duniawin demo

Guru Besar Wuji

Dugaan Staf Erick soal Senjata Buatan BUMN Bisa Jatuh ke Junta Myanmar******

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga buka suara soal tiga perusahaan pelat merah yang dituding memasok senjata kejunta militer Myanmar. Tiga BUMN itu adalah PT Pindad, PT PAL, dan PT Dirgantara Indonesia.

Arya mengatakan penjualan senjata DEFEND ID tidak dilakukan secara langsung. Ia menduga itu dilakukan melainkan melalui pembeli lain.

Lihat Juga : Jokowi Resmikan Tol Indralaya-Prabumulih Bernilai Rp12,5 T

"Buyer-nya kan enggak hanya satu. Sampai hari ini kita enggak tahu buyeryang mana," katanya.

Sebelumnya, Holding BUMN Industri Pertahanan RI (DEFEND ID) membantah tiga perusahaan pelat merah di bawah naungannya mengekspor senjata ke Myanmar pasca kudeta militer pecah pada Februari 2021.

DEFEND ID menegaskan melalui PT Len Industri (Persero) sebagai induk holding dari PT Dahana, PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL Indonesia, mendukung penuh resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) nomor 75/287 yang melarang suplai senjata ke Myanmar sebagai upaya menghentikan krisis politik dan kekerasan di negara tetangga RI tersebut.

Lihat Juga : Kemlu Buka Suara soal Dugaan Jual-Beli Senjata RI ke Junta Myanmar

"DEFEND ID menegaskan bahwa PT Pindad tidak pernah melakukan ekspor ke Myanmar setelah imbauan DK PBB pada 1 Februari 2021. Kami pastikan bahwa PT Pindad tidak melakukan kegiatan ekspor produk alpalhankam ke Myanmar terutama setelah muncul imbauan DK PBB pada 1 Februari 2021 terkait kekerasan di Myanmar," bunyi pernyataan DEFEND ID yang diterima CNNIndonesia.com pada Rabu (4/10).

"Pun halnya dengan PT DI dan PT PAL yang dipastikan tak memiliki kerja sama penjualan produk ke Myanmar. Dapat kami sampaikan tidak ada kerja sama maupun penjualan produk alpahankam dari kedua perusahaan tersebut ke Myanmar," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Klarifikasi ini keluar menyusul laporan yang dilayangkan sejumlah aktivis HAM kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI soal dugaan transaksi jual beli senjata ilegal dari Indonesia ke Myanmar.

Mantan Jaksa Agung Indonesia yang juga pernah mengetuai misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal Myanmar, Marzuki Darusman, menuturkan "penjualan ilegal" senjata ini terdiri dari senapan serbu, pistol, amunisi, kendaraan tempur, dan peralatan militer lainnya. Ia pun telah mengajukan temuan dan pengaduannya ini ke Komnas HAM RI pada Senin (2/10).

[Gambas:Video CNN]

Dinasti Kaisar Qianyuan

JK Klaim BUMN Punya Utang Rp300 M ke Kalla Group******

Pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla (JK) mengungkapkan BUMNsaat ini masih memiliki utang kepada salah satu perusahaannya. Utang sudah menggantung selama 3 tahun belakangan ini.

Total utang tersebut Rp300 Miliar.

"Perusahaan kami malah sudah tiga tahun senilai Rp300 miliar belum dibayar-bayar," sebut JK dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Jubirnya Husain Abdullah kepada CNNIndonesia.com.

"Saya juga tidak tahu pasti penyebabnya. Atau mungkin terlalu banyak tugas dan tidak ada uang," kata JK lagi.

Wakil Presiden ke 10 dan 12 ini memberi solusi kepada pemerintah agar utang BUMN ke para vendor termasuk ke perusahaannya bisa dibayar.

Solusi itu; pemerintah harus menjamin tentang utang tersebut.

"Pemerintah dalam hal ini pemegang saham harus menjamin (membayar) utang itu. Karena biasanya, pemegang saham selalu yang bertanggungjawab," imbuh Ketua Umum PMI tersebut.

JK tidak menyebut secara rinci BUMN yang dimaksudnya tersebut. 

CNNIndonesia.com belum mendapat penjelasan terkait klaim JK tersebut dari Kementerian BUMN. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga belum merespons saat dihubungi via aplikasi pesan dan sambungan telepon.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Abadi

Menimbang Keamanan Pasokan Beras Usai Jokowi Sorot Stok Bulog Kurang******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim cadangan beras pemerintah (CBP) di gudang Perum Bulog masih kurang hingga saat ini.

Ia mewanti-wanti produksi beras dalam negeri berkurang lantaran kemarau panjang el nino. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan bakal ada impor beras lagi hingga akhir tahun.

"Memang masih kurang sehingga dari stok yang ada di Bulog saat ini 1,7 juta ton, masih menambah lagi, sampai akhir tahun kira-kira 1,5 juta ton," kata Jokowi di Subang, Minggu (8/10).

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga rata-rata beras kualitas medium I dan II masing-masing dipatok Rp14.600 dan Rp14.350 per kg pada Selasa (10/10) ini. Harga ini sudah melebihi harga eceran tertinggi (HET) beras medium, yakni Rp10.900 per kg.

Sementara itu, harga beras kualitas super atau premium I dan II saat ini masing-masing dipatok Rp15.900 dan Rp15.250 per kg. Angka ini juga sudah melebihi HET beras premium, yakni Rp13.900 per kg.

Menyadari hal tersebut, Jokowi pun memerintahkan Bulog untuk melakukan operasi pasar. Ia ingin Bulog mengguyur pasar ritel, pasar tradisional, dan pasar induk dengan cadangan beras di gudang.

Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan bantuan sosial (bansos) beras sebanyak 30 kg kepada keluarga penerima manfaat (KPM) sejak September hingga November 2023. Bansos tersebut diberikan kepada 21,3 juta KPM dengan total 640 ribu ton beras.

Lantas, sejauh mana keamanan cadangan beras RI setelah Jokowi mengklaim pasokan Bulog kurang?

Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai cadangan beras Bulog yang saat ini mencapai 1,7 juta ton itu cukup riskan. Apalagi, el nino membuat musim hujan di sentra-sentra produksi padi mundur.

Perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim hujan mundur sekitar 60 hari. Artinya, musim tanam dan musim panen raya juga mundur.

"Ini membuat musim paceklik jadi lebih lama. Tambah sekitar dua bulan," kata Khudori kepada CNNIndonesia.com.

Ia memperkirakan panen raya baru terjadi pada April atau awal Mei 2024. Padahal, di awal tahun permintaan beras bakal tinggi.

Maklum, pada Februari 2024 ada Pemilu. Pada masa menjelang Pemilu, kata Khudori, banyak partai politik atau calon legislatif (caleg) yang membagi-bagikan sembako.

Lalu, Maret ada Ramadan dan disusul Idulfitri pada April.

Khudori pun berpendapat jika pada Desember 2023 tidak ada bantuan pangan beras, diperkirakan pada Januari 2024 harga komoditas ini akan tinggi. Namun, ia belum bisa memperkirakan berapa tepatnya harga beras pada periode tersebut.

Yang pasti, Khudori mengatakan harga itu akan makin tinggi jika pemerintah tak melakukan intervensi. Karenanya, ia juga memprediksi pemerintah bakal kembali memberikan bansos beras selama tiga bulan seperti saat ini pada Januari-Maret 2024.

Di sisi lain, kebutuhan beras pun bakal makin tinggi. Belum lagi, kebutuhan operasi pasar Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Dengan kalkulasi ini, praktis pemerintah tidak punya banyak pilihan. Mengandalkan pengadaan dari produksi domestik mustahil," imbuh Khudori.

Idealnya, kata Khudori, penyerapan gabah/beras dilakukan dari produksi dalam negeri. Tapi sejak awal tahun Bulog kesulitan melakukan penyerapan karena harga di pasar jauh meninggalkan harga pembelian pemerintah (HPP).

Adapun HPP untuk gabah dan beras yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut, gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp5.000 per kg, gabah kering panen (GKP) di tingkat penggilingan Rp5.100 per kg, dan gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp6.200 per kg.

Lalu, gabah kering giling (GKG) di gudang Perum Bulog Rp6.300 per kg, dan beras di gudang Perum Bulog Rp9.950 per kg. Sedangkan, harga beras saja saat ini sudah mencapai level Rp15 ribu per kg.

"Dalam kondisi demikian, salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan ya impor. Saya sebenarnya tidak setuju impor. Akan tetapi, dalam situasi seperti ini negara tidak boleh berjudi dengan ketidakpastian," kata Khudori.

Menurutnya, negara harus memastikan punya stok beras memadai. Namun demikian, tambahan impor 1,5 juta ton seperti kata Jokowi terlalu besar.

Dalam hal impor, selain volume atau jumlah harus dihitung cermat, waktu kedatangannya juga mesti dipastikan tidak meleset. Khudori menyebut hal itu perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan mudarat.

"Kalau ini dilakukan, pemerintah punya senjata untuk menahan harga tidak melonjak tinggi," imbuhnya.

Khudori menambahkan bahwa dalam garis kemiskinan, andil harga beras itu sekitar 20-an persen. Dengan kata lain, kalau harga beras naik, mereka yang hanya beberapa jengkal di atas garis kemiskinan akan jatuh miskin.

"Mereka yang miskin akan semakin miskin," ucap Khudori.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tak Perlu Panik

Dao Zhen Xinghe

BUMN Tunggak Utang Rp300 M ke Perusahaan Jusuf Kalla 3 Tahun******

Pendiri Kalla Group, Jusuf Kalla (JK) menyebut ada BUMN yang memiliki tunggakan utang kepada salah satu perusahaannya.

Utang sudah menunggak selama 3 tahun belakangan ini dengan total Rp300 Miliar.

"Perusahaan kami malah sudah tiga tahun senilai Rp300 miliar belum dibayar-bayar," sebut JK dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Jubirnya Husain Abdullah kepada CNNIndonesia.com.

Cuma, mengutip CNBCIndonesia.com, Direktur Keuangan Bukaka Teknik Utama (BUKK), salah satu anak usaha Kalla Group Afifuddin Kalla pernah menyebut Waskita punya utang ke perusahaannya.

Utang Waskita Kepada Bukaka sekitar Rp 200 miliar. Utang salah satunya untuk proyek Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated atau Tol MBZ.

Afifuddin mengatakan sebelum Lebaran 2023 lalu, pihaknya sudah bertemu dengan Waskita untuk menagih utang tersebut. Namun, pucuk pimpinan Waskita ditahan terkait tindak pidana korupsi.

"Tetapi setelah lebaran kemarin kita mendengar kabar dirutnya ditahan. Jadi kami juga bingung sekarang kelanjutannya tetapi mudah-mudahan komitmen bisnisnya tidak berubah," katanya.

Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita mengakui BUMN nya memang punya utang ke perusahaan JK. Utang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan Tol MBZ. 

Tapi katanya, angka final mengenai besaran utang masih dalam proses persiapan penghitungan/verifikasi.

"Hubungan kontraktual yang terjalin adalah antara Waskita-Acset KSO dengan KSO Bukaka-KS. Kedua belah pihak telah bersepakat untuk menunjuk auditor eksternal yang independen dalam rangka meminta pendapat/reviu. Hasil reviu tersebut yang akan dijadikan dasar pembayaran Waskita-Acset KSO kepada KSO Bukaka-KS," katanya.

Selain itu katanya, Waskita-Acset KSO telah melakukan kewajiban pembayaran kepada KSO Bukaka-KS yang sudah ditagihkan sesuai dengan jumlah pembayaran yang diatur dalam kontrak.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Bintang Bumi

Harga Daging Ayam Naik, Tembus Rp36 Ribu per Kg******

Harga daging ayam naik dalam sepekan terakhir. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), daging ayam ras segar dibanderol Rp36.250 per kilogram (kg) pada Kamis (12/10).

Harga daging ayam naik perlahan dari Rp35.800 per kg pada 5 Oktober, lalu naik lagi ke Rp36.200 per kg pada 9 Oktober.

Kemudian naik ke Rp36.250 pada 12 Oktober.

Misalnya, bawang putih yang naik ke Rp38.550 per kg dari Rp38.450 per kg pada pekan lalu.

Lalu, cabai merah keriting naik ke Rp45.050 per kg dari Rp44.200 per kg, cabai rawit merah naik dari Rp56.200 per kg dari Rp49.700 per kg.

Harga gula pasir juga naik ke Rp16.200 per kg dari Rp16 ribu.

Sedangkan harga daging sapi turun ke Rp133.950 per kg dari Rp134.850 per kg. Telur ayam juga turun ke Rp29.150 per kg dari Rp29.200 per kg.

[Gambas:Video CNN]

wadah pemikir perkotaan

Kemnaker Pastikan UMP 2024 Naik: Mudah******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memberi sinyal Upah Minimum Provinsi (UMP) bakal naik di 2024 meskipun saat ini pembahasan dan perhitungan masih terus dilakukan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan kenaikan dilakukan dengan melihat geliat ekonomi saat ini. Dia berharap keputusan pihaknya itu tidak diprotes pengusaha.

"Tentunya (UMP naik), mudah-mudahan tidak diprotes pengusaha," kata Anwar di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu (15/10), seperti dikutip dari detik.com.

Tapi tambahnya, kemungkinan kenaikan tidak akan sampai 15 persen seperti tuntutan buruh.

"Ya kalau buruh permintaannya tinggi terus. Kita kan juga menghitungnya tentunya dari berbagai pertimbangan, terutama terkait dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) sebelumnya menuntut pemerintah menetapkan  kenaikan upah minimum 15 persen pada 2024.

Tuntutan disampaikan  Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis, Selasa (12/9). Besaran tuntutan kenaikan itu diajukan dengan mempertimbangkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dan juga hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang harus dilakukan oleh Dewan Pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.

"Kebutuhan Hidup Layak yang harus disurvei, minimal menggunakan 64 komponen KHL, didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]