bo slot terbaik dan terpercaya

Dongeng dunia yang berbeda

WeWork Ajukan Bangkrut Usai Terlilit Utang dan Merugi******

Perusahaan coworking space WeWork berencana mengajukan kebangkrutan pekan depan. Perusahaan itu dilaporkan tengah berjuang dengan tumpukan utangdan kerugian yang besar.

Melansir Reuters, Rabu (1/11), saham perusahaan yang didukung oleh SoftBank Group tersebut turun 32 persen pada perdagangan baru-baru ini. Sahamnya dilaporkan telah jatuh sekitar 96 persen tahun ini.

WeWork yang berbasis di New York, AS disebut sedang mempertimbangkan untuk mengajukan petisi Bab 11 di New Jersey. Namun pihak WeWork menolak untuk berkomentar.

Perusahaan ini memiliki utang jangka panjang bersih sebesar US,9 miliar atau setara Rp45,96 triliun (asumsi kurs Rp15.850 per dolar AS) pada akhir Juni dan lebih dari US miliar atau setara Rp206,05 triliun dalam bentuk sewa jangka panjang. Hal ini terjadi di saat kenaikan biaya pinjaman dapat merugikan sektor real estat komersial.

Pengajuan kebangkrutan WeWork akan menandai penurunan nilai perusahaan yang secara pribadi bernilai US miliar pada tahun 2019. Hal ini tentu dapat menjadi titik hitam bagi investor SoftBank yang telah kehilangan miliaran dolar.

Pasalnya, perusahaan ini telah mengalami guncangan sejak rencananya untuk go publicpada tahun 2019 meledak. Itu terjadi usai skeptisisme investor atas model bisnisnya yang mengambil sewa jangka panjang dan menyewakannya untuk jangka pendek serta kekhawatiran atas kerugiannya yang besar.

Keterpurukan WeWork tak mereda di tahun-tahun berikutnya. Perusahaan ini akhirnya berhasil go publicpada 2021 dengan valuasi yang jauh berkurang.

Pendukung utamanya, konglomerat Jepang SoftBank, menggelontorkan puluhan miliar untuk menopang perusahaan rintisan ini. Sayangnya, perusahaan ini terus merugi.

Tak hanya itu, WeWork pun menimbulkan keraguan besar atas kemampuannya untuk melanjutkan operasi pada Agustus silam dengan sejumlah eksekutif tertinggi, termasuk CEO Sandeep Mathrani, mengundurkan diri tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Sistem peti harta karun yang luar biasa

Temuan KemenkopUKM: KUR Dipakai Beli Mobil hingga Renovasi Rumah******

Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) membeberkan sejumlah temuan terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan monitor dan evaluasi (monev) di 23 provinsi, Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengungkapkan penyaluran dana KUR tidak sepenuhnya digunakan untuk modal usaha. Bahkan, dana tersebut ada yang digunakan untuk merenovasi rumah hingga membeli kendaraan.

"Secara garis besar masih terdapat beberapa temuan. Salah satunya, dana KUR yang diterima tidak sepenuhnya dipakai untuk modal usaha. Ada sebagian yang digunakan juga untuk keperluan lainnya, seperti merenovasi rumah, beli kendaraan dan lainnya," ujar Yulius di KemenkopUKM seperti dikutip Detik pada Selasa (21/11).

"Ya kita akan kita tingkatkan monitoring dan pengawasannya. Jadi ini nakal nih orang pinjam untuk usaha ternyata malah renovasi rumah," tambahnya.

Ia juga berharap monev tersebut dapat membantu memastikan penyaluran KUR tepat sasaran sehingga berdampak pada UMKM.

Kendati demikian, Yulius membantah saat ditanya soal bank yang meloloskan dana KUR kepada debitur nakal demi mengejar target debitur baru. Menurut Yulius, hal ini bisa terjadi karena kesalahan dari debitur.

"Itu kan sebuah kesalahan. Makanya dengan acara ini kita akan melakukan kebijakan berikutnya atau tindakan atau apa gitu," imbuhnya.

Hasil survei terhadap 1.047 debitur, menunjukkan sebanyak 6 persen responden menggunakan dana KUR untuk investasi, seperti membeli tanah atau lahan, membuka kios atau cabang baru, dan tambahan tabungan.

Sedangkan sebanyak 1 persen atau sekitar 15 orang mempergunakan KUR untuk keperluan lain, seperti melahirkan, meminjamkan kepada saudara, dan kebutuhan harian lainnya.

Kementerian Keuangan mencatat realisasi KUR hingga 10 November tercatat Rp 207,7 triliun. Angka itu setara 69,9 persen dari target Rp297 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Setelah kembali dari membunuh iblis, saya menjadi penjahat terhebat di dunia

Belanja Aneka Kebutuhan Harian di Transmart Pasti Diskon 20%******

Mau belanja kebutuhan harian dengan harga diskon? Belanjanya di Transmart aja karena dijamin ada diskon 20 persen.

Semua diskon produk untuk kebutuhan harian bisa kamu dapat menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Lihat Juga : Yuk Merapat ke Transmart Sekarang, Ada Pesta Diskon Seharian Loh!

Transmart Full Day Sale hanya berlangsung hari ini aja, dan semua produk yang didiskon berlaku mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Pastikan Anda sudah memiliki salah satu dari Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah supaya bisa belanja sepuasnya bayar belakangan plus dapat ekstra diskon sampai 20 persen.

Makanan Tiandao

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah

CEO bertemu dengan gadis malang itu

Kemenhub Prediksi Puncak Arus Mudik Nataru Tahun Ini Terjadi 2 Kali******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksi puncak arus mudik libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) terjadi dua kali.

Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, puncak arus mudik I akan terjadi pada 22-23 Desember 2023. Sementara, prediksi puncak arus balik I terjadi pada 26-27 Desember 2023.

Sedangkan, prediksi puncak arus mudik II terjadi pada 29-30 Desember 2023. Adapun prediksi puncak arus balik II terjadi pada 1-2 Januari 2024.

Budi mengatakan skenario pengaturan lalu lintas harus dipersiapkan lebih baik. Menurutnya, hal ini diperlukan agar masyarakat yang pulang kampung atau berwisata tetap aman dan mendapatkan pelayanan yang memadai.

Ia pun menyebut persiapan pelaksanaan angkutan Nataru tahun ini menjadi salah satu agenda yang dibahas pada Rakornis Perhubungan Darat Tahun 2023.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno menyampaikan Rakornis Bidang Perhubungan Darat pada tahun ini bertema 'Kolaborasi Kebijakan Untuk Transportasi Darat Yang Inklusif dan Berkelanjutan'.

Ia menuturkan bahwa ke depannya teknologi transportasi publik juga berkembang dengan pesat. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan bagi Kemenhub.

"Kami juga dituntut memiliki kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia yang terbaik. Karenanya, kami berharap Rakornis ini menjadi sarana memperbaharui informasi dan untuk meningkatkan kemampuan kita semua," ujarnya.

Saya sangat ingin mati sebagai guru

Pengusaha soal Pekerja Tuntut UMP 2024 Naik 15 Persen: Tidak Mungkin******

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut upahminimum provinsi (UMP) 2024 sulit naik sampai 15 persen.

Hal ini merespons serikat pekerja yang menuntut pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 15 persen tahun depan.

Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Kadin Indonesia Sarman Simanjorang menuturkan usulan kenaikan UMP hingga 15 persen tentu harus ada dasar dan rumusnya.

Sarman menjelaskan seluruh pemangku kepentingan harus tetap melihat kondisi ekonomi saat ini dari sisi pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kondisi ketenagakerjaan di suatu daerah.

Ia mengingatkan ekonomi Indonesia masih belum pulih dari hantaman covid-19. Apalagi, di tengah pemulihan kini RI dihadapkan dengan kondisi perekonomian global yang juga tertekan.

Menurutnya, kondisi ekonomi global tersebut pun berdampak pada kondisi nasional.

Sarman mengatakan pertumbuhan ekonomi global turun drastis dan semakin parah akibat terjadinya perang Rusia-Ukraina yang saat ini masih berkepanjangan.

Ia menilai realitas ekonomi global saat ini tentu akan semakin tidak pasti akibat terjadinya perang Israel-Hamas Palestina yang diprediksi akan dapat mempengaruhi harga minyak dunia.

Oleh karena itu, Sarman mengingatkan serikat pekerja harus mengerti bahwa permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan melihat kondisi ekonomi nasional dan global. Dengan begitu, kenaikan UMP tidak akan lebih dari 10 persen.

"Kami meminta kepada teman-teman serikat pekerja agar dapat meminta kenaikan upah minimum 2024 yang sesuai dengan kemampuan dunia usaha," ucap Sarman.

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bob Azam mengatakan pihaknya ingin rumus perhitungan kenaikan UMP 2024 tetap mengacu pada aturan saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Adapun aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi.

"Ya formula mesti konsisten supaya ada kepastian bagi dunia usaha dan juga pekerja," kata Bob.

Permenaker Nomor 18 tahun 2023 itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Artinya, upah minimum 2023 harus terdiri atas;

a. Upah tanpa tunjangan atau

b. Upah pokok dan tunjangan tetap

Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) sebelumnya menuntut pemerintah menetapkan kenaikan upah minimum 15 persen pada 2024.

Tuntutan disampaikan Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat dalam keterangan tertulis, Selasa (12/9).

Besaran tuntutan kenaikan itu diajukan dengan mempertimbangkan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dan juga hasil survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang harus dilakukan oleh Dewan Pengupahan di tingkat provinsi dan kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.

"Kebutuhan Hidup Layak yang harus disurvei, minimal menggunakan 64 komponen KHL, didasarkan pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak," ujarnya.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sendiri memberi sinyal UMP bakal naik di 2024 meskipun saat ini pembahasan dan perhitungan masih terus dilakukan.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan kenaikan dilakukan dengan melihat geliat ekonomi saat ini. Dia berharap keputusan pihaknya itu tidak diprotes pengusaha.

"Tentunya (UMP naik), mudah-mudahan tidak diprotes pengusaha," kata Anwar di Gedung Vokasi Kemnaker, Jakarta, Minggu (15/10), seperti dikutip dari detik.com.

Meski demikian, Anwar belum mau membeberkan berapa besaran kenaikan UMP 2024 karena sampai saat ini masih terus dihitung. Keputusan resmi soal kenaikan UMP 2024 akan disampaikan pada akhir November 2023.

Namun, kemungkinan kenaikan tidak akan sampai 15 persen seperti tuntutan buruh.

"Ya kalau buruh permintaannya tinggi terus. Kita kan juga menghitungnya tentunya dari berbagai pertimbangan, terutama terkait dengan inflasi, pertumbuhan ekonomi," jelasnya.