rajapoker88

Kebangkitan Seni Bela Diri Ilahi

Program PNM Mekaar Mendunia Lewat CSW ke******

Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengungkapkan rahasia sukses pengelolaan Manajemen Pemberdayaan Perempuan segmen prasejahtera dalam sidang Comission On The State of Women(CSW) 67 di New York, Amerika Serikat pada Rabu (8/3).

Diikuti oleh 75 perwakilan berbagai negara, CSW 67 menghadirkan empat pembicara kunci dari Indonesia yang diwakili oleh Sunar Basuki selaku Direktur Operasional PNM, Menteri Negara Pengembangan Sosial dan Keluarga Republik Singapura, Sun Xueling, Deputi Menteri Perempuan, Keluarga dan Pengembangan Komunitas Malaysia, Senutha Ratthinan, serta Vice President Organisasi Perempuan Singapura, Noorfarahin Ahmad.

Sunar mengatakan, peran wanita saat ini memerlukan dukungan yang kuat dan peran aktif dari seluruh stakeholderyang concern terhadap pemberdayaan perempuan.

Sebagai hasil akhir, keempat pembicara kunci sepakat memperkuat kerja sama bilateral, baik melalui platform G2G maupun B2G, sehingga negara tersebut dapat mengembangkan strategi implementasi pemberdayaan dan kesetaraan perempuan.

Menteri KPPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati menyampaikan apresiasi atas kontribusi strategis PNM yang secara konsisten meningkatkan peran perempuan di bidang ekonomi, antara lain lewat pendampingan, pemberian edukasi serta literasi terkait kesetaraan gender.

"Melalui kerja sama KPPPA dan PNM di tahun 2021 dalam hal sosialisasi kesetaraan gender, program ini telah berhasil memberikan literasi kesetaraan gender bagi nasabah PNM," katanya.

Sebagai informasi, hingga 28 Februari 2023 PNM telah menyalurkan pembiayaan Rp12,06 triliun kepada 14.250.921 juta nasabah PNM Mekaar. Saat ini PNM memiliki 3.725 kantor layanan PNM Mekaar dan 706 kantor layanan PNM ULaMM di seluruh Indonesia untuk melayani UMK di 34 provinsi, 513 kabupaten/kota, dan 6.657 kecamatan.

Jungler hutan super di kota

Kronologi Silicon Valley Bank Kolaps, Duit Nasabah Rp2.712 T Tak Jelas******

Silicon Valley Bank (SVB) bangkrut pada Jumat (10/3) pagi waktu Amerika Serikat (AS).

Kronologi runtuhnya bank pemberi modal startup itu terjadi usai perusahaan 48 jam mengalami krisis modal.

Lihat Juga : Nasib Tak Jelas Rp2.712 T Milik Nasabah SVB yang Kolaps

[Gambas:Video CNN]

Hal ini memicu kepanikan di antara pemodal perusahaan ventura utama. Dilaporkan perusahaan pemodal ke bank tersebut melakukan penarikan dana dari SVB.

Esok harinya, pada Kamis (9/3) nilai saham perusahaan pun jatuh, menyeret bank-bank lain untuk ikut jatuh. Lalu pada Jumat pagi, saham SVB dihentikan dan perusahaan ini meninggalkan upaya untuk meningkatkan modal atau mencari pembeli.

Beberapa saham bank lain juga dihentikan sementara pada Jumat lalu, imbas penghentian jualan dari SVB seperti pada First Republic, PacWest Bancorp dan Signature Bank.

Lihat Juga : Orang Terkaya Asia Ingin Bangkitkan Lagi Rival Coca Cola di India

"Kondisi SVB memburuk dengan cepat sehingga tidak dapat bertahan hanya dalam waktu lima jam," tulis CEO Better Markets, Dennis M. Kelleher.

Hal itu disebutnya lantaran para deposan menarik uang dengan sangat cepat sehingga SVB bangkrut dan bank run tidak dapat dihindari.

Bank run adalah suatu peristiwa di mana banyak nasabah secara bersamaan menarik dana secara besar-besaran dan sesegera mungkin pada suatu bank.

Lanjut baca di halaman berikutnya...

Kronologi Silicon Valley Bank Kolaps, Duit Nasabah Rp2.712 T Tak Jelas

Kapan cuaca akan cerah atau hujan?

BPKP Akan Tindaklanjuti Permintaan Audit Impor Kereta******

Juru Bicara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Azwad Zamroddin Hakim mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti permintaan pemangku kepentingan untuk melakukan audit impor kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang.

Hingga saat ini, BPKP masih dalam tahap mematangkan perencanaan audit. Ia menambahkan pihaknya juga masih berkoordinasi baik secara internal maupun dengan kementerian dan lembaga yang meminta BPKP untuk melakukan audit, termasuk di dalamnya administrasi permintaan audit tersebut.

"Perkembangan atau update-nya sekarang masih dalam pemantapan perencanaan audit sembari berkomunikasi dengan pemangku kepentingan," kata Azwad dalam keterangan resmi, Selasa (14/3).

"BPKP dalam perencanaan dan proses audit melibatkan lintas kedeputian begitu pula nantinya tim yang akan diturunkan ke lapangan," kata Azwad.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan keputusan impor KRL bekas dari Jepang akan menunggu hasil audit BPKP dalam 10 hari ke depan.

"Kita pertama audit dulu mengenai kebutuhan kereta api dan aturannya dalam 10 hari ke depan. Setelah itu kita tentukan langkah-langkah yang tadi kita sudah sepakati subjek kepada hasil audit," ujar Luhut usai menggelar rapat koordinasi di kantornya, Senin (6/3).

Pemerintah, sambungnya, juga membuka opsi hybrid dalam pengadaan rangkaian KRL itu yakni impor dan pengadaan dari PT Industri Kereta Api (INKA).

"Iya ada opsi hybrid, tapi supaya kita jangan salah kita tunggu hasil audit 10 hari ke depan," tegas Luhut.

Rencananya, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian ke dunia lain dalam ruang portabel

Harita Group Siap IPO untuk Dukung Industri Kendaraan Listrik Nasional******

Dalam rangka mendukung rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin pasar kendaraan listrik global, salah satu produsen nikel besar di Indonesia, Harita Group, akan melantai di bursa saham melalui anak perusahaannya, Trimegah Bangun Persada (TBP).

Langkah korporasi ini dinilai dapat menjadi tolak ukur minat investor terhadap sektor tambang nikel yang merupakan bahan baku utama baterai kendaraan listrik.

Sebelumnya, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna, menyebutkan hingga 10 Maret 2023, terdapat 29 perusahaan dalam pipelinepencatatan saham BEI.

Dilaporkan oleh Finansial Times, TBP yang memiliki proyek signifikan di Maluku Utara, akan mengadakan road showpada minggu ini dan menargetkan dana segar minimal US0 juta (Rp9 triliun) sebelum pembukuan pada bulan Maret.

Partner bisnis Harita dalam mengelola nikel di Indonesia telah lebih dulu melaksanakan IPO di bursa Hong Kong. Lygend Resources & Technology sukses mencatatkan sahamnya di bursa Hong Kong dan menempatkan Indonesia pada titik sentral ekspansi masif perusahaan.

Lygend menyatakan bahwa 56,4 persen dana IPO akan dialokasikan untuk pengembangan dan pembangunan proyek produksi nikel di Pulau Obi Indonesia. Selain itu, 24 persen dana IPO akan disisihkan untuk modal tambahan di Contemporary Brunp Lygend (CBL), perusahaan patungan dengan Contemporary Amperex Technology (CATL).

Dalam prospektus IPO, Lygend juga menyebut TBP sebagai partner utama bisnis yang dijalankan di Indonesia yang terutama di bidang pertambangan dan produksi nikel. Salah satu perusahaan patungan mereka, Halmahera Persada Lygend, telah mengoperasikan smelter untuk bahan baku baterai mobil listrik.

Menurut website resmi HPL, smelter ini merupakan pionir di Indonesia dan berlokasi di Kawasan Industri Pulau Obi. Smelter ini juga termasuk dalam Proyek Strategis Nasional dan mulai beroperasi pada 23 Juni 2021.

Nilai investasi smelter ini mencapai Rp15 triliun dan menggunakan teknologi High Pressure Acid Leaching(HPAL). Bahan bakunya adalah limonit(kadar nikel <1,5 persen) yang berasal dari tambang milik TBP.

Sebagai pengendali TBP, Harita Group juga memiliki hubungan dengan Lygend melalui Feng Yi Pte Ltd. Feng Yi adalah perusahaan investasi yang didirikan di Singapura pada 14 Juni 2021 dan dimiliki oleh Oakswood Group Ltd., sebuah perusahaan investasi milik Ms. Lim Shu Hua Chery.

Sebagai informasi, industri nikel di Indonesia meningkat pesat setelah larangan ekspor nikel mentah oleh Jokowi untuk mendorong lebih banyak perusahaan smelter membangun pabrik domestik untuk memprosesnya, terutama untuk baterai.

Hal ini membantu meningkatkan nilai ekspor produk nikel negara tersebut menjadi hampir US miliar tahun lalu, lebih dari sepuluh kali lipat nilai satu dekade lalu.

Sistem Kelahiran Kembali Kapitalis Besar di Dunia Lain

Jala PRT soal Penundaan RUU PPRT: DPR Abaikan Nasib 2.641 PRT******

Jaringan Advokasi Nasional untuk Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menilai penundaan pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sama saja dengan mengabaikan nasib ribuan PRT yang mengalami kekerasan.

Koordinator Nasional JALA PRT Lita Anggraini mengatakan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menyebut tidak ada kegentingan dalam pengesahan RUU PPRT. Lita menilai pernyataan Utut tersebut merupakan bias kelas.

"Kalau Pak Utut bilang tidak ada kegentingan memaksa, Pak Utut mengabaikan 2.641 PRT korban kekerasan fatal, ada puluhan yang meninggal. Apakah karena PRT hal itu tidak dipandang tidak genting? Itu menunjukkan bias kelas dari fraksi terbesar yang mengaku bahwa itu fraksi dari partai wong cilik," kata Lita kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/3).

Menurutnya, RUU PPRT perlu segera disahkan karena merupakan bentuk perlindungan bagi PRT. Maka dari itu, JALA PRT meminta agar RUU tersebut segera dibahas.

"Kalau ada hal-hal perbedaan itu kan bisa dibahas ketika RUU ini dibahas pemerintah," kata Lita.

Lita juga menilai Puan Maharani sebagai ketua DPR perempuan pertama seharusnya memiliki peranan besar agar RUU PPRT segera dibahas. Apalagi Puan mengatakan akan mendengarkan pendapat masyarakat mengenai RUU PRT.

Lihat Juga : Sri Mulyani Ajak Mahfud MD Bersih-bersih Kemenkeu

Jika DPR tidak mengambil langkah konkret, Jala PRT akan melakukan aksi mogok makan di depan Gedung DPR pada 15 Maret mendatang.

"Apabila tidak ada langkah konkret dari pimpinan DPR kami akan terus aksi dan 15 Maret, akan melakukan mogok makan," ujar Lita.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya memutuskan menunda pembahasan RUU PPRT. Puan mengatakan sudah membahas Surat Badan Legislasi (Baleg) tentang RUU PPRT dalam rapat pimpinan (Rapim) DPR pada 21 Agustus 2022 lalu.

Menurutnya, para pimpinan DPR memutuskan untuk menunda membawa RUU PPRT ke Rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Keputusan rapim saat itu menyetujui untuk melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Saat itu dirasa belum tepat untuk diagendakan dalam rapat Bamus dan masih memerlukan pendalaman," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (9/3).

Atas keputusan tersebut, kata Puan, RUU PPRT belum dapat dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR lantaran belum dibahas dalam rapat Bamus.

"Oleh karenanya RUU PPRT belum diagendakan dalam Rapat Bamus untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna untuk menyetujui RUU tersebut sebagai RUU usul inisiatif DPR," ujarnya.

Meski begitu, Puan menyebut DPR akan mempertimbangkan masukan masyarakat. Ia mengklaim DPR senantiasa mendengarkan aspirasi rakyat termasuk dalam pembentukan legislasi.

[Gambas:Video CNN]

Benua Faying

Pupuk Indonesia Akui Masih Ada Penyelewengan Pupuk Bersubsidi******

SVP Corporate Secretary PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana mengakui masih ada praktik penyelewengan pupuk subsidi di masyarakat.

Ia mengatakan penyelewengan itu terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Oleh karena itu, pihaknya tidak bisa langsung menindak tegas. Pasalnya, jika pupuk subsidi sudah keluar dari kios, pihaknya tidak bisa mengontrol.

"Penyelewengan itu banyak terjadi setelah pupuk keluar dari kios. Artinya, kami gak bisa tahu pasti sebetulnya yang beli pupuk ini orang ini (oknum pelaku) atau tidak. Jadi kemudian oleh oknum itu apakah pupuk itu betul dia pakai (atau jual lagi)," kata Wijaya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (13/3).

Menurut Wijaya, untuk meminimalisir hal serupa terulang kuncinya ada di pendataan. Dengan begitu, pihaknya bisa mengetahui siapa saja yang mengambil pupuk subsidi di kios lengkap dengan jumlahnya.

Oleh karena itu, Pupuk Indonesia pun mengimplementasikan aplikasi Retail Management System (RMS) atau Rekan. Sistem digitalisasi ini dapat mempermudah dan mempercepat kios dalam memproses penjualan pupuk, baik retail, komersil maupun pupuk bersubsidi.

"Jadi kami buat sistem namanya Retail Management System, namanya Rekan, aplikasi yang dipasang di setiap distributor dan kios untuk memudahkan tracking barang keluar-masuk, kebutuhan daerah, dan petani yang ambil barang," kata Wijaya.

Ia mengklaim, sistem ini sudah berjalan di Bali dan Aceh dan relatif tertib. Ia berharap kelak implementasi Rekan bisa dilakukan di semua daerah di daerah.

Tak hanya itu, Wijaya juga mengatakan saat ini pihaknya berencana untuk memasang alat pelacak semacam chip yang bisa ditempel di karung. Dengan begitu, pihaknya bisa mengetahui ke mana pupuk yang sudah dibeli masyarakat dari kios.

"Kamu harapkan ini juga bisa segera diimplementasikan," katanya.

Pada pertengahan tahun lalu, polisi membongkar kasus dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi yang terjadi di sembilan kabupaten wilayah Jawa Timur (Jatim). Total barang bukti yang disita yaitu 279,45 ton pupuk.

Saat itu, Kapolda Jatim Irjen Nico Afinta menjelaskan terdapat 21 orang yang ditangkap oleh penyidik berdasarkan 14 laporan polisi berbeda.

Tersangka sebanyak 21 orang, di dalam prosesnya tiga di antaranya ditangani Ditreskrimsus Polda Jatim, bahwa ini berada di 9 Kabupaten, Banyuwangi, Jember, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Tuban, Blitar, Sampang dan Lamongan," kata Nico dalam keterangan tertulis.

Dalam kasus ini, penyelidikan sudah dilakukan sejak Januari hingga April 2022 lalu. Polisi menduga terdapat penyimpangan dalam ketersediaan pupuk, proses distribusi, dan pemberian harga.

Modus operandi yang dilakukan ialah para tersangka membeli pupuk bersubsidi dan mengganti bungkus sak dengan non subsidi. Harga penjualan pupuk itu pun jauh di atas yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp115 ribu.

Menurutnya, terdapat beberapa petani yang membeli pupuk dari tersangka dengan harga bervariasi mulai Rp160 ribu hingga Rp200 ribu.

"Modus kedua, menjual dengan harga eceran tertinggi, kadang-kadang petani sangat butuh akan membeli padahal ini tidak boleh. Sedangkan modus lain, mengelabui petugas dengan cara menjual pupuk di luar wilayah area," jelasnya.

Para tersangka yang diamankan juga hendak mengirim pupuk bersubsidi itu ke Kalimantan Timur dengan menggunakan kapal.

[Gambas:Video CNN]