keboemas88

NPC pendekar pedang terbanyak dalam sejarah

rtp kakek zeus hari ini

Teten Sebut TikTok Shop Masih Langgar Aturan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut TikTok Shop masih melanggar peraturan setelah kembali beroperasi.

Teten mengatakan e-commercebagian dari aplikasi TikTok itu melanggar Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Lihat Juga : Menebak 'Senjata' Ekonomi Cak Imin, Gibran, Mahfud di Debat Malam Ini

"Kami melihat belum ada perubahan. Jadi ini ada indikasi pelanggaran terhadap Permendag 31," imbuhnya.

Teten juga mempertanyakan mengapa Kementerian Perdagangan memberikan izin kepada TikTok untuk memindahkan transaksi ke Tokopedia.

Pilihan Redaksi Daftar Penyakit yang Tidak Di-cover BPJS Kesehatan Respons Kemenkeu Soal 'Celengan Rahasia' Rp104 T Temuan Kubu Prabowo Prospek Cerah, Deutsche Bank Gandakan Modal Jadi Rp10 T di RI

"Ngapain nunggu empat bulan? Gak ada masa transisi di Permendag itu," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menkop UKM Fiki Satari juga mengatakan Tiktok harus memindahkan transaksinya ke Tokopedia.

Ia mengatakan pihaknya sudah berkomunikasi dengan kementerian lainnya, namun kewenangan ada di tangan Kementerian Perdagangan.

(rds/rds)

[Gambas:Video CNN]

gelang musim semi ilahi

apakah situs slot aman

Pengusaha Ungkap 61 Persen UMKM Kesulitan Dapat Pinjaman Modal******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan lebih dari 60 persenUMKM masih kesulitan mendapatkan pinjaman modal alias pendanaan. Padahal, sektor ini berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan UMKM berkontribusi 61,9 persen terhadap perekonomian dan menciptakan lapangan kerja paling besar hingga 97 persen dari sektor lainnya.

Meski kontribusinya besar, sektor UMKM masih kurang diperhatikan sehingga menjadi kendala dalam mendorong ekonomi lebih tinggi lagi.

Selain itu, penyebab lainnya kinerja UMKM belum maksimal adalah karena 47,5 persen kelompok bisnis ini tidak berencana melakukan ekspansi dalam 5 tahun ke depan karena kekurangan modal. Artinya, masih banyak yang hanya terpaku pada satu jenis usaha saja.

Lalu, ada 55 persen UMKM yang mengaku kesulitan menghadapi persaingan di tengah gempuran barang impor ke dalam negeri. Kemudian, 22,9 persen UMKM mengungkapkan peluang yang ada di depan mata terbatas.

"Jadi ini adalah tantangan yang dihadapkan kepada UMKM," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan jajaran agar memudahkan syarat mendapatkan pinjaman bagi pelaku UMKM. Salah satunya menghilangkan syarat agunan atau jaminan apabila prospek usahanya bagus.

"Saya kira Pak menteri BUMN nanti dengan BI dan OJK, ini regulasinya yang harus diperbaiki karena tidak semua UMKM kita memiliki aset agunan, memiliki collateral," ujarnya di JCC Senayan, Kamis (7/12).

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Remaja yang merindukan penyakit cinta

petir777

Tito dorong Polri perkuat keamanan arus transportasi jelang Ramadan******

Ketika TNI dan Polri kompak, rakyat akan tenang dan kepercayaan publik pada negara meningkat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendorong jajaran Polri memperkuat keamanan arus transportasi menjelang Ramadan karena mobilitas baik arus mudik maupun arus balik terjadi sangat tinggi.

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Jumat, Tito mengingatkan kepada anggota Polri untuk meningkatkan keamanan, terutama di jalur yang kurang mendapat perhatian, seperti jalur laut yang banyak terjadi kecelakaan, baik karena gelombang tinggi, hujan tinggi, badai, maupun masa La Nina.

Menurut mantan Kapolri itu, banyak kecelakaan laut terjadi karena masyarakat ketika menggunakan transportasi laut tidak menyiapkan standar keamanan yang memadai, salah satunya pelampung.

"Saya mohon betul, saya juga pasti akan menyampaikan kepada seluruh pemerintah daerah, dan saya sudah memberi surat edaran untuk mewajibkan semua kapal-kapal yang berhadapan dengan gelombang harus memiliki life jacket, yaitu apa, body vest, pelampung," kata Tito.

Tak hanya di jalur laut, Mendagri juga mewanti-wanti kondisi mobilitas di jalur udara. Potensi hambatan terkait dengan transportasi udara, yaitu menyangkut patokan harga tiket yang tinggi.

Baca juga: Mendagri apresiasi keberhasilan Polri amankan Pemilu 2024
Baca juga: Mendagri sebut data Dukcapil penting untuk pembangunan dan bansos

Tito mengemukakan bahwa tingginya harga transportasi udara akan memicu kenaikan harga lain secara alami, terlebih pada Ramadan dan Lebaran, beberapa harga komoditas lain juga akan mengalami kenaikan seperti beras dan daging.

Oleh karena itu, dia mendorong Polri bersama dengan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah untuk melakukan upaya pengendalian inflasi.

"Ada daerah-daerah yang prestasinya (dalam mengendalikan inflasi) bagus sekali, tetapi ada yang tidak," ungkapnya.

Tito juga mendorong Polri dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus kompak agar keamanan masyarakat terjamin.

Ketika TNI dan Polri kompak, menurut dia, rakyat akan tenang dan kepercayaan publik pada negara meningkat.

"Ketika Polri dan TNI kompak, itu pasti aman. Kenapa? Karena inilah kekuatan yang bisa semilitan dan sekuat ini di negara ini," pungkas Tito.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pemurni Teknologi

macow

Mendes: Partisipasi warga pada pembangunan desa perlu dimaksimalkan******

Partisipasi masyarakat sudah mulai tinggi, tapi belum maksimal. Warga yang memantau dan ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan belum maksimal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengingatkan segenap perangkat desa bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa perlu dimaksimalkan. “Partisipasi masyarakat sudah mulai tinggi, tapi belum maksimal. Warga yang memantau dan ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan belum maksimal,” kata Gus Halim, sapaan Abdul Halim Iskandar, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat. Diakuinya, pembangunan desa agar optimal tidak cukup hanya diserahkan kepada perangkat desa, tetapi juga harus ada partisipasi warga dan tokoh masyarakat setempat.

Baca juga: Kemendes paparkan capaian pembangunan desa dalam forum internasional Hal itu dia sampaikan saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Masyarakat dan Akuntabilitas Sosial di Jakarta, Kamis (29/2). Selanjutnya Gus Halim menyampaikan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa bermacam-macam, antara lain warga desa dapat ikut merumuskan atau terlibat dalam musyawarah desa (musdes) dan memantau pembangunan desa yang sedang berlangsung. Namun ia menyayangkan keberadaan pihak-pihak yang menghentikan proses partisipasi warga tersebut dengan berencana mengubah pola musdes yang selama ini melibatkan tokoh masyarakat.

Gus Halim mengatakan pihak-pihak itu ingin mengubah pola musdes menjadi lebih formal, seperti di lingkungan pemerintah kabupaten dan provinsi, padahal kondisi desa tidak dapat disamakan dengan penyelesaian masalah yang ada di kabupaten dan provinsi.

Baca juga: Mendes PDTT: Penguatan literasi dorong percepatan pembangunan desa “Pemerintah kabupaten dengan pemerintah desa itu beda jauh. APBD cukup diselesaikan oleh bupati dan DPRD, di desa tidak bisa begitu,” ucap Gus Halim. Ia pun mengatakan pola musdes yang melibatkan masyarakat justru akan membuat pemerintah desa menjadi pemerintah yang paling transparan karena mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan yang selalu melibatkan warga desa. "APBDes pun harus dipublikasikan di tempat-tempat strategis yang dapat dilihat kapan saja oleh warganya, sementara APBD Kabupaten, jangankan masyarakat baca, tahu bukunya aja enggak, apalagi isinya," ujar Gus Halim.

Baca juga: Wamendes: Penurunan angka kemiskinan desa masih jadi tantangan besar

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Pengubah saya yang tidak terbatas

proses kredivo

Serbu Diskon di Transmart, Kapan Lagi Belanja Sehemat Ini!******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kabar gembira buat kaum pemburu diskon karena Transmart Full Day Sale balik lagi bagi-bagi diskon buat pelanggan setianya.

Kapan lagi bisa belanja sehemat ini kalau bukan di Transmart. Yuk diserbu diskonnya sekarang juga di seluruh gerai Transmart se-Indonesia!

Lihat Juga : Jangan Lupa Belanja ke Transmart Hari Ini, Ada Diskon 50%+20%

Khusus bagi pengguna Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, auto dapat diskon tambahan 20 persen!

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir ya. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgradeke Allo Prime.

Bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di boothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Langsung aja ke Transmart yuk, buat serbu diskonnya sekarang juga. Kapan lagi bisa belanja sehemat ini!

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Tim bayi lucu dari kiamat

mentari88

Apindo Temukan Ada 5 Provinsi Tak Patuhi Rumus UMP Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menemukan ada lima daerah yang tidak patuhi aturan upah minimum provinsi (UMP). Hal ini sejalan dengan tahun politik sehingga banyak dimanfaatkan kepala daerah.

Adapun ketentuan UMP saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kelima wilayah tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Lampung dan Maluku Utara. Apindo menyebut penetapan UMP 2024 di atas hasil rumus hitung yang ditetapkan pemerintah.

Kendati demikian, ia menyebutkan tidak semua kabupaten dan kota di provinsi tersebut melanggar aturan. Masih ada beberapa yang mengikuti, meskipun kebanyakan tak sesuai.

"Jadi ada beberapa kabupaten/kota saja yang tidak sesuai dan ini sudah dilakukan evaluasi di dalam dewan pengupahan nasional. Sehingga menaker (Ida Fauziah) sudah bersurat untuk gubernur itu untuk mengingatkan," jelasnya.

Menurutnya, rumus hitung UMP dalam PP Pengupahan Jokowi sudah sesuai dengan perhitungan pengeluaran pokok masyarakat.

"Dengan PP 51 itu, itu di situ diatur bahwa daerah yang upah minimumnya sudah di atas rata-rata konsumsi rumah tangga, kenaikannya hanya pertumbuhan ekonomi dikalikan faktor alpa yang 0,10-30. Artinya, yang sudah terlalu tinggi, ya direm," pungkas Darwoto.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)