erek erek 2d bergambar

berbaris menuju kekaisaran

Mengintip THR Jokowi usai Dipastikan Sri Mulyani Cair 100 Persen******

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi pegawai negeri sipil (PNS) tahun ini dibayarkan secara penuh alias 100 persen sesuai titah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sejak 2020, pembayaran THRPNS tidak utuh lantaran tunjangan kinerja (tukin) dibayar separuh, bahkan pernah tidak dibayarkan. Hal itu lantaran ekonomi babak belur dihantam covid-19.

"THR-nya, Bapak Presiden (Jokowi) menetapkan 100 persen. Berita baik ya," kata Sri Mulyani usai menghadiri Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3) lau.

Berapa besaran THR yang kemungkinan diterima Jokowi?

Jika dirinci, THR terdiri dari gaji pokok hingga berbagai tunjangan seperti tunjangan pangan, jabatan hingga kinerja.

Sesuai Pasal 2 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1979 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden, gaji presiden ditetapkan sebesar enam kali gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.

Sedangkan Pasal 2 (2) UU 7/1979 disebutkan gaji pokok wapres 4 kali gaji tertinggi pejabat negara selain presiden dan wapres.

Kemudian, mengacu Peraturan Pemerintah (PP) 75 Tahun 2000 tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Anggota Lembaga Tinggi Negara serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara, gaji pokok tertinggi pejabat negara dikantongi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA), ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan ketua Mahkamah Agung (MA).

Besaran gaji pokok pejabat tinggi tersebut menyentuh Rp5,04 juta per bulan. Dengan begitu, gaji pokok Jokowi saat ini adalah Rp5,04 juta dikali enam alias Rp30,24 juta per bulan. Sedangkan Ma'ruf mengantongi Rp20,16 juta setiap bulannya.

Selain itu, mengacu pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu pasal 1 ayat 2 a, presiden berhak mendapat tunjangan Rp32,5 juta. Sementara dalam pasal 1 ayat 2b dijelaskan wapres mengantongi tunjangan Rp22 juta.

Jika gaji pokok dan tunjangan tersebut ditotal, Jokowi kurang lebih akan mendapatkan THR sebesar Rp62,74 juta. Sementara itu, Wapres Ma'ruf bakal mendapatkan Rp42,16 juta.

Estimasi tersebut belum memperhitungkan komponen lain, seperti tunjangan keluarga, tunjangan pangan dalam bentuk uang, hingga tunjangan kinerja.

Berikut perkiraan THR minimal yang bakal dikantongi Jokowi dan Ma'ruf:

1. Presiden Joko Widodo (Jokowi)
Gaji pokok Rp30,24 juta+tunjangan Rp32,50 juta= Rp62,74 juta
2. Wapres Ma'ruf Amin
Gaji pokok Rp20,16 juta+tunjangan Rp22 juta= Rp42,16 juta

[Gambas:Video CNN]

Rasul Carmen

Luhut Respons Cak Imin Soal Hilirisasi Jokowi Ugal******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menanggapi cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebut hilirisasi dilakukan ugal-ugalan.

Pernyataan Cak Imin itu dilontarkan dalam debat jilid 4, Minggu (21/1) malam. Saat itu, ia mengatakan hilirisasi ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing (TKA).

Cak Imin juga mengatakan perkembangan hilirisasi maupun pertambangan tak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

"Sulteng pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut," kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Luhut menuturkan jumlah TKA dalam proyek hilirisasi mineral hanya berkisar 10 persen hingga 15 persen saja. Jumlah itu mau tidak mau harus diterima karena Indonesia belum memiliki sumber daya manusia (SDA) yang mampu melakukan pekerjaan khusus di sektor mineral.

Namun, Luhut mengatakan jumlah TKA itu bakal terus berkurang. Hal itu seiring dengan pelatihan yang diberikan pemerintah kepada tenaga kerja Indonesia.

"Itu suatu proses yang harus dilalui. Jangan kita munafik, membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi Anda (Cak Imin) mau jadi pemimpin, karakter menurut saya itu nomor satu, bukan soal pintar," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (24/1).

Luhut lantas mengatakan dirinya ingin mengajak Cak Imin langsung ke proyek hilirisasi di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), Maluku Utara hingga Morowali, Sulawesi Tengah untuk melihat langsung aktivitas di sana.

"Dari pada Anda berbohong kepada publik yang menurut saya itu karakter yang gak bagus, untuk mencapai satu posisi. Anda membohongi publik dengan memberikan informasi seperti tadi," imbuh Luhut.

Terkait klaim Cak Imin hilirisasi tak berdampak pada warga sekitar, Luhut memaparkan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah mencapai 14,7 persen. Sementara pada 2023 angka kemiskinan itu turun menjadi 12,4 persen.

Menurut Luhut, penurunan angka kemiskinan itu tak lepas dari geliat aktivitas ekonomi di Sulawesi Tengah.

Luhut juga menyebut angka kemiskinan di Morowali mencapai 15,8 persen pada 2015. Sementara pada 2023 turun menjadi 12,3 persen.

Tak hanya itu, Luhut juga mengklaim pemerintah telah membangun politeknik di sana. Dengan begitu warga sekitar pun bisa menimba ilmu.

"Dan guru-gurunya juga kelas-kelas, ada dari ITB, UI yang kita ajak mengajar di sana. Dan mereka (masyarakat) langsung praktik di industrinya dan malah ada yang dikirim ke Tiongkok untuk belajar teknologi ini yang lebih advance lagi," kata Luhut.

"Proses suatu industri itu tidak lepas dari kualitas pendidikan, kita mana pernah ada politeknik bermutu di luar Jawa. Ayo tunjukan coba, jangan bohong, pergi lihat sana," sambung Luhut.

[Gambas:Instagram]

Cak Imin mengkritik perkembangan hilirisasi maupun tambang tidak signifikan dengan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah (Sulteng) sebesar 13 persen, tetapi jumlah rakyat miskin tetap, serta tidak bisa menikmati dari pertumbuhan ekonomi tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Sulteng pada kuartal III-2023 mencapai 13,06 persen secara tahunan (yoy).

Sementara, jumlah warga miskin di Sulteng pada 2023 mencapai 395,66 ribu jiwa. Angka ini naik dibandingkan jumlah warga miskin pada 2022, yaitu 388,36 ribu jiwa.

Jumlah penduduk Sulteng pada 2022 adalah 3,066 juta jiwa, sehingga persentase warga miskin adalah 12 persen. Angka ini di atas persentase penduduk miskin nasional sebesar 9,36 persen.

[Gambas:Video CNN]

Pelarian Tuan Giveta

Mengenal PT TSI, Produsen Rokok SIN yang Buat Ustaz Solmed Kaya Raya******

Ustaz Solmed menjadi sorotan setelah memamerkan rumah mewah senilai Rp80 miliar di Bogor, Jawa Barat. Ia bisa memiliki rumah mewah berkat usaha yang dijalani, salah satunya bisnis rokok herbal.

Pria berusia 40 tahun ini menggeluti bisnis rokok herbal gara-gara ada tetangga yang meminta beras saat pandemi covid-19. Solmed bercerita seseorang itu datang sambil membawa rokok.

Melihat itu, ia heran kenapa seseorang lebih mampu membeli rokok dari pada beras untuk makan. Kala itu ia menyadari soal kebutuhan orang soal rokok, di mana orang tidak mampu membeli beras, tapi punya jatah untuk membeli rokok.

"Awal bisnis rokok kita juga di 2020 karena kita lihat orang datang minta beras tapi nggak bisa beli, rokok dia bisa. Ketemu lah saya dengan KH. Raden Abdul Malik pemilik brand rokok SIN ini," kata Solmed dalam YouTube MAIA ALELDUL TV, dikutip dari Insert Live, Jumat (26/1).

"Beliau kasih amanah pegang (SIN Indonesia), kita pasarkan banyak rokok. Alhamdulillah, jalanin tuh rokok. Sekarang gue dikasih 'mainan' baru lagi, SIN Kepo. Akhirnya punya uang," imbuhnya.

Lalu, apa sebenarnya rokok SIN yang bisa membuat Ustaz Solmed menjelma menjadi orang kaya?

Berdasarkan penelusuran CNNIndonesia.com, SIN adalah rokok herbal yang diproduksi oleh PT Tridaya Sinergi Indonesia (TSI). Rokok ini adalah hasil racikan dari KH. Raden Abdul Malik.

Mengutip laman resmi perusahaan, TSI adalah Perusahaan Direct Selling & Network Marketing yang telah mengantongi izin resmi dari pemerintah dalam SIUPL : 197/SIPT/SIUPL/12/2020 dengan berbasis pada produk berkualitas dan support system yang dapat diikuti oleh seluruh mitranya.

Kendati, perusahaan yang berkantor pusat di Tasikmalaya, Jawa Barat itu tak merinci siapa saja jajaran direksi maupun sang pemilik.

Perusahaan memiliki misi membuka peluang usaha sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya melalui kemitraan Tridaya Sinergi dengan sistem penjualan langsung dan pemasaran berjenjang.

TSI juga memiliki misi untuk mengelola usaha inti dan pelayanan kemitraan dengan amanah dan profesional. Tak hanya itu, perusahaan juga membina Mitra Tridaya Sinergi dalam pemahaman atas Produk dan Strategi Pemasaran melalui pelatihan yang terstandardisasi.

Perusahaan itu pun memproduksi 17 varian rokok herbal SIN. Produk rokok itu mencakup SIN Platinum TSI, SIN Kujang Mas TSI, SIN Sinergi Mind, SIN Provost 19, SIN Platinum Filter, SIN Sinergi Mind Menthol, dan SIN Trust.

Lalu, SIN Sapu Jagat, SIN Trust Menthol, SIN Kujang Mas Filter, SIN Krakatau, SIN New Normal ORG, dan SIN New Normal Mind.

Kemudian, SIN New Normal Menthol, SIN Precision White, SIN Precision, dan SIN Sinergi Encode.

Rokok tersebut dijual mulai dari Rp17.500 hingga Rp57.600 per bungkus, tergantung varian.

Selain rokok, TSI juga menjual dua produk kopi, yakni Mega Remeng Kopi dan Mega Remeng Kopi Original.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan panjang umur

Indonesia Gugat Uni Eropa ke WTO soal Pengenaan Bea Masuk Asam Lemak******

Indonesia menggugat Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) soal pengenaan bea masuk untuk asam lemakatau fatty acid dari Indonesia.

Dalam gugatannya, Indonesia menilai tindakan UE tidak sesuai dengan aturan WTO. Asam lemak yang menggunakan minyak sawit sebagai bahan baku utama, ditemukan dalam produk konsumen seperti kosmetik dan obat-obatan serta pelumas industri.

"Mereka akan membantu memastikan persaingan yang adil antara asam lemak yang diimpor dari Indonesia dan asam lemak yang diproduksi secara lokal," katanya pihak WTO, dikutip Reuters, Selasa (13/2).

Pada Januari 2023, Uni Eropa mengatakan bakal mengenakan bea masuk antara 15,2 persen dan 46,4 persen terhadap produk impor dari Indonesia yang dianggap merugikan industri Uni Eropa.

[Gambas:Video CNN]

Oga Emas dari dunia lain

Pantauan Kemendag di 649 Pasar, Harga Beras Premium Masih Belum Turun******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan harga beraspremium belum ada yang turun pada pekan ini.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan hal itu diketahui berdasarkan Sistem Pemberian Pelayanan Keperawatan Profesional (SP2KP) di 649 pasar.

Isy mengatakan tingginya harga beras premium itu terjadi di semua daerah pantauan, yakni Region A (Jawa, Sulawesi, Sumatera Selatan, Lampung, Bali, NTB), Region B (Sumatera lainnya, Kalimantan, NTT), dan Region C (Maluku, Papua).

Ia merinci beras premium ini sebenarnya ada kenaikan harga. Namun, kenaikan itu tak setinggi pada pekan sebelumnya.

Berdasarkan bahan paparannya, harga beras premium di Region A dipatok Rp16.200 per kg. Lalu, di Region B Rp16.700 dan Region C Rp18.800 per kg.

Artinya harga tersebut jauh dari harga eceran tertinggi (HET) yang sebesar Rp13.900 per kg.

Sementara, untuk harga beras medium di Region A tercatat sebesar Rp15.200 per kg. Angka ini naik dibandingkan pekan lalu yang hanya sebesar Rp14.800 per kg.

Lalu, di Region B harga beras medium dipatok Rp15 ribu. Harga ini masih sama dengan pekan sebelumnya.

Kemudian, harga beras medium di Region C dipatok Rp15.700 per kg. harga ini naik dibanding pekan lalu yang sebesar Rp15.500 per kg.

Terpisah, Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso pesimis harga beras premium akan kembali ke HET.

Harga beras turun kembali ke HET memang menjadi harapan para pengusaha. Namun, Sutarto menyebut kenyataannya di lapangan hal itu sulit dicapai.

"Sepertinya akan sulit beras premium untuk kembali ke Rp13.900 (HET). Apalagi beras medium lebih sulit untuk kembali ke Rp10.900," ujar dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Kamis (29/2) lalu.

Menurutnya, hal ini dikarenakan harga gabah di tingkat petani tidak akan kembali ke harga semula, kecuali pasar terus dibanjiri beras impor.

Namun, ia mengingatkan jika Indonesia dipaksakan dengan dibanjiri beras impor terus menerus, harga dalam negeri akan jatuh sehingga petani tidak akan bergairah menanam padi.

[Gambas:Video CNN]

Sutarto pun memperkirakan beras premium hanya bisa turun di kisaran Rp15 ribu. Sementara beras medium, yang sangat bervariasi dan tergantung kualitas, diperkirakan bisa turun di kisaran Rp11.500-Rp13 ribu.

Sutarto sebelumnya memproyeksi kelangkaan dan mahalnya harga beras berlangsung setidaknya sampai akhir Maret 2024. Hal ini terjadi karena panen di Maret tidak terlalu besar dan cenderung di bawah normal.

"Kondisi seperti ini masih akan berlangsung sampai dengan akhir Maret," kata dia.

Saya telah menutup telepon selama puluhan juta tahun

Cerita Sekjen Kemendagri Soal PNS Muda dan Jabatan Struktural******

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mengungkapkan masih banyak pegawai negeri sipil (PNS) muda yang nego-nego jabatan.

Suhajar menyinggung perilaku nego jabatan ini tercemar dari pemikiran kolot PNS terdahulu. Selain itu, juga masih melekat paham birokrasi ala Max Weber yang terkenal dengan sistem hierarki vertikal.

"Saya menyadari adik-adik yang sekarang sudah pindah ke fungsional, itu di dalam hatinya masih ada sedikit rasa gundah, 'Kok aku tak jadi kabag (kepala bagian) ya, tak jadi kepala biro, aku kan ingin jabatan struktural'," katanya dalam Korpri Menyapa di Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (6/3).

Ia menegaskan reformasi birokrasi saat ini lebih mengutamakan keahlian. Oleh karena itu, Suhajar menyarankan para aparatur sipil negara (ASN) muda tak terjebak dengan pemikiran kuno tersebut.

Namun, Suhajar menyebut masih ada sejumlah PNS muda yang kekeh ingin mendapatkan jabatan struktural tersebut.

"Sebagian adik-adik (PNS muda) ada yang terjebak, 'Pak saya jadikanlah kabag, kurang keren di fungsional'," ungkap Suhajar.

"Bagaimana Anda menghadapi perubahan di dunia hari ini? Bahkan, di negara-negara maju sekarang, kalau Anda pergi ke negara bagian New York, sudah enggak ada lagi itu nanti diterima sekjen (sekretaris jenderal), dirjen (direktur jenderal), jabatan itu sudah gak ada. Semua sudah sangat fungsional," tandasnya.

Sesuai namanya, jabatan struktural adalah mereka yang mengisi posisi yang terdapat dalam struktur organisasi. Sedangkan pejabat fungsional sebaliknya, mereka tidak tercantum dalam struktur.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul pada artikel ini pada Rabu (6/3) jam 20.10 WIB terkait dengan pembaruan informasi pihak terkait.