doraplay88 slot 185Jutaan kata 610201Orang-orang telah membaca serialisasi
《pinjol yang resmi terdaftar di ojk》
Staf Menkeu Minta PKS Tak Kelabui Publik Soal Dana Haji******
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membantah pernyataan politisi PKS Iskan Qolba Lubis yang menyebut dana haji 'diambil' Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam bentuk surat utang negara.
Menurutnya, keputusan investasi dana haji merupakan kewenangan mutlak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selalu pengelola dana haji.
"Kami luruskan @PKSejahtera agar tak mengelabui publik. Keputusan investasi di SBSN ini mutlak kewenangan BPKH. Dana aman dan imbal hasil lancar. Pula, rerata imbal hasilnya 7,8 persen bukan 5 persen. Jelas di atas inflasi dan bunga deposito. Semoga jelas," cuit Prastowo di Twitter, Kamis (26/1).
Prastowo menyebut langkah tersebut ibarat amal ganda, di mana pemerintah berpartisipasi dalam pembangunan bangsa yang hasilnya akan dinikmati bersama.
Ia menegaskan dana haji tersebut dikelola secara transparan dan hasil kelolaannya dibagi hasilkan secara adil dan transparan.
"Kemenkeu senantiasa menerapkan tata kelola yang baik, hati-hati, dan akuntabel. Itulah kenapa peringkat utang kita bagus di mata internasional. Ya karena cara kita mengelola baik dan benar," pungkasnya.
[Gambas:Twitter]
Iskan Qolba Lubis yang merupakan anggota Komisi VIII DPR RI menolak usulan Kementerian Agama yang akan menaikkan biaya haji dari Rp39,8 juta pada 2022 menjadi Rp69 juta pada 2023. Ia lantas menuding ada permasalahan pengelolaan dana haji selama ini.
Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab karena banyak dana haji yang dipakai untuk subsidi anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Iskan meminta pemerintah memberi modal awal alih-alih merugikan para calon jemaah haji.
"Ketiga kesalahannya itu adalah pengelolaan dananya. Jadi gini kan adaindirect costyang didapatkan dari setoran awal itu kan Rp25 juta, umpama dia menabung 20 tahun atau 30 tahun berarti kan uang itu mengendap 30 tahun, harusnya kan sudah dapat di 180 persen. Berarti Rp25 juta ditambah 18 persen sekitar Rp55 juta kan," kata Iskan, dikutip dari Detikcom.
Ia menambahkan dulu keuntungan indirect cost saat ini mendekati 50 persen dan ada kesalahan mengelola dana haji karena setorannya diambil Kemenkeu lewat surat utang.
Lihat Juga :![]() |
"Karena 70 persen dana haji diambil oleh Kemenkeu dalam bentuk surat utang negara, yang keuntungannya hanya sekitar 5 persen. Sedangkan inflasi 5,4 (persen). Jadi ini tidak adil pemerintah karena dipakai habis-habisan, pada waktu sama badan pengelolaan keuangan haji perusahaan tidak punya modal sama sekali," sambungnya.
Mayoritas dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memang ditempatkan pada surat berharga negara (SBN).
Jumlah dana kelolaan haji mencapai Rp166,01 triliun pada akhir Desember 2022 atau meningkat 4,56 persen dibandingkan saldo 2021 yang sebesar Rp158,79 triliun.
Berdasarkan laporan keuangan BPKH 2022 (unaudited), dana kelolaan haji ini sebesar 70 persen ditempatkan di berbagai instrumen investasi. Sementara itu, sekitar 30 persen sisanya ditempatkan di perbankan.
Secara rinci, dana dalam instrumen investasi terbagi ke SBN sebesar Rp114,96 triliun, naik dari 2021 yang sebesar Rp110,90 triliun.
Lalu, ditempatkan pada entitas asosiasi sebesar Rp1,30 triliun, naik dibandingkan 2021 sebesar Rp276,65 miliar.
Kemudian dana haji ditempatkan pada investasi langsung dan investasi lainnya sebesar Rp779,06 miliar. Nilai penempatan ini naik dari 2021 sebesar Rp964,29 miliar.
Dana haji juga ditempatkan pada investasi emas sebesar Rp425 juta. Sedangkan di 2021 tidak ada dana yang ditempatkan di investasi emas.
Sementara itu, saldo haji yang ditempatkan pada perbankan mencapai Rp48,96 triliun atau 29,50 persen dari seluruh dana kelolaan ada di BPKH. Angka tersebut naik dibandingkan 2021 (unaudited) yang ditempatkan di perbankan Rp45,64 triliun atau 28,74 persen.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)DPR Bakal Panggil James Riady Buntut Kisruh Kasus Meikarta******
DPR bakal memanggil bos Lippo Group James Riady terkait kisruh pembangunan apartemen Meikarta. Selain James, perwakilan anak perusahaannya yaitu PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang juga akan dipanggil pada 13 Februari mendatang.
Hal ini disampaikan oleh Komisi VI DPR usai PT MSU mangkir tanpa keterangan dalam panggilan perdana rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang digelar Rabu (25/1) lalu. Anak usaha Lippo itu bahkan tidak memberikan keterangan berhalangan hadir.
"Komisi VI akan mengundang kembali Meikarta. Di dalam undangan ini tidak hanya Meikarta yang akan diundang, tapi juga Lippo Group sebagai pemilik Meikarta. Karena agenda (Komisi VI) padat, kemungkinan 13 Februari," kata Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade di Kompleks DPR RI, Rabu (25/1).
Bahkan, Andre melempar usul dibentuk panitia khusus (pansus) Meikarta jika PT MSU dan Lippo Group tidak kooperatif.
Menurutnya, tidak ada satu pun kelompok yang bisa mengatur negara. Sikap yang ditunjukkan PT MSU dianggap Andre sebagai bentuk kezaliman luar biasa.
Lihat Juga :Luhut Pastikan Pembelian Motor Listrik Baru Dapat Subsidi Rp7 Juta |
"Pihak Lippo harus kita undang, tidak Meikarta lagi, tapi langsung pemilik perusahaannya. Keluarga (James) Riady harus kita undang. Meikarta ini kan pegawai. Kita undang saja langsung konglomeratnya karena diduga yang ambil keputusan ya keluarga besar itu," kata Andre dalam rapat.
Anggota Komisi VI DPR RI Achmad Baidowi menekankan mangkirnya manajemen Meikarta tanpa keterangan adalah preseden buruk bagi DPR. Ia menegaskan seharusnya jika tidak bisa hadir maka pihak Meikarta harus memberikan informasi.
"Kalau ini kan tidak sama sekali. Berarti dia itu sudah melecehkan parlemen. Ini perlu penyikapan serius dari teman-teman Komisi VI. Kami kan memanggil mereka untuk membela kepentingan konsumen yang sudah mengadu ke Komisi VI," tegas Baidowi.
Daeng Muhammad dari Fraksi PAN menegaskan setuju dengan pernyataan Andre Rosiade dan Achmad Baidowi. Menurutnya, stakeholder atau siapapun yang diundang demi kepentingan masyarakat Indonesia, minimal seharusnya memberikan keterangan jika berhalangan hadir.
Lihat Juga :Mandiri Sediakan ATM Rp10 Ribu, Satu-satunya di Indonesia |
Daeng menegaskan sikap PT MSU yang mengabaikan undangan DPR sama saja melecehkan dan tidak menganggap eksistensi parlemen.
Sementara itu, Mohamad Hekal yang memimpin sidang memutuskan tiga kesimpulan RDPU yang tidak dihadiri pengembang Meikarta tersebut. Pertama, Presiden Direktur PT MSU (Developer Meikarta) tidak hadir dan tidak memberikan keterangan.
Kedua,Komisi VI mengusulkan untuk dilakukannya rapat gabungan bersama Komisi III dan Komisi XI DPR RI. Ketiga, Komisi VI DPR akan mengirim undangan kedua kepada Presiden Direktur PT MSU dan mengundang Lippo Group.
RDPU ini digelar usai sidang perdana gugatan PT MSU ke 18 konsumen Meikarta yang meminta pengembalian dana (refund) lantaran unit apartemen mereka tak kunjung rampung.
[Gambas:Video CNN]
Label:cara dapat uang 10 juta dalam sebulan、ligajackpot、paito angkanet sgp
Terkait:situs gacor 2023 terbaru hari ini、akun demo slot solo to、erek erek 45 2d、slot gacor jp、main slot yang gacor hari ini、top maxwin slot、situs mudah wd、ratuslot、link slot tergacor di dunia、omi777
bab terbaru:slot gacor resmi hari ini(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
Pengerjaan proyek ApartemenMeikartadi Bekasi, Jawa Barat, tersendat-sendat. PT Mahkota Sentosa Utama(MSU) selaku pengembang mengatakan penyerahan unit apartemen akan dilakukan secara bertahap hingga 2027.
Ketua Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) Aep Mulyana mengungkapkan baru 1.700 unit di tower 11 dan 12 yang sudah diserahterimakan per September 2022.
Selang sebulan, Desember 2022 total terdapat 1.800 unit yang sudah diberikan kepada konsumen. Jumlah ini hanya bertambah 300 unit jika dibandingkan pada data Desember 2021 yaitu 1.500 unit. Sementara, jumlah unit yang terjual sebesar 130 ribu.
Mengutip berbagai sumber, Meikarta merupakan proyek kota terencana yang dibangun oleh PT Lippo Karawaci Tbk di Cikarang di Kabupaten Bekasi. Proyek Meikarta resmi diluncurkan pada 2017.
Lihat Juga :![]() |
Kala itu, nilai investasi proyek mencapai Rp278 triliun. Salah satu yang diingat publik adalah serbuan iklan di televisi pada 2017 sambil mengusung konsep kota masa depan serta jargon 'aku ingin pindah ke Meikarta'.
Meikarta digadang-gadang akan memiliki 100 gedung pencakar langit dengan 35-46 lantai. Lippo Group memperkenalkan proyek di lahan 500 hektare itu sebagai proyek dan portofolio terbesar selama kiprahnya di industri properti.
Sejumlah tokoh politik pun ramai-ramai mendukung proyek ini, mulai Zulkifli Hasan yang dulunya menjabat ketua MPR, hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.
Namun, proyek ini mengalami masalah dengan Pemprov Jawa Barat (Jabar) pada 2017. Wakil Gubernur Jabar saat itu, Deddy Mizwar, sempat meminta Lippo Group menyetop sementara proyek. Pasalnya, Pemprov Jabar hanya memberikan rekomendasi izin 84,6 hektare dan sisanya belum berizin.
Lihat Juga :Pengembang Meikarta Kekeh Serahkan Unit Bertahap hingga 2027 |
Sementara itu PT MSU yang merupakan anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk, juga digugat pailit oleh dua vendornya, yakni PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi.
Tak hanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi terkait proyek Meikarta pada 2018.
Yang ditangkap antara lain Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor.
Lalu, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).
Selepas kasus-kasus itu, proyek tak berkembang signifikan dan dikeluhkan pembeli. Alih-alih jadi kota masa depan, tower-tower apartemen pun tampak bak kota mati yang ditumbuhi semak belukar.
Hingga kini, manajemen PT MSU bersikukuh akan menyerahkan unit apartemen bertahap hingga 2027. Hal ini disampaikan usai PT MSU menggugat konsumen Meikarta Rp56 miliar.
MSU menyebut akan menghormati dan menaati putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat pada 18 Desember 2020 atau Putusan Homologasi. Di dalam putusan tersebut diberikan kepastian serah terima unit apartemen Meikarta bertahap mulai dari 2022 sampai dengan 2027.
"Kami akan usahakan secepatnya dan membangun momentum pembangunan di 2023," kata Manajemen PT MSU dalam keterangan resmi, Selasa (24/1).
[Gambas:Video CNN]
(cfd/pta)Wakil PresidenMa'ruf Amin menegaskan subsidi biaya hajisaat ini terlalu besar, mencapai sekitar 59 persen. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada penyesuaian biaya haji.
Karena subsidinya terlalu besar, kata Ma'ruf, maka hasil optimalisasi dari pengembangan dana haji itu menjadi terambil banyak untuk mensubsidi.
"Saya kira kemarin itu subsidi yang diberikan kepada ongkos haji itu terlalu besar, 59 persen, " katanya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (25/1).
Ma'ruf menjelaskan sistem subsidi saat ini tidak bisa dibiarkan. Pasalnya, dana pokok haji akan terambil dan berdampak pada jemaah haji tahun-tahun berikutnya yang terancam tidak akan mendapatkan subsidi.
"Perlu ada penyesuaian harga, yang kalaupun itu disubsidi, tidak membuat kemudian terhentinya subsidi itu nanti," sambungnya.
Namun, Ma'ruf tidak menegaskan berapa jumlah penyesuaian biaya haji yang ideal dalam hitungannya.
Lihat Juga :Garuda Tebar Diskon, Tiket Jakarta-Seoul PP Cuma Rp8 Juta |
Ia juga tidak mempermasalahkan usul Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang ingin menaikkan biaya haji yang ditanggung jemaah naik dari Rp39,8 juta pada 2022 menjadi Rp69 juta pada 2023. Ini berarti, 70 persen biaya akan ditanggung jemaah, sisanya disubsidi.
Menurut Ma'ruf, usul penyesuaian atau kenaikan biaya haji tersebut belum final dan masih akan didiskusikan dengan DPR. Ia menegaskan jika memang harus disubsidi, jangan sampai merugikan calon jemaah haji lain.
"Tapi kalau subsidi model seperti kemarin, memang membahayakan. Subsidinya terlalu besar sampai 59 persen. Saya harap bisa ketemu besaran yang lebih rasional, yang bisa dipahami oleh para jemaah yang akan berhaji dan juga sustainability subsidi yang diberikan juga tidak terganggu," pungkasnya.
Lihat Juga :![]() |
Usul Menag Yaqut memang membuat heboh. Ia beralasan kebijakan rencana menaikkan biaya haji menjadi Rp69 juta ini diambil untuk menjaga keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan.
Jumlah Rp69 juta adalah 70 persen dari usulan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11. Sementara, 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp29,7 juta. Secara akumulatif, komponen yang dibebankan pada dana nilai manfaat sebesar Rp5,9 triliun.
Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyatakan DPR akan mengkaji usulan pemerintah soal biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang dibebankan kepada calon jemaah menjadi Rp69 juta.
"Kami akan membahasnya bersama pihak-pihak terkait sekaligus akan melakukan peninjauan lapangan terkait dengan nilai setiap komponen dari biaya haji," kata Ace kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/1).
Menurut Ace, DPR memahami usulan pemerintah yang ingin mengurangi skenario komponen nilai manfaat haji kepada tiap calon jemaah. Namun, harus ada penjelasan rasional dari usulan tersebut.
Ace mengatakan Komisi VIII DPR akan meminta rincian soal usul biaya haji tersebut. Mulai dari biaya kontrak pemondokan, transportasi udara, konsumsi, dan berbagai komponen pokok lainnya.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Masyarakat disebut makin berhati-hati dalam mencari hunian, terutama yang prosesnya inden. Kewaspadaan calonpembelimeningkat karena berkaca pada kasus pembangunan apartemen Meikarta kini jadi perbincangan.
Pengamat Properti Colliers Aleviery Akbar mengatakan kasus Meikarta membuat calon pembeli waspada, tetapi tidak akan menurunkan minat masyarakat dalam membeli hunian inden.
"Meikarta sampai saat ini masih memasarkan unit apartemen dan komersialnya. Artinya, tidak terpengaruh. Hanya saja, sekarang ini memang pembeli apartemen semakin hati-hati untuk pembelian properti inden," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (25/1).
Menurutnya, saat ini sudah banyak pengembang properti yang memasarkan tempat tinggal siap huni.
Meski sudah jadi, belum tentu lepas dari masalah. Oleh sebab itu menyarankan pembeli untuk langsung mengecek legalitas hunian baik rumah tapak maupun apartemen yang sudah selesai dibangun tersebut sebelum membeli.
"Cek legalitas seperti izin layak huni, IMB (izin mendirikan bangunan) atau PBG (persetujuan bangunan gedung), sertifikat jika sudah ada," imbuhnya.
Lihat Juga :![]() |
Ia menambahkan jika pembeli tetap ingin membeli hunian dalam bentuk inden atau belum ada bentuknya, maka calon pembeli bisa mengecek reputasi developeryang memasarkan. Kalau rekam jejaknya baik, tidak pernah bermasalah dengan hukum atau terkait serah terima unitnya, maka tidak ada salahnya membeli.
Hal yang sama disampaikan oleh Pengamat sekaligus Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat. Menurutnya, ada lima aspek yang perlu diperhatikan jika ingin membeli hunian inden.
Pertama, pastikan ada peruntukan ruang, ditunjukkan melalui surat keterangan rencana kota yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah. Kedua, pastikan hak atas tanah, ditunjukkan adanya sertifikat atas tanah dari lahan yang akan dibangun.
Ketiga, harus memastikan status penguasaan rumah susun, ditunjukkan dengan hasil pertelaan (daftar keterangan) dari pemerintah daerah baik kepemilikan berupa SHM Sarusun atau SKBG Sarusun.
Keempat, harus memastikan ada izin pembangunan rumah susun, ditunjukkan adanya IMB.Kelima, harus ada jaminan atas pembangunan rumah susun dari lembaga penjamin, berupa surat dukungan baik bank maupun non-bank.
"Untuk itu calon pembeli yang berminat pada unit apartemen yang belum dibangun, perlu memastikan kelima unsur di atas terpenuhi. Selain itr, perlu memastikan skema pembiayaan, mengenali reputasi pengembangnya, dan detil klausul jual beli dengan teliti," jelasnya.
Ia juga meminta masyarakat untuk berhati-hati dan jangan mudah tergoda dengan iming-iming harga yang murah tetapi fasilitasnya lengkap. Sebab, fasilitas akan sebanding dengan harga yang diterima.
"Memang apartemen yang belum dibangun umumnya menawarkan harga unit yang menggiurkan, namun memang ada risikonya, calon pembeli harus teliti sebelum membeli," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)Perusahaan riset investasi asal AS Hindenburg Research menuding Adani Group, perusahaan milik taipan India Gautam Adani, memanipulasi pasar dan skandal penipuan akuntansi.
Perusahaan tersebut memiliki jaringan perusahaan cangkang offshore di wilayah tax haven, seperti Karibia, Mauritius, dan Uni Emirat Arab. Seluruh jaringan ini dikendalikan oleh keluarga Adani.
Hasil investigasi Hindenburg selama dua tahun, perusahaan cangkang tersebut digunakan untuk memfasilitasi korupsi, pencucian uang, dan pencurian pembayar pajak.
Chief Financial Officer Adani Group Jugeshinder Singh mengaku terkejut dengan laporan Hindenburg tersebut. Ia mengatakan tudingan itu tidak berdasar.
"Kombinasi berbahaya dari informasi yang salah dan tuduhan basi, tidak berdasar, dan didiskreditkan," katanya seperti dikutip dari Reuters, Rabu (25/1).
Jugeshinder Singh juga mengatakan tuduhan itu hanya untuk merusak reputasi Adani Group. Hal ini juga dimaksudkan untuk merusak penawaran publik (IPO) lanjutan yang akan dilakukan perusahaan.
Lihat Juga :Berkaca Kasus Meikarta, Pembeli Makin Hati-Hati Beli Apartemen Inden |
Ia mengklaim pihaknya selalu mematuhi Undang-Undang yang berlaku.
"Kelompok ini selalu mematuhi semua Undang-Undang," kata Jugeshinder Singh.
Setelah laporan Hindenburg mencuat, saham andalan Adani Group, yakni Adani Enterprises Ltd dan Adani Ports & Economic Zone Ltd masing-masing turun sebanyak 3,7 persen dan 7,3 persen.
Tak hanya itu, saham produsen semen Adani ACC dan Ambuja Cements yang diakuisisi oleh Adani baru-baru ini juga ikut anjlok masing-masing 7,2 persen dan 9,7 persen.
Lihat Juga :Garuda Tebar Diskon, Tiket Jakarta-Seoul PP Cuma Rp8 Juta |
Adani Group berfokus pada bisnis di pelabuhan, bandara, pembangkit listrik dan transmisi, energi hijau, minyak nabati, semen, real estate, dan masih banyak lagi.
Konglomerat India ini bahkan tercatat sebagai penguasa Pelabuhan Mundra yang berstatus pelabuhan terbesar di India.
Adani juga mengakuisisi 74 persen saham di Bandara Internasional Mumbai alias bandara kedua tersibuk di India.
Pada 2022 ini, Adani juga mengakuisisi aset Swiss Holcim senilai US,5 miliar dan menjadikannya sebagai pemilik perusahaan produsen semen terbesar kedua di India.
Di lain sisi, Adani bercita-cita untuk menjadi produsen energi hijau terbesar di dunia. Bahkan, konglomerat India itu mengatakan bakal berinvestasi hingga US miliar untuk proyek energi baru dan terbarukan (EBT).
[Gambas:Video CNN]
Harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atauAntamberada di posisi Rp1,034 juta per gram pada Kamis (26/1). Harga emas Antam ini turun Rp5.000 ribu per gram dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya sebesar Rp1,040 juta per gram.
Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp5.000 per gram, dari Rp946 ribu menjadi Rp941 ribu per gram.
Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp567 ribu, 2 gram Rp2 juta, 3 gram Rp2,9 juta, 5 gram Rp4,9 juta, 10 gram Rp9,8 juta, 25 gram Rp24,4 juta, dan 50 gram Rp48,8 juta.
Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.
Kemudian, untuk harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,03 persen menjadi US.959,9 per troy ons. Sedangkan, harga emas di perdagangan spot turun 0,09 persen menjadi US.944,3 per troy ons.
Senior Analis DCFX Lukman Leong memperkirakan harga emas masih akan melanjutkan penguatan, namun bakal terbatas jelang rilis data PDB Amerika Serikat (AS) malam ini.
"Harga emas diperkirakan akan melanjutkan rally apabila data PDB AS malam ini lebih lemah dari perkiraan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang US.935-US.965 per troy ons.
[Gambas:Video CNN]
(ldy/sfr)Perusahaan fesyen yang mendapuk Ustaz Abdullah Gymnastiar atau Aa Gymsebagai komisaris, PT Bersama Zatta Jaya Tbk (ZATA) atau elcorps, mendadak mencuri perhatian.
Pasalnya, harga saham perusahaan yang resmi melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada November 2022 lalu ini anjlok mendekati Rp50 per unit.
Hari ini, Jumat (27/1) pukul 10.50 WIB, harga saham ZATA turun cukup dalam 4 poin atau 6,35 persen menjadi Rp59 per unit. Padahal, saat penawaran umum perdana, harga saham perseroan ditawarkan Rp100 per unit.
Saat ini perseroan dan perusahaan anak tercatat memiliki 123 toko yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan yang didirikan pada 2012 ini memiliki karyawan sebanyak 79 orang (2022).
AA Gym sebelumnya diangkat menjadi komisaris menjelang perusahaan melantai di BEI. "Berdasarkan akta No.16 tanggal 4 Agustus 2022, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat dengan masa jabatan selama lima tahun sampai dengan penutupan RUPS tahunan untuk tahun buku 2027," tulis manajemen dalam prospektus pada Selasa (25/10).
Sebagai komisaris, Aa Gym bertanggung jawab atas pengawasan kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi.
Ia juga bertugas memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
Dalam prospektus tersebut, gaji dan tunjangan yang diterima Dewan Komisaris untuk periode yang berakhir pada 31 Maret 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 adalah senilai Rp214,2 juta, Rp998,8 juta dan Rp1 miliar.
[Gambas:Video CNN]
《pinjol yang resmi terdaftar di ojk》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara kerja di internet dapat uangHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjol yang resmi terdaftar di ojk》bab terbaru。