akun khusus slot

Armada Abyss EVE

Harga Rumah Subsidi Resmi Naik, Paling Mahal Rp240 Juta******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menetapkan batasan harga jual rumah subsidi tahun 2023-2024. Harga hunian naik, paling mahal dibanderol Rp240 juta per unit.

Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan, yang diteken Basuki pada 23 Juni lalu.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna meminta agar kenaikan harga ini tidak dikenakan pada konsumen yang sudah memesan rumah dan terikat kata sepakat dengan pengembang sebelum aturan ini diundangkan.

Menurutnya, Kepmen PUPR ini merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Herry menjelaskan kenaikan harga jual rumah umum tapak telah mempertimbangkan adanya kenaikan harga bahan bangunan dan lahan, serta keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam peraturan ini, batasan harga jual tertinggi dibagi menjadi lima wilayah. Berikut rinciannya:

- Wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) untuk 2023 sebesar Rp162 juta dan 2024 sebesar Rp166 juta.

- Wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) pada 2023 sebesar Rp177 juta dan 2024 sebesar Rp182 juta.

-Wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) sebesar Rp168 juta di 2023 dan 2024 sebesar Rp173 juta.

- Wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu untuk 2023 sebesar Rp181 juta, serta 2024 sebesar Rp185 juta.

- Wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan untuk tahun 2023 sebesar Rp234 juta dan mulai tahun 2024 sebesar Rp240 juta.

[Gambas:Video CNN]

bintang ajaib

Ada Sejak 1884, Kementan Beber Alasan Antraks Tak Akan Musnah******

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap penyakit antraksdi Indonesia pertama kali muncul pada 1884 dan masih ada hingga sekarang. Penyakit yang ditularkan dari hewanini memang tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa dikendalikan.

Kasus terbaru adalah temuan kasus penyakit antraks di Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta, yang menewaskan tiga orang.

"Antraks ada di Indonesia sejak 1884 dan setiap tahun memang terjadi beberapa kasus yang sporadis, tidak endemis pada daerah-daerah tertentu saja. Sehingga ketika ada faktor risiko (infeksi), spora (serbuk) ini akan aktif kembali menginfeksi," kata Direktur Kesehatan Hewan Kementan Nuryani Zainuddin dalam konferensi pers daring, Kamis (6/7).

Nuryani menegaskan hewan-hewan sakit dengan gejala demikian tidak boleh disembelih. Ini demi mencegah penyebaran spora. Spora antraks menyebar ke tanah dan lingkungan, lalu mengendap di sana hingga puluhan tahun. Begitu ada faktor pemicu, spora tersebut kembali aktif menularkan kepada hewan maupun manusia.

"Ternak yang mati atau sakit ini tidak boleh dibedah, harus dibakar atau dikubur untuk mencegah penularan. Ketika dibedah akan terjadi spora, penularan, dan masuk ke dalam tanah dan bertahan sampai puluhan tahun," ungkapnya.

Meski tak bisa hilang, ia menjabarkan beberapa langkah pencegahan antara lain vaksinasi hewan di area endemik, kontrol lalu lintas hewan dari daerah endemik ke daerah bebas antraks hingga tindakan disposal atau pemusnahan hewan yang terinfeksi.

Kementan menyebut kasus antraks pada hewan di Gunung Kidul merupakan kejadian pertama tahun ini. Ada 12 ekor ternak terinfeksi, terdiri dari 6 ekor sapi dan 6 ekor kambing.

Sebelumnya, Kementan mendata kasus antraks di Indonesia ada 10 kasus pada 2022, 8 kasus pada 2021 dan 11 kasus di 2020.

[Gambas:Video CNN]

Menantu setingkat dewa

Fokus ke Kendaraan Listrik, Ford PHK Insinyur di AS dan Kanada******

FordMotor Co (F.N) mengumumkan bakal memulai pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya pada pekan ini. Yang terdampak adalah para insinyur di Amerika Serikat dan Kanada. Tidak dirinci jumlah persis karyawan yang bakal dirumahkan.

Langkah PHK diambil lantaran Ford ingin fokus pada pengembangan kendaraan listrik.

"Ini terkait dengan rencana pertumbuhan Ford+ yang kami perkenalkan pada 2021 dan semakin difokuskan selama setahun terakhir," kata juru bicara Ford T.R. Reid dalam sebuah email, dikutip CNN, Rabu (28/6).

Ford+ diumumkan pada 2021 sebagai tiga unit operasi besar perusahaan yaitu Ford Blue untuk kendaraan bertenaga pembakaran internal, lalu Ford Model E untuk kendaraan listrik, dan Ford Pro yang berfokus pada kendaraan komersial.

CEO Ford Jim Farley juga mengumumkan pihaknya akan fokus pada segmen pasar yang lebih sedikit, tetapi lebih menguntungkan.

Ford juga akan mengembangkan lebih banyak produk digital untuk pelanggannya. Selain pertumbuhan keuntungan, pengurangan biaya juga merupakan bagian dari rencana.

Maret lalu, manajemen Ford mengatakan perusahaan akan kehilangan US miliar tahun ini dari penjualan kendaraan listrik, tetapi berharap meraup laba US miliar hingga US miliar di 2023. Perusahaan juga berharap unit kendaraan listrik segera mencetak untung.

[Gambas:Video CNN]

Master Setan Lukisan Gunung dan Laut

90 Perusahaan Antre IPO******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan terdapat 65 perusahaan yang akan melantai di bursadengan menggelar penawaran umum sahamperdana alias initial public offering (IPO).

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menjelaskan 65 perusahaan itu termasuk dalam 90 yang sudah berencana melakukan penawaran umum di pipeline.

"Di pipeline, masih terdapat 90 rencana penawaran umum dengan nilai sebesar Rp69,91 triliun dengan rencana IPO oleh emiten baru sebanyak 65 perusahaan," ucapnya dalam konferensi pers, Selasa (4/7).

Lebih lanjut, Inarno menuturkan di tengah pasar keuangan global yang bergerak mixed, pasar saham dalam negeri masih menguat sebesar 0,43 persen mtd ke level 6.661 per Juni 2023. Di sisi lain, investor nonresiden mencatatkan outflowsebesar Rp4,38 triliun mtd.

Menurutnya, penguatan IHSG terbesar dicatatkan oleh saham di sektor transportasi dan logistik serta keuangan.

"Secara ytd (year to date), IHSG tercatat melemah sebesar 2,76 persen dengan nonresiden membukukan net buy sebesar Rp16,21 triliun," sambung Inarno.

Ia menambahkan untuk penggalangan dana pada Securities Crowdfunding (SCF)yang merupakan alternatif pendanaan bagi UMKM, hingga 27 Juni 2023 telah terdapat 16
penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 419 Penerbit, 156.155 pemodal, dan total dana yang dihimpun sebesar Rp896,80 miliar.

[Gambas:Video CNN]

bintang ajaib

Pernyataan Keras Bahlil ke IMF Usai Minta Longgarkan Ekspor Nikel Cs******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyatakan sikap keras terhadap Dana Moneter Internasional (IMF) usai minta Indonesia membuka kembali keran ekspor nikel dan bahan mineral lainnya.

Menurutnya, permintaan yang disampaikan IMF kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut tidak berdasarkan logika atau ngawur. Sebab, bisa mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia.

"Saya sebagai mantan aktivis merasa terganggu ketika ada sebuah kedaulatan bangsa kita, independensi negara kita digores oleh siapapun dan saya pikir ini harus kita lawan cara-cara seperti ini tidak lagi untuk kita tempatkan mereka di tempat yang baik di bangsa ini. Dia tidak usahlah campur-campur mengurus Indonesia, " ujarnya pada Jumat (30/6).

Tak hanya itu, Bahlil juga terang-terangan menyebut IMF sebagai lintah darat karena pernah menjerumuskan Indonesia ke titik terendah.

Berikut daftar pernyataan keras Bahlil ke IMF terkait pembukaan larangan ekspor mineral mentah:

1. IMF Lintah Darat

Bahlil menyebutkan IMF sebagai lintah darat saat memberikan utang ke dalam negeri. Sebab, saat memberikan utang, paket kebijakan ekonomi yang disarankan tidak sesuai sehingga perekonomian Indonesia makin terpuruk.

"Menurut kajian mereka juga mengatakan, ini kayak lintah darat ibaratnya. Jadi banyak paket kebijakan ekonomi dari IMF yang tak cocok dengan negara kita," kata Bahlil.

Lihat Juga : Bahlil Sebut Pemikiran IMF soal Pembatasan Ekspor Nikel Cs Keliru

2. IMF Jadikan Indonesia Pasien ICU

Dalam kesempatan yang sama, Bahlil pun mengungkapkan IMF pernah menjadikan Indonesia seolah pasien yang salah diagnosa. Di mana, harusnya hanya pasien rawat inap menjadi pasien ICU.

Hal tersebut terjadi pada saat krisis moneter 1998 silam. Pada saat itu, semua rekomendasi untuk mengatasi krisis yang disarankan IMF justru membuat Indonesia makin terpuruk.

"Dia sudah pernah menjadikan kita pasien yang gagal diagnosa. Apakah kita akan mengikuti dokter yang sudah membawa kita dari ruang rawat inap ke ruang ICU? Ibarat orang sakit harusnya nggak operasi total, kemudian operasi total terus gagal," jelasnya.

3. Tak Butuh Saran IMF Lagi

Dengan kondisi tersebut, maka Bahlil menekankan Indonesia tak lagi membutuhkan saran-saran dari IMF. Menurutnya, ketimbang memberikan rekomendasi tak berguna bagi Indonesia, IMF sebaiknya memberikan saran ke negara yang lagi gagal.

Bahlil pun memastikan larangan ekspor bahan mineral mentah akan tetap dilakukan pemerintah sesuai dengan rencana yang telah disusun.

"Langit mau runtuh pun, hilirisasi tetap akan jadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jerman Berdarah Besi

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]