dewaslot999

Penguasa paling kuat di kota

Menaker Buka Suara Soal Pemotongan BSU oleh Waroeng SS******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah buka suara soal Waroeng SS (Spesial Sambal) yang memotong gaji karyawan penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Ida mengatakan saat ini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) sedang menindaklanjuti kejadian tersebut.

"Ini sudah kami tindaklanjuti. Dua dirjen ini ya. Dirjen PHI Jamsos, karena yang mengelola anggaran BSU ini kan Dirjen PHI Jamsos, dengan pengawasan ada Dirjen Binwasnaker yang akan melakukan," ujar Ida di Istana Presiden, Jakarta, Senin (31/10).

Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono pun membenarkan hal tersebut.

"Benar itu kebijakan saya, keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau keadilan," terang Yoyok, Minggu (30/10), dikutip dari detikcom.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Yoyok itu disebutkan pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300 ribu bagi penerima BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Ultraman

Wajar Ramai TKA China di Industri Nikel, Wong Investasi dari Mereka******

Indonesia memiliki cadangan nikelterbesar di dunia. Namun, kekayaan alam sebesar ini dituding justru memberikan kenikmatan bagi tenaga kerja asing (TKA) asal China.

Tudingan itu disampaikan oleh eks wakil presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebut pertambangan nikel di Tanah Air lebih banyak mempekerjakan pekerja China dibandingkan pekerja lokal.

"Ini (Indonesia) daerah kaya nikel, tapi yang kerja semua China, dari daratan sampai tukang las," imbuh JK saat ditemui dalam peringatan HUT 70 Tahun Kalla Group di Grand Ballroom Kempinski Jakarta akhir pekan lalu.

"Itu nggak betul. Kalau waktu konstruksi dulu awal-awal 2014 ya, sekarang sudah banyak orang Indonesia, pergi saja lihat ke sana," tantang Luhut.

Lalu seperti apa faktanya?

Berdasarkan data Kementerian ESDM hingga akhir 2021, jumlah TKA di industri mineral dan batu bara (minerba) lebih dari 3.000 orang. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibanding dengan total pekerja Indonesia yang sebanyak 23.857 orang.

Sementara, khusus untuk industri nikel saja, jumlah tenaga kerja yang tercatat sebanyak 24.745 orang yang terdiri dari 21.691 orang TKI dan 3.054 TKA. Itu pun, jumlah pekerja asingnya tidak hanya berasal dari China saja.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai keberadaan TKA China di industri nikel Indonesia sudah pasti ada dan menjadi hal yang wajar. Sebab, investor terbesar di pengelolaan nikel Indonesia adalah China.

Setidaknya, ada dua perusahaan besar pengelola tambang nikel di dalam negeri yang berasal dari China, yakni PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah dan PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Sulawesi Tenggara.

Namun, terkait dengan mayoritas pekerjanya China di industri nikel ini, Mamit ragu jika jumlahnya lebih besar dari TKI seperti yang disampaikan oleh JK.

"Saya kira sebenarnya ini bukan karena mereka (TKA China) hebat, tapi lebih kepada mereka inikan membawa investasi dan modal, di mana salah satu kekuatannya adalah bisa membawa SDM dari negara mereka seoptimal mungkin," kata Mamit kepada CNNIndonesia.com, Senin (31/10).

Menurut Mamit, TKA China ini tak akan bisa dihilangkan. Pasalnya, teknologi pengolahan smelter dibawa dari negeri Tirai Bambu dan tentu lebih dikuasai oleh pekerja mereka sendiri dibandingkan TKI.

"Tidak dipungkiri bahwa teknologi smelter ini ya mereka yang punya, sehingga banyak tenaga ahli yang mereka bawa juga," jelasnya.

Menurut Mamit, pekerja dari asal negara investor ini biasanya hanya untuk mengisi posisi operator pengendali mesin atau teknologi saja. Sedangkan, untuk tenaga kasar lebih banyak menggunakan TKI.

"Untuk tenaga kasar saya kira nggak banyak (TKA China) ya, karena mereka juga menggunakan tenaga kerja lokal. Serapan tenaga kerja lokal juga sepertinya cukup besar. Bisa di cek ke daerah yang ada smelter, ekonomi disana hidup sekali. Masyarakat lokal juga merasakan manfaatnya," terang dia.

Pendapat serupa disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli. Ia menilai penggunaan TKA China ini tidak terlepas dari perjanjian dan izin yang diberikan oleh pemerintah pada saat negosiasi investasi dilakukan.

"Sebenarnya, pemakaian tenaga kerja dari China sebagai negara prinsipal dalam hal hilirisasi komoditas mineral lebih pada tahap konstruksi. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan pembangunan smelter, terutama di nikel yang lebih bersifat turnkey di mana tenaga kerja lebih dominan dari China," ucap Rizal.

Menurutnya, investor menyadari Indonesia sangat ketinggalan dalam teknologi pengembangan nikel. Hal ini tercermin dari kegiatan ekspor nikel selama ini dalam bentuk bijih atau mentah.

Nah, ketika pemerintah ingin mengekspor nikel dalam bentuk setengah jadi, maka investor mengambil kesempatan membawa TKA mereka. Artinya, uang investasi-nya kembali ke negaranya lagi.

"Tentu saja mereka mengerti bahwa Indonesia sangat ketinggalan dalam hal teknologi pengolahan dan pemurnian mineral, sehingga mereka menegosiasikan untuk membawa sebanyak mungkin barang modal dan tenaga kerja untuk mengerjakan proyek. Dengan demikian, uang yang diinvestasikan sebagian besar kembali lagi ke negara mereka (China)," jelasnya.

Rizal menilai seharusnya keterlibatan TKA asing di industri nikel Indonesia hanya sementara saja. Begitu tahap konstruksi selesai, maka mereka harus kembali ke negerinya dan digantikan oleh TKI.

Pengawasan Jangan Kendor

Peradaban ajaib empat puluh ribu tahun

Holywings Ganti Nama Jadi W Superclub, Resmi Buka di Jakarta******

Holywings dilaporkan berganti nama menjadi W Superclub dan resmi beroperasi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

Kabar tersebut muncul dalam unggahan akun Instagram @wsuperclub yang menjelaskan bahwa W Superclub Jakarta kini telah dibuka per Selasa (1/11).

Lokasi tempat hiburan malam tersebut sama dengan bekas tempat Holywings Club V Gatot Subroto.

"Sudah sudah," kata Arifin di kompleks Balai Kota, Selasa (1/11).

Arifin menjelaskan izin permintaan pencabutan segel diajukan untuk perawatan barang dan properti usai ditutup.

"Untuk operasinya itu beda lagi karena itu terkait izin yang harus dilengkapi. Jenis usahanya juga berbeda ya," sambungnya yang enggan menjawab tegas mulai kapan W Superclub Jakarta dibuka.

[Gambas:Instagram]

Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Benni Aguscandra menjelaskan pihaknya tidak membekukan lokasi Holywings sehingga lokasi tersebut memungkinkan untuk digunakan usaha lain.

Sedangkan izin usaha sepenuhnya diterbitkan oleh online single submission(OSS). Benni pun akan memastikan apakah W Superclub berafiliasi dengan Holywings.

"Nanti saya cek ya. Kalau dilihat dari daftarnya sih mungkin enggak terafiliasi ya. Karena kalau sudah disegel, kalau sudah dicabut NIB-nya sudah enggak boleh lagi berafiliasi dengan Holywings," jelas Benni seperti dikutip dari Detik.

Dalam unggahan di Instagram, W Superclub sudah lebih dahulu beroperasi di Surabaya sejak 14 September dan di Bandung dua hari berselang. Sejauh ini, Jakarta menjadi kota ketiga sekaligus yang terbaru tempat beroperasi W Superclub.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi PR Manager Corporate Holywings Group Alwine Brahmana dan manajemen W Superclub untuk mengonfirmasi kabar ini. Namun, yang bersangkutan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Aslan: Kesulitan

Dirut Investigasi Asal******

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Widi Amanasto akan melakukan investigasi internal soal karangan bunga bertuliskan 'Selamatkan Jakpro' di Balai Kota Jakarta, Selasa (1/11) ini.

Pasalnya, karangan bunga tersebut berisi tuduhan ada nepotisme di tubuh Jakpro dan juga sampai menyebut-nyebut nama Direktur Sumber Daya Manusia Jakpro M Taufiq.

"Sedang saya minta tim untuk melakukan investigasi ke dalam terkait persoalan ini," kata Widi seperti dikutip dari Antara. 

"Setahu saya tidak ada masalah (internal). Namun tim juga sedang melakukan investigasi dengan meminta masukan beberapa pihak. Termasuk juga kami sudah klarifikasi ke Pak Taufiq sendiri," ucap Widi.

Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Prasetyo Edi Marsudi mengatakan pihaknya akan mencari tahu apakah benar ada masalah di internal PT Jakpro.

"Kalau saya lihat dari foto yang saya lihat ini persoalan serius. Makanya saya harus tahu dulu memangnya ada apa, ada masalah apa di internal Jakpro," kata Prasetyo saat dikonfirmasi.

Prasetyo menambahkan ia akan berkomunikasi dengan penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terkait munculnya karangan bunga itu.

"Nanti akan saya komunikasikan dengan Pj Gubernur," kata dia.

Diketahui, muncul sedikitnya tiga karangan bunga terkait BUMD yang bergerak di bidang properti, infrastruktur, utilitas, serta teknologi informasi dan komunikasi itu di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa ini.

Dalam foto yang diterima, salah satu karangan bunga itu bertuliskan, "PJ Gub & Ketua DPRD, Kami Butuh Pemimpin Yang Berjuang Untuk Jakpro, Bukan Untuk 'Si Cantik'." Di bagian bawah karangan bunga itu juga tertulis "Dir. SDM Jakpro Biang Keladi".

[Gambas:Video CNN]

Dalam karangan bunga yang lain tertulis, "Kami 20 Kadiv Baru Jakpro Mohon Maaf Telah Menjadi Bagian Dari Nepotisme". Di bagian bawahnya ada tulisan "M Taufiq (Dir SDM) Bertanggung Jawab".

Karangan bunga terakhir bertuliskan, "Pak Heru & Pak Pras, Kami Butuh Sosok Anda! Kondisi Jakpro Sangat Mengkhawatirkan. Tolong Selamatkan Jakpro".

Ketiga karangan bunga itu berjejer di sebelah kiri Pendopo Balai Kota DKI Jakarta yang berdasarkan informasi di lapangan, karangan bunga itu sudah ada di lokasi sejak pukul 09.00 WIB pagi ini. Namun, pukul 12.45 WIB, ketiga karangan bunga itu sudah tidak ada di lokasi.

Petugas deportasi dari semua bidang

Produk Dapat Izin Edar BPOM, Yarindo Heran Dikaitkan Gagal Ginjal Akut******

Perusahaan farmasi PT Yarindo Farmatama heran ketika obat Flurin produksinya dituduh BPOMmengakibatkan kasus gagal ginjal akut. Padahal, mereka mengantongi izin edar BPOM.

Manajer Yarindo Farmatama Vitalis Jebarus menegaskan bahwa seluruh produknya telah lulus izin edar yang dikeluarkan BPOM.

"Terus selama itu kita kan sudah tiga kali daftar ulang. Kalau katakanlah kami salah, kenapa NIE (nomor izin edar) kami keluar, NIE kami ini 2020 sampai 2025. Artinya BPOM sendiri kan yang memberikan pengawasan untuk izin edar ini," katanya, Senin (31/10).

Yarindo Farmatama mengklaim seluruh bahan pembuat obat sudah diperiksa dengan baik sesuai standar penjamin mutu.

"Kita tidak pernah membeli bahan etilen itu. (Pergantian supplier) kita pernah, sekali tapi dilaporkan kok, itu manufactory pembuatnya, bukan bahannya, itu dari Thailand," terangnya.

Obat sirop produksi perusahaan tersebut bahkan diklaim tidak pernah masuk ke dalam daftar obat penyebab gagal ginjal akut yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Kendati, PT Yarindo Farmatama siap memberikan keterangan dengan BPOM maupun Bareskrim Polri untuk mengusut tuntas dugaan obat penyebab gagal ginjal. Namun, mereka masih menunggu hasil uji laboratorium yang belum keluar.

Vitalis lantas menyinggung BPOM terlalu cepat menetapkan obat sirop di perusahaannya mengandung zat kimia berbahaya penyebab gagal ginjal akut pada anak-anak.

"Terlalu cepat menurut saya, karena sudah dituduh. Hasil tes kita juga belum keluar, kita tes di Sucofindo. Kami belum menemukan hasil yang dituduhkan ke kami. Yang paling penting sampai hari ini, tidak ada yang meninggal karena (obat sirop) Flurin," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kepala BPOM Penny K Lukito sebelumnya menyebut Bareskrim Polri mengumumkan PT Yarindo Farmatama dan PT Universal Pharmaceutical Industries diduga melakukan tindak pidana terkait kasus gagal ginjal akut.

"BPOM telah berkolaborasi dengan Bareskrim Polri melakukan operasi bersama sejak hari Senin 24 Oktober 2022 terhadap industri farmasi yang diduga menggunakan propilen glikol yang mengandung EG dan DEG di atas ambang batas, yaitu PT Yarindo Farmatama yang beralamat di Cikande, Serang, Banten dan PT Universal Pharmaceutical Industries yang beralamat di Medan," katanya dalam konferensi pers, Senin (31/10).

"Berdasarkan pemeriksaan tersebut patut diduga telah terjadi tindak pidana, yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tidak memenuhi standar kesehatan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 196, 98, ayat 2 dan ayat 3 dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar," imbuh Penny.

Fantasi: Ternyata saya adalah dewa bela diri yang tiada tara

135 Juta Meter Persegi Lahan KAI Belum Bersertifikat******

Separuh luasan lahan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atauKAI belum bersertifikat. Oleh karena itu, perseroan menggandeng National Archives of The Netherlands (NAN) untuk memperkuat pengamanan aset lain.

Luas tanah KAI yang telah bersertifikat saat ini ada 135 juta meter persegi atau baru 50 persen dari total luas tanah seharusnya, yakni 270 juta meter persegi.

"KAI sangat serius untuk mengupayakan pengamanan aset-aset yang dimiliki. Kolaborasi dengan NAN ini sebagai langkah yang sangat penting untuk penelusuran dokumen kepemilikan aset era Hindia Belanda guna melengkapi bukti kepemilikan aset perusahaan," kata Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo dalam rilis resmi, Jumat (28/10).

Melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949, aset-aset perkeretaapian milik Pemerintah Hindia Belanda kemudian dialihkan kepada KAI yang pada waktu itu bernama Djawatan Kereta Api (DKA).

Sejumlah arsip yang berkaitan dengan perkeretaapian di Indonesia diklaim masih banyak tersimpan di Belanda. Diperkirakan sekitar 20 persen dari total dokumen kepemilikan aset yang belum ditemukan di KAI akan ditelusuri NAN serta dimintakan salinannya sebagai bukti penguat kepemilikan aset.

KAI bertekad terus melakukan berbagai upaya melalui penjagaan, penertiban, dan pensertifikatan asetnya dalam rangka menjaga amanah pemerintah kepada KAI untuk mengamankan aset-aset negara.

Hingga Oktober 2022, KAI telah melakukan penertiban aset berupa tanah seluas 799.582 m2 dan bangunan seluas 45.723 m2 di berbagai wilayah.

"Dengan adanya sinergi antara KAI dengan NAN yang terjalin dengan baik, maka KAI akan semakin optimistis dalam mengamankan serta mengoptimalkan seluruh aset perusahaan untuk memajukan perkeretaapian nasional," tutup Didiek.

[Gambas:Video CNN]