pasarpoker

Menikah dengan keluarga kaya

Agung Podomoro Jual Neo Soho Mall Rp1,44 T, Sebagian Buat Bayar Utang******

PT Agung Podomoro Land Tbk, melalui anak usaha PT Tiara Metropolitan Indah (TMI), menjualNeo Soho Mall kepada PT NSM Assets Indonesia (NSMAI) seharga Rp1,44 triliun (termasuk PPN) pada Selasa (26/9).

Perusahaan menilai harga jual tersebut sesuai dengan nilai pasar yang wajar.

Corporate Secretary APLN Justini Omas mengungkapkan transaksi penjualan Neo Soho Mall ini merupakan bagian strategi jangka panjang perusahaan untuk memperkuat bisnis.

Dengan demikian, NSMAI akan dimiliki oleh NSM Asset Japan LLC (NSMAJ) dan TMI dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 71,42 persen dan 28,58 persen.

NSMAJ dimiliki secara langsung oleh Hankyu Hanshin Properties Corporation (HHP) Jepang, yang sebelumnya telah membangun kemitraan strategis dengan APLN melalui transaksi penjualan Central Park Mall pada tahun 2022.

Selain meningkatkan kemitraan strategis dengan HHP, yang merupakan perusahaan serta investor properti kelas dunia, penjualan Neo Soho Mall memungkinkan APLN untuk membayar sebagian utang bank.

"Selain sebagian dana hasil penjualan Neo Soho Mall dipakai untuk investasi kepemilikan 28,58 persen saham di NSMAI, sisanya, sekitar Rp850 miliar, seluruhnya digunakan untuk melunasi sebagian pinjaman APLN kepada Bank Danamon," jelas Justini melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu (27/9).

[Gambas:Video CNN]

Hiburan Korea adalah penyakit

Emil Salim: Perhubungan dan Pariwisata Kunci Persatuan Indonesia******

Menteri Perhubungan Kabinet Pembangunan 1973-1978, Emil Salim, mengingatkan pentingnya pembangunan infrastruktur perhubungan dan pengembangan sektor pariwisata untuk mempersatukan Indonesia. Pesan ini disampaikannya dalam acara Hub Space x KAI Expo 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (29/9).

Dia pun bercerita sejarah dan tantangan dalam membangun sistem perhubungan yang menyatukan seluruh negeri. Ia mengungkapkan, pada lima puluh tahun yang lalu Presiden Soeharto memberikan tugas untuk mempersatukan Indonesia melalui perhubungan.

"Lima puluh tahun yang lalu Bapak Soeharto memberikan tugas mempersatukan tanah air Indonesia melalui perhubungan, tugas itu kami terjemahkan di dalam membangun satu sistem komplikasi satelit domestik yang bisa menghubungkan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dengan seluruh penjuru tanah air," ujarnya seperti dikutip dari detikcom, Jumat (6/10).

Kemudian, tugas berikutnya adalah menjadikan udara sebagai faktor pemersatu, yang mencakup upaya mengembangkan kapal udara perintis di wilayah Papua dan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan harapan dapat mencapai daerah terpencil.

Selain itu, Emil Salim juga menekankan pentingnya menjaga karakter bangsa dalam pengembangan sektor pariwisata, sesuai dengan permintaan Soeharto. Ini melibatkan penerapan konsep Tri Hita Karana.

"Pariwisata harus menjaga Tri Hita Karana, yaitu hubungan yang utuh antara Tuhan, lingkungan, dan manusia. Hubungan ketiga ini tidak boleh rusak oleh pariwisata," tegasnya.

Pada akhir sambutannya, Emil Salim berterima kasih kepada semua yang telah berkontribusi dalam bidang perhubungan dan berharap agar mereka diberikan kesuksesan oleh Tuhan.

Ia juga mendorong agar Kementerian Perhubungan tidak hanya menjadi departemen teknis yang mengurus hal-hal teknis, tetapi juga menjadi alat pemersatu wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Emil sambil mengingatkan refleksi penting tentang peran pembangunan infrastruktur dalam menyatukan Indonesia yang beraneka ragam, sesuai dengan permintaan Presiden Soeharto, yang tetap relevan hingga saat ini.

Sebagai informasi, sambutan Emil Salim tersebut terjadi dalam kesempatan rangkaian acara apresiasi penghargaan dedikasi kepada Menteri Perhubungan dari masa ke masa yang telah berkontribusi dalam pelayanan perhubungan di Tanah Air. Penghargaan tersebut dipersembahkan oleh Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi.

Dari ksatria menjadi raja

DPR Sindir Kepala BP Batam Rangkap Jabatan Wali Kota: Anggaran Dobel******

Komisi VI DPRRI menyentil rangkap jabatan kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) dirangkap oleh wali kota daerah tersebut.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Gerindra Khilmi mengatakan BP Batam dulunya badan terpisah dengan pemerintah setempat. Namun, akhirnya wali kota juga merangkap jabatan kepala BP Batam yang mengurus pengembangan wilayah tersebut.

"Jadi di situ terjadi anggaran dobel, di samping Bapak (Wali Kota dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi) dapat pendapatan asli daerah (PAD) dari (jabatan) wali kota, juga dapat tiap tahun anggaran belanja dari APBN," katanya dalam rapat kerja dengan BP Batam di DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Ia tak menampik adanya kemajuan infrastruktur dan pembangunan Batam dalam beberapa tahun terakhir. Namun, Khilmi menyayangkan terjadinya konflik belakangan ini imbas proyek strategi nasional (PSN) Rempang Eco City.

Menurutnya, Muhammad Rudi selaku Wali Kota dan Kepala BP Batam harus paham betul bagaimana keinginan masyarakat Rempang. Khilmi mengatakan Rudi kudu bisa melakukan pendekatan yang cermat kepada warga lokal, bukan berujung demo.

"Orang itu kan mata pencahariannya dan kultur sosial sudah melekat di situ. Kalau misal dipindah ke tempat lain, tapi kultur dan mata pencahariannya mati, itu kan penghasilannya berhenti," kritik Khilmi.

Membalas hal tersebut, Kepala BP Batam Muhammad Rudi mengatakan relokasi bakal diutamakan kepada 700 kepala keluarga (KK) dari 3 kampung adat di Rempang untuk kepentingan PT Makmur Elok Graha (MEG) membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group. Lalu, ada 1 kampung lain di luar Rempang yang akan dibangun tower PT MEG.

Ia menegaskan tidak semua warga terdampak di kawasan 17.600 hektare Rempang Eco City akan direlokasi. Kendati, Rudi menyebut ada provokator yang menyulut emosi warga hingga terjadi bentrokan.

"Jadi pimpinan Komisi VI, sebetulnya sosialisasi sudah berjalan. Saya kira ini ada internal pemerintah dan mungkin ada eksternal. Karena awalnya bagus-bagus saja, tapi setelah ketika kita mau masuk kembali sepertinya banyak sekali provokator dari luar sehingga masyarakat sudah mulai berpikiran lain," ungkap Rudi.

"Karena dari luar banyak pengusaha menguasai lahan di atas 17.600 hektare, ada 100 hektare, 200 hektare. Karena statusnya hutan lindung dan hak pengelolaan atas tanah (HPL), dia tidak akan diganti rugi, maka kita mau ambil kembali. Ini jadi pro kontra sehingga mereka gunakan alasan masyarakat 16 kampung di atas 17 ribu. Sehingga mereka mengumpulkan kekuatan untuk meminta agar kampung tua tidak dipindahkan," imbuhnya.

Ia juga membedah soal dua demonstrasi di Rempang belakangan ini. Rudi mengakui demo pertama memang dilakukan oleh 80 persen warga Rempang terdampak, tetapi tidak dengan demo kedua.

Menurutnya, demo kedua yang pecah di Rempang bukan dilakukan warga lokal. Rudi mengatakan mungkin hanya 10 persen warga Rempang yang berdemo, di mana sisanya orang dari luar wilayah tersebut.

[Gambas:Video CNN]

"Dari koordinator umum sampai ke bawah, mereka bukan orang Rempang. Ini menjadi masalah. Pengalaman (demo) pertama mungkin agak bereaksi para aparatnya, tapi tidak ada sampai luka. Yang dikirim berita hoaks terjadi di tempat lain," tandasnya.

Terlepas dari itu, rangkap jabatan kepala BP Batam dan wali kota ditetapkan Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan dualisme di wilayah tersebut. Ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Berdasarkan beleid tersebut jabatan kepala BP Batam dirangkap secara ex-officio oleh wali kota Batam.

Pertempuran yang tak terkalahkan

Luhut Pastikan Ada Provokator di Balik Kisruh Rempang******

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut ada provokatorikut bermain dalam kekisruhan yang terjadi di kawasan pembangunan Rempang Eco City, Batam, Kepulauan Riau belakangan ini.

"Provokator pasti ada itu," ujarnya usai menghadiri 2nd Edition Marine Spatial Planning & Services Expo 2023 di Jakarta, Selasa (19/9).

Kekisruhan mewarnai pembebasan lahan Proyek Rempang Eco City. Kekisruhan terjadi karena warga menolak direlokasi dari lokasi pengembangan proyek.

"Jadi kami tetap bertahan, berapapun uangnya, kami tetap mempertahankan itu, sampai kapanpun. Kata orang melayu, biarlah kami berdiri daripada kami hidup berlutut. Karena kami mau jadi tuan rumah di negeri kami sendiri," ujar Suardi dalam acara Konferensi Pers YLBHI, Jakarta, Selasa (12/9).

Suardi mengatakan penolakan tersebut bukan didasarkan atas persoalan biaya ganti-rugi rumah. Menurutnya, warga menolak rencana itu lantaran kampung tersebut bernilai sejarah dan telah ditempati ratusan tahun silam.

Luhut mengatakan selain dipicu adanya provokator, kekisruhan terjadi karena ada kesalahan dalam pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan  Rempang Eco City.

Menurutnya, kesalahan dipicu oleh pendekatan yang kurang pas. Imbas kesalahan pendekatan itu, terjadilah konflik antara warga dengan aparat.

Karena itu, demi mencegah konflik terus berkelanjutan, Luhut mengatakan pemerintah akan sedikit menarik diri.

"Rempang itu mungkin ya kita sekarang lagi mau slow down. Saya pikir mungkin approach, pendekatannya, kemarin kurang pas," ujar Luhut.

Sembari slow down, Luhut mengatakan pihaknya sudah mengirim tim ke sana agar relokasi ini bisa dilakukan dengan mempertimbangkan masukan masyarakat.

"Jadi di mana sekolah anakmu, di mana pekerjaan anakmu, di mana kamu bekerja dan sebagainya. Jadi kalau disosialisasikan dengan baik, menurut saya tidak ada masalah. Sekarang juga sedang dikerjakan," terangnya.

Luhut mengungkapkan Rempang Eco City memiliki potensi besar untuk menjadi pusat investasi produksi kaca untuk sel photovoltaics(PV) yang menjadi bahan baku panel surya.

Apabila pengembangan proyek terwujud, menurut Luhut, Indonesia bisa menjadi alternatif pilihan investor untuk berinvestasi di tengah pertikaian negara-negara besar.

Salah satu investor yang sudah menyampaikan minatnya membangun pabrik di Rempang adalah Xinyi Group. Perusahaan kaca asal China berencana menempatkan investasi hingga Rp381 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Penciptaan

Beras Sintetis Beredar di Bukittinggi, Warga Pusing Usai Konsumsi******

Warga Bukittinggi, Sumatera Barat, menemukan beras berbahan plastik atau sintetis.

Salah satu warga bernama Dessi mengatakan beras tersebut terlalu putih, cepat mengeras dan basi, serta berderai. Ia pun mengalami sejumlah gejala usai mengonsumsi beras yang dijual Rp5.000 per kg itu.

"Radang tenggorokan, pusing, dan demam tinggi. Itu yang saya rasakan selama dua pekan setelah memakan beras ini," kata Dessi, dikutip dari Antara, Rabu (4/10).

Warga juga diminta untuk tidak panik dan membeli beras hanya dari agen resmi.

"Kita mengimbau agar masyarakat membeli beras di tempat langganan dan terpercaya, serta jangan tergiur dengan beras yang murah, selain dari program pemerintah dan lembaga resmi," kata Walikota Bukittinggi Erman Safar.

[Gambas:Video CNN]

Sistem bantuan yang sangat baik

Bahlil Ungkap Alasan Proyek Rempang Dipercepat, Singgung Singapura******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah bakal tetap mempercepat pembangunan Rempang Eco Citydi tengah konflik warga dengan aparat.

Bahlil berjanji negara akan menggunakan cara-cara yang lebih humanis dalam menghadapi masyarakat Pulau Rempang yang kudu direlokasi imbas proyek strategis nasional (PSN) ini.

"Kami akan mengerahkan cara-cara yang lembut," katanya di Batam, Kepulauan Riau, dikutip dari Antara,Senin (18/9).

Menurutnya, gelontoran duit asing itu bakal berdampak positif terhadap capaian pendapatan negara. Bahlil juga mengklaim ada dampak yang akan dirasakan masyarakat setempat berupa melimpahnya lapangan pekerjaan.

"Kalau ini lepas, itu berarti potensi capaian PAD (pendapatan asli daerah) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini akan hilang," Bahlil khawatir.

Di lain sisi, ia menyinggung kompetisi Indonesia dengan Singapura dalam menarik investor. Menurut Bahlil, keduanya tengah berebut takhta sebagai negara tujuan foreign direct investment(FDI) terbesar di ASEAN.

Oleh karena itu, Bahlil menekankan perebutan proyek investasi asing ini butuh kecepatan dan ketepatan, termasuk di Rempang Eco City. Namun, ia menyebut jangan sampai investasi ini menimbulkan kerugian di salah satu pihak.

"Kami ini berkompetisi, negara tujuan FDI terbesar di ASEAN saat ini diraih Singapura di posisi pertama. Sementara itu, Indonesia dengan luas wilayah lebih besar, justru berada di posisi kedua. Ini kami mau merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan," jelas Bahlil.

"Kalau kita terlalu lama, memangnya mereka (investor) mau menunggu kita? Kita butuh mereka, tapi di sisi lain, juga harus menghargai yang di dalam," tutupnya.

Rempang Eco City adalah satu dari sekian banyak PSN era Presiden Joko Widodo. Kawasan di Pulau Rempang ini bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

[Gambas:Video CNN]