kredit barang

mpo39 701Jutaan kata 649138Orang-orang telah membaca serialisasi

《kredit barang》

Haedar Nashir: Muhammadiyah bersikap netral masalah hak angket******

Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu

Pekalongan (ANTARA) - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menyatakan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan bersikap netral terkait masalah hak angket yang akan diusulkan oleh kontestasi yang terlibat dalam sengketa Pemilu 2024 pada DPR RI.

"Ya, kita netral dalam arti bahwa hal itu sudah bukan jadi urusannya. Muhammadiyah tidak akan menjadi pelaku untuk urusan itu," katanya usai Munas Tarjih XXXII di Pekalongan, Jawa Tengah, Jumat sore.

Namun demikian, kata dia, jika memang ada masalah-masalah, penyimpangan, dan kecurangan agar dapat diselesaikan secara hukum sesuai konstitusi yang berlaku.

Haedar Nashir mengatakan perlu adanya rekonsiliasi kembali yaitu untuk menjaga persatuan Indonesia karena dalam sebuah pertandingan manapun harus ada akhirnya yaitu ada yang menang dan ada yang kalah.

Baca juga: Ketua Bawaslu persilakan DPR gulirkan hak angket

Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

"Akan tetapi, kita harus bersikap dewasa yaitu yang menang jangan jumawa dan kalah jangan menjauhi diri. Namun lebih dari itu, semua pihak harus belajar dari pemilu ke pemilu agar bisa lebih baik lagi," ujarnya.

Menurut dia, pandangan Muhammadiyah sebagai organisasi terhadap Indonesia masih sama yaitu netral dan independen dari kekuatan politik.

Namun, kata dia, Muhammadiyah tetap masih dalam satu sistem bernegara yang memiliki politik kebangsaan sebelum merdeka hingga sudah merdeka.

"Jadi Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, namun berpolitik berkebangsaan," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa Muhammadiyah tidak terpengaruh oleh dinamika politik partisan maupun partai politik peserta pemilu.

"Kita akan memberikan kebebasan warga untuk memberikan pilihan politik yang cerdas, bertanggung jawab. Hal yang penting lagi kita harus menyikapi hasil politik secara dewasa," tuturnya.

Pewarta: Kutnadi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Airlangga: Golkar tolak usulan hak angket DPR soal kecurangan Pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto memastikan bahwa Golkar akan menolak hak angket DPR yang diusulkan oleh salah satu calon presiden untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

“Hak angket kan hak politikus DPR. Tetapi Partai Golkar dan partai koalisinya pasti akan menolak,” kata Airlangga ketika ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu.

Penolakan atas hak angket semakin ditegaskan dengan bergabungnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai salah satu menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), sehingga makin memperkuat koalisi partai pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

“Dengan Mas AHY masuk (ke pemerintahan), jadi (partai) yang di luar pemerintah semakin sedikit,” ujar Airlangga.

Selain Golkar dan Demokrat, dua partai pengusung Prabowo-Gibran yang masuk parlemen yaitu Partai Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Usulan untuk menggulirkan hak angket disampaikan oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, kepada dua partai pengusungnya yang berada di DPR saat ini yaitu PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan menggunakan hak ini, menurut Ganjar, DPR bisa meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan Pemilu tahun ini.

Ganjar juga mendorong kubu capres dan cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar untuk ikut menggunakan hak angket tersebut.

Menurut dia, dengan keterlibatan PDI Perjuangan, PPP, serta beberapa partai pengusung Anies-Muhaimin di DPR yakni NasDem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maka hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat diloloskan oleh lebih dari 50 persen anggota DPR.
Baca juga: Airlangga: Pemilu damai buktikan Indonesia negara yang besar
Baca juga: Jokowi sebut usul gunakan hak angket DPR adalah hak demokrasi
Baca juga: Pengamat sebut Golkar paling totalitas mendukung program Joko Widodo 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Program BTS "Teman Bus" bisa hemat biaya transportasi hingga 70 persen******

Di 2024, kami akan terus melanjutkan program ini demi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 139 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menjami

Jakarta (ANTARA) - Hasil survei Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada pelanggan Teman Bus di 10 kota menunjukkan sebagian besar masyarakat merasakan adanya penghematan biaya transportasi per bulan sebesar 30-70 persen.

Direktur Angkutan Jalan Ditjen Hubdat Suharto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat menyampaikan adanya peningkatan jumlah masyarakat yang beralih dari sepeda motor ke "Teman Bus" pada 2023 dari tahun sebelumnya sebesar 61 persen.

Diketahui, Ditjen Hubdat masih terus memberikan layanan angkutan massal perkotaan berbasis jalan dengan skema pembelian layanan atau buy the service (BTS) dengan nama "Teman Bus" di 2024.

Survei tersebut menunjukkan kehadiran "Teman Bus" berkontribusi pada penghematan biaya transportasi masyarakat, terlebih lagi dengan adanya pemberlakuan integrasi tarif layanan BTS.

Selain itu, dari hasil survei tersebut juga diperoleh data tingkat shiftingpelanggan "Teman Bus" yang sebelumnya sebagai pengguna sepeda motor, yaitu sebanyak 72 persen.

"Tingkatshiftingyang di atas 70 persen untuk kendaraan roda dua ini menandakan peningkatan minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum. Kami berharap dengan adanya "Teman Bus" dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas dan juga kemacetan di kota-kota besar," ungkap Suharto.

Selain itu, ia mengatakan untuk kendaraan roda empat juga terjadi peningkatan tingkat shiftingpengguna "Teman Bus", dari yang sebelumnya 5 persen pada 2022 menjadi 23 persen pada 2023.

Adapun, selama 2020 hingga 2023, "Teman Bus" telah melayani penumpang sebanyak 72.138.046 orang dengan rata-rata penumpang harian, yaitu sebanyak 70.496 orang.

"Di 2024, kami akan terus melanjutkan program ini demi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 139 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum," ucap Suharto.

Pada 2024, program BTS kembali diterapkan di 10 kota, yakni Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, dan Surabaya. Namun demikian, ada beberapa wilayah yang pelayanannya akan diambil alih oleh pemerintah daerah setempat.

Untuk di Kota Medan, rencana akan dilayani oleh lima koridor dan 72 bus, seluruh koridor akan diambil alih oleh pemerintah kota mulai pertengahan 2024. Sedangkan, di Kota Surakarta akan beroperasi sembilan koridor dengan 116 bus dan 111 MPU feeder, terdapat tiga koridor yang diambil alih pemerintah kota setempat mulai Januari 2024.

Sementara di Bandung, beroperasi lima koridor dengan 96 bus dan sebanyak dua koridor diambil alih kelola oleh Pemprov Jawa Barat pada Januari 2024. Untuk Banjarmasin, beroperasi sebanyak empat koridor dengan 75 bus, di mana seluruh koridor akan dikelola Pemprov Kalimantan Selatan mulai Mei 2024. Kemudian, di Surabaya akan beroperasi dua koridor dengan 31 bus dan akan diambil alih satu koridor oleh pemerintah daerah setempat pada pertengahan 2024.

"Sisanya, yaitu untuk Kota Yogyakarta, Bali, Palembang, Banyumas, dan Makassar layanan masih akan tetap dioperasikan oleh Ditjen Perhubungan Darat. Pemerintah pusat dalam hal ini memiliki peran memberikan stimulus berupa subsidi pengembangan angkutan umum perkotaan untuk kemudian bisa dilanjutkan pengelolaannya oleh masing-masing pemerintah daerah," ujar Suharto.

Adapun, Kemenhub telah menyiapkan anggaran subsidi program BTS di 2024 sebesar Rp444.699.614.318, menurun dari tahun sebelumnya sebesar Rp625.674.514.459. Hal tersebut dikarenakan sudah ada beberapa layanan koridor yang dialihkan ke pemerintah daerah.

Baca juga: Pemprov Sulsel surati Kemenhub sebab tidak sanggup biayai Teman Bus

Baca juga: Kemenhub siapkan tarif khusus BTS Teman Bus bagi pelajar hingga lansia

Baca juga: Kemenhub: Teman Bus memberlakukan tarif khusus bagi penumpang tertentu

Baca juga: Kemenhub kampanye gerakan nasional kembali ke angkutan umum
 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot gacor hari ini terbaru、pinjol paling aman、link slot deposit 3k

Terkait：vslots88、pinjam mekar、pinjol ada modal ilegal atau legal、situs slot hari ini、game slot online terbaru、slot baru maxwin、foto kakek zeus hd、idncash gacor、situs slot tergacor malam ini、pinjol ojk 2022 cepat cair

---

---

bab terbaru：deluna4d slot（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08