6d pcso paito 221Jutaan kata 816804Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot asli gacor》
Kemenkominfo jelaskan skema penanganan sengketa di Publisher Rights******Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika menjelaskan skema penanganan sengketa yang mungkin terjadi antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital saat Peraturan Presiden Publisher Rights mulai berlaku.
Secara umum, berdasarkan Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Jurnalisme Berkualitas atau Perpres Publisher Rights, sengketa antara platform digital dan perusahaan pers diusahakan bisa diselesaikan lewat penanganan komite pengawas independen yang dibentuk oleh Dewan Pers.
"Jadi, karena Perpres ini tidak ada sanksinya maka semangat Perpres ini ialah mencari jalan keluar lewat kesepakatan," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.
Baca juga: Kemenkominfo tegaskan kreator konten tak terimbas "Publisher Rights"
Apabila sengketa tidak bisa diselesaikan dengan mediasi yang dilakukan komite pengawas yang memiliki payung hukum Perpres Publisher Rights, Usman mengatakan perusahaan platform digital maupun perusahaan pers bisa memproses sengketa itu menggunakan aturan lainnya yang memiliki kekuatan hukum lebih tinggi.
Dia mencontohkan beberapa regulasi yang bisa digunakan seperti Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang bisa diajukan ke Pengadilan Niaga. Ada juga UU Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian yang bisa diajukan untuk penyelesaiannya dilakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
"Jadi, misalnya tidak ada kesepakatan, ya bisa di bawa ke BANI atau lewat aturan yang lebih tinggi. Tapi, mudah-mudahan hal itu tidak terjadi. Ini kami hanya siapkan exit strategy (langkah strategis)-nya," kata Usman.
Meski begitu, Usman menyakini kehadiran komite independen sebagai pengawas aturan Publisher Rights yang dibesut oleh Dewan Pers sebenarnya sudah cukup. Apalagi dalam pembentukannya kolaborasi dan diskusi dengan berbagai kepentingan telah dilakukan dengan intens sehingga diharapkan aturan ini dapat dijalankan tanpa kendala berarti.
Komite pengawas independen untuk Publisher Rights itu ditargetkan sudah selesai terbentuk sebelum Agustus 2024 sesuai dengan ketentuan dari Pasal 19 agar pengawasan kerja sama platform digital dan perusahaan pers bisa optimal.
Baca juga: Dewan Pers nilai Perpres "Publisher Rights" jawaban konten berkualitas
Baca juga: Perpres "Publisher Rights" dan asa berkembangnya jurnalisme bermutu
Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Natisha Andarningtyas
Copyright © ANTARA 2024
Zoom Kembali PHK Karyawan, Penuhi Desakan Investor******Jakarta, CNN Indonesia--
Zoom memutus hubungan kerja (PHK) 150 orang imbas desakan dari para investor, atau kurang dari dua persen dari total karyawan.
Para investor layanan konferensi video itu diklaim menuntut adanya efisiensi perusahaan.
"Kami secara rutin mengevaluasi tim untuk memastikan keselarasan dengan strategi kami," ucap juru bicara Zoom, dikutip dari CNBC, Sabtu (3/2).
Zoom menyebut bakal tetap mencari karyawan untuk bidang artificial intelligence (AI), penjualan, produk, hingga operasional selama 2024 ini.
"Sebagai bagian dari upaya ini, kami mengatur ulang posisi untuk menambah kemampuan dan terus merekrut karyawan di bidang-bidang penting di masa depan," ucap mereka.
PHK ini bukan kali pertama dilakukan Zoom. Mereka sempat memberhentikan 1.300 orang pekerjanya atau 15 persen dari total pegawai pada Februari 2023 silam.
Bahkan, kala itu gaji bos Zoom dipangkas hingga 98 persen. CEO Zoom Eric Yuan mengaku pemotongan gaji tak hanya berlaku baginya, melainkan juga eksekutif lain secara besar-besaran.
Perusahaan menyebut langkah ini ditempuh karena permintaan layanan online mulai berkurang sejak pandemi reda. Padahal, cuan Zoom sempat meroket pada 2020 lalu didorong oleh lonjakan pelanggan bisnis dari banyak perusahaan yang terpaksa beralih ke pekerjaan jarak jauh.
Lihat Juga :Daftar Perusahaan AS PHK pada Januari 2024: Ada Microsoft hingga eBay |
Label:cara dapat uang dari survey berbayar、slot gacor terpercaya、harga voucher xl unlimited
Terkait:slot gampang maxwin、ronaldo slot88 login、judi slot resmi、slot turbo、turbo max slot、cara gampang dapat uang、cara mengajukan pinjaman kur bri online、menghasilkan uang di telegram、semesta88、pinjaman online ojk legal
bab terbaru:rajakoi88(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《slot asli gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,dana pinjolHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot asli gacor》bab terbaru。