Hari Bhakti Imigrasi, Kantor Imigrasi Beijing promosikan "golden visa"
Baca juga: Komisi III apresiasi Ditjen Imigrasi untuk program inovatif

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kronik Penyihir

demo cq9

Optimisme meraup partisipasi tinggi dalam Pemilu 2024 damai di Solo******

Solo (ANTARA) - Terletak jauh dari Ibu Kota Jakarta dan bukan bagian dari kota besar yang memiliki jumlah penduduk hingga jutaan orang, Kota Solo memiliki dinamika sendiri dalam perjalanan politik di Indonesia, bahkan jauh sebelum kemerdekaan RI.

Oleh karena itu, meski dihuni sekitar 520.000 penduduk dengan jumlah pemilih pada Pemilu 2024 sebanyak 439.000 orang, kota budaya ini menjadi salah satu bagian dari episentrum politik di Tanah Air.

Pun bagi partai politik, calon anggota legislatif, hingga capres/cawapres. Mampu memenangi perebutan suara di Kota Solo memiliki makna simbolik tersendiri bagi siapa pun pada Pilpres 2024.

Oleh karena itu, meski jumlah suaranya relatif kecil, Solo atau Surakarta menjadi ajang bergengsi perebutan suara bagi duet Anis Rasyid Baswedan/Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto/Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), serta pasangan Ganjar Pranowo/Mahfud Md. (nomor urut 3).

Tidak mengherankan kalau ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden tersebut mengklaim memiliki banyak pendukung di kota tersebut. Tentu saja hasil pencoblosan pada 14  Februari 2024 menjadi ajang pembuktian atas pendakuan tersebut.

Ahli psikologi politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Mohammad Abdul Hakim menilai Solo memang memiliki pemilih partai politik militan. Kondisi ini berlangsung sejak zaman reformasi, setidaknya sampai dengan Pilpres 2019.

Oleh karena itu, penting bagi setiap pasangan mendulang sebanyak-banyaknya suara untuk membuktikan mereka memiliki kekuatan elektoral di Solo yang dijuluki "kota yang tak pernah tidur" itu.

Bukan tidak mungkin dinamika politik belakangan ini bakal meningkatkan tensi politik, kondisi yang sebenarnya lumrah dalam setiap kompetisi, termasuk dalam setiap pemilu. Di mana pun.

Sebagai langkah antisipasi, tokoh masyarakat perlu ikut ambil bagian dalam mengelola situasi tersebut agar tetap dinamis namun tidak sampai memanas.

Di sisi lain ada modal sosial dari budaya masyarakat kota ini. Meski Solo sudah berwajah metropolitan, sebagian besar warganya tetap mengusung adat Jawa yang masih menghormati orang-orang yang ditokohkan.

Yang menyejukkan, sejauh ini tokoh-tokoh yang maju dalam Pilpres 2024 menunjukkan pandangan bahwa pemilu bukan merupakan arena zero sum gameatau permainan yang hanya menyisakan pemenang dan pecundang. Kemenangan pada pemilu bukan milik satu pihak saja, melainkan seleksi pemimpin melalui mekanisme demokrasi. Oleh karena itu ada optimisme bahwa kondisi di Solo bakal aman dan pemilu berlangsung damai.

Untuk mencapai kondisi tersebut, perlu ada pemahaman dan kesadaran pula dari masyarakat bahwa hasil akhir kompetisi politik bukan kemenangan satu pihak dan kekalahan total bagi pihak lain, melainkan hanya perbedaan siapa yang menduduki posisi pemenang.

Dengan menyadari siapa pun pemenangnya bakal membawa Indonesia lebih sejahtera maka masyarakat bakal mendapatkan manfaat dari pemilu sehingga tidak bakal terjadi gesekan. Kondisi ini berbeda pada tahun 1998.


Partisipasi pemilih

Pemilu tidak bisa dilepaskan dari partisipasi masyarakat. Pesta demokrasi 5 tahunan ini nyatanya memang ditunggu-tunggu oleh masyarakat yang memiliki perhatian tinggi terhadap masa depan bangsa Indonesia.

Nasib dan masa depan bangsa tergantung dari kiprah pemimpinnya, yang dari kebijakannya dirancang bisa menyejahterakan sekitar 280 juta penduduk di negeri ini.

Saat ini ada sebagian masyarakat yang masih menimang memilih capres/cawapres dengan mempelajari visi misi masing-masing, namun ada sebagian lagi yang dari awal sudah fanatik terhadap partai politik tertentu sehingga mengikuti pasangan mana yang diusung oleh partai pilihannya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo jauh hari sudah menjalankan program edukasi dan sosialisasi secara masif dan intens, khususnya bagi mereka yang merupakan pemilih baru.

Untuk Pemilu 2024, KPU Solo menargetkan partisipasi pemilih bisa mencapai 82 persen. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan realisasi partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 sebesar 80 persen.

Namun, angka ini justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014 di mana tingkat partisipasi warga untuk menggunakan hak pilih pada pemilu mencapai 81,23 persen.

Perwakilan Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Surakarta Yuly Yulianingrum mengatakan sosialisasi tidak hanya difokuskan pada pemilih muda dan pemilih baru tetapi juga calon pemilih.

KPU setempat sebelumnya juga mendatangi sejumlah sekolah dasar untuk memberikan pendidikan politik sejak dini. Bukan hanya bertujuan membekali calon pemilih masa depan, melainkan diharapkan bisa menjadi "jembatan" untuk menularkan informasi yang mereka peroleh kepada lingkup terdekat, salah satunya ke orang tua siswa.

Secara umum, edukasi juga menyasar ke mahasiswa, penyandang disabilitas, hingga komunitas.

KPU Kota Surakarta bersama dengan KPU RI juga menyelenggarakan acara KPU Goes To Campus untuk memberikan edukasi kepada pemilih muda dan pemilih baru.


Fokus mengawasi

Tinggal menghitung hari, pemungutan suara segera tiba. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Surakarta makin intens mengawasi berbagai tahapan kampanye. Bagi Bawaslu, pengawasan di setiap tahapan menjadi langkah pencegahan memanasnya kondisi politik.

"Ini bagian dari upaya meminimalisasi terjadinya gesekan," kata Ketua Bawaslu Kota Surakarta Budi Wahyono.

Bawaslu tidak bekerja sendiri. Dalam pengawasan tersebut, Bawaslu juga melibatkan berbagai pihak. Bahkan setiap akan ada pelaksanaan kampanye, terlebih dahulu ada pertemuan antara Bawaslu, kepolisian dengan tim penyelenggara.

Harapannya, pada pelaksanaannya nanti kampanye tidak melanggar peraturan. Bawaslu juga intens mengajak peserta pemilu maupun partai politik untuk melakukan kampanye sesuai dengan ketentuan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan.

Bawaslu mencatat sejauh ini tidak ada pelanggaran serius di Kota Solo, selain itu dugaan pelanggaran juga tidak terlalu banyak.

Yang paling menonjol hanya pada pelanggaran pemasangan alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan.

Meski begitu, edukasi masih terus dilakukan, termasuk tidak boleh melibatkan anak kecil pada saat kampanye. Bagi anak yang didapati menggunakan atribut kampanye agar segera dilepas.

Makin dekat dengan hari pemungutan suara, makin masif juga berbagai kegiatan kampanye yang dilakukan oleh tim pendukung masing-masing pasangan calon presiden dan calon wakil presiden di Kota Solo. Nyatanya sejauh ini kondisi Kota Solo tetap kondusif.

Terlepas siapa pun pemenangnya, Solo patut bangga bahwa salah satu putra daerahnya mampu memimpin Indonesia hampir 10 tahun terakhir ini.

Warga Solo kini kembali memiliki kesempatan untuk memilih capres/cawapres pada 14 Februari 2024. Siapa pun yang terpilih, itulah pilihan terbaik bagi bangsa Indonesia.

Kewajiban bagi setiap warga negara ikut menjaga negeri ini tetap aman dan damai dengan sikap legawa menerima pasangan yang akan memimpin Indonesia untuk 5 tahun ke depan.

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

seribu pemburu

mutu777

KPK tegaskan tetap proses perkara dugaan korupsi Eddy Hiariej******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tetap memproses dugaan korupsi terkait mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej usai putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa keputusan tersebut berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam forum bersama pimpinan komisi antirasuah, struktural penindakan, dan tim Biro Hukum KPK.

“Telah diputuskan bahwa KPK tetap melanjutkan penanganan perkara tersebut dengan lebih dahulu melakukan proses dan prosedur administrasi penanganan perkara dimaksud sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ucap Ali dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.

Ali menjelaskan bahwa perkara peradilan hanya menguji aspek formil, sementara substansi materi dugaan perbuatan Eddy dan tersangka lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham itu, masih perlu diuji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Substansi materiil dugaan perbuatan para tersangka dalam perkara tersebut tentu hingga kini belum diuji di peradilan Tipikor dan juga sama sekali tidak menjadi materi pertimbangan hakim pra peradilan yang diajukan pemohon EOSH,” tutur Ali.

Terlepas dari itu, KPK menghormati putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bagian kontrol pada proses penyelesaian perkara pidana korupsi.

“Perkembangan akan disampaikan sebagai bentuk keterbukaan KPK pada masyarakat,” ujar Ali.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Estiono memutuskan penetapan tersangka atas mantan Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah. Hal itu diputuskan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).

"Menyatakan penetapan tersangka oleh termohon (KPK), sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap pemohon (Eddy Hiariej) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Estiono.

Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.

Eddy Hiariej merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham.

Selain Eddy, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR). Sementara itu, seorang lainnya yakni Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) telah ditahan oleh komisi antirasuah.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Melawan Kaisar Jiwa Xuan

pinjaman online terpercaya bunga rendah tenor panjang

Anak Buah Airlangga Klarifikasi Makan Siang Prabowo Diongkosi Dana Bos******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) mengklarifikasi isu liar yang menyebut Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengusulkan penggunaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk mendanai program makan siang gratis Prabowo-Gibran Rakabuming.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menegaskan isu liar yang beredar di beberapa media atau lini masa tidaklah benar. Ia menekankan usul penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis bukan datang dari Menko Airlangga.

"Kan sama-sama kita dengar, itu usulan atau presentasi dari Pak Zaki (Bupati Tangerang 2013-2023 Ahmed Zaki Iskandar), mantan bupati Tangerang itu. Jadi, dia mengusulkan (penggunaan dana) BOS karena mekanismenya sudah ada, prosedurnya juga sudah ada, tapi mereka mengusulkan dipisahkan," ucap Haryo kepada CNNIndonesia.com, Senin (4/3).

Haryo yang mendampingi Menko Airlangga dalam simulasi makan siang gratis di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten pada Kamis (29/2) itu mengatakan bahwa kehadiran Kemenko Perekonomian hanya memenuhi undangan. Ia lantas mengutip istilah Airlangga, yakni 'belanja masalah'.

Ia menegaskan Kemenko Perekonomian akan menampung usul-usul yang ada, meski simulasi tersebut baru dilakukan di satu sekolah. Soal keputusan penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis tidak bisa langsung disetujui Menko Airlangga, harus ada kajian lagi.

"Tentu nanti dirapatkan di lintas kementerian, tapi kalau diputuskannya saya belum bisa berkomentar, tapi dibahasnya nanti di rapat lintas kementerian. Akan melibatkan Kementerian Keuangan juga dan kementerian teknis lainnya. Kan selama ini bantuan sudah ada juga yang lewat Kementerian Sosial, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kementerian Kesehatan untuk balita dan ibu hamil," tuturnya.

Lihat Juga : Asabri Buka-bukaan soal Uang Pensiun Prabowo dari Militer

"Jadi nanti pasti akan dibahas dan disinergikan di lintas kementerian biar gak pisah-pisah dan tumpang tindih programnya, biar pemetaan tiap wilayahnya juga dapat semua. Tapi kalau nanti keputusannya, ini kan baru usulan, kami tidak ikut berpolemik. Ini masih berupa usulan dari mereka (pemda), kita mencatat dulu," imbuh Haryo.

Ada 4 menu makan siang yang disajikan dalam simulasi pada di Tangerang saat itu, yakni nasi ayam, nasi semur telur, gado-gado, dan siomay. Makan siang gratis diberikan untuk 4 kelas dari sekitar total 900 murid di sekolah tersebut.

Meski program ini identik dengan janji politik Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Airlangga mengatakan dirinya hadir memenuhi undangan Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Ia menegaskan Pemkab Tangerang yang menginisiasi program tersebut menggunakan dana Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, hadir pula Bupati Tangerang 2013-2023 sekaligus Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar yang memaparkan program makan siang tersebut dengan sebutan Gerakan Aksara alias Anak Sehat dan Sejahtera. Pria yang juga ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Prabowo-Gibran DKI Jakarta itu yang mengusulkan kepada Menko Airlangga terkait penggunaan dana BOS.

"Pola pendanaannya, nah ini Pak (Airlangga), kita mengusulkan melalui BOS Spesifik atau BOS Afirmatif untuk khusus penyediaan makan siang bagi siswa. Ini bisa dengan rekening yang terpisah untuk setiap sekolah, dari BOS Reguler dipisah dengan BOS Afirmatif atau Spesifik ini," usul Zaki kepada Airlangga di SMPN 2 Curug, Tangerang.

"Penyalurannya melalui rekening sekolah langsung. Untuk kegiatan pendampingan dan organisasi perangkat daerah (OPD) ini didanai oleh APBD, ketersediaan dana sekolah dan pemantauan oleh pemerintah daerah ini semua dari APBD kabupaten/kota," imbuhnya.

Menko Airlangga tidak mengamini langsung usul tersebut. Namun, ia mengindikasikan bahwa dana BOS memang dimungkinkan untuk mendanai program yang identik dengan Prabowo-Gibran tersebut.

"Karena kalau model untuk SD-SMP kita relatif punya sistem, punya pipeline anggaran, salah satunya melalui BOS, dan secara spesifik itu bisa dibuat," balas Airlangga usai paparan Zaki.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)