cara shopee pinjam

Lancer dari Arad

Luhut soal Peluang Impor KRL Baru Jepang Tiba Tahun Ini: Enggak Bisa!******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan memastikan impor tiga trainset kereta commuter line (KRL) baru dari Jepang tidak bisa dilaksanakan tahun ini.

Menurut Luhut, proses impor itu masih dalam progres. Ia pun berjanji bakal melakukan sesegera mungkin, tetapi rangkaian kereta tidak bisa tiba tahun ini.

"Ya enggak bisa! (impor tahun ini)," kata Luhut di Kantor Kemenko Marves, Jumat (23/6).

Untuk menyiasatinya kekurangan KRL, kata Luhut, pemerintah akan memindahkan beberapa rangkaian dari rute yang tak terlalu padat ke rute yang membutuhkan.

Ia juga menyebut pemerintah bakal mengucurkan Rp9,3 triliun kepada PT Industri Kereta Api (INKA) untuk memproduksi KRL.

"Jadi yang kami lakukan membangun sendiri dalam negeri, Jadi kira-kira ada Rp9,3 triliun," kata Luhut.

Luhut sebelumnya mengatakan pemerintah bakal mengimpor tigatrainsetKRL untuk mengganti armada yang telah tua.

Hal itu dilakukan supaya penumpang KRL bisa tetap terlayani meski sejumlah rangkaian KRL dipensiunkan.

"Karena itu rapat kemarin, saya minta dari tiga empat hari lalu untuk mengambil langkah-langkah apa yang dilakukan supaya tidak terganggu angkutan dengan kereta api. Dan ternyata bisa, tapi kita memang harus mengimpor barang baru. Tapi kita akan mengimpor tiga saja yang baru, untuk menutupi, kritisnya hanya tahun depan dan 2025," kata dia.

Luhut mengatakan keputusan impor KRL baru itu dilakukan karena pemerintah tak mungkin mengimpor KRL bekas Jepang. Pasalnya, impor KRL bekas berpotensi melanggar tiga aturan; peraturan presiden (perpres), aturan di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan.

Rencana impor KRL bekas Jepang mengemuka belakangan ini. Pengamat Kebijakan Publik PH&H Public Policy Interst Group Agus Pambagio menilai ketidakpastian pengadaan KRL itu membuat nasib 200 ribu penumpang KRL di ujung tanduk.

Hal itu merupakan imbas dari tidak jelasnya pergantian armada KRL yang dilakukan oleh PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI). Mengutip Detik, Agus mengatakan beberapa armada KRL harus pensiun dalam waktu dekat ini.

Data yang dimilikinya, tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus berhenti beroperasi. Hingga 2024, setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

[Gambas:Video CNN]

Memecahkan rekor

Erick Thohir Rombak Susunan Direksi Holding BUMN Pangan ID Food******

Menteri BUMN Erick Thohir merombak susunan direksi holding BUMNpangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) (Persero) atauID Food.

Erick menunjuk Yossi Istanto menjadi Direktur SDM dan Legal. Sebelumnya, Yossy menjabat sebagai SEVP Manajemen Aset. Ia juga mengangkat Nina Sulistiowaty, yang sebelumnya menjabat Direktur Utama PT PPI, sebagai Direktur Komersial ID Food.

Penunjukkan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK- 172/MBU/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia, yang ia teken 27 Juni 2023.

Seiring pergantian beberapa direksi di ID Food, Erick juga mengganti beberapa direksi di anak perusahaan ID Food, yakni Berdikari dan PPI.

Pergantian tersebut antara lain Direktur Utama Berdikari Harry Warganegara digantikan oleh Syarkawi Rauf.

Sementara Direktur Utama PPI yang sebelumnya ditempati oleh Nina Sulistiowaty, kini dijabat oleh Soegeng Hernowo. Lalu, Direktur Komersial PPI yang sebelumnya dijabat oleh Andry Tanudjaja kini ditempati oleh Edhy Rizwan.

[Gambas:Video CNN]

Komunikasi offline berenergi tinggi

Jubir Menteri KKP Balas Kritik Anies soal Ekspor Pasir Laut******

Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi membalas kritikan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Anies Baswedan soal ekspor pasir laut.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut bukan melulu soal ekspor. Wahyu menegaskan ada juga pemanfaatan untuk membangun infrastruktur ruang laut dan reklamasi di dalam negeri.

"Ekspor memang dimungkinkan, tapi bukan pasir laut seperti rezim pertambangan, melainkan ekspor pasir dari hasil sedimentasi di laut yang tata cara dan tata kelolanya diatur dengan prinsip transparansi dan penuh kehati-hatian. Artinya, hanya dimungkinkan manakala kebutuhan domestik yang begitu banyak sudah terpenuhi," jelas Wahyu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Menurutnya, reklamasi yang terjadi sekarang belum diatur sehingga pasir yang digunakan tidak jelas asal-usulnya. Bahkan, ia curiga bahwa banyak reklamasi saat ini merupakan hasil pengerukan ilegal pasir laut.

"Menurut kami, banyak titik sedimentasi di laut kita yang berdampak buruk buat ekosistem laut, seperti terumbu karang, padang lamun, juga kekerangan. Karenanya harus dibersihkan, tapi juga bisa diambil dan dimanfaatkan secara terkendali dengan menggunakan teknologi dan tata cara pembersihan yang ramah lingkungan," tutupnya.

Di lain sisi, Anies Baswedan menilai beleid baru Presiden Jokowi itu tidak konsisten dengan upaya pemerintah melawan krisis iklim. Terlebih, pulau-pulau terdepan Indonesia rawan tenggelam dan daerah pesisir diintai abrasi.

Anies mempertanyakan letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah berpihak kepada seluruh warga Indonesia, termasuk rakyat kecil dan pesisir.

"Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini? Perlu sekali kita punya kebijakan konsisten," kritiknya dalam video sambutan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

Lihat Juga : Susi Usul Sewakan Pulau 100 Tahun Ketimbang Ekspor Pasir Laut

"Kita membutuhkan solusi keberpihakan, bukan menjadikan ini semacam pintu masuk kepentingan komersial dan parsial. Justru menghadirkan solusi yang terasa oleh seluruh masyarakat," imbuh Anies.

Anies bukan satu-satunya pihak yang mengkritik aturan Jokowi soal ekspor pasir laut. Pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti juga melancarkan kritik serupa.

Pasalnya, restu Jokowi dalam beleid tersebut mematahkan pelarangan ekspor pasir laut 20 tahun lamanya sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut disetop sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor kala itu dinyatakan akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Pembalasan Tentara Bayaran

Erick Thohir: Presiden Jokowi Putuskan Kereta Cepat Gratis 3 Bulan******

MenteriBUMN Erick Thohir mengatakan tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandungakan gratis selama tiga bulan.

Gratis naik merupakan keputusan Jokowi. 

"Alhamdulillah presiden putuskan kemarin, kereta cepat tarifnya gratis selama 3 bulan. Lumayan lah bagus," katanya di Komplek Istana Kepresidenan Senin (26/6).

Namun katanya, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan tarif gratis.

"Penumpang belum dikenakan tarif. Gratis sampai Oktober. Nanti penumpangnya akan dipilih," kata Budi di Stasiun Halim KCJB, Kamis (22/6).

Sementara itu, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung sampai kini masih menggodok skema agar masyarakat bisa menjajal kereta secara gratis saat uji coba Juli hingga Oktober 2023.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan pihaknya berjanji akan segera menyosialisasikan skema dan tata caranya kepada masyarakat jika kelak sudah rampung dibahas.

"Terkait skema dan tata cara masih dalam pembahasan. Nanti akan kami sosialisasikan kembali ke masyarakat," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/6).

[Gambas:Video CNN]

Sembilan putaran sangat indah

Luhut Sebut Pemerintah Terpaksa Akan Memutihkan 3,3 Juta Hektare Lahan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah terpaksa akan memutihkan 3,3 juta hektare (ha) kebun sawityang berada di dalam kawasan hutan. Langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). 

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 A dan 110 B. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Luhut mengingatkan tindakan ini dilakukan bukan berarti pemerintah mau berbaik hati. Tapi, ia ingin para pemilik lahan itu taat hukum.

Apalagi, lahan tersebut diduga milik perusahaan.

Lihat Juga : Menkeu Sebut Belanja APBN Rp714,6 T Separuhnya Dinikmati Orang Miskin

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segera melapor ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," ucapnya.

Ia juga mengatakan Satgas mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reporting dari perusahaan, koperasi dan rakyat.

Lihat Juga : MTI Nilai Peremajaan 19 KRL Tak Ideal Imbas Pemerintah Banyak Omong

Untuk perusahaan, mereka diimbau melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Sedangkan, dalam hal platform pelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian.

Secara paralel, kata Luhut, Satgas juga akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya akan dilakukan pada 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.

"Saya harap dengan satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya," tegas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Rel Bisnis

Erick Thohir: Presiden Jokowi Putuskan Kereta Cepat Gratis 3 Bulan******

MenteriBUMN Erick Thohir mengatakan tarif Kereta Cepat Jakarta-Bandungakan gratis selama tiga bulan.

Gratis naik merupakan keputusan Jokowi. 

"Alhamdulillah presiden putuskan kemarin, kereta cepat tarifnya gratis selama 3 bulan. Lumayan lah bagus," katanya di Komplek Istana Kepresidenan Senin (26/6).

Namun katanya, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan tarif gratis.

"Penumpang belum dikenakan tarif. Gratis sampai Oktober. Nanti penumpangnya akan dipilih," kata Budi di Stasiun Halim KCJB, Kamis (22/6).

Sementara itu, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung sampai kini masih menggodok skema agar masyarakat bisa menjajal kereta secara gratis saat uji coba Juli hingga Oktober 2023.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan pihaknya berjanji akan segera menyosialisasikan skema dan tata caranya kepada masyarakat jika kelak sudah rampung dibahas.

"Terkait skema dan tata cara masih dalam pembahasan. Nanti akan kami sosialisasikan kembali ke masyarakat," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/6).

[Gambas:Video CNN]