jpwin88 442Jutaan kata 749389Orang-orang telah membaca serialisasi
《imba gacor slot》
Tindak Pelanggaran Perdagangan Karbon Hutan, Demi Jaga Tata Kelola yang Baik******
Untuk itu maka telah diterbitkan Perpres 98/2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional, serta beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain melalui PermenLHK 21/2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, yang mengatur tata kelola perdagangan karbon di Indonesia. “Berdasarkan peraturan perundangan yang mengatur karbon dimaksud, maka entitas bisnis pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang akan melakukan perdagangan karbon, diwajibkan mengikuti regulasi tersebut, dan bagi entitas bisnis pemegang PBPH yang tidak mentaati regulasi tersebut akan dikenakan sanksi,” demikian disampaikan Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan, Ir. Khairi Wenda di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kamis, 29 Februari 2024. Lebih lanjut Khairi Wenda menyatakan bahwa salah satu bentuk sanksi atas pelanggaran tersebut telah dilakukan pembekuan dan pencabutan izin konsesi kehutanan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Antara lain pencabutan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.146/Menhut-II/2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Restorasi Ekosistem dalam Hutan Alam kepada PT. Rimba Raya Conservation atas Areal Hutan Produksi seluas + 36.331 Ha (Tiga Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Satu Hektar) di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah.
Pencabutan tersebut disebabkan oleh karena PT. Rimba Raya Conservation selaku pemegang PBPH antara lain telah melakukan pemindahtanganan perizinan kepada pihak ketiga melalui tanpa persetujuan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, melakukan transaksi perdagangan karbon lebih luas dari areal perizinan (PBPH) yang dimilikinya termasuk melanggar perjanjian kerja sama dengan Taman Nasional Tanjung Puting serta PT Rimba Raya Conservation juga dinilai tidak membayarkan PNBP sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan PeraturanPenerapan Sanksi ini merupakan penegakan peraturan dalam perdagangan karbon di Indonesia yang selain merupakan ketaatan terhadap konstitusi, juga dalam rangka mencegah double counting dan double claim antar negara dalam upaya bersama menurunkan emisi karbon sesuai Paris Agreement yaitu membatasi kenaikan suhu global di bawah 2.0 derajat Celcius dan berusaha untuk menuju 1.5 derajat Celcius. Perlu ditegaskan bahwa dalam Perpes 98 Tahun 2021 serta PermenLHK 21/2022 secara ketat diatur tata cara pelaksanaan perdagangan karbon antara lain sebagai berikut : a. Pelaku usaha/kegiatan mendaftarkan kegiatan/aksi mitigasi penurunan emisi GRK ke dalam Sistem Registri Nasional (SRN); b. Pelaku usaha/kegiatan dalam menghitung penurunan emisi GRK harus sesuai dengan prinsip MRV (Measurable, Reportable, Verifiable) cara penghitungan yang sesuai dengan standard nasional dalam sistem dan metoda Indonesia (SNI) merujuk kepada metodologi IPCC serta sudah disepakati secara nasional melalui Panel Metodologi di KLHK. Kompatibilitas terhadap perdagangan yang sudah terjadi sejak lama bisa dilakukan dengan penyesuaian dalam prosedur yang sederhana, sehingga tidak akan menyulitkan pihak-pihak pelaku perdagangan karbon. c. Apabila penurunan emisi GRK yang telah dihitung akan diperdagangkan, maka harus diubah ke dalam bentuk Sertifikat Penurunan Emisi (SPE) melalui proses sertifikasi. SPE menjadi alat tukar yang bernilai moneter. d. Untuk melakukan perdagangan karbon luar negeri perlu dilakukan otorisasi sehingga dapat diketahui seberapa besar karbon yang diperdagangkan, kemana karbon tersebut akan di tujukan, termasuk berapa harga atau nilai karbon dimaksud. Otorisasi tersebut dilakukan juga untuk menghindari terjadinya kontrak karbon yang tidak terkendali yang selain dapat mengakibatkan hilang potensi negara juga mempengaruhi tata kelola pengelolaan hutan.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024
Ketum PB FORKI komitmen akan siapkan atlet untuk tingkatkan prestasi******
“Saya akan mempersiapkan seluruh atlet terbaik untuk bisa memberikan medali pada event nasional maupun internasional, saya targetkan segera kita bisa mendapatkan kembali medali emas (Asian Games)," kata Hadi Tjahjanto usai beserta jajarannya dilantik oleh Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI Purn Marciano Norman di Kwik Kian Gie School of Business Sunter, Jakarta, Sabtu.
Hadi Tjahjanto mengungkapkan untuk memperoleh prestasi tersebut maka diperlukan kerja sama antar perguruan yang saling bahu membahu menciptakan atlet.
“Saya berpesan kepada seluruh perguruan untuk bisa saling bahu membahu untuk mencapai apa yang kita inginkan bersama, saya yakin FORKI bisa menunjukkan prestasi terbaiknya,” kata Hadi Tjahjanto yang juga merupakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam RI).
Baca juga: Hadi Tjahjanto kembali dikukuhkan sebagai Ketua Umum PB FORKI
Ketua Umum KONI Pusat berharap prestasi karate dapat terus meningkat baik di ajang single event maupun multi event.
“Rangkaian prestasi Karate Indonesia pada single dan multi event internasional sudah terbukti baik di SEA Games maupun Asian Games, besar harapan saya di bawah kepemimpinan Pak Hadi ke depan, karate betul-betul bisa menunjukkan prestasinya pada masyarakat Indonesia, karena karate masuk cabor unggulan pada Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)," kata Marciano Norman.
“Ke depan bisa berkontribusi medali pada setiap keikutsertaannya pada single maupun multi event internasional,” sambungnya.
Dalam satu tahun kalender event terakhir, Karate-Do Indonesia telah mencatatkan tinta emas dengan menjadi juara di berbagai ajang single event hingga multi event, diantaranya;
Kontingen Indonesia meraih dua emas, empat perak, dan tujuh perunggu pada SEA Games Kamboja 2023. Lalu meraih satu perunggu, pada Kejuaraan Dunia WKF tahun 2023.
Baca juga: Timnas karate Indonesia raih capaian positif di SEAKF Filipina
Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024
Pemohon: Jangan sampai pileg jadi ajang "test the water"******
"Bisa jadi mereka yang ikut pileg sebagai ajang cek ombak kekuatan dalam perolehan suara di daerah pemilihan (dapil) mereka untuk ikut pilkada,"Semarang (ANTARA) - Pemohon Nur Fauzi Ramadhan mengungkap latar belakang mengajukan permohonan uji materi Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah terhadap UUD NRI Tahun 1945 ke Mahkamah Konstitusi, salah satunya pemilu anggota legislatif (pileg) jangan sampai menjadi ajang test the water(cek ombak).
Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
Label:gacor8800、slot yang mudah menang、agen slot terbaik
Terkait:website judi gacor、helo4d、cara dapat limit kredit akulaku、pg88 slot、situs slot hari ini、indoslots、situs slot 2022 resmi、new slot 77、teluk4d、turbo slot 777
bab terbaru:jam gacor pg soft lucky neko(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024
《imba gacor slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,market 888 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《imba gacor slot》bab terbaru。