urban slot

situs spg 338Jutaan kata 309868Orang-orang telah membaca serialisasi

《urban slot》

Bulog pastikan penyaluran bantuan pangan dilanjutkan 15 Februari******

Bantuan pangan jalan lagi tanggal 15 Februari

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamuthi memastikan penyaluran bantuan pangan beras akan dilanjutkan pada 15 Februari, setelah pemungutan suara Pemilu 2024.

“Bantuan pangan jalan lagi tanggal 15 Februari,” kata Bayu ketika ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin.

Pemerintah memutuskan menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan yang bersumber dari stok Cadangan Beras Pemerintah yang dikelola Bulog itu pada 8-14 Februari 2024 untuk menghormati penyelenggaraan pemilu.

Penghentian bantuan pangan jelang masa tenang dan pencoblosan suara Pemilu 2024 juga sekaligus menegaskan bahwa tidak ada politisasi bantuan pangan.

Menurut Bayu, stok beras yang ada di gudang Bulog saat ini sebanyak 1,189 juta ton.

Selain itu, pemerintah telah mengalokasikan 2 juta ton beras dari impor, yang baru terealisasi 500 ribu ton.

Baca juga: Pemerintah terus seimbangkan ketersediaan beras nasional
Baca juga: Bapanas fokus kerjakan lima aksi untuk jaga stabilitas harga beras

Bayu menyebut persiapan panjang perlu dilakukan untuk mengamankan stok beras nasional, terutama ketika menghadapi paceklik yang diperkirakan terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Oktober.

Sementara itu, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memperkirakan produksi beras nasional sesuai Survei Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS) pada panen raya Maret mendatang bisa melebihi 34 juta ton.

“Artinya, bulan Maret kita harapkan harga beras bisa turun sedikit,” ujarnya.

Selama masa panen tersebut, kata dia, Bapanas dan Kementerian Pertanian akan berkoordinasi mempersiapkan penyerapan yang optimal guna mencegah jatuhnya harga di tingkat petani.

Baca juga: Bapanas: Beras SPHP tetap disalurkan meski bantuan pangan dihentikan
Baca juga: Bapanas: Bantuan pangan dihentikan sementara untuk hormati Pemilu
Baca juga: Wamen BUMN sebut tidak ikut campur kebijakan setop bantuan pangan

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Polri kerahkan 195.819 personel amankan TPS******

Makanya petugas di lapangan sangat aktif untuk menyiapkan pengamanan TPS, menyiapkan bagaimana logistik-nya sudah sampai atau belum, menyiapkan situasi kondusif

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mulai mengerahkan personel untuk mengamankan Tempat Pemungutan Suara (TPS) menjelang hari pencoblosan tanggal 14 Februari 2024 dengan menurunkan 195.819 personel.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol. Sandi Nugroho di Jakarta, Senin, mengatakan sejumlah Polda di seluruh wilayah Indonesia sudah bergerak melakukan pengecekan guna memastikan tahapan Pemilu 2024 berjalan dengan aman, lancar, tertib.

"Makanya petugas di lapangan sangat aktif untuk menyiapkan pengamanan TPS, menyiapkan bagaimana logistik-nya sudah sampai atau belum, menyiapkan situasi kondusif," tutur Sandi.

Menurut jenderal polisi bintang dua itu, Polri telah membagi pengamanan ke seluruh wilayah Indonesia. Setiap pengamanan satuan wilayah sudah ada pejabat yang bertanggung jawab dari pangkat Kombes hingga jenderal bintang dua.

Sehingga, kata dia, dengan sudah disebarkannya setiap Kasatwil untuk memonitor wilayah masing-masing akan sangat mudah memonitor perkembangan situasi di wilayah, termasuk agenda Kapolri bila akan melakukan peninjauan ke TPS-TPS.

"Setiap tim dibagi habis untuk memonitor pelaksanaan pemilu di masing-masing provinsi. Jadi kalau memang nanti ada yang sifatnya eksidentil atau mungkin ada hal-hal yang lainnya apakah Pak Kapolri mau turun atau tidak, nanti melihat perkembangan berikutnya. Nanti kami komunikasikan sekarang dan kami sampaikan kepada teman-teman media," ujarnya.

Baca juga: Kapolda Aceh: Personel siap amankan TPS Pemilu 2024

Baca juga: 11.385 personel Polda Metro Jaya jaga keamanan TPS

Sandi menyebut, tidak ada penambahan personel Polri dalam pengamanan hari pencoblosan. Personel yang terlibat dalam pengamanan TPS masuk dalam Operasi Mantap Brata 2024 yang sedang dijalankan oleh Polri dalam rangka mengamankan Pemilu 2024.

Meski demikian, kata dia, Polri tidak bekerja sendiri dalam mewujudkan Pemilu 2024 berjalan aman, tertib dan lancar. Memerlukan dukungan dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menjaga persatuan dan kesatuan, terlebih menjelang hari pemungutan suara.

"Sekali lagi, Polri tidak bisa sendiri, mohon bantuannya, mohon dukungannya, dan mohon doanya agar Pemilu bisa berjalan dengan aman, tertib, bermartabat, dan semua berkeyakinan bahwa pesta demokrasi kali ini bisa memilih pemimpin yang terbaik sesuai pilihan masing-masing," kata Sandi.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menambahkan, sejak tiga hari terakhir beberapa Polda sudah melaksanakan apel untuk kesiapan personel dalam rangka pengamanan di TPS.

Polri, kata dia, sudah mengantisipasi berbagai kerawanan yang mungkin terjadi pada saat hari pencoblosan baik itu kerawanan Harkamtibmas maupun geografis (terkait bencana alam).

"Saat ini sudah 'H-2', besok 195.819 personel sudah digeser 'H-1' untuk melakukan koordinasi dengan para petugas TPS," tutur Trunoyudo.

Baca juga: Kabaharkam Polri: Jatim aman jelang Pemilu

Baca juga: Kapolda dan Pangdam cek kesiapan terakhir personel jelang Pemilu 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Puskepi: Revisi Aturan PLTS Atap jaga tarif listrik terjangkau******

Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara

Jakarta (ANTARA) - Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria menilai persetujuan Presiden Joko Widodo terkait revisi aturan main penggunaan PLTS Atap merupakan keberpihakan negara dalam menjaga keterjangkauan tarif listrik.

"Persetujuan atas revisi Permen ESDM No 26/2021 tentang PLTS Atap tersebut, lanjutnya, sangat bagus karena telah mengembalikan kedaulatan energi, terutama soal tarif ketenagalistrikan di Tanah Air.

"Tarif listrik pasti terkendali karena dikontrol oleh negara," katanya melalui keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Pengendalian tarif listrik oleh negara tersebut, tambahnya, karena pasal terkait dengan jual-beli (ekspor-impor) kelebihan daya PLTS Atap ke jaringan dan transmisi milik negara telah dihapus.

Dengan tidak adanya klausul jual-beli tersebut, menurut dia, maka negara lebih mudah menentukan tarif listrik yang terjangkau bagi masyarakat.

"Negara akan lebih mudah menentukan tarif karena daya yang dialirkan adalah daya hasil pembangkitan yang dikelola oleh negara tanpa campur tangan swasta," ujarnya.

Sofyano memastikan, negara tidak akan membiarkan tarif listrik menjadi mahal hanya karena campur tangan swasta atau dalam hal ini pengusaha PLTS Atap.

"Di sini negara hadir dan saya nilai berpihak kepada masyarakat kecil. Rata-rata yang mampu memasang PLTS Atap adalah orang dengan golongan ekonomi menengah ke atas," katanya.

Selain itu, katanya, keuangan negara akan terbebani jika aturan tersebut tidak direvisi. Keuangan negara akan tergerus saat harus membeli listrik dari PLTS atap.

Namun dengan adanya revisi yang sudah disetujui presiden, menurut dia, klausul jual beli listrik antara pemilik PLTS atap dengan negara dihapus.

Revisi Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 26 tahun 2021 mengenai Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap yang Terhubung ke Jaringan Tenaga Listrik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum tersebut, tetap memberikan izin bagi masyarakat konsumen Rumah Tangga dan industri untuk menggunakan listrik yang dihasilkan oleh PLTS Atap sesuai dengan syarat yang berlaku.

"Negara tetap membolehkan masyarakat membangun PLTS Atap, namun hanya untuk penggunaan secara pribadi. Tidak untuk diperjualbelikan," katanya.

Kemudahan lain, pengguna PLTS Atap juga masih bisa menikmati listrik dengan menggunakan jaringan listrik milik PLN.

Pada kesempatan itu, Sofyano juga menyatakan Pemerintah perlu cermat terhadap konsep power wheeling yang direncanakan untuk dimasukkan ke dalam rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET).

Menurut dia penerapan skema ini juga dapat menjadi beban baik bagi masyarakat maupun pemerintah jika dijalankan.

"Terutama untuk penetapan tarif listrik yang harus terjangkau bagi masyarakat. Negara akan susah mengendalikan tarif listrik jika ada power wheeling," katanya.

Baca juga: YLKI: Revisi aturan PLTS Atap merupakan "win-win solution"
Baca juga: IRESS: Revisi PLTS Atap tegaskan pemerintah ciptakan keadilan energi

Pewarta: Subagyo
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cara pinjol di acc、dewaslot388、paylater bunga

Terkait：togel angka jitu、pola slot gacor starlight princess、pojok slot、mpo188、erek2 uang、cara agar youtube dapat adsense、bocoran slot admin agus、betshelter、airbet88 situs slot、bunga matahari pinjol ilegal

---

---

bab terbaru：paito 6d angkanet（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01