petir slot login

Ayah anak itu menempel padaku

BPS Catat Neraca Dagang RI Surplus US,41 M per November******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatneraca perdagangan RI surplus sebesar US,41 miliar pada November 2023.

Meski masih surplus, angkanya turun sebesar US,06 miliar dibanding bulan lalu.

"Dengan demikian neraca perdagangan Indonesia telah mencatat surplus selama 43 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Jumat (15/12).

Berikut perkembangan ekspor dan impor Indonesia sepanjang November 2023:

Ekspor

Nilai ekspor Indonesia pada November ini tercatat US miliar atau turun 0,67 persen dibandingkan Oktober 2023. Sementara, secara tahunan nilai ekspor turun 8,56 persen.

Menurut Pudji, penurunan ekspor pada November didorong oleh penurunan ekspor non-migas terutama pada golongan barang bahan bakar mineral atau HS27, lemak dan minyak hewani atau nabati dengan HS15 dan, pulp dari kayu dengan HS47.

Secara total, ekspor non-migas naik 7,42 persen dengan nilai US,78 miliar.

"November 2023 nilai ekspor non-migas mengalami penurunan secara tahunan pada semua sektornya. Penurunan terdalam terjadi pada sektor pertambangan dan lainnya yang turun 27,47 persen," kata Pudji.

Lihat Juga : Misteri Pemerintah Pakai Acuan Lama Hapus Miskin Ekstrem di 2024

Secara kumulatif pada periode Januari sampai dengan November 2023 total ekspor mencapai US6,41 miliar atau turun 11,83 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.

Rinciannya, ekspor non-migas mencapai US1,96 miliar atau turun 12,47 persen. Sedangkan, ekspor migas mencapai US,44 miliar atau turun 0,67 persen.

Impor

Nilai impor Indonesia pada November 2023 tercatat sebesar US,59 miliar atau naik 4,89 persen dibandingkan Oktober 2023. Sementara, dibandingkan November 2022 nilai impor naik 3,29 persen.

Tercatat pada November 2022 nilai impor mencapai US,96 miliar.

Lebih rinci, Pudji menuturkan impor migas November 2023 mencapai US,49 miliar. Angka ini naik 8,79 persen dibanding bulan sebelumnya.

"Impor migas terjadi peningkatan nilai impor minyak mentah hasil minyak dan gas yang masing-masing sebesar 9,39 persen kemudian 10,77 persen dan 11,55 persen," kata Pudji.

Adapun untuk impor non-migas mencapai US,10 miliar atau naik sebesar 4,08 persen.

Peningkatan impor non-migas secara bulanan ini disebabkan oleh peran komoditas. Pertama, besi dan baja atau HS72 yang naik 16,34 persen. Kedua, ampas dan sisa industri makanan atau HS23 naik 31,98 persen. Ketiga, pupuk atau HS31 naik 76,58 persen.

Perkembangan impor secara kumulatif pada periode Januari sampai dengan November 2023 mencapai US2,78 miliar atau turun 6,8 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Rinciannya, untuk impor non migas mencapai US0,32 miliar atau turun sebesar 5,57 persen. Sedangkan impor migas mencapai US,46 miliar atau turun sebesar 12,78 persen.

[Gambas:Video CNN]

Raksasa zaman

Belanja Bertabur Diskon di Transmart Full Day Sale Bikin Untung******

Mau belanja hemat dan banyak untungnya? Belanjanya di Transmart Full Day Sale aja. Soalnya Transmart kasih diskon gede-gedean sampai 50 persen buat beragam produk terpilih.

Enggak cuma itu, masih ada diskon tambahan 20 persen! Ekstra diskon 20 persen tersebut bisa didapat khusus bagi pengguna Allo Bank, kartu kredit Bank Mega, dan Bank Mega Syariah.

Lihat Juga : Jangan Lupa Belanja ke Transmart Besok, Ada Diskon 50% + 20% Menanti

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgrade ke Allo Prime.

Kali ini Transmart Full Day Sale digelar selama dua hari, pada Sabtu (23/12) dan Minggu (24/12). Pesta diskon seharian ini berlaku dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat. Jadi jangan sampai kelewatan, ya!

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar kamu bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Cus nikmati belanja di Transmart bertabur diskon sekarang juga!

Senjata pamungkas sihir dan sains

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]

Kurir dunia bawah

KCIC Bantah Tudingan Transaksi Whoosh Dikuasai Bank China******

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) membantah tudingan transaksi Whooshdikuasai oleh bank China.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan pihaknya memang bekerja sama dengan China Development Bank (CDB), selaku kreditur proyek Whoosh.

Namun, ia menjelaskan pihaknya juga berkolaborasi dengan perbankan lain yang beroperasi di Tanah Air.

"Transaksional bisnis KCIC sebagian besar tetap dilakukan di dalam negeri. Sehingga perputaran dana diharapkan tetap memberikan benefit yang optimal bagi perekonomian nasional," jelas Eva dalam keterangan resmi, Sabtu (25/11).

Di lain sisi, ia mengaku KCIC juga terus berkolaborasi dengan bank-bank nasional seperti Mandiri hingga BRI.

Kolaborasi tersebut meliputi penyediaan layanan pemesanan tiket kereta cepat, seperti di aplikasi Livin by Mandiri dan BRImo.

Selain itu, KCIC juga menyediakan bilik ATM dari bank tersebut di sejumlah titik stasiun Whoosh.

"Kolaborasi dengan berbagai lembaga keuangan perbankan juga terus diperluas. Komunikasi dan penjajakan dengan lembaga perbankan dan pihak lainnya terus dilakukan agar pelayanan kepada publik dan penumpang menjadi lebih optimal," tandasnya.

Sebelumnya, tudingan transaksi di Whoosh dikuasai China muncul dari mulut Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) Yuddy Renaldi. Menurutnya, seluruh aliran transaksi masih dikuasai bank asal Negeri Tirai Bambu.

Akan tetapi, ia menyebut BJB tengah berkomunikasi dengan PT KCIC agar bisa menjadi bank yang mengelola transaksi secara penuh di Whoosh.

"Tapi uang pooling-nya itu di bank China, dan direktur keuangannya juga orang China, jadi kami sudah ketemu," katanya, dikutip dari CNBC Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Kuil Kiamat

Teten Kaji Skema KUR agar Tukang Bakso Cs Jualan Pakai Motor Listrik******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki menyiapkan skema pinjaman agar para pelaku UMKM, termasuk tukang bakso, bisa mendapat motor listrikuntuk berjualan.

Teten juga mengajak para produsen kendaraan listrik dalam negeri untuk merancang kendaraan khusus berniaga. Dengan begitu para pedagang bakso, es krim, hingga sate bisa berjualan menggunakan kendaraan listrik.

Ia pun mengatakan para produsen dan UMKM kelak bisa membuat skema pembiayaan dengan memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster.

Ia pun menilai jika kelak hal ini bisa terealisasi, maka penggunaan kendaraan listrik pun meningkat. Dengan begitu, emisi karbon pun bisa berkurang.

Teten menambahkan bahwa skema tadi hanya khusus untuk produsen-produsen kendaraan listrik dalam negeri.

"Didorong penggunaan EV (electric vehicle) ini dengan brand lokal dengan dukungan skema pembiayaan tadi," kata Teten.

[Gambas:Video CNN]

kartu hitam

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]