sedayu138

Kiamat memupuk kegilaan

Basuki soal Luhut Pakai Mandor Asing untuk IKN: Saya yang Putuskan******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut rencana pemerintah memakai mandor asing untuk mengawasi pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih belum diputuskan.

Basuki menegaskan keputusan memakai pengawas asing untuk pembangunan proyek IKN itu ada di tangannya.

"Ya belum diputuskan. Nanti kan saya yang putuskan," kata Basuki di Balai Teknik Sabo, Depok, Sleman, DIY, Rabu (21/6).

"Ya, selama ini kan sudah jalan semua untuk nasional. Tidak ada masalah. Kalau nanti memang ada, (pengawas asing), tapi ya masih wacana," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan sebelumnya mengungkapkan rencana pemerintah menggunakan mandor asing untuk mengawasi pembangunan IKN.

Hal itu ia sampaikan di Gedung DPR, Jumat (9/6). Ia menyatakan akan melaporkan rencana penggunaan pengawas bule dalam pembangunan IKN ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya lapor ke presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormat pakai bule untuk kualitas. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi tidak bagus," ujar Luhut.

Penunjukan mandor akan dilakukan setelah ia mendapat tugas dari Jokowi untuk menjadi Ketua Tim Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN.

Jokowi sendiri telah buka suara mengenai rencana pemerintah memakai mandor asing untuk mengawasi pembangunan proyek ibu kota negara (IKN) Nusantara.

[Gambas:Video CNN]

Menurut Jokowi, istilah yang tetap digunakan adalah pengawas. Jumlah yang diusulkan pun hanya sedikit untuk memastikan kualitas proyek.

"Mandor apa? beda loh mandor sama pengawas. Memang sudah diusulkan dalam rapat kalau hanya satu, dua untuk urusan kualitas barang nanti yang dihasilkan. Nanti kalau jelek bagaimana kualitasnya," ujar Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis (15/6).

Jokowi menilai tidak ada yang salah menggunakan pengawas dari luar negeri untuk memastikan kualitas proyek yang dihasilkan.

Ia juga membantah penggunaan pengawas asing demi memuluskan masuknya investasi dari luar negeri di calon ibu kota negara.

Gambar Dewa Takdir

'Hantu' El Nino Picu Anomali Kenaikan Harga Pangan usai Lebaran******

Sejumlah bahan pokokmakin mahal dalam beberapa bulan terakhir. Padahal, momentum Hari Raya Idulfitri sudah terlewat.

Biasanya, kenaikan harga pangan memang terjadi menjelang hari besar keagamaan seperti Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Namun kali ini fenomenanya berbeda.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, kenaikan terjadi pada komoditas daging ayam, telur, daging sapi hingga bawang-bawangan sejak April lalu.

Daging ayam ras yang pada 3 April 2023 tercatat seharga Rp33.750 per kg terus naik menjadi Rp36.250 pada 3 Mei 2023. Sejak saat itu harga daging ayam tak pernah lagi turun hingga pada 21 Juni 2023 tembus menjadi Rp39.400 per kg.

Sekjen DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan membenarkan jika terjadi kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan di hampir seluruh pasar anggota mereka. Kenaikan secara signifikan terlihat sekali dalam sepekan terakhir, terutama untuk telur, daging ayam ras dan daging sapi.

"Beberapa laporan dari pedagang ke kami mengeluhkan harga telur, ayam dan daging naik fantastis. Karena itu kami dorong pemerintah untuk mengambil langkah, terutama untuk membantu pedagang kecil," ujarnya kepadaCNNIndonesia.com.

Menurutnya, Hari Raya Iduladha yang berlangsung kurang dari sebulan lagi tidak bisa dijadikan alasan kenaikan harga bahan pokok. Sebab, ini adalah kegiatan yang ada tiap tahun dan pemerintah harusnya sudah memiliki solusi.

Kendati, ia mengatakan sampai saat ini daya beli masyarakat masih terjaga, hanya saja persoalan harga tetap menjadi masalah. "Permintaan saat ini normal-normal saja tapi harga banyak dikeluhkan," imbuhnya.

Ekonom Indef Rusli Abdullah melihat ada dua penyebab utama fenomena kenaikan harga pangan yang terjadi di luar momentum biasanya. Pertama, permintaan meningkat usai pandemi dan kedua, kekhawatiran terjadinya El Nino.

Menurut Rusli, kenaikan permintaan usai pandemi bisa diatasi dalam waktu dekat. Sebab, kenaikan permintaan ini memang dinilai tidak diantisipasi dengan stok yang ada.

"Terkait dengan kenaikan harga karena ada aktivitas ekonomi ini saya rasa bagus. Hanya saja ada permintaan dan suplai nya yang belum memenuhi, karena ini seperti hujan tiba-tiba dan orang tidak siap-siap. Jadi keseimbangan belum terjadi, tapi saya rasa bisa diatasilah dalam waktu dekat," imbuhnya.

Sedangkan El Nino seperti 'hantu' yang tidak bisa diprediksi kapan datangnya dan separah apa dampak yang ditimbulkan.

"Di sini pemerintah atau BMKG mengingatkan awas dengan El Nino. Ini secara psikologi menjadi pemicu kenaikan harga karena ada kekhawatiran di masa depan," kata Rusli.

Pasalnya, pemerintah hanya memperingatkan agar waspada terhadap El Nino tanpa memberikan solusi dan penjelasan lebih detail. Karenanya, ia berharap pemerintah lebih berhati-hati dan bijak dalam menyikapi fenomena perubahan cuaca tersebut.

"Kalau bisa ada proyeksi di wilayah mana kemungkinan besar bakal terjadi El Nino sekaligus diberikan atau diantisipasi solusinya. Misalnya dengan memperhatikan stok pangan, terutama bahan pokok di daerah tersebut. Bisa koordinasi dengan Bulog untuk memastikan stok ke wilayah yang bakal terdampak besar itu, misalnya," jelasnya.

Tak hanya itu, ia berharap pemerintah juga memberikan solusi misalnya pangan apa yang perlu ditanam saat nantinya terjadi El Nino. Karena El Nino adalah fenomena panas yang berlebih, maka perlu diimbau ke petani untuk menanam tanaman yang tahan panas.

"Kan enggak mungkin menanam padi yang butuh banyak air, bisa-bisa gagal panen. Ini yang harus pemerintah sikapi dengan baik dan bijak. Jangan sampai koar-koar soal El Nino tapi nanti malah zonk," tegasnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Momentum Iduladha hingga Ancaman El Nino

Mulai penjara bawah tanah

Cuti Bersama Iduladha, Pengusaha Ngaku Buntung Rp4 M Lebih per Hari******

Pengusaha mengeluhkan kebijakan pemerintah dalam menetapkan cuti bersamapada Iduladha tahun ini. Pasalnya, dengan kebijakan itu, praktis hari kerja pada minggu depan hanya tinggal tersisa 2 hari saja.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan karena kebijakan itu, pengusaha berpotensi dirugikan sampai dengan Rp4 miliar lebih.

Kerugian itu digunakan untuk menambal uang lembur karyawan yang tetap masuk kerja pada saat cuti bersama tersebut. 

"Nah dari angka itu di dapat perhitungan lembur 16 jam× Rp2,5 juta:173 (rata-rata jam karyawan bekerja per bulan) sama dengan 231.213. Kalau total karyawannya 10 ribu kalikan 231.213 terus kali 2 hari sama dengan Rp4,624 miliar," tambahnya. 

Berkaca dari masalah itu, ia meminta pemerintah untuk tak serampangan lagi dalam menetapkan kebijakan cuti bersama hari besar keagamaan.

"Ya jelas dirugikan. Libur nasional keagamaan begini kan harusnya bisa diprediksi setahun sebelumnya. Bukan dadakan seminggu," katanya.

Pemerintah menetapkan cuti bersama perayaan Hari Raya Iduladha pada 28 Juni dan 30 Juni mendatang.

Presiden Jokowi menyebut penetapan cuti bersama itu dilakukan karena pemerintah ingin memanfaatkan momentum ini untuk mengerek perekonomian. Keputusan itu dibuat setelah melakukan sejumlah kajian.

"Ya itu kan harinya memang memerlukan waktu yang lebih untuk mendorong ekonomi, utamanya di daerah agar lebih baik lagi," kata Jokowi di Pasar Parungpung, Bogor, Rabu (21/6).

Jokowi melihat ada peluang menambah perputaran uang di daerah, terutama di kawasan pariwisata. Ia pun menetapkan tambahan dua hari cuti bersama di akhir pekan depan.

[Gambas:Video CNN]

"Utamanya di daerah pariwisata lokal. Karena kita lihat bisa, diputuskan," ujarnya.

Terpisah, Menag Yaqut Cholil Qoumas mengatakan tambahan cuti bersama ditujukan untuk masyarakat. Pemerintah ingin masyarakat punya waktu lebih banyak untuk keluarga.

"Cuti bersama itu untuk agar keluarga bisa memanfaatkan quality timedengan memanfaatkan panjang anak sekolah," ungkap Yaqut lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/6).

Pembunuhan tanpa batas

BPK: 87,9 Juta Meter Persegi Lahan 33 Ruas Tol Belum Bersertifikat******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebut tanahseluas 87,9 juta meter persegi di 33 ruas jalan tolhingga kini belum bersertifikat.

Hal ini disampaikan oleh Ketua BPK Isma Yatun saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022 ke DPR pada Selasa (20/6) ini. 

"Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan pemerintah agar melakukan pendataan, inventarisasi ulang, dan menyelesaikan proses sertifikasi tanah pada ruas jalan tol tersebut," katanya.

Ia mengatakan BPK menemukan anggaran yang mengalami masalah itu tembus Rp11,20 triliun. 

"Serta ada temuan juga terkait ketidakpatuhan yang nilainya Rp14,65 triliun," katanya. 

[Gambas:Video CNN]

Halo, pacar selebriti

Sri Mulyani Naikkan Batas Harga Rumah Subsidi yang Bebas PPN******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimenaikkan batas harga rumah subsidi yang mendapat pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2023/PMK.010/2023 Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN.

Melalui PMK tersebut, pemerintah membebaskan PPN sebesar 11 persen dari harga jual rumah tapak atau sekitar Rp16 juta hingga Rp24 juta per unit.

Pada peraturan sebelumnya, batasan maksimal harga rumah tapak yang dibebaskan PPN adalah antara Rp150,5 juta sampai Rp219 juta.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan peningkatan batasan ini mengikuti kenaikan rata-rata biaya konstruksi sebesar 2,7 persen per tahun berdasarkan Indeks Harga Perdagangan Besar.

Ia menuturkan sejak berlakunya fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan 2010 lalu, sudah lebih dari dua juta masyarakat berpenghasilan rendah yang mendapatkan rumah subsidi.

"Pembaruan fasilitas pembebasan PPN ini menjadi instrumen pemerintah untuk menambah lagi jumlah rumah yang disubsidi sehingga lebih banyak masyarakat yang dapat membeli rumah layak huni dengan harga terjangkau," ucap Febrio melalui keterangan resmi, Jumat (17/6).

Selain dari sisi harga, pemerintah juga menjamin kelayakan hunian dengan mematok luas minimum bangunan rumah dan tanah yang diberi fasilitas. Dengan demikian, terdapat lima persyaratan agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas untuk rumah umum ini.

Pertama, luas bangunan antara 21-36 meter persegi. Kedua, luas tanah antara 60-200 meter persegi. Ketiga, harga jual tidak melebihi batasan harga dalam PMK.

Keempat, merupakan rumah pertama yang dimiliki oleh orang pribadi yang termasuk dalam kriteria masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), digunakan sendiri sebagai tempat tinggal, dan tidak dipindahtangankan dalam jangka waktu empat tahun sejak dimiliki.

Kelima, memiliki kode identitas rumah yang disediakan melalui aplikasi dari Kementerian PUPR atau BP Tapera.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Ultimatum Stafsus Menkeu Minta Maaf Paling Telat 20 Juni

Fasilitas pembebasan PPN juga diberikan untuk pondok boro bagi koperasi buruh, koperasi karyawan, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah.

Febria mengatakan pemerintah juga membebaskan PPN untuk penyerahan asrama mahasiswa dan pelajar kepada universitas atau sekolah, Pemda dan/atau Pempus. Terakhir, pembebasan PPN juga diberlakukan untuk penyerahan rumah pekerja oleh perusahaan kepada karyawannya sendiri dan tidak bersifat komersial.

Selain itu, pemerintah melalui Kementerian PUPR juga memberikan bantuan subsidi selisih bunga. Subsidi ini bertujuan agar MBR tetap dapat membayar cicilan rumah dengan tingkat bunga sebesar 5 persen.

Dengan demikian, total manfaat yang akan diterima untuk setiap rumah subsidi selama masa pembayaran cicilan rumah dengan bantuan subsidi dan pembebasan PPN berkisar antara Rp187 juta sampai dengan Rp270 juta.

"Fasilitas pembebasan PPN ini ditujukan untuk mendukung penyediaan setidaknya 230 ribu unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang ditargetkan oleh pemerintah," tutup Febrio.

Pergi ke dunia lain dengan seni bela diri

Stafsus Menkeu Ketemu Jusuf Hamka: Tak Mau Kalah dengan Puan******

Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo bertemu pengusaha jalan tol Jusuf Hamka usai ribut perkara PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

Pertemuan itu disampaikan lewat unggahan Prastowo di Twitter hari ini, Minggu (18/6). Dalam twitnya, Prastowo mengaku tak mau kalah dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bertemu pagi ini, meski punya hubungan panas dingin.

"Tak mau kalah dengan Mbak Puan dan Mas AHY yang ketemuan pagi tadi, saya pun merealisasikan janji ngopi-ngopi dengan sahabat lama saya, Pak Jusuf Hamka," demikian twit Prastowo.

[Gambas:Twitter]

Pertemuan Prastowo dan Jusuf Hamka terjadi di tengah kisruh keduanya soal PT CMNP selama beberapa waktu terakhir.

Menurut Jusuf, Prastowo telah mencemarkan nama baiknya dengan menyebut dia bukan siapa-siapa di CMNP. Padahal, dirinya merupakan pemegang saham pengendali CMNP.

Jusuf pun mensomasi Prastowo untuk meminta maaf paling lambat 20 Juni imbas pernyataannya itu. Jika tidak, ia bakal membawa kasus ini ke jalur hukum.

"Saya tunggu sampai Selasa (20/6) depan. Kalau enggak (minta maaf), kami lapor polisi. Kami uji dia (Yustinus Prastowo) yang benar atau kami yang benar," ujar kuasa hukum Jusuf, Maqdir Ismail, saat dikonfirmasi via telepon, Jumat (16/6).

Merespons hal ini, Prastowo mempersilakan Jusuf mengambil langkah hukum terhadapnya. Sebab menurutnya, dia tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di PT CMNP.

Dia menegaskan itu hanya kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

Masalah ini sendiri sebetulnya bermula dari sengketa utang Rp800 miliar negara ke bos jalan tol itu. Jusuf menyebut utang negara berawal dari deposito perusahaannya, PT CMNP, sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan alasan itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Ia lalu dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar namun Kemenkeu meminta diskon.

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda dua persen per bulan. Hitungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

Lelah dan tak mau ambil pusing, Jusuf pun menerima jumlah tersebut. Ia dijanjikan dua minggu selesai, namun utang itu malah diabaikan bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.