kotatogel

cahaya tanpa debu

Jumlah Kunjungan Turis India ke RI Kalahkan China Semester I 2023******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Unomengungkapkan jumlah wisatawanmancanegara yang berkunjung ke Indonesia mencapai 5,19 juta sepanjang Januari-Juni 2023.

Angka ini melejit 250,33 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni 1,48 juta.

"Kebangkitannya sangat strong, Alhamdulillah, dari kenaikan misalkan (kunjungan wisatawan) mancanegara ini naik signifikan, year on yearjuga naik signifikan," ucap Sandiaga dalam acara The Weekly Brief with Sandi Uno, Senin (7/8).

Sementara, China berada di posisi kelima, dengan sumbangsih sebesar 5,88 persen dari total jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia.

"Surpriseyang keempat India. India ini sudah mencapai angka yang melampaui Tiongkok. Jadi teman-teman, jumlah ini patut kita syukuri," tutur Sandiaga.

Adapun di posisi pertama ada Singapura dengan sumbangsih kunjungan sebanyak 16,41 persen. Di posisi kedua ada Malaysia dengan sumbangsih 15,88 persen.

Kemudian, di posisi ketiga ada Australia dengan sumbangsih sebesar 12,47 persen.

Sandiaga menargetkan kunjungan wisatawan mancanegara pada 2023 naik dua kali lipat dari tahun ini menjadi 3,5 juta -7,4 juta orang.

Ia optimis target itu tercapai usai menangkap sinyal positif dari prediksi Organisasi Pariwisata Dunia (UN World Tourism Organization/UNWTO) yang menyatakan sektor pariwisata tumbuh 70 persen dibandingkan 2019.

Untuk menarik wisatawan, Kemenparekraf juga akan mendorong lima Destinasi Super Prioritas (DSP), sejumlah acara tahunan, MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition), dan peningkatan kualitas pariwisata melalui reskilling, newskilling,dan upskillinguntuk sumber daya manusia di sektor terkait.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Dewa Bela Diri

Pengusaha Logistik Tolak Larangan Impor Rp1,5 Juta Dijual E******

Asosiasi Pengusaha Logistik E-commerce (APLE) menolak rencana revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50/2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Revisi itu akan melarang importir menjual barang dengan nilai kurang dari US0 atau setara Rp1,5 juta per unit di marketplace.

Ketua APLE Sonny Harsono menilai kebijakan baru tersebut tidak merefleksikan kondisi nyata di lapangan. Sebagai contoh, jika pemerintah menghentikan impor barang-barang seperti aksesoris ponsel dan/atau elektronik yang tidak diproduksi di dalam negeri, justru menimbulkan risiko terjadinya kegiatan impor ilegal.

"Ini sebenarnya sudah tergambar pada e-commercelokal yang menunjukkan sebagian besar barang impor ditawarkan oleh penjual non-importir," ujar Sonny dalam keterangan resmi, Rabu (2/8).

Ia menjelaskan platform yang memfasilitasi transaksicross-bordersemacam ini tidak hanya ditemukan di Indonesia, melainkan di berbagai negara.

Namun demikian, di negara-negara lain berlaku pula kebijakan yang sama, yaitu berupa pengenaan pajak pada harga tertentu, bukan pelarangan di bawah harga tertentu.

Lihat Juga : Menkeu-Bos OJK Buka Suara soal Penghapusan Kredit Macet UMKM

APLE juga menyebut ada platform besar yang melakukan transaksi ekspor cross-borderUMKM ke enam negara dengan volume melebihi angka impor.

Artinya, menurut Sonny, transaksi ini sesungguhnya meningkatkan current account, atau selisih antara ekspor dan impor di suatu negara.

Oleh karena itu, sambungnya, penutupan keran transaksi impor lintas negara tersebut justru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM apabila platform belanja menghentikan semua transaksi cross-border ke Indonesia.

Sejatinya, APLE menilai proses impor cross-borderke Indonesia dewasa ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat.

Dari sisi proses, impor dilakukan seratus persen secara digital dan terotomatisasi, terlebih bea cukai sudah mengaplikasikan e-catalog agar pendapatan negara yang berasal dari bea masuk (BM), pajak pertambahan nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) yang besar dapat dipastikan sesuai ketentuan.

Karenanya, APLE berharap pemerintah tetap memberikan dukungan bagi platform belanja untuk menjalankan transaksi cross-border.

Pasalnya, platform yang tidak melakukan transaksi cross-borderjustru akan mengancam eksistensi dari pelaku UMKM tersebut lantaran masih ada barang eks-impor di sana yang memang boleh diperjualbelikan tanpa harus memenuhi kewajiban pemberian keterangan asal barang.

Tentu hal semacam ini malah merugikan negara, karena barang-barang eks-impor ini tidak dikenai pajak.

Lebih lanjut, APLE mengajukan empat solusi terhadap persoalan ini. Pertama,pemerintah perlu mewajibkan platform pelaku transaksi impor cross-border untuk memfasilitasi ekspor lintas negara, dengan volume yang lebih tinggi.

"Pemberian insentif bagi platform yang sudah menjalankan hal tersebut juga penting. Insentif dapat diberikan melalui dukungan layanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi lain yang terkait," jelasnya.

Kedua,pemerintah meningkatkan besaran komponen biaya impor berupa peningkatan bea masuk dari 7,5 persen menjadi 10 persen ditambah PPN 10 persen dan PPh.

Dengan demikian, harga barang impor pun tidak terlalu murah, dan barang dalam negeri bisa semakin bersaing.

Ketiga,pemerintah melakukan screening atau penyaringan terhadap e-commerce lokal yang tidak melakukan transaksi cross-border. Tujuannya, agar setiap barang yang dijual telah dilengkapi bukti importasi. Misalnya, barang-barang elektronik lain dan aksesorisnya (casingserta chargerponsel), kosmetik, obat-obatan maupun suplemen dan vitamin.

Kemungkinan besar, barang-barang yang berasal dari kegiatan impor tersebut akan sulit untuk diawasi, apakah barang yang dijual tersebut telah memenuhi formalitas kepabeanan, dengan membayar bea masuk/ pajak sesuai dengan jenis dan nilai barangnya.

Keempat, pemerintah sebaiknya melakukan kunjungan ke "kampus-kampus" UMKM yang diprakarsai oleh platform, untuk menjelaskan secara mendalam benefit dari transaksi ekspor cross-borderbagi pelaku UMKM di tanah air.

[Gambas:Video CNN]

Dunia monster

Keterisian Gedung Perkantoran di Jakarta Terus Turun Sejak Covid******

Riset dari Collier Indonesia pada Juli 2023 mencatat tingkat keterisiangedung perkantoran diDKI Jakarta mengalami tren penurunan sejak 2019 atau saat pandemi covid-19 merebak.

Tercatat tingkat keterisian gedung perkantoran di kawasan pusat bisnis (CBD) ada di kisaran 80 persen hingga 90 persen pada 2019. Angka ini kemudian secara konsisten turun hingga mencapai level 73,7 persen pada kuartal II 2023.

Meski demikian, angka ini masih lebih tinggi dibanding kuartal I 2023, yakni 72 persen.

Kemudian, tingkat keterisian gedung perkantoran di kawasan CBD Sudirman mencapai 74,5 persen pada kuartal II 2023, lebih rendah dari 2019 yang mencapai 80,8 persen. Lalu, di kawasan Rasuna Said tingkat keterisiannya mencapai 73,5 persen pada kuartal II 2023.

Angka ini juga lebih rendah dibanding 2019 yang 90,6 persen.

Berikutnya, tingkat keterisian gedung perkantoran di kawasan Mega Kuningan mencapai 63 persen pada kuartal II 2023, lebih rendah dibanding 2019 yang mencapai 75,1 persen. Sedangkan, tingkat keterisian di kawasan Gatot Subroto mencapai 75,3 persen, lebih rendah dibanding 2019 yang mencapai 83,2 persen.

Adapun tingkat keterisian gedung perkantoran di kawasan Dr Satrio mencapai 81 persen pada kuartal II 2023. Capaian ini turun dari keterisian pada 2019 yang masih bisa tembus 87,8 persen.

Senada, tingkat keterisian gedung perkantoran yang bukan di kawasan pusat bisnis juga turun secara konsisten dari 2019 hingga kuartal II 2023.

Rinciannya, keterisian gedung perkantoran di Jakarta Pusat mencapai 67,1 persen pada kuartal II 2023. Angka ini turun dibandingkan pada 2019 yang mencapai 84,4 persen.

Lalu, keterisian di kawasan Jakarta Selatan turun dari 82 persen pada 2019 menjadi 74 persen pada kuartal II 2023. Keterisian di kawasan Jakarta Utara turun dari 74,3 persen pada 2019 menjadi 70,5 persen pada kuartal II 2023.

Selanjutnya, tingkat keterisian gedung perkantoran di kawasan Jakarta Timur mencapai 86,2 persen pada kuartal II 2023. Angka ini juga turun dari 2019 yang mencapai 90 persen.

[Gambas:Video CNN]

Berikutnya, tingkat keterisian gedung perkantoran di kawasan Jakarta Barat mencapai 75,7 persen pada kuartal II 2023. Angka ini lebih rendah dibanding tingkat keterisian pada 2019, yakni 82,9 persen.

Meski trennya menurun, Collier Indonesia memperkirakan tingkat keterisian gedung perkantoran di DKI Jakarta bakal bangkit lagi. Hal ii seiring dengan pencabutan status pandemi covid-19.

Setelah pandemi, semakin banyak perusahaan yang secara bertahap beralih kembali ke kebijakan bekerja dari kantor (WFO).

"Perkembangan positif ini menandakan potensi kebangkitan dalam permintaan ruang kantor selama era pasca pandemi," tulis Collier dalam risetnya yang dirilis Juli lalu.

Seperti disinggung sebelumnya, tingkat keterisian gedung perkantoran pada kuartal II 2023 memang lebih baik dari kuartal I. Berdasarkan catatan Collier, transaksi pada kuartal II ini didorong oleh berbagai sektor, termasuk teknik, konsultasi, layanan, perminyakan, pengemasan produk rumah tangga, perawatan kesehatan, dan energi.

Selain itu, sektor logistik, keuangan, dan sektor teknologi juga terus aktif mencari ruang kantor.

Meski tingkat keterisian gedung perkantoran diprediksi tumbuh, bukan berarti hal ini tak memiliki tantangan. Menurut riset Collier, penambahan pasokan ruang kantor yang besar juga dapat menekan tingkat hunian rata-rata, setidaknya hingga akhir tahun 2023.

Maklum, saat ini juga terdapat beberapa gedung yang sedang dalam proses pembangunan dan ditargetkan selesai pada 2023-2025.

"Terlebih, menjelang tahun pemilihan umum 2024, aktivitas bisnis biasanya mengalami sedikit perlambatan," imbuh Collier.

Menurut Collier, dalam keadaan seperti ini, para pemilik gedung perkantoran dituntut untuk tetap akomodatif dan fleksibel. Selain itu, mereka juga harus terus menawarkan paket kompetitif untuk mengamankan transaksi.

Dengan begitu, tingkat keterisian gedung perkantoran pun dapat meningkat.

penguasa sungai

Kemenhub Pangkas Kuota Tiket Tanpa Kursi Kereta Api Jadi 20 Persen******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memangkas kapasitas penumpang yang bisa diangkut olehkereta api (KA) jarak jauh dengan menurunkan kuota tiket tanpa kursi. Ini berlaku untuk KA yang menerima subsidi dengan skema Public Service Obligation (PSO).

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan hal ini bertujuan untuk mendorong peningkatan pelayanan angkutan kereta agar lebih nyaman.

"Kami mendapat masukan bahwa saat ini antusiasme masyarakat untuk menggunakan layanan KA PSO sudah cukup tinggi sehingga perlu kami atur kapasitasnya agar tidak mengurangi kenyamanan penumpang," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (2/8).

Adapun kebijakan ini sudah berlaku sejak 1 Agustus 2023 untuk kereta api dengan jarak tempuh lebih dari 100 kilometer (km).

"Sebelumnya KA PSO ini memiliki load factorhingga 150 persen, jadi kami mendorong operator untuk dapat menyesuaikan load factor menjadi 120 persen melalui sistem ticketingdan sosialisasi kepada masyarakat," jelasnya.

Menurut Risal, layanan KA PSO yang bakal terpengaruh aturan ini paling banyak dari daerah operasi Bandung dan Surabaya, termasuk Commuter Line Garut, Commuter Line Dhoho, dan Commuter Line Panataran.

"Semoga dengan penyesuaian ini, masyarakat dapat lebih nyaman menggunakan jasa layanan kereta api dan semakin banyak yang beralih menggunakan transportasi umum," pungkas Risal.

[Gambas:Video CNN]

bintang parkour

Mentan Klaim RI Punya Cadangan Beras 2,7 Juta Ton per September 2023******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengklaim pasokan berasIndonesia aman hingga Desember tahun ini. Bahkan, diprediksi bakal memiliki kelebihan pasokan lebih dari 2,7 juta ton pada September 2023.

"Artinya dari setiap bulan masih ada panen di atas 800 ribu hektare (ha), masih cukup untuk kebutuhan kita di atas 2 juta (ton)," ucapnya di Istana Merdeka, Rabu (2/8).

Meski demikian, Syahrul menyebut pemerintah tetap akan waspada. Apalagi, pada akhir tahun ini akan terjadi el nino.

Menurut Syahrul, el nino bisa membuat sawah Indonesia gagal panen hingga 1,2 juta ton.

"Kemungkinan kekurangan atau produksi yang terimbas dari El Nino sekitar 300 ribu ton sampai 1,2 juta ton," ucapnya.

Syahrul pun sesumbar bisa mengantisipasi ancaman iklim tersebut. Ia mengklaim sudah berkeliling ke 7 provinsi yang akan mempersiapkan lahan cadangan untuk menambal gagal panen tersebut.

Lihat Juga : ANALISISMenakar Besaran Ideal Gaji PNS agar Tak Jadi Air Mata

Ia merinci ada 6 lokasi, yakni masing-masing 1 tempat di Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, 3 di Jawa, serta 1 di Sulawesi Selatan. Selain itu, ada tambahan daerah penyangga yaitu Nusa Tenggara Barat (NTB), Kalimantan Selatan, Banten, dan Lampung.

"Saya yakin kalau ini bisa bergerak ada sekitar 500 ribu hektare. Karena kita menghadapi El Nino, maka Presiden (Joko Widodo) memerintahkan untuk 'Berapa sih yang terjelek kalau terjadi El Nino'. El Nino kekeringan yang membawa air sangat terbatas, panas yang cukup membuat produktivitas turun. Kita akan mempersiapkan kurang lebih 500 ribu hektare untuk antisipasi El Nino," jelasnya.

Untuk mengantisipasi kekeringan, Syahrul mengaku sudah mengecek beberapa waduk dan bendungan alias DAM besar, di mana airnya masih cukup.

"Bisa bertahan sampai 6 bulan tanpa hujan pun. Kita masih tetap yakin walaupun El Nino datang, sepanjang gubernur dan bupati masih punya niat mempersiapkan diri menghadapi el nino, ini kita bisa selesaikan," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Yang lain berlatih seni bela diri sementara saya mengembangkan keabadian Shen Lang

Pakar Ekonomi UGM Nilai UU Cipta Kerja Sesuai Tujuan Hidup Masyarakat******

Pakar Ekonomi Universitas Gadjah Mada, R.M. Gunawan Sumodiningrat memberi pandangannya terhadap misi besar yang dibawa Undang-Undang Cipta Kerja. Dia menganalogikan misi besar UU Cipta Kerja itu untuk menghapus kemiskinan di Indonesia dengan tujuan utama dalam hidup, yakni mencapai kebahagiaan.

"Filosofi tujuan hidup itu sederhana, ingin bahagia," ujar Gunawan saat hadir dalam Focus Group Discussion 'Aspek Kemitraan Bagi Usaha Mikro Kecil dengan Usaha Menengah dan Besar dalam UU Cipta Kerja' di Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (4/8) lalu.

Menurut Gunawan, manusia dapat meraih kebahagian jika hidupnya nyaman. Menirutnya, pondasi kenyamanan pada umimnya, yakni tidak kelaparan, sehingga agar tidak lapar, maka orang harus bekerja.

Sebagai salah satu kalangan akademisi yang terlibat dalam pembuatan UU Cipta Kerja, Gunawan mengakui sejumlah pihak menentang kehadiran regulasi ini. Di mata Gunawan, mereka yang menolak karena belum paham tujuan utamanya, yakni mengentaskan kemiskinan.

"Karena itu, harus berubah dulu mindset-nya. Bahwa, manusia itu kalau ingin mencapai bahagia ya harus mampu menghidupi dirinya sendiri, harus bekerja agar dapat makan, dapat mencapai kesejahteraan," ujarnya.

Meski begitu, sebuah usaha yang menghasilkan lapangan kerja tidak dapat bergerak sendiri, karena dibutuhkan kerja sama dengan banyak pihak. Untuk itu kemitraan menjadi kunci utama dalam mencapai target UU Cipta Kerja.

Gunawan menuturkan, upaya mengubah paradigma ini ia juga lakukan saat berbicara di berbagai desa. Kepada warga desa, ia menjelaskan bahwa sangat penting memenuhi kebutuhan pangan secara bersama, serta memakmurkan desa.

"Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) muncul sebagai perwujudan kemitraan warga desa, sekaligus bermitra dengan banyak pihak lainnya agar produksi desa tersebut dapat dipasarkan lebih luas sehingga berujung pada peningkatan ekonomi desa," lanjut Gunawan.

Dalam UU Cipta Kerja, terdapat sejumlah pasal yang secara khusus mengatur tentang kemitraan usaha menengah besar dengan UMKM. Adapun, tujuannya untuk memperkuat sektor UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Pertama, fasilitasi akses pembiayaan. Kedua, pengembangan kapasitas UMKM. Ketiga, akses ke pasar yang lebih luas. Keempat, penyediaan sumber daya dan teknologi. Kelima, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

"Kemitraan ini menjadi salah satu upaya untuk membangun Indonesia dari desa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dan berkeadilan," kata Gunawan.

Senada, Presiden Institut Otomotif Indonesia (IOI), Made Dana Tangkas menyatakan pentingnya membangun kemitraan untuk menaikkan kelas UMKM. Ia memberi contoh perusahaan otomotif Toyota dari Jepang, sebelum sukses mendunia berasal dari bisnis UMKM.

"Raja otomotif dunia ini datangnya dari UMKM. Dari perusahaan tenun berubah menjadi perusahan otomotif. Jadi saya harap dari Batam juga muncul pelaku UMKM yang berhasil membawa produknya mendunia," kata Made Dana.