rtp sihoki

Hubungi Rasul Terakhir

Zulhas Sebut Harga Cabai yang Terlalu Murah Bisa Rugikan Petani******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan menyebut harga cabai di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah terlalu murah sehingga bisa merugikan petani.

Dalam kunjungannya di Pasar Malangjiwan, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Zulhas melihat cabai rawit dijual Rp23 ribu per kg.

"Kita gembira (harga-harga) dari tinggi sekarang sudah turun. Tapi ada yang terlalu murah seperti cabai," katanya di Pasar Malangjiwan, Rabu (12/7).

Tak hanya cabai, Zulhas juga melihat harga komoditas pangan lainnya juga menurun. Seperti telur dan daging ayam.

"Ayam sudah mulai turun. Tadi kita lihat dari Rp40 ribu per kg, di sini sudah Rp38 ribu per kg. Telur masih tinggi tapi enggak naik lagi. Kemarin Rp32 ribu sekarang sudah Rp31 ribu per kg," katanya.

Ia mengakui penurunan harga produk unggas tidak secepat yang diharapkan.

Lihat Juga : ANALISISPNS Part Time dan Timbang-timbang Penurunan Belanja Pemerintah

Pasalnya, kenaikan daging ayam dan telur di tanah air dipicu oleh lonjakan harga pakan dan bibit ayam. Akibatnya jumlah pasokan yang tidak dapat memenuhi permintaan.

"Memang perlu waktu. Ayam kan nggak bisa bertelur sehari dua ya. Saya kira minggu depan, dua minggu lagi turun lagi ya," katanya.

Lebih lanjut, Zulhas mengklaim secara umum harga kebutuhan pokok di tingkat nasional relatif terkendali. Terbukti dengan inflasi rata-rata yang di angka 3,5 persen.

"Secara umum (harga kebutuhan pokok) turun. Inflasi kita kan year on year 3,5 persen. Bulan ini malah lebih rendah lagi," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Karanganyar, Martadi menjamin pasokan kebutuhan pokok di daerahnya. Sehingga, diharapkan harga bahan pangan di Karanganyar dapat terkendali.

"Untuk daging ini kan menjadi perhatian kita jangan sampai ada harga-harga yang melonjak. Termasuk minyak, bawang, dan cabai," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Dewi yang sombong, serangan balik!

Kementan Setop Lalu Lintas Hewan di Daerah Penyebaran Antraks******

Kementerian Pertanian (Kementan) menghentikan lalu lintas hewan dari daerah tertular sebagai penanganan penyakit zoonosis antraksyang ditemukan di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.

Direktur Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, Nuryani Zaenudin mengatakan daerah yang terisolir dari penyakit tersebut terdapat di beberapa wilayah.

"Termasuk menghentikan lalu lintas keluar dan masuk di lokasi tertular. Sampai saat ini kasus pada ternak dan manusia terlokalisir di satu padukuhan yaitu Dukuh Jati, Desa Candirejo, Kecamatan Semanu," ujar melalui keterangan resmi dikutip pada Jumat (7/7).

Dalam penanganan kasus antraks ini Kementan juga telah mendistribusikan logistik, obat-obatan, antibiotik, vitamin, serta cairan desinfektan sebagai perangkat utama dinas setempat.

Nuryani mengklaim penyuntikan antibiotik sudah dilakukan pada semua hewan yang rentan tertular pada daerah terancam. Pihaknya kemudian melakukan dekontaminasi dengan desinfektan pada lokasi penyembelihan dan penguburan ternak.

Adapun vaksin yang telah disuntikkan di Gunungkidul mencapai 78 ekor sapi dan 286 ekor kambing.

"Jadi sejak kami terima laporannya pada 15 Juni 2023 lalu, kami langsung melakukan sosialisasi dan komunikasi informasi edukasi bersama Dinas Gunungkidul," katanya.

Nuryani menuturkan sejauh ini vaksin operasional yang telah didistribusikan ke Gunungkidul mencapai 96 ribu dosis. Kemudian, pihaknya juga melakukan pengambilan sampel sebanyak 5.707.

Ia menambahkan stok vaksin yang tersedia saat ini mencapai 110 ribu dosis.

"Kami berharap kepedulian masyarakat terhadap antraks dapat terus meningkat dengan memperkuat surveilans pada area endemik dan terancam. Jadi jika ada kematian mendadak pada hewan masyarakat bisa melakukan pelaporan ke petugas terdekat untuk dilakukan penelusuran," katanya.

Sementara itu, Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Syamsul Ma'arif mengatakan penyakit antraks merupakan penyakit zoonosis yang mampu bertahan hingga puluhan tahun apabila hewan ternak yang terpapar tidak dilakukan penanganan yang tepat.

"Sifat bakteri antraks itu sangat berbahaya. Karena itu hewan yang terpapar tidak boleh dibuka. Kalau dibuka, bakterinya bisa jadi spora dan bertahan bertahun tahun. Jadi direbus saja tidak aman karena spora bisa bertahan hingga bertahun tahun," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kementerian Kesehatan Imran Pambudi mengatakan bahwa dampak penyakit antraks apabila dikonsumsi manusia dapat menyebabkan kematian.

Mulanya, penyakit tersebut menyerang paru-paru lalu setelahnya akan melepuh dan berujung pada kematian.

"Jadi saya mengimbau kepada semua Puskesmas di gunung kidul untuk lebih waspada mengingat spora antraks bisa hinggap di mana-mana. Dan sejauh ini kami sudah melakukan penyidikan terpadu melalui satgas. Kemudian survei terhadap yang berisiko dan pengobatan kepada yang terpapar," jelasnya.

Cahaya Suci Wilayah Bintang

Bos Pos Minta Dukungan DPR Agar Ditunjuk KPU Urus Logistik Pemilu 2024******

PT Pos Indonesia (Persero) berharap dukungan Komisi VI DPRRI supaya pihaknya ditunjuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai mitra resmi logistik Pemilu 2024.

Direktur Utama Pos Indonesia Faizal Rochmad Djoemadi menyebut pihaknya sudah menandatangani Memorandum of Understanding(MoU) dengan KPU soal urusan logistik Pemilu 2024. Bahkan, Pos mengaku sudah menyiapkan lebih dari 10 ribu armada untuk menyukseskan pesta demokrasi tersebut.

"Karena sudah ada klaster logistik, mohon dukungan untuk kesuksesan penyelenggaraan pemilu dengan menunjuk lagi Pos Indonesia sebagai official logistic partnerPemilu 2024," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/7).

Faizal mengungkapkan syarat mengikuti tender tersebut adalah terdaftar di e-Catalogue Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk katalog sektoral.

"Kebetulan Pos Indonesia saat ini sudah ada di katalog nasional. Namun, nanti kami juga harus masuk ke katalog sektoral. Semua yang mengikuti tender harus ada di situ," bebernya.

Ia juga memamerkan keberhasilan Pos menyalurkan bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga telur ke berbagai daerah. Selain itu, Faizal memamerkan distribusi vaksin covid-19, terutama ke wilayah Timur Indonesia.

Namun, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDIP Sonny Danaparamita heran mengapa Bos Pos Indonesia itu malah pamer soal penyaluran bansos dan vaksin. Ia mempertanyakan di mana letak success storyPos dalam mengamankan logistik Pemilu.

"Kenapa yang dimunculkan distribusi vaksin, daging, sembako. Tidak menunjukkan success storydistribusi logistik selama pemilu karena mendistribusikan sembako dengan logistik pemilu itu jauh berbeda," kritik Sonny.

Kritikan juga datang dari Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio. Ia heran mengapa Pos malah lebih cepat mendistribusikan surat suara ke pemilih luar negeri ketimbang daerah-daerah terpencil di Indonesia.

Ia juga berharap jangan sampai muncul pemilih ganda jika Pos Indonesia terpilih menjadi mitra resmi logistik Pemilu 2024.

"Yang saya takutkan adalah terjadinya pemilih ganda. Pada 2019 saja banyak temuan keterlambatan (surat suara), malah di luar negeri duluan pencoblosan. Saya bingung nih," ucap Eko.

Senada, Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Demokrat Muslim menyoroti persiapan Pos Indonesia menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Muslim mengingatkan Pos Indonesia agar masalah logistik tidak menjadi celah kecurangan Pemilu 2024.

"Kecurangan bukan hanya persoalan sumber daya manusia (SDM), tapi logistik juga. Ketika hari pelaksanaan tiba-tiba logistik belum sampai atau nyangkut di mana. Ini harus menjadi catatan," pesannya.

Merespons hal tersebut, Direktur Bisnis Kurir dan Logistik Pos Indonesia Siti Choiriana menyebut pihaknya sudah pernah terlibat di empat era pemilu berbeda, mulai dari 2004, 2009, 2014, dan 2019.

Pada Pemilu 2004 dan 2009, Pos Indonesia ditunjuk sebagai mitra resmi untuk pengiriman logistik domestik dan internasional. Namun, pada gelaran Pemilu 2014 dan 2019 perusahaan pelat merah ini tidak bertindak sebagai official partner, melainkan hanya membantu.

Pada akhir RDP, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung yang memimpin rapat tersebut membacakan kesimpulan, di mana salah satu poinnya menyebutkan DPR mendukung Pos Indonesia menjadi mitra resmi KPU dalam urusan logistik Pemilu 2024 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Saya datang dari gunung dan ingin turun gunung

Moeldoko Ungkap Alasan RI Impor Bawang Putih dan Garam******

Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI)Moeldoko membeberkan penyebab Indonesiaimporbawang putih dangaram.

Terkait bawang putih, ia menyebut impor dilakukan karena komoditas pangan itu bisa tumbuh baik di daerah dengan ketinggian di atas 1.200 meter di atas permukaan laut (mdpl). Jika dipaksa ditanam di daerah tidak seperti itu, maka hasilnya kurang bagus.

"Jadi kalau dipaksa (ditanam di daerah bukan 1.200 mdpl) pasti masyarakat enggak mau (karena) hasilnya pasti jelek. Sehingga pada wilayah-wilayah itulah (ketinggian 1.200 mdpl) yang bisa ditanam," kata Moeldoko, yang juga menjabat Kepala Staf Kepresidenan, Rabu (12/7).

Terkait garam, ia beralasan impor dilakukan karena tidak semua pantai di Indonesia bisa memproduksi garam secara efisien.

"Garam hanya bisa di daerah-daerah tertentu yang memiliki tingkat kemarau yang panjang. Sebenarnya yang paling bagus di NTT karena tingkat keringnya panjang," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan alasan pemerintah terus mengimpor bawang putih adalah karena ketidakcukupan pasokan dalam negeri.

Tercatat, pasokan awal bawang putih Indonesia pada awal 2023 ada 143.261 ton, di mana perkiraan produksi dalam negeri menyentuh 23.337 ton. Sementara itu, realisasi impor Januari-April 2023 ada 103.414 ton dan rencana impor Mei-Desember 2023 dipatok 504.088 ton.

Dengan begitu, total ketersediaan bawang putih RI saat ini 774.460 ton. Sedangkan kebutuhan tahunan bawang putih RI 669.354 ton dengan porsi kebutuhan bulanan 55.780 ton.

Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan ada beberapa alasan RI mengimpor garam. Pertama, jumlah produksi lokal tak mampu memenuhi kebutuhan industri.

Kedua, kualitas garam lokal tak sepadan dengan kebutuhan industri.Ketiga, terkait kepastian pasokan garam. Industri melakukan produksi sepanjang tahun, maka kontinuitas pasokan bahan baku sangat diperlukan.

[Gambas:Video CNN]

Kode Istri Militer

Perbanyak Akses ke Patimban, Pemerintah Bangun Tol******

Pemerintah bakal memperluas akses ke Pelabuhan Patimban dengan membangun jalan tol hingga jalur kereta api.

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas II Patimban Dian Wahdiana mengatakan saat ini akses yang tersedia barulah jalan dari jalur pantai utara (Pantura).

Ia menekankan tidak ada akses lainnya, termasuk persimpangan menuju pelabuhan internasional tersebut.

Percepatan ini juga hasil obrolan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam bahan paparannya, 37,5 km akses tol ke Patimban tersebut digarap pemerintah sepanjang 22,94 km. Sedangkan sisanya sepanjang 14,11 km menjadi ranah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT).

Lihat Juga : Luhut Ungkap Indonesia Berencana Pasok Listrik ke Afrika Selatan

Investasi yang dibutuhkan untuk menggarap akses tol menuju Pelabuhan Patimban ini menyentuh Rp5,02 triliun, di mana biaya konstruksinya mencapai Rp2,45 triliun.

"Patimban itu nanti tidak hanya dari jalan Pantura, juga ada akses dari tol Cipali," tegas Dian.

Selain tol, pemerintah juga tengah menyiapkan akses jalur kereta api ke pelabuhan internasional tersebut.

Dian menegaskan hal tersebut sudah dipikirkan dalam detail engineering design (DED) proyek ini, termasuk pengkajian dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kemenhub.

"Kalau rencana ke depan, sebenarnya ada juga railway. Sudah dilakukan kajian oleh DJKA, tetapi baru kajian. Itu perlu pembiayaan, tetapi konsep sudah ada. Karena di DED Pelabuhan Patimban itu sudah ada railway-nya, kalau gak salah tembus sampai ke Pagaden," tutupnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat juga mendukung pembangunan akses tol ke Pelabuhan Patimban.

Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Jabar Sismadani juga berharap ada investor masuk untuk segera menggarap jalur KA.

"Dari segi konektivitas, sebenarnya tadi sudah disampaikan, kami sedang mencoba mendukung pembangunan Pelabuhan Patimban. Itu nanti nyambung tol (Cipali) KM 89 ke Pelabuhan Patimban. Mudah-mudahan juga kereta logistiknya itu pembiayaannya lancar dan segera dibangun (jalur kereta)," harap Sismadani.

Adapun Pelabuhan Patimban sudah beroperasi sejak 2020 lalu.

Pelabuhan internasional ini dioperasikan secara penuh oleh PT Pelabuhan Patimban Internasional (PPI) selaku pengelola, sesuai perjanjian kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) melalui Kemenhub.

[Gambas:Video CNN]

Kemana perginya integritas moral sang dewi?

Kemendag Tegaskan Ekspor Pasir Laut Masih Dilarang******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menegaskan ekspor pasir laut masih dilarang oleh pemerintah.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Budi Santoso mengatakan hingga saat ini aturan teknis menyangkut izin ekspor ini masih belum dibahas.

"Sampai sekarang masih dilarang. Sesuai Permendag masih dilarang," ucapnya seperti dikutip dari detik finance, Kamis (6/7).

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Jokowi juga mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor.

Meski demikian, Budi aturan teknis turunan PP tersebut belum ada. Karenanya, ia menekankan ekspor pasir laut masih dilarang.

Lihat Juga : Pedagang Keberatan BI Kenakan Biaya Layanan QRIS per 1 Juli 2023

"Kalau PP No. 26 itu kan artinya boleh kan nantinya kalo kebutuhan dalam negeri terpenuhi, tapi aturan teknisnya itu belum ada," kata dia.

Ekspor pasir laut telah dilarang oleh pemerintah sejak 2003. Larangan itu tertuang dalam keputusan Menperindag No 117/MPP/Kep/2/2003 tertanggal 28 Februari 2003.

Budi mengatakan peraturan terkait harus diubah dulu sebelum akhirnya ekspor diperbolehkan. Apabila belum, ekspor belum dapat dilakukan. Ia juga menegaskan setiap izin ekspor berada dalam ranah Kemendag.

"Kami sampai sekarang belum mengizinkan ya karena Permendagnya belum diubah," imbuhnya.

Lihat Juga : OJK Buka Suara soal 256 Rekening Panji Gumilang

Budi menuturkan secara legal pemerintah dapat menerbitkan kebijakan pembukaan izin ekspor tersebut, walau kondisinya masih bertentangan dengan aturan teknis sebelumnya di kementerian dan lembaga.

Namun, dalam pelaksanaannya harus menunggu aturan teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terbit.

Setelah aturan teknis itu selesai, barulah Kemendag akan memulai proses penyesuaian Permendag. Namun hingga saat ini, Budi mengatakan pihaknya belum dilibatkan dalam pembahasan karena masih menunggu KKP.

"Karena peraturan teknis di KKP, ya setahu saya juga belum selesai. Artinya kami juga belum ada informasi, jadi kan pengaturan teknis aja kita belum tau seperti apa," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]