daftar pinjol ilegal cepat cair

Sembilan hari guntur dan kesedihan

Jasa Marga Sebut 197.034 Kendaraan Kembali ke Jabotabek di Hari Natal******

Jasa Marga mencatat sebanyak 197.034 kendaraan kembali ke wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Jabotabek) pada Hari Raya Natal2023, Senin (25/12) kemarin.

"Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Barrier/Utama, yaitu GT Cikupa (dari arah Merak), GT Ciawi (dari arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (dari arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (dari arah Bandung)," ujar Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (26/12) mengutip Antara.

Menurutnya, total volume kendaraan yang kembali ke wilayah Jabotabek ini meningkat 43,76 persen jika dibandingkan lalin normal (137.054 kendaraan) pada periode yang sama.

Lihat Juga : Tips OtomotifRentan Kecelakaan, Berikut Cara Mengemudi di Contraflow Saat Nataru

Untuk lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 47.617 kendaraan, meningkat sebesar 65,27 persen dari lalin normal.

Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 50.433 kendaraan, meningkat sebesar 60,50 persen dari lalin normal.

Total lalin kembali ke Jabotabek dari arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 98.050 kendaraan, meningkat sebesar 62,78 persen dari lalin normal.

Lihat Juga : Kelakar Gibran Sebut Solo Safari Jadi Samsul Safari

Lalin kembali ke Jabotabek dari arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 49.418 kendaraan, meningkat 8,29 persen dari lalin normal.

Sementara itu, jumlah kendaraan yang kembali ke Jabotabek dari arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 49.566 kendaraan, meningkat sebesar 58,94 persen dari lalin normal.

Lisye mengingatkan puncak arus balik Natal 2023 diprediksi terjadi pada hari ini.

Lihat Juga : Polisi Rekayasa Lalu Lintas di Sejumlah Tol Mulai Jam 14.00 Siang Ini

Ia mengimbau pengguna jalan agar mengatur waktu perjalanan kembali ke Jabotabek untuk menghindari lonjakan volume lalu lintas yang berpotensi terjadi pada hari ini.

"Bagi pengguna jalan yang masih diberi kelonggaran, dapat mengatur waktu perjalanan untuk menghindari penumpukan kendaraan pada hari ini, terutama perjalanan di waktu favorit seperti sore menuju malam hari," katanya.

Lihat Juga : Libur Natal, Ribuan Pengunjung Padati Wisata Air Panas Darajat Garut

Pihaknya juga mengingatkan pengguna jalan dapat kembali memanfaatkan potongan tarif tol sebesar 10 persen yang berlaku di Jalan Tol Trans Jawa pada 28 Desember 2023 dan 3 Januari 2024 mendatang untuk perjalanan menerus arus balik dari Semarang menuju Jakarta (GT Kalikangkung menuju GT Cikampek Utama).

Jasa Marga mengimbau pengguna jalan tol untuk mengantisipasi perjalanan periode libur Nataru 2023/2024 dengan baik.

Sebelum memasuki jalan tol, pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, tetap mematuhi protokol kesehatan saat berada di rest area, memastikan kecukupan BBM, dan saldo uang elektronik serta mematuhi rambu-rambu serta arahan petugas di lapangan.

Pertempuran pencuri

Penjelasan Kantor Luhut soal Wacana Jokowi Standardisasi Pajak Bioskop******

Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mengklarifikasi isu yang beredar soal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menstandardisasi pajak bioskop.

Plh Sekretaris Kemenko Marves Odo RM Manuhutu mengatakan jangan hanya fokus pada urusan perpajakannya, tetapi intinya adalah bagaimana mengembangkan industri film nasional.

"Intinya bukan lihat pajaknya, tapi membangun industri film Indonesia lebih kuat. Kamu harus lihatnya bagaimana nanti pengumpulan uang itu supaya nanti industri film Indonesia sekuat seperti industri film di Korea dan negara lainnya," jelas Odo usai Konferensi Pers DIATF 2023 di Mal Central Park, Jakarta Barat, Jumat (1/12).

Anak buah Luhut Binsar Panjaitan itu menekankan pemerintah ingin menjaga, menghidupkan, dan memperbesar industri film Tanah Air. Kebetulan, salah satu instrumen pendukungnya adalah pajak.

"Kalau lihat di beberapa negara, seperti Holywood (AS), dia berkembang juga karena pembiayaan dari perbankan. Jadi, film itu bukan hanya sekadar melihat dari perpajakannya, tapi membangun ekosistem," tegas Odo.

Pria yang juga menjabat deputi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Kemenko Marves itu meminta Indonesia belajar dari AS. Odo mengatakan industri film juga perlu dukungan pembiayaan dari sektor swasta.

Intinya, Odo menegaskan rencana standardisasi pajak bioskop masih dalam pembahasan pemerintah. Pihaknya melihat berbagai skema untuk menghidupkan industri film nasional.

Lihat Juga : Daftar Harga BBM Terbaru 1 Desember Usai Diturunkan Pertamina

"Kan masih pembahasan (apakah nanti akan diterbitkan peraturan presiden), jangan langsung lihat di ujung. Digali dulu isunya, jadi biar jelas. Pemahamannya bagus," tegas Odo.

"Nanti Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) yang akan jelaskan (lebih lanjut soal rencana standardisasi pajak bioskop)," tandasnya.

Isu ini memang diembuskan pertama kali oleh Erick Thohir, yang kini menjabat menko marves ad interim gantikan Luhut. Erick mengatakan Jokowi akan mengeluarkan aturan baru yang pro-industri film nasional. Namun, ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," ucap Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

Padahal, pemerintah baru saja menerbitkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Tarif bioskop di UU HKPD diklasifikasikan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

[Gambas:Video CNN]

Han Feng Su Yingxue

Ganjar Dorong Perluasan Produksi Tembakau di Jateng Agar Mendunia******

Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong agar produksitembakau di wilayah Jawa Tengah (Jateng) dapat diperluas sehingga menjadi pusat produksi di dunia.

Hal tersebut disampaikan Ganjar usai mengunjungi Gudang Tembakau di Klaten, Jateng, pada Rabu (27/12). Ia menilai hal tersebut masih sangat mungkin dilakukan mengingat banyak tembakau berkualitas berasal dari wilayah Jateng.

Ia mencontohkan salah satu daerah yang terkenal dengan icon tembakau kelas dunia ialah kawasan Temanggung yang memproduksi tembakau Srintil.

"Itu kan Allah, Tuhan kasih rezeki buat kita, maka menurut saya perlu ada Pusat Tembakau di Indonesia dan tempat yang paling bagus ya di Jateng," imbuhnya.
9
Di sisi lain, Ganjar menyebut potensi menjadi Pusat Tembakau Dunia juga semakin terbuka lebar lantaran Jateng memiliki benih yang bagus. Ia mengatakan tembakau di Jateng selama ini bisa digunakan juga untuk industri kosmetik, farmasi, ataupun kebutuhan lainnya.

Ia menyebut selama ini tembakau yang dipanen dari Klaten dan Boyolali juga sudah menembus pasar ekspor. Oleh karenanya, kata dia, diperlukan hilirisasi sehingga industri hasil tembakau bisa tumbuh secara berkelanjutan dan memberi kontribusi maksimal bagi perekonomian.

"Itu lah kalau kita bicara ada proses di research, hilirisasi, jadi tembakau bisa diproses untuk apa saja, butuh tempat riset agar bisa berkembang, jangan dimatikan," tuturnya.

Lebih lanjut, Ganjar juga turut menyinggung perlunya ada perlindungan hukum terhadap para petani tembakau.

Pasalnya, kata dia, banyak masyarakat yang menggantungkan mata pencahariannya dari industri tembakau termasuk para wanita tani.

"Mereka menggantungkan hidup selama puluhan tahun, mengerjakan pekerjaan detail di pabrik, mereka butuh ketenangan terhadap sumber penghasilan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Raksasa datang ke dunia

Bahlil Ungkap Investor Mulai Ragu Gegara Ada Capres Mau Batalkan IKN******

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia mengungkapkan sejumlah investor mulai ragu usai ada calon presiden diPilpres 2024 yang memberikan sentimen negatif terhadap pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Bahlil tidak menyebut secara gamblang siapa capres yang dimaksud. Namun belakangan dari ketiga peserta Pilpres 2024, hanya pasangan nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang memberikan sentilan negatif ke megaproyek di Kalimantan Timur itu.

"Sekarang kan banyak investor yang mulai nanya, mulai ada keraguan. Karena ada beberapa capres yang menyampaikan visi dan misinya itu melahirkan keraguan bagi investor," kata Bahlil di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (4/12).

"Oh iya (soal IKN), iya dong. Masa tiba-tiba mau bilang batalkan, ya kami harus mampu menjawab itu dengan baik," imbuhnya.

Sebagai salah satu cara membendung keraguan para investor, Bahlil hingga Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga membentuk media center Indonesia Maju sebagai upaya melawan serangan kepada pemerintah di tahun politik.

Bahlil menyebut tujuan pembentukan 'tim' itu untuk meluruskan dan memberikan klarifikasi kepada publik, terutama isu terkait ekonomi dan investasi.

"Sekarang kan banyak juga serangan ke pemerintah. Urusan capres tapi serangannya ke pemerintah. Nah kami harus bisa menampilkan klarifikasi," kata dia.

Bahlil menilai ada urgensi pembentukan media centerdi tahun politik. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi nasional menurutnya harus tetap terjaga. Ia menjelaskan salah satu ciri pertumbuhan ekonomi tetap bisa terjaga apabila stabilitas dan kondusivitas negara dapat terjaga pula.

"Supaya apa? target investasi yang diberikan presiden kepada Kementerian Investasi itu bisa tercapai," ujarnya.

Adapun hal berbeda Bahlil katakan belum lama ini. Usai menghadiri rapat bersama Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/11) lalu, Bahlil menyebut kritik yang dilayangkan kubu pasangan capres-cawapres AMIN tidak berdampak pada keberlanjutan IKN.

Bahlil memastikan isu kritik AMIN tidak berdampak pada investor. Ia justru menilai keberlanjutan IKN mungkin mengganggu pasangan tersebut.

"Enggak (berefek), mungkin mengganggu pasangan AMIN kali, investor enggak," kata Bahlil beberapa waktu lalu.

IKN Nusantara belakangan memang mendapat kritik, terutama dari kubu pasangan AMIN. Kritik itu langsung dilontarkan oleh Anies, Imin, hingga petinggi PKS dan PKB yang menjadi partai pengusung AMIN yang tergabung dalam Koalisi Perubahan.

Anies misalnya menilai pembangunan IKN hanya akan menimbulkan ketimpangan baru. Anies mengatakan pembangunan IKN tak menghasilkan pemerataan, tetapi justru akan membuat munculnya ketimpangan antara kota baru tersebut dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya.

Padahal, menurutnya, pemerataan bisa dilakukan dengan cara mengembangkan kota-kota kecil hingga menengah yang ada di berbagai wilayah.

Terpisah, Cak Imin mengaku lebih memilih tinggal di Jakarta daripada pindah IKN yang menurutnya hingga kini belum layak untuk ditinggali.

Sementara PKS menyebut mereka bakal mengupayakan untuk memperjuangkan Jakarta sebagai Ibu kota adalah salah satu gagasan yang akan dibawa dalam Pemilu 2024. Sedangkan PKB menyinggung potensi ketimpangan baru dari megaproyek itu.

Presiden Joko Widodo juga telah buka suara. Ia menyebut IKN Nusantara yang disebut akan menimbulkan ketimpangan baru justru berbalik dengan tujuan utama dari pembangunan mega proyek di Kalimantan Timur itu. Ia mengatakan IKN adalah salah satu solusi menghilangkan ketimpangan.

Jokowi mengatakan IKN dibangun dengan tujuan memberikan pemerataan ekonomi, penduduk, dan lainnya. Dengan demikian, Jokowi tidak sejalan dengan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyentil pembangunan IKN hanga aman menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan baru dengan daerah sekitar.

"Justru kebalikannya (dari ketimpangan). Kita ini tidak ingin Jawa-sentris, tapi ingin Indonesia-sentris," kata Jokowi usai menghadiri gerakan tanam pohon bersama di Hutan Kota JIEP, Pulo Gadung, Jakarta Timur, Rabu (29/11).

[Gambas:Video CNN]

istri yang penyayang

Borong Anggur Red Globe di Transmart, Ada Diskon 20% Setiap Hari******

Sekarang enggak perlu bingung lagi kalau nyari tempat untuk beli buah-buahan segar. Anda bisa beli beragam buah-buahan dan produk segar lainnya di Transmart.

Selain itu, ada diskon 20 persen setiap hari untuk kebutuhan harian di Transmart, salah satunya anggur red globe.

Lihat Juga : Masak Tomyum Lebih Irit, Bakso Seafood di Transmart Diskon 20%

Biar bisa dapat diskon belanja 20 persen ini, pelanggan cukup lakukan transaksi menggunakan Allo Prime atau Kartu Kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgrade ke Allo Prime.

Bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Kapan lagi bisa beli anggur segar berkualitas semurah ini kalau bukan di Transmart! Mumpung lagi diskon, langsung aja ke Transmart sekarang juga ya dan borong anggur red globe.

Petualangan dimulai dari reruntuhan Kota Raksasa

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus