pinjaman online 15 juta

Sistem yang paling kuat

Zulhas soal Harga Cabai Mahal: Belum Ada Sistem Tanam Greenhouse******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan alasan harga cabaimasih melambung. Menurutnya, hal ini terjadi karena Indonesia belum banyak memiliki sistem pertanian greenhouse.

"Cabai itu bisa mahal karena kita belum ada sistem tanam yang greenhouse. Ada tapi belum banyak. Sehingga akan tergantung musim," katanya di ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, Minggu (17/3).

Pertanian greenhouse merupakan sistem pertanian yang tidak kenal musim yang penanamannya di dalam lingkungan yang terkontrol. Dengan begitu kondisi lingkungan seperti suhu, kelembapan, intensitas cahaya, hingga sirkulasi udara teratur dan terkendali.

"Oleh karena itu, kita harus kembangkan penanaman yang tak terpengaruh cuaca," ucap Zulhas.

Sementara untuk harga telur, Zulhas mengklaim sudah mulai turun. Ia menyebut harga komoditas itu turun dari Rp32 ribu menjadi Rp29 ribu per kg.

"Telur Rp32 ribu, sekarang ada yang Rp29 ribu. Jadi berangsur turun," katanya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga telur ayam hingga cabai melonjak pada awal Maret 2024 atau jelang memasuki bulan puasa.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan harga telur ayam ras naik signifikan hingga 5,26 persen dibandingkan Februari 2024.

Kenaikan terjadi di 271 kabupaten/kota, di mana rata-rata harga telur ayam ras dibanderol Rp32.096 per kg.

"Jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga telur ayam ras juga jauh meningkat, dari semula 229 kabupaten/kota, di minggu ini kenaikan terjadi di 271 kabupaten/kota. Jadi, 69,44 persen wilayah di Indonesia ini mengalami kenaikan harga telur ayam ras," jelas Pudji dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Rabu (13/3).

Selain itu, harga cabai merah juga naik signifikan pada Maret ini, yakni sebesar 9,15 persen dibanding rata-rata Februari 2024.

"Ada 68 persen wilayah di Indonesia yang mengalami kenaikan harga cabai merah (mencapai Rp65.161 per kg)," ungkap Pudji.

Cabai rawit juga mengalami lonjakan harga mencapai 15,94 persen dengan rata-rata harga nasional Rp62.760 per kg. Pudji mengatakan ada 65,56 persen wilayah Indonesia yang mengalami kenaikan harga alias 236 kabupaten/kota.

BPS mencatat daerah terdampak kenaikan harga cabai rawit ini naik pesat. Padahal, semula hanya 130 kabupaten/kota di akhir Februari 2024 lalu.

Aku mencintaimu tanpa mengatakannya dengan tulus

Basuki Ungkap Kapan Gedung Parlemen Dibangun di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Gedung DPR RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum masuk rencana pembangunan tahun ini.

"Memang belum (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," ucap Basuki usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

"Jadi, saya baru dapat data dari Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno), dari 31 organisasi yang menurut undang-undang kedudukannya berada di Ibu Kota Negara (IKN), itu baru tiga yang mengadakan groundbreaking," rincinya.

Ia mengatakan tiga kementerian/lembaga (K/L) tersebut mencakup Bank Indonesia (BI). Sedangkan dua lainnya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Sedangkan (gedung) yang lainnya belum ada (dibangun di IKN). Jadi, kayak DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), itu belum ada. Mungkin, mungkin 2025 (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," tandasnya.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Novita Wijayanti sempat mempertanyakan bagaimana konsep pembangunan IKN, termasuk Gedung Parlemen. Ini ditanyakan Novita kepada Menteri Basuki dalam raker pada Senin (1/4).

Novita mengaku bingung kapan tahun pasti Gedung DPR RI tersebut dibangun.

"Konsep IKN itu waktu itu saya sempat tanya, pembangunan gedung DPR-nya kapan? Apakah 2027 apa 2025? Karena kalau kantornya menteri saja (di IKN), nanti rapatnya di sini (Jakarta)? Saya pengin tahu," tanya politikus Gerindra itu.

Di lain sisi, ada narasi yang mengesankan DPR RI ogah pindah ke IKN Nusantara. Ini imbas pernyataan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi.

Pria yang akrab disapa Awiek itu mengusulkan Jakarta menjadi Kota Legislasi. Ini dilontarkan usai DPR RI dan pemerintah sepakat membawa RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU DKJ.

"Sekalian dibikin kekhususan bisa enggak, misalkan di (RUU) DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi," kata Awiek di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (18/3).

"Artinya apa? Aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tapi pusat kegiatannya ada di DKJ," imbuhnya.

Pernyataan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mendapat protes dari masyarakat, bahkan cibiran. Pasalnya, sikap DPR RI menunjukkan inkonsistensi mereka dengan pengesahan UU IKN yang terbilang ngebut.

Setelah UU IKN disahkan, wakil rakyat tersebut malah terkesan ogah pindah ke IKN Nusantara. Mereka seakan memilih tetap ingin berkantor di Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

mimpi bintang yang sempurna

Menhub Proyeksi Puncak Arus Mudik Lebaran via Pesawat******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan puncak lonjakan pesanan tiket pesat terjadi pada H-4 dan H-3 mudik Lebaranatau 7-8 April 2024.

Hal itu ia sampaikan saat meninjau sarana dan prasarana transportasi udara di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Jumat (29/3).

Lihat Juga : Tim Prabowo: Kami Juga Minta Megawati Dipanggil, Mau Enggak?

Menurut data PT Angkasa Pura Indonesia, rata-rata jumlah penumpang pada masa angkutan Lebaran 2024 (3 April-18 April 2024) naik 9 persen dibanding rata-rata penumpang pada hari biasa. Di sisi lain, operator pesawat juga telah menambah jumlah penerbangan untuk mengakomodir tingginya jumlah pemudik.

Budi mengatakan di Bandara Soekarno-Hatta sendiri, ekstra flight direncanakan sebanyak 1.539. Angka ini terdiri dari 82 penerbangan internasional dan 1.457 penerbangan domestik.

Ia pun memberikan kesempatan kepada operator untuk menambah ekstra flight disertai dengan peningkatan dari sisi pelayanan di bandara.

Lihat Juga : Siapa Bertanggung Jawab atas Pembangunan Kembali Jembatan Baltimore?

"Termasuk di wilayah Indonesia Timur, kami minta operator bisa menjangkau bandara-bandara kecil. Kami dari Kemenhub juga meningkatkan pelayanan di Bandara," imbuh Budi.

Terkait tarif tiket pesawat, Budi mengingatkan kepada para operator untuk tidak melewati tarif batas atas. Ia mengingatkan sanksi akan diberikan kepada operator yang melanggar aturan tarif batas atas.

"Komitmen dari para operator harus kita pegang, itu sebagai suatu bagian pelayanan kita kepada masyarakat," ujarnya.

Lihat Juga : Kenapa Rugi Korupsi Timah yang Seret Suami Sandra Dewi Tembus Rp271 T?

Budi lantas mengapresiasi sistem monitoring Angkasa Pura Indonesia yang dapat mendeteksi kejadian udara beberapa jam ke depan, seperti kedatangan pesawat dan potensi delay. Dengan sistem ini, Menhub berharap antisipasi bisa dilakukan lebih cepat dan delay pesawat dapat ditekan dengan baik.

Bab dari masa lalu

Kemenhub: Mayoritas Warga Jabodetabek Berangkat Mudik H******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkap mayoritas warga Jabodetabek memilih berangkat mudikke kampung halaman pada H-4 Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Untuk pemilihan hari berangkat untuk Jabodetabek terdapat perbedaan dengan nasional, dimana untuk referensi masyarakat berpergian itu dimulai dari H-4 ini yang paling tinggi," kata Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub Robby Kurniawan dalam konferensi pers secara daring, Minggu (17/3).

Robby mengungkap sebanyak 5,20 juta pemudik dari Jabodetabek akan berangkat pulang ke kampung halaman pada tanggal tersebut.

"Pemilihan (transportasi mudik) sama secara nasional, kemungkinan kereta api kemudian bus, mobil pribadi, sepeda motor dan penyeberangan," jelas dia.

Adapun data ini didapatkan Kemenhub berdasarkan survei yang dilakukan selama 1 bulan terhitung dari 29 Januari hingga 29 Februari 2024.

"Kenapa ini harus kita lakukan jadi sebagaimana kita ketahui bahwa data besar angka mobilitas pada masa angkutan lebaran setiap tahunnya itu bersifat fluktuatif hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor ekonomi, sosial budaya, kesehatan, lingkungan strategis lainnya," jelas dia.

Lihat Juga : Operasi Angkutan Barang di 23 Ruas Tol Dibatasi Demi Mudik 5-16 April

Kaisar Dewa Monster

Luhut Pastikan Pemerintah Bayar Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal membayar utangdana talangan (rafaksi) minyak gorengkepada peritel senilai Rp474,8 miliar.

Utang rafaksi minyak goreng ini tak lepas dari kelangkaan komoditas tersebut pada dua tahun lalu. Luhut mengatakan pemerintah sepakat membayar utang tersebut setelah melakukan rapat bersama instansi terkait.

"Jadi BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayarkan sejumlah Rp474,8 miliar kepada pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan, Senin (25/3).

Di sisi lain, tunggakan utang itu pun bisa membuat pemerintah malu.

"Jadi rakyat kira, 'pemerintah ini, pemerintah apa, dia punya utang tapi gak bayar'. Jadi rapat kita ini klarifikasi," imbuh Luhut.

Luhut menegaskan utang rafaksi kepada peritel itu harus dibayar karena itu kewajiban. Dari sisi peritel, mereka juga berhak mendapat haknya karena modal pun terbatas.

"Saya mohon kita harus paham mereka (peritel) itu kan modalnya terbatas juga. Kalau dokumen yang belum beres dibantu lah dibereskan," ucapnya.

Polemik utang rafaksi minyak goreng sudah memasuki tahun kedua. Permasalahan ini bermula ketika pemerintah meluncurkan program penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

Putri Duyung Telah Jatuh

Kemendagri Beri Peringatan Pj Kepala Daerah Karena Abai Harga Pangan******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberi peringatan pertama kepada penjabat (pj) kepala daerah yang tak peduli soal harga pangan dan inflasi.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan ada 53 pemerintah daerah yang tidak menyampaikan laporan harian maupun mingguannya. Tomsi menegaskan para kepala daerah itu abai dalam 7 hari belakangan.

"Kita tidak bisa menilai apakah teman-teman di sana melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mengendalikan inflasi ini atau tidak. Khususnya di sini kita bisa lihat masih ada teman-teman yang di daerah Jawa, Sumatra, Kalimantan," tuturnya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Rabu (13/3).

Selain mengultimatum para penjabat kepala daerah, Tomsi menyoroti soal operasi pasar yang dilakukan para pemda. Ia menegaskan langkah ini dilakukan demi mengendalikan harga pangan, terutama beras.

Tomsi mengatakan stok beras di seluruh daerah sekarang ini merata dan cukup. Akan tetapi, ia mencatat baru 196 daerah yang melaksanakan operasi pasar.

"Jadi, kurang lebih masih sekitar 250 daerah yang belum melaksanakan operasi pasar tersebut. Teman-teman kepala daerah dicek kembali, jangan hanya dipercayakan kepada staffnya, tapi dicek kembali. Karena mayoritas 65 persen belum melaksanakan operasi pasar," jelas Tomsi.

"Daerah-daerah yang lain tidak melaporkan melaksanakan operasi pasar, padahal stoknya cukup. Kemudian, harga naik. Mohon untuk teman-teman kepala daerah bisa menjadi lebih perhatian terhadap pelaksanaan operasi pasar ini, jangan sampai dari minggu ke minggu mendekati Idulfitri ini, harga-harga khususnya beras belum dapat kita kendalikan," tandasnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi beras secara bulanan (month to month/mtm) pada Februari 2024 mencapai 5,32 persen. Ini merupakan yang tertinggi setelah September 2023, di mana kala itu inflasi beras mencapai 5,61 persen mtm.

Sedangkan pada pekan pertama Maret 2024, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan harga beras naik 3,06 persen dibandingkan rata-rata pada Februari 2024. Ia mencatat harga beras saat ini menyentuh Rp15.956 per kg.

Meski begitu, daerah yang terdampak kenaikan harga beras menurun dari 281 kabupaten/kota ke 271 kabupaten/kota alias 75,28 persen dari seluruh wilayah di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Berikut 53 pemda yang tak peduli soal harga pangan:

1. Kabupaten Tapanuli Selatan
2. Kabupaten Nias
3. Kabupaten Labuhanbatu Utara
4. Kabupaten Nias Barat
5. Kabupaten Rokan Hilir
6. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
7. Kabupaten Situbondo
8. Kabupaten Sampang
9. Kabupaten Sumenep
10. Kabupaten Kupang
11. Kabupaten Timor Tengah Utara
12. Kabupaten Belu
13. Kabupaten Sumba Barat
14. Kabupaten Sumba Tengah
15. Kabupaten Malaka
16. Kabupaten Sekadau
17. Kabupaten Barito Utara
18. Kabupaten Berau
19. Kabupaten Bulungan
20. Kabupaten Nunukan
21. Kabupaten Morowali Utara
22. Kabupaten Maluku Barat Daya
23. Kabupaten Buru Selatan
24. Kota Tual
25. Kabupaten Halmahera Selatan
26. Kabupaten Kepulauan Sula
27. Kabupaten Halmahera Timur
28. Kabupaten Merauke
29. Kabupaten Nabire
30. Kabupaten Kepulauan Yapen
31. Kabupaten Biak Numfor
32. Kabupaten Paniai
33. Kabupaten Pegunungan Bintang
34. Kabupaten Yahukimo
35. Kabupaten Waropen
36. Kabupaten Boven Digoel
37. Kabupaten Mappi
38. Kabupaten Asmat
39. Kabupaten Mamberamo Raya
40. Kabupaten Mamberamo Tengah
41. Kabupaten Yalimo
42. Kabupaten Lanny Jaya
43. Kabupaten Nduga
44. Kabupaten Deiyai
45. Kabupaten Manokwari
46. Kabupaten Fakfak
47. Kabupaten Sorong Selatan
48. Kabupaten Raja Ampat
49. Kabupaten Teluk Bintuni
50. Kabupaten Kaimana
51. Kabupaten Manokwari Selatan
52. Kabupaten Pegunungan Arfak
53. Kota Sorong