enakbet

Kaisar Pedang Sembilan Alam tidak memiliki Dantian

Profil Benjie Yap yang Digadang Jadi Bos Baru Unilever******

Benjie Yap diusulkan menjadi calon direktur utama PTUnileverIndonesia Tbk pengganti Ira Noviarti.

Ira resign dari jabatan tertinggi Unilever Indonesia pada 24 Oktober 2023 lalu karena alasan pribadi. Setelah itu, ia menjual seluruh sahamnya sebanyak 870 lembar dengan total Rp3,17 miliar.

"Sehubungan dengan pengunduran diri tersebut, pemegang saham utama perseroan berencana untuk mengusulkan Benjie Yap sebagai presiden direktur (direktur utama) perseroan yang baru untuk disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham perseroan yang sama," kata Direktur dan Sekretaris Unilever Indonesia Nurdiana Darus dalam keterangan resmi, Rabu (25/10).

Nantinya, Unilever Indonesia akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 19 Desember 2023. Pengangkatan Benjie Yap sebagai bos anyar Unilever juga akan dilakukan pada momen tersebut.

Lantas, siapa sebenarnya Benjie Yap?

Benjie Yap bukan sosok baru di lini bisnis global Unilever. Saat ini, ia menduduki posisi chairman Unilever Philippines, Inc.

Mulanya, Benjie bergabung dengan Unilever pada 1994 sebagai technical management traineedan menggeluti bidang manufaktur, teknik, hingga pengembangan kemasan. Ia kemudian pindah haluan ke bagian marketingsebagai marketing director of home carepada 2001.

Benjie lalu bergabung dengan dewan direksi nasional Unilever Philippines, Inc. Di Filipina, ia pernah mengemban amanah sebagai foods managing director, VP for home care and foods, dan VP for customer development.

Ia juga terkenal di kancah internasional Unilever. Benjie tercatat pernah menjabat sebagai product development managerdi Port Sunlight UK pada 1999 dan VP home careUnilever Thailand di 2009.

Pengalaman lebih dari 20 tahun di Unilever tersebut membuatnya kini berpeluang menjadi bos baru di Indonesia.

"Perseroan saat ini dalam tahap seleksi kandidat pengganti untuk ketiga posisi direktur lainnya dan akan menginformasikan kandidat direktur yang akan ditunjuk melalui mekanisme RUPS, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan kebutuhan perseroan," kata Nurdiana dalam keterangan tertulis, Rabu (29/11).

"Perseroan percaya bahwa kompetensi dan kemampuan dari kandidat presiden direktur yang baru (Benjie Yap) maupun direktur-direktur yang ada saat ini dapat terus berkontribusi pada strategi dan operasi masa depan perseroan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir itu datang dari jauh

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Susah memanjakan istri manja Pak Li, tolong ambil alih

Erick Thohir Ungkap Harga Tiket Bioskop di Seluruh Indonesia Bisa Sama******

Menteri BUMN Erick Thohir menyebut potensi harga tiket bioskopdi seluruh Indonesia akan sama jika standardisasi pajak film diberlakukan.

"Ya bisa saja (harga tiket bioskop seluruh Indonesia sama)," kata Erick usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/12).

"Nanti daripada sudah pajak (pajak film) yang merata, ada sebagian dana dari tiket bioskop akan kita masukkan ke pendanaan film nasional," sambungnya.

Ia menjamin angkanya tetap mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Tarif bioskop di UU HKPD diklasifikasikan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada pasal 58 ayat 1 beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

"Enggak (angka tarif pajak baru di perpres). Ya kalau bisa semua 10 persen, tapi kan kenyataan (sekarang) di daerah ada yang di atas 10 persen," jelasnya.

Lalu, Erick menyebut dari pungutan pajak film di setiap daerah akan ditentukan setoran khusus untuk membantu industri film nasional. Ia menamainya dengan sebutan film fund.

Meski begitu, ia menyebut belum dipastikan siapa yang akan mengelola setoran pajak film yang dikumpulkan masing-masing pemerintah daerah. Erick juga tidak menutup kemungkinan adanya badan baru yang mengelola dana tersebut.

"(Alokasi untuk film nasional dikumpulkan) di film fund. Nanti ini ada diskusi lagi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, tentu Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko Marves. Nanti kita lihat (pembentukan badan baru pengelola film fund)," tutur Erick.

Erick paham pemda ingin mendulang cuan dari pajak film tersebut. Namun, ia menegaskan semakin banyak film nasional yang diputar di daerah-daerah juga akan menambah income.

Oleh karena itu, Erick mengatakan beleid baru yang akan diterbitkan Presiden Joko Widodo turut mengatur setoran untuk membantu industri film nasional.

"Kalau kita lihat film, movie theater,bioskop, hari ini kita lihat kan pemasukan terbesarnya dari film nasional. Kenapa bisa masuk sampai daerah tingkat II? Artinya produksi filmnya harus distabilkan. Itu yang mau sama-sama kita dorong, industri filmnya sehat, bioskop sehat, pemerintah juga punya kebijakan sehat bahwa genre film lebih banyak lagi. Ada film-film yang mendidik bangsa ini," tegas Erick.

"Kenapa kita tidak membuat film-film yang bisa menjaga image Indonesia di luar negeri, misal film sejarah dan anak-anak. Itu juga perlu diinvestasikan supaya genre film kita lebar. Jangan hanya yang ditonton horor saja, walaupun bagus, tapi genre film perlu dikembangkan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Mitos super datang

Zulhas: Harga Beras Sudah Tak Naik, Cuma Tidak Turun******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan harga berassaat ini sudah tidak naik, tetapi masih mahal.

Hal itu ia sampaikan saat mengunjungi Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (4/12).

"Kalau beras kan udah enggak naik. Cuma enggak turun," kata Zulhas.

"Jadi beras stabil tapi tinggi, belum turun. Belum panen, kemarau kemarin," katanya.

Sementara bahan pokok lainnya, Zulhas mengatakan masih stabil. Telur dibanderol Rp28 ribu per kg dan daging ayam Rp35 ribu per kg.

Namun, kenaikan terjadi pada cabai yang tembus Rp120 ribu per kg. Para pedagang mengaku membeli cabai dari pasar induk sudah Rp100 ribu.

"Ah yang benar kamu, Rp120 ribu mahal sekali jualnya. Belinya darimana? Biasanya Rp100 ribu. Kalau Rp120 ribu mahal banget," kata Zulhas kepada salah satu pedagang.

Ia mengatakan harga cabai di Jakarta naik karena bukan daerah sentra produksi. Sementara di Jawa Timur, katanya, harga cabai hanya Rp65 ribu - Rp70 ribu per kg.

"Ini Jakarta enggak ada tanam cabainya, pasti ngambil dari daerah," katanya.

Ia mengatakan pemerintah daerah (pemda) setempat biasa mensubsidi ongkos angkut cabai.

"Kita terus cari jalan agar cabai bisa diatasi karena berpengaruh ke inflasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan animasi domestik

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila Xingtian

Jokowi Luncurkan Sertifikat Tanah Elektronik, Bisa 'Disekolahkan'******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan sertifikat tanahberbasis elektronik di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/12). Peluncuran simbolis diberikan kepada 10 orang yang terdiri dari perorangan dan perwakilan BUMD/BUMN.

Jokowi mengatakan sertifikat tanah elektronik sangat penting bagi masyarakat. Manfaatnya mulai dari mengurangi risiko kehilangan, pencurian, serta kerusakan akibat dari bencana. Ia juga menekankan sertifikat elektronik ini bisa 'disekolahkan' alias sebagai agunan pinjaman.

"Sertifikat ini dipakai untuk apa? Nih, coba dilihat di perbankan naiknya berapa, pasti naik drastis karena banyak sekali sertifikat disekolahkan dipakai untuk modal kerja, ya tidak apa-apa," kata Jokowi.

"Jangan sampai sertifikat diserahkan dipakai agunan bank dua tahun, sertifikat hilang. Ini hati hati," imbuhnya.

Jokowi kemudian meminta agar Kementerian ATR/BPN untuk melakukan sosialisasi produk digitalisasi ini ke masyarakat luas. Selain itu, pemerintah menurutnya juga akan berupaya menyelaraskan program ini dengan bank digital.

Lebih lanjut, Jokowi bercerita pada periode pemerintahan pertamanya pada 2015 lalu. Ia mengatakan baru 46 juta sertifikat tanah diberikan kepada masyarakat, dari total 126 juta sertifikat. Ia pun mengaku tidak heran banyak konflik agraria terjadi di Indonesia.

Kemudian, Jokowi mengklaim memerintahkan agar pemberian sertifikat tanah dipercepat, dari awal target 500 ribu sertifikat per tahun. Sebab, menurutnya dengan target awal, maka rakyat akan menerima sertifikat secara total dalam 160 tahun ke depan.

"Rakyat harus menunggu 160 tahun lagi agar semuanya bisa dapat sertifikat, 160 tahun lagi. Siapa yang mau menunggu selama itu? tunjuk jari saya beri sepeda," kata Jokowi yang disambut tertawa hadirin.

"Tapi dengan lompatan kecepatan yang kita miliki saat ini, sampai hari ini totalnya sudah 109 juta sertifikat yang kita berikan ke masyarakat," ujarnya.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto, lanjutnya, menargetkan hingga 2024 mereka akan mencapai 120 juta sertifikat tanah yang dirilis. Dengan demikian, kurang 6 juta lagi total sertifikat tanah yang harus diberikan kepada masyarakat Indonesia.

"Itu yang namanya kerja. Saya lihat memang di kantor BPN kerja sampai malam terus. Memang harus begitu berikan pelayanan ke masyarakat," pungkas Jokowi.

[Gambas:Video CNN]