pinjol yang bagus

Ruang Hidup Dewa Dharma

betslot88

Ombudsman: Kementan Beri Rekomendasi Impor Bawang Putih Melebihi Kuota******

Jakarta, CNN Indonesia--

Ombudsman RI mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan rekomendasi izinimpor bawang putihmelebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.

Hal itu berdasarkan adanya dugaan maladminstrasi dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih yang dilakukan Kementan.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan penerbitan RIPH tidak sesuai dengan kuota impor tahunan yang diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pemerintah.

"Ya memang tidak harus sama, tapi kalau jumlahnya seperti ini pasti akan mengakibatkan permasalahan. Rebutan SPI (surat perizinan impor), pelaku usaha rugi. Ini kan pelayanannya jadi buruk" katanya dalam konferensi pers, Selasa (15/1).

RIPH merupakan keterangan tertulis yang menyatakan produk hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang diterbitkan Kementerian Pertanian. Rekomendasi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapat surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

Ombudsman juga menemukan adanya praktik pungutan liar dalam penerbitan RPIH bawang putih. Salah satu importir melaporkan ke Ombudsman bahwa ia diminta membayar Rp200 - Rp250 per kilogram (kg) kepada oknum di lingkungan Kementan untuk mendapatkan RIPH.

"Kalau disangkal silakan, karena fokus Ombudsman bukan di situ. Ini ranahnya penegak hukum, tapi informasi ini masuk ke ombudsman," katanya.

Masalah lainnya yang juga ditemukan Ombudsman yakni banyak importir yang tidak melakukan wajib tanam bawang putih.

Padahal dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Pasal 32 mewajibkan importir menanam bawang putih di dalam negeri. Wajib tanam harus dilakukan sebesar 5 persen dari pengajuan impor.

Jika tidak melakukan wajib tanam, maka pengusaha tidak boleh melakukan importir.

"Bagaimana kalau tidak boleh impor, apakah tetap bisa impor? Bisa, caranya bikin perusahaan baru. Mestinya pemerintah waspada pada perusahaan baru karena besar kemungkinan patut diduga di belakangnya merupakan pelaku usaha yang enggan melakukan wajib tanam," kata Yeka.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Lagu Kebangkitan Jiwa

paito mongolia

Pengusaha Pantang Mundur Gugat Pemerintah Buntut Utang Minyak Goreng******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan tetap meneruskan gugatan terhadap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang hingga kini belum melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan para peritel tak akan mundur untuk memperjuangkan haknya.

"Aprindo memastikan akan meneruskan gugatan, memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Sudah pasti, tidak akan mundur, tidak akan menyerah, tidak akan takut, tidak akan khawatir sama siapa pun," ujar Roy dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

"Karena ini berbicara mengenai kewajiban yang harus kita penuhi sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Perdagangan. Kewajiban sudah kita penuhi, tetapi hak belum kita dapatkan," lanjut Roy.

"Kami sudah dizalimi, kami melakukan dengan tulus ikhlas tetapi tidak dimengerti, tidak diselesaikan. Bukan masalah tidak bisa, tidak mampu, tapi (pemerintah) sudah tidak ada niat untuk menyelesaikan," sambungnya.

Adapun, pihaknya tengah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Ia mengaku proses pengajuan cenderung lambat karena pihaknya perlu memastikan agarlegal standing-nya terpenuhi.

Roy menjelaskan perjanjian dengan pemerintah kala itu tak langsung ke ritel, tapi ke produsen, sehingga peritel dan produsen yang terdampak masalah rafaksi bersama-sama menggugat pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Lihat Juga : Los Angeles Times Bakal PHK 100 Jurnalis

Kepastian untuk menggugat pemerintah secara bersama-sama baru diterima Aprindo pada November 2023 silam. Maka itu, lanjut Roy, pihak-pihak yang terdampak persoalan ini sudah lengkap dan siap berlanjut ke meja hijau.

"Gugatan hukum prosesnya berjalan terus, sampai kita menemukan kelengkapan pihak, yaitu adanya distributor dan produsen yang memiliki perjanjian dengan pemerintah, sehingga BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang berjanji untuk membayarkan kepada produsen, dan setelah dibayarkan ke produsen baru membayarkan ke ritel. Sehingga sekarang tidak kurang pihak, tapi cukup pihak untuk maju," jelas dia.

Lebih lanjut, Roy mengatakan pihaknya juga sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal masalah ini. Namun, kata dia, sampai saat ini pihaknya belum kunjung mendapatkan respons, padahal surat sudah dikirim hingga empat kali.

"Kami menghargai bahwa kesibukan dan waktu yang belum tersedia, tapi sebagai keprihatinan dan kegalauan, kami menilai sekarang terjadi ketidakadilan," ujar dia.

Lihat Juga : Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi

"Adapun isi suratnya kepada Presiden Jokowi yang terhormat, untuk meminta audiensi dan minta arahan untuk penyelesaian rafaksi migor sebagai kepala pemerintah," sambung Roy.

Roy mengatakan bahwa surat terbuka itu menjadi bagian dan harapan pengusaha ritel agar pihaknya didengarkan, dan dicarikan jalan keluar atas masalah rafaksi.

Pasalnya, persis pada Jumat, 19 Januari 2022 permasalahan utang rafaksi minyak goreng sudah molor hingga dua tahun lamanya.

"Besok persis dua tahun rafaksi tidak dibayar. Kita mulainya 19 Januari 2022," ucapnya.

Polemik utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) pada hari ini, Jumat (19/1) sudah memasuki tahun kedua.

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

Kabar terakhir, Kemendag berencana untuk menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas masalah tersebut. Namun kedua kementerian tak kunjung menggelar pertemuan yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Raja Dewa Dandy

ggbet188

Kemenkeu sebut insentif pajak fasilitasi tes pasar kendaraan listrik******

Jakarta (ANTARA) - Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rustam Effendi mengatakan bahwa kebijakan pemberian insentif pajak pada impor kendaraan listrik memberikan fasilitas bagi pelaku usaha untuk melakukan tes pasar.

“Akhirnya, (insentif) sebagai jalan untuk memberikan fasilitas semacam tes pasar itu sebenarnya sangat logis dengan berbagai macam prospek. Itu sangat logis,” ujar Rustam dalam acara bertajuk, “Update dan Sosialisasi Insentif atas Investasi KBLBB kepada Stakeholder” yang digelar di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Rustam mengatakan akan lebih baik apabila masyarakat disuguhi model kendaraan listrik yang lebih beragam.

Akan tetapi, kata dia, terdapat keraguan dari sejumlah produsen kendaraan listrik luar negeri akibat beban pajak yang berlapis, seperti pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak pertambahan nilai (PPN), hingga bea masuk.

“Mereka untuk masuk ke Indonesia (jadi) ragu-ragu. ‘Ini saya jual ke dalam, laku nggak dengan beban pajak yang 50 persen, bea masuk, ditambah PPNBM?’,” ujar Rustam.

Baca juga: Kemenkeu: Pemerintah dukung habis-habisan industri kendaraan listrik

Oleh karena itu, menurut Rustam, sangatlah tepat memberikan insentif berupa bea masuk 0 persen untuk impor kendaraan listrik, baik dalam bentuk utuh (CBU) maupun terurai lengkap (CKD), pengurangan pajak penghasilan (PPh) 100 persen untuk badan usaha yang melakukan kegiatan produksi, perakitan, dan/atau impor kendaraan listrik.

Kemudian, juga terdapat insentif berupa pajak penjualan barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah 15 persen untuk impor mobil listrik, dan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah sebesar 10 persen untuk pembelian mobil listrik.

Ia berpandangan bahwa berbagai insentif tersebut menjawab keraguan para produsen kendaraan listrik yang belum masuk ke Indonesia, dengan cara memberi kesempatan bagi mereka untuk mencoba pasar.

“Saya kira logika ini sangat baik untuk memberikan insentif CBU,” kata Rustam.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan bahwa Kementerian Keuangan mendukung penuh terkait kebijakan kendaraan listrik atau electric vehicledi Indonesia.

“Jadi, harapannya, harusnya dari pabrikan global itu nggak ragu-ragu lagi,” ucap Rustam.

Baca juga: Total investasi perakitan kendaraan listrik RI capai Rp4,49 triliun

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Telapak tangan Guru Qiao yang halus

84 togel

Singgung Luhut, Timnas Janji Tekan Biaya Logistik Jika Menang Pilpres******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) menyinggung Menko MarvesLuhut Panjaitan saat berjanji akan menurunkan biaya logistik jika menang di Pilpres 2024.

Sekretaris Dewan Pakar Timnas AMIN Wijayanto Samirin menyebut geliat bisnis di Indonesia sulit bersaing karena biaya logistiknya mahal. Hitungan ini didasarkan pada perbandingan biaya logistik terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Biaya logistik terhadap PDB sekarang ini 23 persen gross domestic product (GDP) kita terserap biaya logistik. Kita akan coba turunkan menjadi 16 persen-18 persen (terhadap PDB)," ucap Wijayanto dalam Bincang Hippindo di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

Selain bicara biaya logistik, Wijayanto menegaskan soal komitmen Anies-Muhaimin menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pasangan capres-cawapres nomor urut 1 itu mematok target di level 5,5 persen hingga 6,5 persen.

Ia sadar ada pasangan calon lain yang menetapkan target pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Namun, menurutnya angka yang ditetapkan Anies dan Muhaimin sudah tepat serta rasional.

"AMIN mempunyai target pertumbuhan ekonomi 5,5 persen-6,5 persen. Ada yang mengatakan kurang optimis, ada yang lebih tinggi, tapi ini yang kami yakini ini bisa terwujud. Karena nanti kami yakin visi misi ini akan ditagih nanti," tegasnya.

Di lain sisi, Wijayanto menegaskan paslon nomor urut 1 itu juga akan meningkatkan tax ratio yang sekarang ada di level 10,4 persen. AMIN menetapkan target rasio pajak Indonesia akan diangkat ke posisi 13 persen-16 persen sampai 2029, bahkan diklaim tak akan mencederai dunia bisnis.

Lihat Juga : TKN Emoh Respons Faisal Basri Bujuk Sri Mulyani Cs Tinggalkan Jokowi

Ia juga menyinggung soal beban utang yang dipikul Indonesia sekarang. Menurutnya, utang negara saat ini sudah lampu kuning.

"Utang pemerintah kita sekarang ini sekitar 38 persen dari GDP, kita akan turunkan menjadi 30 persen. Banyak yang katakan 38 persen itu rendah karena negara lain lebih tinggi," ucap Wijayanto.

"Tapi yang kita takutkan debt to service ratio negara kita itu 40 persen, jadi 40 persen penerimaan negara digunakan untuk membayar utang dan pokok. Kalau di korporasi ini kan lampu kuning, jadi kita turunkan," tutupnya.

Terlepas dari janji-janji timses Anies-Muhaimin, Menko Marves Luhut memang pernah menyinggung soal biaya logistik Indonesia. Bahkan, Luhut sampai 'ngamuk' ke Bank Dunia soal laporan lembaga tersebut yang menyebut indeks kinerja logistik (LPI) Indonesia anjlok dari 46 ke urutan 63 di 2023.

Luhut mengklaim sejak 2019 lalu pemerintah sudah berhasil menekan biaya logistik di pelabuhan Indonesia. Menurutnya, perbaikan itu tercermin dari total biaya yang dikeluarkan masyarakat di pelabuhan yang turun dari 23,9 persen ke sekitar 16 persen saja.

Ia menilai penurunan biaya hampir 8 persen itu merupakan angka yang cukup baik untuk Indonesia. Luhut mengatakan Indonesia bisa menghemat hingga triliunan rupiah dengan adanya transformasi ini.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Lagu Kebangkitan Jiwa

slot777 login

Legislator dukung program makan gratis untuk entaskan stunting******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Rany Mauliani mendukung program makan gratis untuk mengentaskan tengkes atau stunting 
sekaligus pemenuhan gizi anak sejak usia dini.

"Setidaknya anak-anak dalam satu hari bisa mendapatkan makanan dengan gizi seimbang sehingga bisa mencegah stunting,” kata Rany kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Rany menuturkan rencana program makan siang gratis yang ditujukan untuk anak sekolah dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) juga terbilang efektif sebagai pemenuh nutrisi anak.

Dia berharap makan gratis bisa dijadikan program pemerintah dan dilaksanakan secara merata.

Selain itu, dia juga mengimbau para orang tua agar rutin mengantarkan anaknya ke Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk mengukur tinggi badan (TB), berat badan (BB) dan lingkar kepala demi memastikan perkembangan anak sesuai dengan usianya.

“Di Posyandu bisa mengetahui timbangan berat anak setiap periode, kalau tidak sesuai bisa langsung dilakukan penanganan,” katanya.

Baca juga: PAM Jaya beri bantuan kepada 1.000 anak demi tekan tengkes
Baca juga: Polisi bagikan sembako dan susu untuk anak-anak stunting

Menurut dia, stunting bisa dicegah dengan langkah awal, yakni pemenuhan nutrisi dan pemberian vitamin untuk ibu hamil.

Untuk itu, lanjutnya, vitamin dan kandungan gizi yang baik bagi ibu hamil dan bayinya atau calon anaknya sangat diperlukan.

Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta siap menyalurkan PMT secara berkelanjutan dengan anggaran Rp46 miliar di tahun 2024.

Berdasarkan laman stunting.jakarta.go.id tercatat sebanyak 39.793 balita dengan permasalahan gizi per Januari 2024.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Sage dan Gadis

kredit pintar terdaftar ojk

Kemenkop Panggil 12 Bank 'Akali' KUR, Sanksi di Tangan Airlangga******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) memanggil 12 lembaga penyalur yang diduga 'mengakali' penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan ini adalah tindak lanjut dari survei mereka kepada 1.047 debitur di 23 provinsi. Kemenkop UKM menemukan masih ada lembaga penyalur yang meminta agunan untuk kredit maksimal Rp100 juta yang seharusnya bebas jaminan.

Yulius menyebut pelanggaran soal penarikan agunan itu ditemukan pada 9 dari 12 penyalur. Rinciannya, 3 Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), 5 Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan 1 lembaga keuangan lain.

"Sanksinya, dalam KUR ini kan masyarakat minjam suku bunganya 6 persen. Nah, suku bunga di pasar 18 persen, dikurangi 6 persen berarti 12 persen itu kita subsidi dari pemerintah. Sanksinya itu bagi bank yang melakukan (mengakali KUR) akan kita cabut subsidinya. Itu kita sampaikan ke Komite Kebijakan yang dipimpin Pak Menko Perekonomian (Airlangga Hartarto)," imbuh Yulius.

Yulius menjelaskan pihaknya sudah menindaklanjuti soal temuan dari hasil survei Kemenkop UKM. Ia menyebut timnya juga telah berdiskusi 12 lembaga penyalur tersebut.

Berdasarkan klarifikasi dari para lembaga penyalur, sejumlah kredit yang ditarik agunan ditetapkan sebelum 2023. Dengan kata lain, jaminan diambil sebelum aturan soal batas maksimal kredit tanpa agunan sebesar Rp100 juta.

"Perbankan laporkan ternyata ada beberapa yang (kredit) 2018 dan itu memang belum di-state (ditetapkan) sampai dengan Rp100 juta tidak gunakan agunan tambahan, karena masih ikuti aturan lama," jelasnya.

"Kebanyakan dari yang kita temukan itu tetap meminta agunan tambahan karena dinamika perubahan. Dulu KUR Mikro Rp25 juta, naik Rp50 juta, lalu Rp100 juta. Jadi, terdapat akad-akad lama dan jadi yang dari sisi aturan memang boleh di mana batas Rp100 juta itu 2023," tutup Yulius.

Pada Desember 2023 lalu, Kemenkop UKM mencatat dari 894 debitur KUR mikro dan super mikro, ada pelanggaran berupa pengenaan agunan 16,1 persen alias 144 orang. Padahal, KUR dengan maksimal Rp100 juta tidak boleh dikenakan jaminan, sesuai Permenko Nomor 1 Tahun 2023.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)