xyz 138 slot

Berubah menjadi pahlawan Sanwu

cod 4d slot

Transmedia Gelar Mudik Asyik 2024, Diikuti 531 Karyawan dan Keluarga******

Jakarta, CNN Indonesia--

Transmedia kembali menggelar mudik bersama untuk karyawan yang ingin pulang ke kampung halaman pada Lebaran2024. Ajang bertajuk Mudik Asyik 2024 itu diikuti ratusan peserta dari keluarga besar Transmedia.

Keberangkatan peserta mudik Transmedia diawali dengan pelepasan secara simbolis oleh jajaran direksi dari kawasan CT Corp, Jumat (5/4), pada pukul 10.00 WIB.

"Puji syukur kita panjatkan karena untuk kesekian kalinya kita bisa berangkat bersama ke kampung halaman. Ada rezeki yang bisa kita bagi dari Transmedia," ujar Direktur Keuangan TransCorp Warnedy Satmana.

Selain itu, Warnedy juga mendoakan supaya semua karyawan dapat kembali ke Jakarta dalam kondisi prima setelah menghabiskan waktu Lebaran di kampung halaman.

"Mudah-mudahan perjalanan ini lancar, sampai ke tujuan dengan selamat dan bisa bertemu dengan keluarga dan kumpul semua," ujar Warnedy.

"Kemudian nanti bisa kembali dengan selamat untuk bekerja lagi setelah pulang ke kampung halaman," lanjutnya.

Dalam edisi ini, program mudik diikuti oleh 531 peserta yang terdiri dari karyawan dan keluarga karyawan. Para peserta diberangkatkan memakai 12 unit bus menuju 8 rute di seluruh Pulau Jawa.

Rute pertama, Jakarta-Surabaya, melewati sejumlah titik yang didominasi kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, termasuk Tegal, Semarang, Tuban hingga Gresik. Ada pula rute menuju Surabaya yang melewati Cirebon, Cepu, hingga Bojonegoro.

Kemudian, terdapat dua rute Jakarta-Malang yang juga melintasi Jawa Tengah hingga Jawa Timur, mulai dari Sragen, Salatiga, Ngawi, Jombang, Mojokerto, Tulung Agung, hingga Kediri.

Beberapa bus juga menempuh rute Jakarta-Yogyakarta yang akan melintasi Purwokerto, Banjarnegara, Pajagan, Kebumen, Magelang, hingga Purworejo.

Selain itu, mudik tahun ini juga menyiapkan dua rute untuk Jakarta-Solo. Beberapa titik yang akan dilewati, termasuk Pemanukan, Jatibarang, Cileunyi, Tasikmalaya, Tegal, Pekalongan, Wates, hingga berakhir di Solo.

[Gambas:Video CNN]

(fer/sfr)

terlahir sebagai penjahat

bola168

Buruh soal Ancaman PHK Buntut Gerakan Boikot: Pengusaha Berlebihan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) meminta pengusaha tak perlu berlebihan menanggapi gerakan boikotproduk terafiliasi dengan Israel, termasuk mengaitkan dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menilai sebelum ada gerakan boikot pun para pengusaha kerap melakukan PHK sepihak. Apalagi, setelah adanya Undang Undang Cipta Kerja yang semakin memudahkan PHK dan juga memudahkan praktek kerja kontrak dan outsourcing.

"Kekhawatiran pengusaha itu terlalu mengada-ada dan berlebihan. Karena faktanya, PHK sepihak dan massal sudah banyak dilakukan oleh pengusaha, sebelum adanya gerakan boikot," ujarnya dalam keterangan tertulis (9/12).

Ia malah mempertanyakan komitmen para pengusaha yang menolak gerakan boikot Israel. Pasalnya, di banyak perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, masih banyak terjadi pelanggaran UU ketenagakerjaan, seperti upah minimum, hak kebebasan berserikat, dan lain sebagainya.

"Ke mana para pengusaha itu, khususnya asosiasi atau organisasi pengusahanya? Kok tidak bersuara ketika ada pelanggaran hak normatif di perusahaan-perusahaan lain?" imbuh Mirah.

Mirah menilai akar penyebab maraknya PHK massal bukan gerakan boikot Israel, tetapi regulasi pemerintah yang semakin memudahkan pemangkasan karyawan dengan menurunkan nilai pesangon. Penyebab lain, keserakahan pengusaha untuk memperkaya perusahaan dengan cara menekan biaya kesejahteraan pekerja.

Menurutnya, gerakan boikot produk terafiliasi Israel adalah gerakan moral rakyat, yang sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945.

"Boikot Israel adalah perjuangan minimal yang bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," imbuhnya.

Mirah menuturkan gerakan boikot ini seharusnya bisa dimanfaatkan para pengusaha Tanah Air untuk memajukan usaha-usaha lokal asli Indonesia.

"Jika sebelumnya orang membeli ayam goreng dan kopi di perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, saat ini beralihlah ke ayam goreng dan kopi produk usaha kecil menengah asli Indonesia," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(pta/pta)

Saya datang dari gunung dan ingin turun gunung

slot gacor 88 hari ini

PN Jepara vonis 7 bulan penjara aktivis lingkungan Karimunjawa******

Sepanjang 2023 setidaknya enam aktivis dari total 126 orang yang dilaporkan ke polisi dengan menggunakan pasal karet dalam UU ITE.

Jepara (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jepara, Jawa Tengah, Kamis, menjatuhkan vonis hukuman 7 bulan penjara dan denda Rp5 juta atau subsider 1 bulan terhadap aktivis lingkungan Karimunjawa Jepara Daniel Frits Maurits Tangkilisan karena terbukti melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam sidang di PN Jepara dengan agenda putusan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Parlin Mangantas Bona dan dua hakim anggota masing-masing Joko Ciptano dan Yusuf Sembiring.

"Terdakwa Daniel terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian untuk kelompok masyarakat tertentu," kata Hakim Ketua Parlin Mangantas Bona saat sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Negeri di Jepara.

Terdakwa dijatuhi hukuman 7 bulan penjara dan denda Rp5 juta dengan ketentuan denda itu tidak dibayar maka digantikan kurungan penjara selama 1 bulan.

Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan daripada jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Daniel dihukum 10 bulan penjara sekaligus denda Rp5 juta karena melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal itu menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Majelis hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa tetap ditahan dan barang bukti berupa telepon selular milik terdakwa serta akun Facebook terdakwa juga dimusnahkan.

Tim penasihat hukum Daniel mengutuk keras putusan majelis hakim ini karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

"Kami mengutuk keras majelis hakim dalam Perkara Nomor 14/Pid.sus/2024/PN.Jpa pada Pengadilan Negeri Jepara, yang telah memberikan putusan tidak sesuai koridornya," kata Sekar Banjaran Aji, salah satu penasihat hukum Daniel.

Menurut Sekar, putusan itu tidak mempertimbangkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan, bertentangan dengan SKB tiga menteri yang seharusnya dipegang sebagai aturan dalam mengimplementasikan UU ITE.

Ia juga meminta pihak berwenang mengusut majelis hakim yang mengadili Daniel dan memeriksa jajaran penyidik Unit I Krimsus Polres Jepara yang memproses kasus ini.

Baca juga: Aktivis lingkungan Greta Thunberg diinterupsi saat berbicara Palestina
Baca juga: Aktivis lingkungan Polewali Mandar lepasliarkan ratusan anak penyu

Sementara itu, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyatakan bahwa putusan bersalah atas Daniel menambah panjang daftar kriminalisasi warganet yang menyasar pada kelompok kritis dan vokal.

Berdasarkan catatan SAFEnet, sepanjang 2023 setidaknya enam aktivis dari total 126 orang yang dilaporkan ke polisi dengan menggunakan pasal karet dalam UU ITE.

Putusan bersalah ini, kata dia, merupakan salah satu bentuk pembungkaman atas ekspresi daring yang akan sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia karena orang-orang yang kritis terhadap permasalahan bangsa malah dengan mudahnya dipidanakan.

"UU ITE yang sudah direvisi di awal tahun 2024 masih menjadi alat yang efektif untuk memberangus kebebasan berbicara masyarakat Indonesia," ujar Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SAFEnet.

Selepas persidangan, kelompok warga pendukung Daniel melakukan aksi solidaritas di depan Kantor PN Jepara dengan aksi diam melakban mulut.

Persidangan ini dianggap sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi pembela lingkungan, upaya menghambat partisipasi publik, dan pengalihan atas masalah utama di Karimunjawa, yaitu tambak udang intensif ilegal yang mencemari dan merusak ekosistem Taman Nasional Karimunjawa, yang kerap dikritik Daniel.

"Kami kecewa dengan bagaimana hakim mempertimbangkan putusannya untuk Daniel. Hakim sama sekali tidak menilai bagaimana saksi dari pendamping hukum memberikan kesaksiannya. Entah kesaksian atau bukti apalagi yang bisa membela Daniel bahwa aktivis lingkungan tidak bisa dihukum secara perdata maupun pidana," ujar Kasno, salah satu peserta aksi.

Sebelumnya, persidangan Daniel telah mendapatkan perhatian di tingkat nasional maupun internasional. Tercatat lebih dari 8.700 orang telah menandatangani petisi yang menuntut Daniel segera dibebaskan di change.org.

Selain itu, 31 organisasi masyarakat sipil internasional telah mengeluarkan pernyataan sikap bersama menuntut pembebasan Daniel dari segala tuntutan.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Reinkarnasi terlarang

lancar 555 slot

Indef Ungkap 4 Masalah Krusial Ekonomi Syariah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariahdi Indonesia.

Hal ini diungkap dalam diskusi yang berjudul Mengonkretkan Omon-Omon Ekonomi Syariah: 5 Tantangan Utama dan Opsi Solusi yang digelar INDEF, Kamis (5/4).

Masalah pertamaadalah kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian/lembaga di mana pimpinan ekonomi syariah perlu eselon I.

Ketiga, ekonomi syariah dinilai perlu digeneralkan sehingga menjadi bagian terintegrasi dengan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Keempat,masalah sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Associate Peneliti INDEF Nur Hidayah mengemukakan dari data masterplan ekonomi keuangan syariah 2019-2024, terlihat jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi masih minim, yakni hanya 231 orang pada 2018.

Data lainnya, dari perbankan juga menunjukkan adanya permasalahan di sisi kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas. Hanya sekitar 9,1 persen pegawai keuangan syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.

Lihat Juga : OJK Cabut Izin Usaha BPR Bali Artha Anugrah

"Artinya, 90 persen supplytenaga kerja perbankan dan keuangan syariah bukan berasal dari prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah," kata Nur.

Tren yang terjadi saat ini, sambung dia, industri keuangan dan ekonomi syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan yang ada, kemudian diberikan pengetahuan dan keterampilan industri ekonomi dan keuangan syariah.

Selain dari minim latar belakang ekonomi syariah, menurutnya, SDM juga perlu kemampuan teknologi digital yang mumpuni bagi alumni ekonomi dan keuangan/perbankan syariah. Hal ini agar bisa memenuhi tuntutan industri keuangan dan ekonomi syariah.

Untuk itu, Nur meminta pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal-hal yang konkret untuk program peningkatan SDM ekonomi perbankan dan keuangan syariah.

Lihat Juga : Hadiri Sidang MK, Risma Beber Alasan Penyaluran Bansos Lewat PT Pos

"Perlu perombakan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah agar lebih matchdengan kebutuhan industri keuangan dan ekonomi syariah," tuturnya.

Perombakan itu dilakukan antara lain dengan mendesain kurikulum yang memadai untuk mengintegrasikan bobot ilmu ekonomi syariah dengan ilmu ekonomi keuangan dan perbankan murni, sehingga lulusan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan, tak hanya ilmu syariah tapi juga ilmu murni ekonomi keuangan dan perbankan.

Menurutnya, perlu juga pengembangan dosen-dosen yang berkualifikasi di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah, yang akan mengisi kebutuhan tenaga-tenaga pendidik di prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah.

"Dibutuhkan policyyang memihak misalnya pos-pos anggaran yang diperbesar untuk beasiswa ke luar negeri pada prodi-prodi terbaik dunia, di bidang ekonomi dan keuangan syariah," katanya.

Dalam kesempatan sama, associate peneliti INDEF Hakam Naja mengusulkan agar lebih konkret urusan ekonomi syariah ini perlu diurus langsung di bawah satu menteri koordinator. Menurutnya, hal itu perlu segera dikaji.

"Oleh karena itu di Indonesia saat ini nampak tidak adanya upaya serius untuk membangun ekosistem ekonomi syariah. Baiknya ke depan hal itu menjadi agenda yang dimasukkan dalam program salah satu menteri koordinator. Agar pertanggungjawabannya jelas, pelaksanaannya juga terjadwal dan tidak ada ego sektoral antar kementerian," tegas Hakam.

Ia menambahkan semua itu dibutuhkan agar ada satu mainstream (arus utama) ekonomi syariah yang diurus dengan benar.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Kaisar Dewa Mekanik

situs game slot terbaru

BRI Group berangkatkan 12.173 orang Mudik Asyik Bersama BUMN 2024******

Jakarta (ANTARA) - BRI bersama dengan Pegadaian dan Permodalan Nasional Madani (PNM) yang tergabung dalam BRI Group memberangkatkan 12.173 pemudik dalam rangka Mudik Asyik Bersama BUMN 2024.
Dengan komposisi pemudik yang cukup besar, BRI memberangkatkan sebanyak 8.706 orang, diikuti oleh Pegadaian dengan 3.214 orang dan PNM dengan 253 orang. Seremoni flag off Keberangkatan para pemudik dilaksanakan pada Jumat pukul 07.00 WIB, dengan lokasi keberangkatan berada di Monas, Jakarta Pusat.
Acara tersebut turut dihadiri Menteri BUMN RI Erick Thohir, Direktur Utama BRI Sunarso dan Direktur Bisnis Mikro BRI Supari.
Rute perjalanan mudik untuk tahun ini telah ditentukan dengan cermat. Beberapa jalur yang akan dilalui oleh para pemudik, antara lain Jakarta-Wonogiri dengan 33 bus, Jakarta-Yogyakarta dengan 23 bus, Jakarta-Surabaya dengan 8 bus, dan Palembang-Bandar Lampung dengan 12 bus.
“Partisipasi BRI, Pegadaian, dan PNM dalam acara Mudik Asyik Bersama BUMN 2024 merupakan bukti nyata komitmen perusahaan BUMN menciptakan social value di tengah masyarakat. Selain memberikan kemudahan bagi pemudik, kehadiran mereka juga menjadi contoh sinergi positif antara perusahaan BUMN dalam mendukung kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat luas,” ujar Sunarso.
Secara umum, kegiatan Mudik Asyik Bersama BUMN 2024 ini diikuti oleh 80.215 peserta mudik, dengan menggunakan 1.225 bus, 60 kereta api, dan 15 kapal laut. Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat untuk pulang kampung menggunakan transportasi yang disediakan oleh BUMN.
Acara Mudik Asyik Bersama BUMN 2024 juga diharapkan dapat memberikan pengalaman yang nyaman dan aman bagi para pemudik. Hal ini tercermin dari persiapan yang matang dari pihak BUMN dalam menyediakan transportasi dan fasilitas lainnya. Dengan demikian, diharapkan tingkat kecelakaan dan kesulitan lainnya dapat diminimalisir selama perjalanan mudik berlangsung.
Sebagai upaya dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan selama perjalanan, BRI, Pegadaian, dan PNM telah melakukan persiapan matang. Mereka bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk pihak keamanan dan instansi terkait lainnya, untuk memastikan bahwa setiap pemudik dapat pulang kampung dengan selamat dan nyaman.
“Acara Mudik Asyik Bersama BUMN 2024 juga memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal di daerah tujuan. Dengan jumlah pemudik yang besar, akan terjadi peningkatan permintaan terhadap berbagai barang dan jasa di sepanjang rute perjalanan. Hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat, dan selaras dengan core business perseroan yang fokus pada UMKM,” lanjut Sunarso.
Partisipasi BRI, Pegadaian, dan PNM dalam Mudik Asyik Bersama BUMN 2024 juga menjadi contoh nyata dari kontribusi BUMN dalam pembangunan bangsa. Melalui kegiatan ini, BUMN tidak hanya berperan sebagai penggerak ekonomi semata, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang turut aktif dalam membangun kebersamaan dan kesatuan di antara masyarakat Indonesia.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Menelan Langit

erek erek berenang 2d

Eddy Hiariej sebut permohonan AMIN dan Ganjar******

Artinya ada pengakuan secara diam-diam.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej menyebut dalil-dalil permohonan yang diajukan Anies-Muhaimin (AMIN) dan Ganjar-Mahfud bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadilinya.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang kerap disapa Eddy itu mengatakan bahwa wewenang MK dalam sengketa pemilu hanya sebatas persoalan penghitungan suara. Hal itu telah termaktub dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

"Yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah sebatas hasil penghitungan suara, tidak lain dan tidak bukan karena kita melakukan interpretasi gramatikal sistematis, baik terhadap Pasal 24C maupun Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang MK," ucap Eddy saat dihadirkan sebagai ahli dari kubu Prabowo-Gibran di Gedung I MK RI, Jakarta, Kamis.

Eddy mengutarakan bahwa postulat yang berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. Oleh sebab itu, dalil permohonan AMIN dan Ganjar-Mahfud hanya mempersoalkan hal-hal di luar kewenangan MK.

"Artinya, kalau MK ini diminta untuk mengadili sesuatu yang di luar kewenangannya, sesungguhnya kuasa hukum Paslon 01 dan kuasa hukum Paslon 03 memaksa Mahkamah untuk melanggar apa yang kita sebut sebagai yuridikitas rechtmatingheidatau asas yuridikitas yang berarti bahwa Mahkamah atau pengadilan tidak boleh memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya," ucap Eddy.

Di samping itu, terkait dengan permasalahan keabsahan pencalonan Prabowo-Gibran, Eddy menilai hal itu merupakan sengketa proses dan bukan merupakan kewenangan MK.

Seharusnya, kata dia, pasangan calon lain yang keberatan menggugat ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) ketika KPU mengeluarkan keputusan pencalonan Prabowo-Gibran. Namun, AMIN maupun Ganjar-Mahfud tidak mengajukan gugatan tersebut.

Baca juga: Karpet merah bagi kepala daerah menuju Istana belum terbentang luas
Baca juga: MK pastikan empat menteri akan hadir dalam sidang PHPU

"Secara de facto, pada masa kampanye, saat debat presiden dan wakil presiden, hal ini tidak pernah dipersoalkan. Artinya ada pengakuan secara diam-diam," kata Eddy.

Ia menilai persoalan batas usia seharusnya tidak persoalkan karena KPU hanya melaksanakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Semestinya, terkait dengan batas usia ini tidak dipersoalkan kepada KPU, tetapi kepada MK," tuturnya.

Dalam PHPU Pilpres 2024, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Anies-Muhaimin pada intinya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Anies-Muhaimin juga memohon MK mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Keduanya turut meminta MK memerintahkan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa mengikutsertakan Prabowo-Gibran.

Sementara itu, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Ganjar-Mahfud memohon MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Mereka turut meminta MK mendiskualifikasi Prabowo-Subianto selaku pasangan calon peserta Pilpres 2024. Kemudian, juga memohon MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang untuk Pilpres 2024 hanya antara Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024