erek 36

Qihua Yushu

Importir Sawit dari Asia Tuntut Kejelasan Aturan Ekspor dari Produsen******

Negara-negara importir minyak kelapa sawit mentah (CPO) Asia yang tergabung dalam Asian Palm Oil Alliance (APOP) mendesak negara-negara penghasil sawit untuk membuat kebijakanekspor yang stabil. Hal itu perlu dilakukan agar importir memiliki kepastian saat melakukan transaksi.

Adapun sejumlah negara yang tergabung dalam APOP antara lain India, Pakistan, Bangladesh, Nepal dan Sri Lanka.

Ketua APOP Atul Chaturvedi mengatakan negara importir telah membangun kilang untuk memproses CPO. Namun, negara produsen mengenakan bea ekspor yang lebih tinggi untuk CPO dibanding bea masuk untuk produk yang disuling. Ini membuat pembelian minyak sawit olahan lebih murah dari CPO.

Direktur Godrej International India Dorab Mistry mengatakan produsen utama sawit, yakni Indonesia dan Malaysia, perlu menyadari negara-negara Asia adalah pelanggan terpercaya mereka. Para pembeli Asia juga tak pernah membuat masalah pada industri sawit.

Menurutnya, perubahan kebijakan ekspor yang tiba-tiba seperti larangan ekspor oleh Indonesia tahun lalu, tidak hanya mengganggu rantai pasokan di negara importir, tetapi juga merugikan produsen.

Bagaimana tidak, Indonesia harus menghadapi komplain dari pelanggan sembari memikirkan strategi lain untuk menutupi kekurangan pasokan.

Lihat Juga : PLN Buka Suara soal Denda Listrik Komedian Tarzan Capai Rp90 Juta

Indonesia yang merupakan produsen CPO terbesar di dunia sempat melarang ekspor CPOpada April-Mei 2022. Hal ini membuat negara-negara pembeli cepat-cepat mengamankan pasokan dari Malaysia.

Namun, harga CPOMalaysia jadi melambung karena permintaan tinggi. Sebagai gantinya, negara importir pun mencari alternatif lain seperti minyak kedelai dan biji bunga matahari.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Ekstraktor Solvent India Ajay Jhunjhunwala produsen CPO besar seperti Indonesia dan Malaysia cenderung menanggapi banyak tuntutan dari Eropa, dibanding memperhatikan kebutuhan pasar di Asia yang pembeliannya justru besar.

"Uni Eropa menyumbang kurang dari 9 persen dari impor CPO global. Pembeli Asia menyumbang sekitar 40 persen, tetapi produsen mencoba memenuhi tuntutan Eropa dan mengabaikan pembeli Asia," katanya.

Pada Desember 2022, Uni Eropa mengesahkan Undang-Undang Deforestasi, yang mengharuskan perusahaan untuk menghasilkan pernyataan uji tuntas dan memberikan informasi yang dapat diverifikasi bahwa komoditas, termasuk kelapa sawit, tidak ditanam di tanah hasil pembabatan hutan setelah 2020.

[Gambas:Video CNN]

Orang kaya yang saleh

Gaji Pekerja di IKN Bebas Pajak Sampai 2035, Kecuali PNS dan Pejabat******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif bagi pegawai yang kerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan pembebasan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang bakal ditanggung pemerintah (DTP).

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Namun, pembebasan PPh pasal 21 hanya berlaku bagi pekerja swasta. Sedangkan untuk PNS, hingga pejabat negara ataupun pegawai yang gajinya dari APBN dikecualikan.

Adapun pegawai tertentu sebagaimana dimaksud adalah pegawai yang:
a. menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu;
b. bertempat tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.

Untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPh 21, maka pekerja wajib menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, tetap dikenakan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh termasuk penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN," tulis pasal 51 ayat 22 PP tersebut.

Jokowi menekankan bahwa fasilitas ini bisa didapatkan atau berlaku bagi pekerja di IKN sampai 2035 mendatang.

Sedangkan yang dikecualikan dari fasilitas PPh pasal 21 DTP ini adalah:
a. penerima penghasilan merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. penghasilan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. Pajak Penghasilan Pasal 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

[Gambas:Video CNN]

Invasi ekstradimensi tanpa akhir

PTBA Raup Laba Bersih Rp12,6 T Pada 2022, Tertinggi dalam Sejarah******

PT Bukit Asam Tbk merauplababersih sebesar Rp12,6 triliun pada 2022. Capaian ini melonjak 159 persen dari laba bersihBUMNini pada 2021 lalu, yakni Rp7,9 triliun.

"(PT Bukit Asam Tbk) telah sukses mencatatkan sejarah tertinggi untuk kinerja keuangan dan operasional perusahaan," ucap Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Arsal Ismail dalam konferensi pers, Kamis (9/3).

Ia mengatakan pencapaian laba bersih didukung dengan pendapatan 2022 sebesar Rp42,6 triliun, naik 146 persen dibandingkan 2021 yang sebesar Rp29,3 triliun.

Arsal juga menuturkan kenaikan signifikan dari pendapatan dan laba bersih perseroan didorong oleh pemulihan ekonomi global maupun nasional, yang diikuti dengan meningkatnya permintaan batu bara, serta kenaikan harga jual emas hitam itu yang signifikan.

Lebih lanjut, ia mengatakan total produksi batu bara perusahaan berkode emiten PTBA itu pada 2022 mencapai 37,1 juta ton, meningkat 24 persen dibanding 2021 yakni sebesar 30,04 juta ton.

Sedangkan, penjualan batu bara PTBA sampai dengan 2022 adalah sebanyak 31,7 juta ton, tumbuh 12 persen dibanding 2021 yang sebesar 28,4 juta ton.

Sepanjang 2022, perseroan juga mencatat penjualan ekspor sebesar 12,5 juta ton dan realisasi domestic market obligation(DMO) tercatat sebesar 19,2 juta ton (216 persen dari target DMO) atau 119 persen dari realisasi 2021 yang sebesar 16,1 juta ton.

Untuk tahun ini, Arsal mengamini harga batu bara tidak akan setinggi tahun lalu. Pasalnya, dampak perang Rusia-Ukraina sudah tidak terlalu signifikan mengerek harga komoditas tersebut. Meski begitu, ia tetap optimistis kinerja keuangan PTBA tetap terjaga pada 2023.

PTBA menargetkan produksi batu bara menjadi 41 juta ton untuk tahun ini atau naik 11 persen dari realisasi 2022 yang sebesar 37,1 juta ton. Sementara, target angkutan pada 2023 meningkat menjadi 32 juta ton atau naik 11 persen dari realisasi angkutan 2022 yang sebesar 28,8 juta ton.

Terkait volume penjualan batu bara 2023, perusahaan tambang pelat merah itu menargetkan peningkatan penjualan menjadi 41,2 juta ton atau naik 30 persen dari realisasi penjualan 2022 yang sebesar 31,7 juta ton.

[Gambas:Video CNN]

luar biasa mulia

Profil Wahyu Kenzo, Crazy Rich Surabaya Tersangka Kasus Robot Trading******

Crazy rich Surabaya Wahyu Kenzo ditahan polisi terkait dugaan kasus investasi robot trading.

Wahyu merupakan pemilik sekaligus founder Robot Trading ATG. Dari usahanya itu, Wahyu disebut meraup keuntungan hingga Rp9 triliun.

"Benar bahwa WK (Wahyu Kenzo) sudah diamankan dan ditahan di Polresta dalam perkara robot trading ATG," kata Kapolresta Malang Kota Kombes Budi Hermanto, Rabu (8/3).

Lantas siapakah Wahyu Kenzo?

Mengutip berbagai sumber, Wahyu Kenzo merupakan pendiri Robot Trading ATG sekaligus CEO PT Pansaky Berdikari Bersama yang mengelola ATG.

Melalui akun instagramnya @wahyukenzo88, ia mengaku sebagai penggemar olahraga, penggemar mobil sport, spesialis mata uang kripto dan spesialis valutas asing.

Ia kerap memberikan foto dirinya dengan mobil-mobil mewah dan momen saat berpergian ke luar negeri. Wahyu juga beberapa kali mengunggah foto bersama sejumlah pejabat publik, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Bambang Soesatyo bahkan mengirimkan ucapan selamat ulang tahun kepada Wahyu melalui video pada Desember 2021 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Ruang tamu iblis

Menaker Naikkan Manfaat Program Jaminan Sosial Bagi Buruh Migran******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyahmenaikkan manfaat program jaminan sosialmenjadi 21 risiko dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial Pekerja MigranIndonesia.

Sebelumnya, manfaat hanya untuk 14 risiko yang ditetapkan dalam Permenaker Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia

"Hadirnya Permenaker ini adalah wujud kehadiran negara untuk teman-teman PMI di mana iuran tetap, manfaat meningkat," kata Ida dikutip dari keterangan resmi, Kamis (2/3).

Sedangkan manfaat terkait program Jaminan Kematian (JKM) meliputi santunan kematian, santunan berkala, biaya pemakaman, dan beasiswa pendidikan atau pelatihan diberikan untuk perlindungan selama bekerja.

Selain itu, dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 juga terdapat program manfaat baru jaminan sosial, yakni; bantuan uang kepada calon pekerja migran atau pekerja migran yang mengalami tindak kekerasan fisik dan pemerkosaan, bantuan uang dan pengganti biaya tiket kepada PMI ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian penempatan, bantuan uang kepada PMI yang terkena PHK sepihak, dan bantuan biaya perawatan dan pengobatan akibat kecelakaan kerja di negara tujuan penempatan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dengan besaran maksimal sebesar Rp50 juta.

Meskipun demikian, peningkatan itu tak berpengaruh pada iuran. Ia mengatakan besaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) tidak ada kenaikan yakni sebesar Rp370 ribu (perjanjian kerja 24 bulan) dengan rincian iuran sebelum bekerja Rp37.500, iuran selama dan setelah bekerja yaitu kalau enam bulan sebesar Rp108 ribu, 12 bulan sebesar Rp189 ribu, dan 24 bulan sebesar Rp332.500.

Adapun perpanjangan atau kelebihan jangka waktu perjanjian kerja sebesar Rp13.500 setiap bulan.

"Dengan diterbitkannya Permenaker 4/2023 yang menghadirkan tiga program jaminan sosial ketenagakerjaan, yaitu JKK, JKM dan JHT, para PMI bisa mendapatkan pelindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang utuh mulai dari sebelum, selama, hingga setelah bekerja," kata Ida.

Dalam Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 pasal 24 Pasal 24 disebut calon pekerja migran Indonesia yang mengalami risiko sebelum bekerja yang terdiri atas gagal berangkat, mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia berhak mendapatkan pengembalian iuran program JKK dan JKM untuk pelindungan selama bekerja.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi: Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

BPJS Kesehatan Ajak Pemda dan Asosiasi Faskes Tingkatkan Mutu Layanan******

BPJS Kesehatan ditegaskan akan terus memberikan pelayanan optimal bagi peserta sebagai bentuk upaya transformasi mutu layanan di seluruh fasilitas kesehatan, baik di tingkat pertama maupun lanjutan.

Hal itu dinyatakan oleh Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti dalam kegiatan Semiloka Nasional: Dari Misi Menuju Aksi yang digelar Rabu (08/03). BPJS Kesehatan akan terus memastikan pencapaian tujuan utama dari penyelenggaraan Program JKN, antara lain untuk membuka akses layanan kesehatan seluas-luasnya, memberikan perlindungan finansial, hingga meningkatkan mutu layanan bagi peserta JKN.

Untuk itu, telah dilakukan sejumlah inovasi, termasuk layanan berbasis digital, seperti aplikasi Mobile JKN, display informasi, telemedicine, hingga simplifikasi layanan.

Hal itu bisa diwujudkan berdasarkan rasio jumlah peserta dokter dan peserta, akses jarak fasilitas kesehatan dalam wilayah yang sama atau berdekatan, serta berdasarkan rekomendasi dari dinas kesehatan kabupaten/kota.

"Kondisi saat ini, pemerataan dokter di FKTP masih belum merata. Namun, harus diinformasikan bahwa upaya redistribusi peserta JKN ini dilakukan secara bertahap dan selektif berdasarkan skala prioritas hingga tercapainya rasio ideal antara dokter dengan pasien," kata Ghufron.

Saat ini, BPJS Kesehatan juga telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, asosiasi fasilitas kesehatan untuk melakukan pemetaan terhadap FKTP tujuan.

Ghufron kemudian menekankan, perlu dilakukan sosialisasi terhadap para peserta terkait pemindahan ke FKTP demi kemudahan pelayanan.

"Proses redistribusi peserta ini juga harus dipantau dan dievaluasi dengan melibatkan pemerintah daerah, dinas kesehatan, asosiasi fasilitas kesehatan, hingga organisasi profesi. Harapannya, seluruh fasilitas kesehatan berkomitmen dalam membangun sistem dan layanan kesehatan yang aksesibel, menyeluruh, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh peserta JKN," kata Ghufron.

Di kesempatan yang sama, Ghufron menyampaikan apresiasi terhadap pemerintah yang terus mendukung Program JKN, termasuk dengan melakukan penyesuaian besaran standar tarif bagi peserta JKN di fasilitas kesehatan. Penyesuaian ini pun bertujuan meningkatkan mutu layanan fasilitas kesehatan.

"Adanya penyesuaian tarif pelayanan melalui Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 ini memberi dampak terhadap penguatan pelayanan di fasilitas kesehatan. Harapannya dengan hadirnya peraturan tersebut bisa mempermudah administrasi layanan kesehatan, mempercepat akses pelayanan hingga menghapus stigma diskriminasi pelayanan kepada peserta JKN," ucap Ghufron.

Ketua Umum Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Mohamad Subuh yang hadir langsung di lokasi mengatakan, salah satu poin penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan khususnya di sektor kesehatan adalah dengan mengutamakan prinsip promosi prevensi.

Menurutnya, seluruh pimpinan fasilitas kesehatan perlu meningkatkan pemahaman untuk melakukan transformasi layanan kesehatan, terlebih di FKTP, sehingga semakin baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Subuh mengatakan, isu kesehatan merupakan persoalan yang harus segera diselesaikan, karena menyangkut hak seluruh masyarakat. Untuk itu, sinergi dan kolaborasi seluruh pihak sangat dibutuhkan demi menghadirkan layanan kesehatan yang mudah diakses masyarakat.

"Saat ini, kami juga sudah membuat program khusus untuk penguatan bagi kepala dinas kesehatan kabupaten/kota untuk bagaimana cara menghadapi tantangan yang akan muncul soal kesehatan, baik yang sudah masuk ke dalam program maupun di luar program. Harapannya, penguatan tersebut bisa mempermudah dalam mengidentifikasi permasalahan sehingga bisa dicarikan solusi terhadap tantangan tersebut," kata Subuh.