pw 4d slot

Reinkarnasi takdir di dunia kebenaran

KAI Respons KA Argo Parahyangan Ditutup Usai Kereta Cepat Beroperasi******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI merespons isu KA Argo Parahyangan akan ditutup saatkereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) mulai beroperasi Juni 2023.

VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait hal tersebut. Ia mengatakan KAI saat ini masih mengoperasikan KA Argo Parahyangan seperti biasa.

"KAI juga masih fokus mempersiapkan hadirnya layanan kereta api cepat Jakarta Bandung beserta KA Feeder dari Stasiun Padalarang ke Stasiun Bandung bagi pelanggan kereta cepat yang ingin melanjutkan perjalanannya ke berbagai wilayah lainnya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Isu KA Argo Parahyangan akan berhenti setelah adanya KCJB telah beredar sejak awal November lalu. Saat itu, Joni mengatakan KA Argo Parahyangan tetap akan beroperasi seperti biasa.

"Kami tegaskan bahwa KA Argo Parahyangan tetap beroperasi seperti biasa dan kita belum ada arahan yang resmi terkait isu tersebut," kata Joni, dikutip daridetikcom.

Sementara itu, KCJB ditargetkan beroperasi mulai pertengahan 2023 mendatang. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan progres fisik KCJB telah mencapai 81,66 persen per November 2022.

Sementara dari sisi biaya, KCJB mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US,4 miliar. Cost overruntersebut dipenuhi melalui skema 25 persen ekuitas dan 75 persen pinjaman.

"Porsi ekuitas Indonesia atas cost overrun proyek KCJB yaitu sebesar US7,5 juta atau Rp3,29 triliun," kata pria yang akrab disapa Tiko ini.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: pecinta kuliner

Menperin Sebut ada 12 Sub Sektor Industri Terkontraksi******

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang mengungkapkan sebanyak 12 sub sektor industri terkontraksi per November 2022.

Hasil survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) menunjukkan dari 23 sub sektor industri hanya ada 11 yang kinerjanya baik alias ekspansif.

"Ini tidak untuk publik, saya punya data mana saja (kinerja sub sektor industri). 11 sub sektor ekspansif dan 12 yang relatif tertekan, kontraksi, saya punya data," ujarnya saat acara peluncuran IKI di Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (30/11).

Agus mengatakan data itu akan dijadikan sebagai rujukan untuk mendalami apa yang tengah terjadi di industri. Ia pun meminta seluruh jajaran Kemenperin untuk mulai memberi perhatian pada sub sektor yang mengalami kontraksi.

Meski demikian, Agus membocorkan sub sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi per November 2022 yakni subsektor alat transportasi dengan indeks IKI mencapai level 66.

"Alat transportasi satu yang saya kasih bocoran indeks IKI-nya itu 66. Termasuk tinggi," ujarnya.

Agus pun menyebut kontribusi kesebelas sub sektor industri yang ekspansif mencapai 71 persen pada PDB RI. Sedangkan, kontribusi dari sub sektor yang terkontraksi mencapai 29 persen.

Adapun secara keseluruhan IKI dari 23 sub sektor industri pada November 2022 mencapai level 50,89. Menurut Agus, capaian itu terbilang ekspansif. Pasalnya, angka di atas 50 mengindikasikan kinerja industri cukup baik.

Ia menjelaskan IKI juga digunakan untuk mendiagnosa permasalahan di industri serta untuk mencari jalan penyelesaiannya. Agus menyebut saat ini ada tiga variabel penilaian dalam IKI, yakni pesanan, ketersediaan produk, dan produksi.

Penilaian dalam IKI juga mencakup 23 sub sektor industri dan melibatkan 2.000 responden yang berasal dari pelaku industri.

Agus mengatakan data-data dari IKI ke depannya akan dijadikan sebagai salah satu indikator penting dalam membuat kebijakan di Kemenperin.

"Informasi yang akurat kami anggap bisa meminimalkan risiko ketidakakuratan pengambilan kebijakan kami," kata Agus.

IKI merupakan indikator derajat keyakinan atau tingkat optimisme industri manufaktur terhadap kondisi perekonomian. IKI juga adalah gambaran kondisi industri pengolahan dan prospek kondisi bisnis enam bulan ke depan di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Dokter ajaib bereinkarnasi sebagai selir

Mati Suri Sejak 2017, Bandara di Bone Sulsel Kembali Beroperasi******

Bandara Arung Palakka di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) kembali beroperasi, Kamis (1/12), setelah berhenti beroperasi sejak 2017.

Maskapai Susi Air resmi menjadi maskapai perdana yang kembali terbang dari bandara tersebut.

Beroperasinya kembali bandara tersebut setelah Pemerintah Provinsi Sulsel memberikan bantuan subsidi tiket sebesar Rp2,5 miliar. 

Maskapai Susi Air kata Zulkarnain memakai pesawat LET L 410 UVP-E20 yang merupakan pesawat bermesin ganda yang serbaguna, yang kerap digunakan untuk jarak pendek.

"L-410 dioperasikan oleh dua pilot, dan mempunyai daya tampung mulai 15 hingga 18 penumpang," bebernya.

Sejak 2017 lalu penerbangan umum berhenti di Bandara Bone, karena Bandara Arung Palaka tidak lagi masuk dalam kategori pelayanan penerbangan perintis yang disubsidi oleh Kemenhub yaitu khusus untuk daerah 3T (Terpencil; Tertinggal dan Terdepan).

"Gubernur Sulsel memberikan bantuan keuangan ini, sehingga penerbangan ke Bone kembali beroperasi," jelas Kepala Dinas Perhubungan Sulsel Muhammad Arafah.

Berikut harga tiket Susi Air untuk rute Bone:

1. Makassar - Bone, dengan penerbangan hari Senin-jum'at dengan harga Rp457.880
2. Bone - Makassar, dengan penerbangan hari Senin-Jum'at, dengan harga Rp358.000
3. Bone - Kendari, setiap hari Senin dan Jum'at, dengan harga Rp591.100
4. Kendari - Bone, setiap hari Senin dan Jum'at, dengan harga Rp601.100
5. Bone - Balikpapan setiap hari Selasa dan Kamis dengan harga Rp1.246.000
6. Balikpapan - Bone setiap hari Selasa dan Kamis dengan harga Rp1.345.880

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan akan meledak

Kemendag Akan Perbarui Kebijakan, Bantu Industri Tekstil******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industridalam negeri, khususnya sektor Tekstildan Produk Tekstil (TPT).

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

"Kami terus melakukan workshopdan pertukaran informasi mengenai kebijakan perdagangan untuk mencegah adanya kerugian yang dialami industri tekstil dalam negeri. Selain itu, kami juga memperbarui informasi mengenai kondisi para pelaku usaha sektor TPT dan prosedur penyelidikan trade remedies," ungkap Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKP) Kemendag Kasan melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (28/11).

Ia mengatakan presiden melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947.

Selanjutnya, untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antarnegara dapat berjalan baik, GATT menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur dan menolak beberapa praktik, seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor (unfair trade).

Kasan mengatakan Kemendag telah membentuk tim Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN) sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 565/M-DAG/KEP/3/2017 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional Terkait Rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

Menurutnya, kepentingan nasional yang dimaksud tidak hanya untuk mempertimbangkan eksistensi industri dalam negeri selaku pihak yang dirugikan secara langsung.

"Tetapi, juga mempertimbangkan kepentingan pengembangan industri nasional, ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional, penurunan pangsa pasar, penyerapan tenaga kerja, kepentingan fiskal dan sebagainya,"ujar Kasan yang juga selaku ketua Tim PKN.

Ia menuturkan upaya pembahasan kepentingan nasional inilah yang menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah menyeimbangkan dampak positif dan negatif dari penetapan kebijakantrade remedies.

[Gambas:Video CNN]

Hal tersebut, kata Kasan, diharapkan dapat turut mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tim PKN pun telah melakukan survei ke tiga pelaku usaha TPT di Jawa Tengah, yakni PT Sri Rejeki Isman (Sritex), PT Dan Liris, dan PT Prima Sejati Sejahtera (PSS).

Hal ini dilakukan untuk memperluas pemanfaatan kebijakantrade remedieskepada pelaku usaha dalam memberikan perlindungan terhadap investasi dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Kabar menurunnya kinerja industri tekstil memang tengah berhembus kencang. Kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil.

Hal ini pun memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tersebut. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri TPT yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

Anne juga sempat menyampaikan dalam acara di Kantor Apindo, Rabu (16/11), data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Data PHK tersebut sangat mungkin bertambah. Sebab, survei diadakan mingguan melalui member asosiasi untuk mendata para karyawan terdampak. Meski, dia menjelaskan ada member yang mau mengisi survei tersebut dan ada juga yang tidak.

Seni Bela Diri Paling Suci di Dunia Kuno

Kemendag Akan Perbarui Kebijakan, Bantu Industri Tekstil******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industridalam negeri, khususnya sektor Tekstildan Produk Tekstil (TPT).

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

"Kami terus melakukan workshopdan pertukaran informasi mengenai kebijakan perdagangan untuk mencegah adanya kerugian yang dialami industri tekstil dalam negeri. Selain itu, kami juga memperbarui informasi mengenai kondisi para pelaku usaha sektor TPT dan prosedur penyelidikan trade remedies," ungkap Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKP) Kemendag Kasan melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (28/11).

Ia mengatakan presiden melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947.

Selanjutnya, untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antarnegara dapat berjalan baik, GATT menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur dan menolak beberapa praktik, seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor (unfair trade).

Kasan mengatakan Kemendag telah membentuk tim Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN) sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 565/M-DAG/KEP/3/2017 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional Terkait Rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

Menurutnya, kepentingan nasional yang dimaksud tidak hanya untuk mempertimbangkan eksistensi industri dalam negeri selaku pihak yang dirugikan secara langsung.

"Tetapi, juga mempertimbangkan kepentingan pengembangan industri nasional, ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional, penurunan pangsa pasar, penyerapan tenaga kerja, kepentingan fiskal dan sebagainya,"ujar Kasan yang juga selaku ketua Tim PKN.

Ia menuturkan upaya pembahasan kepentingan nasional inilah yang menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah menyeimbangkan dampak positif dan negatif dari penetapan kebijakantrade remedies.

[Gambas:Video CNN]

Hal tersebut, kata Kasan, diharapkan dapat turut mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tim PKN pun telah melakukan survei ke tiga pelaku usaha TPT di Jawa Tengah, yakni PT Sri Rejeki Isman (Sritex), PT Dan Liris, dan PT Prima Sejati Sejahtera (PSS).

Hal ini dilakukan untuk memperluas pemanfaatan kebijakantrade remedieskepada pelaku usaha dalam memberikan perlindungan terhadap investasi dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Kabar menurunnya kinerja industri tekstil memang tengah berhembus kencang. Kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil.

Hal ini pun memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tersebut. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri TPT yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

Anne juga sempat menyampaikan dalam acara di Kantor Apindo, Rabu (16/11), data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Data PHK tersebut sangat mungkin bertambah. Sebab, survei diadakan mingguan melalui member asosiasi untuk mendata para karyawan terdampak. Meski, dia menjelaskan ada member yang mau mengisi survei tersebut dan ada juga yang tidak.

Paparazzi tingkat dewa dari dunia lain

Puan Dorong Kadin Perkuat UMKM Demi Topang Ketahanan Ekonomi******

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkuat usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk memperkuat perekonomian bangsa. Dengan begitu, diharapkan UMKM-UMKM lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

Hal tersebut disampaikan Puan dalam acara Welcome Dinner Rapimnas Kadin 2022 di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (1/12) malam. Hadir didampingi Wakil Ketua Komisi IX DPR sekaligus Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kesehatan Charles Honoris, Puan didapuk menjadi salah satu tokoh yang menyampaikan sambutan.

"Rapimnas Kadin 2022 memiliki peran strategis untuk mengevaluasi dan memperkuat upaya pemulihan dunia usaha dan perekonomian nasional, serta mengantisipasi situasi dan kondisi ekonomi yang akan dihadapi pada tahun 2023," kata Puan.

"UMKM juga dipercaya memiliki ketahanan ekonomi yang tinggi sehingga dapat menjadi penopang bagi stabilitas sistem keuangan dan perekonomian," ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM menyerap 97 persen dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4 persen dari total investasi.

Meski begitu, Puan memandang masih banyak permasalahan dan kendala yang sering dialami UMKM. Mulai dari kesulitan dalam pengurusan perizinan, sulitnya akses permodalan, strategi pemasaran, distribusi barang, hingga optimalisasi platform digital.

"Jika tidak di atasi, maka UMKM yang sedang tumbuh bisa saja kalah bersaing, stagnan, atau bahkan gulung tikar," sebutnya.

Karenanya, Rapimnas Kadin 2022 yang mengangkat tema 'Kadin Kuat, UMKM Kuat, Ekonomi Daerah dan Nasional Kuat, Indonesia Maju' dinilai menjadi sangat penting dalam membangun kekuatan ekonomi nasional berbasis UMKM.

"Orang kalau mikir Kadin pasti mikir usaha yang gede-gede, tapi Kadin yang sekarang jangan lupa dengan UMKM yang menyangga perekonomi nasional," tegas Puan.

Sebelum membangun kekuatan UMKM yang lebih maksimal, Kadin diharapkan untuk lebih dulu terkonsolidasi. Baik secara program, kepengurusan, dan pendanaan.

Mantan Menko PMK ini menyatakan, urusan UMKM memang telah ditangani oleh banyak pihak, dari kementerian/lembaga, bank himbara, CSR perusahaan-perusahaan, dan sebagainya. Akan tetapi masih diperlukan sinergi dan kolaborasi yang bermuara pada terbangunnya ekosistem UMKM yang kuat.

"Sinergi Kadin dengan stakeholder UMKM, Kementerian/lembaga terkait, diharapkan dapat membangun ekosistem dunia usaha yang berdaya saing," kata peraih gelar Doktor Honoris Causa dari Pukyong National University (PKNU) Korea Selatan itu.

Sebagai katalisator, Kadin dinilai mempertemukan seluruh potensi stakeholder UMKM untuk dioptimalkan dalam membangun ekosistem dunia usaha UMKM.

Program Pemerintah di bidang Pertanian, Perikanan, Perdagangan, Infrastruktur, Pendanaan KUR dan lain-lain disebut dapat disatukan dalam ekosistem UMKM yang sesuai. Business processnya pun dinilai dapat difasilitasi oleh Kadin.

Cucu Bung Karno ini memastikan DPR memiliki komitmen yang tinggi untuk memperkuat UMKM. Menurut Puan, DPR akan bersinergi dengan Pemerintah agar usaha lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

"Dan juga dapat berpentas di tingkat dunia," ujarnya.

Dalam memperluas pasar, DPR telah mengesahkan UU No. 1 Tahun 2020 untuk meratifikasi Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (CEPA), di mana substansi dalam UU tersebut antara lain membebaskan produk asal Indonesia yang masuk ke Australia dapat menikmati tarif bea cukai 0%.

"Dalam memperluas pasar di era digital, DPR RI juga mengesahkan UU tentang Perdagangan melalui sistem elektronik ASEAN. Selain itu, DPR juga memberikan dukungan anggaran bagi program pemerintah untuk UMKM," terangnya.

Puan mengingatkan, dukungan DPR dan program Pemerintah yang ditambah dengan katalisator Kadin harus dapat bersinergi serta berjalan seiring searah dalam membangun ekosistem UMKM yang berdaya saing. Gotong royong diperlukan untuk membangun UMKM yang kuat.

"Melalui Rapimnas Kadin ini, diharapkan dapat menghasilkan solusi dan kerja nyata dalam memajukan UMKM indonesia agar dapat naik kelas, sehingga dapat lebih memperkuat perekonomian Indonesia dan dapat mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045," ucap Puan.

Rapimnas Kadin 2022 ini juga dinilai dapat menjadi forum untuk berbagi, berkolaborasi dan berdiskusi antara pengusaha nasional dan daerah. Kemudian antara pengusaha besar dan pengusaha kecil terkait dengan pemulihan dunia usaha dan ekonomi tanah air pasca pandemi Covid-19.

"Serta mengukur keberhasilan kinerja dan langkah-langkah pemulihan ekonomi yang sudah dijalankan selama setahun terakhir," katanya.

Di bawah kepemimpinan Arsjad Rasjid, Kadin Indonesia sebagai payung organisasi dunia usaha diharapkan terus memperbaharui program kerja untuk disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kadin pun diminta agar senantiasa memperkuat konsolidasi internal organisasi.

"Menjadi harapan kita semua, Rapimnas Kadin 2022 menghasilkan Kadin yang kuat untuk Indonesia Maju. Selamat melaksanakan Rapimnas Kadin Tahun 2022," ucap Puan.