ajukan kenaikan limit shopee pinjam

pengamat alam

Cerita Buruh Pabrik Cikarang Masuk Kerja Lewat Yayasan, Bayar Rp2 Juta******

Investasi yang mengalir untuk sektor padat karyamembawa secercah harapan bagi para pemburu kerjadi Tanah Air.

Di bawah kepemimpinan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, boleh dibilang kinerja investasi moncer. Hingga September 2022, investasi yang masuk ke Indonesia Rp307,8 triliun atau melesat 42 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menurut Bahlil, realisasi investasi menunjukkan daya tarik Indonesia yang kuat di tengah risiko resesi global. Apalagi, banyak negara lain justru mencatat investasi yang masuk ke negaranya berkurang.

Namun gembar-gembor derasnya aliran investasi yang masuk serasa pepesan kosong melihat fakta masyarakat masih kesulitan mengais kerja. Bahkan, sudah menjadi rahasia umum, mereka harus memberi 'pemanis' untuk dapat bekerja, khususnya di kawasan industri.

"Yah mau bagaimana lagi," tutur Rizal, seorang buruh pabrik, saat membuka obrolannya dengan CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Rizal (bukan nama sebenarnya) adalah satu dari sekian banyak korban pepesan kosong pemerintah soal ketersediaan lapangan kerja.

Melalui sambungan telepon, Rizal bercerita dia bekerja di pabrik yang memproduksi onderdil sepeda motor, di kawasan industri Cikarang, sejak 2017 lalu. Mulanya, dia mendapat informasi lowongan kerja itu dari seorang teman.

"Saya bayar Rp2 juta lewat yayasan C. Jadi, itu tes dulu, interview. Kalau lolos langsung bayar. Kan saya ngasih lamaran, nanti ditelpon, terus tes, lalu bayar dan teken kontrak. Kontraknya itu dengan yayasan, bukan dengan PT-nya (perusahaan)," tutur Rizal.

Selama empat tahun bekerja, ia hanya berstatus pekerja kontrak di pabrik tersebut. Mustahil baginya untuk bisa menjadi pekerja tetap karena ia terdaftar bekerja lewat yayasan tersebut.

"Sistemnya itu kontrak setahun. Terus, kalau sudah selesai, kontrak lagi. Bayar lagi kalau diperpanjang. Yaitu, Rp800 ribu setiap perpanjang kontrak," katanya.

"Nggak bisa ngelamar langsung ke pabriknya. Harus pakai yayasan," imbuhnya saat ditanya soal upayanya melamar langsung ke perusahaan tersebut.

Rizal yang bergaji Rp3,3 juta per bulan mengaku tidak pernah menerima slip gaji. Upah yang ia terima ditransfer langsung oleh pihak yayasan.

Ia juga tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Untuk mendapat perlindungan kesehatan, dia harus menjadi peserta mandiri. Namun, ia mendapatkan jaminan sosial untuk tenaga kerja dari BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek).

"Juga tidak ada uang lembur. Kebetulan, di bagian saya memang tidak ada lembur. Kalau sakit ya tidak digaji. Dulu, saya pernah kena covid-19 hampir sebulan, itu tidak dibayar," imbuh Rizal.

Menurut dia, nyaris 95 persen buruh yang bekerja di industri sekitar Cikarang, sepengetahuannya direkrut oleh yayasan. Yayasan penyedia buruh itu pun jumlahnya ada beberapa.

"Saya sebelum masuk di yayasan sekarang, masuk kerja lewat yayasan B selama empat tahun dari 2010-2014. Memang, 95 persen semua perusahaan kerja sama dengan yayasan," jelasnya.

Nasib serupa dialami Wiwin. Ia harus menyetor Rp2 juta untuk dapat bekerja di salah satu pabrik di Cikarang pada 2016 lalu. Uang itu disetor ke yayasan yang akan merekrutnya.

"Rp2 juta (besaran) buat yang gajinya harian. Kalau borongan mah murah bayarnya. Bergantung gajinya juga sih," terang dia.

"Kalau PT (perusahaan) yang elit, biasanya lewat (calo) orang dalam, bayarnya besar. Setelah tanda tangan kontrak (bayar) Rp3 juta lebih. Itu untuk PT elit, yang upahnya di atas Rp3,5 juta sampai Rp5 jutaan per bulan," sambung dia.

Praktik pungli demi mendapat kerja ini tidak hanya terjadi di Cikarang saja. Di Jawa Timur, Lili (bukan nama sebenarnya) bercerita adiknya pun terpaksa merogoh Rp500 ribu untuk bisa diterima sebagai buruh pabrik mi instan.

"Tapi cuma sekali, bayar Rp500 ribu untuk kontrak selama 3 tahun," katanya.

Ketua umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi membenarkan praktik calo buruh pabrik yang sarat pungli. Bahkan, ia menuturkan praktik tersebut terjadi sejak lama dan seolah-olah dibiarkan oleh pemerintah.

"Praktik ini adalah korupsi di lingkup dunia kerja yang memanfaatkan situasi rakyat yang kesulitan ekonomi," kata Dian.

Sebagian anggota FSBPI yang ada di Jawa Tengah dan Jakarta juga mengalami praktik serupa. Ini artinya, bisa dapat kerja asal mau bayar ke calo. "Jateng itu bukan kawasan industri. Pabriknya kan ada di pinggir jalan, bukan di kawasan," tutur dia.

Soal mengapa tidak ada yang melapor pada dinas tenaga kerja setempat, menurut Dian, mayoritas buruh merasa takut. "Problemnya itu buruh takut melapor," katanya.

"Kadang ngasih 'sesajen' kepada atasannya agar tidak dimarahi atau diintimidasi. Kekerasan verbal, seperti dikatakan anjing, goblok, sering terjadi, sehingga buruh jadi takut. Tetapi, kalau bayar sajen tidak dimarahi," tuturnya.

Dimana Peran Pengawas?

cinta sup teh

Bisnis Ikan di Kolam Ekosistem Digital yang 'Cuan' di Kala Pandemi******

Ting ting ting.....

Ponsel milik Nauval Helmy berdering, tanda sebuah pesanan masuk ke toko daringnya (market place). Ia pun langsung bergegas ke 'markas' di lantai dua rumahnya.

Di sana, tampak puluhan akuarium berjajar yang menjadi rumah ribuan ikan. Mereka adalah ikan jenis cichlid dengan beragam warna dan ukuran.

Dengan cekatan Nauval mengambil lima ekor ikan berjenis dragon blood berwarna jingga, persis dengan pesanan pelanggannya. Dalam hitungan detik, para ikan yang berukuran kecil itu sudah pindah dari akuarium ke plastik berisi air. Setelahnya, mereka dibekali pula dengan oksigen sebagai 'tabungan napas' selama di perjalanan.

Plastik dua lapis itu diikat kencang dan dikemas dengan kantong plastik lagi. Faktor keselamatan ikan memang jadi prioritas utama Nauval. Pasalnya, ikan yang dia pelihara sebagian dia ternak sendiri. Prinsipnya dalam berniaga bukan sekadar mencari cuan, tapi juga memastikan ikan-ikannya mendapat rumah dan pemilik baru yang layak pula.

Usahanya dirintis sejak lulus sekolah menengah kejuruan (SMK), tepatnya pada 2014.

Foto: CNN Indonesia/Poppy Fadhilah Nauval Helmy menceritakan perjuangannya dalam bisnis ikan. (CNN Indonesia/Poppy Fadhilah)

Membangun bisnis bukan perkara mudah, apalagi Nauval mengerjakan semuanya sendiri. Mulai dari memberi makan, menguras akuarium dan kolam, mengurus pesanan di aplikasi daring, hingga mengantar ikan untuk cash on delivery (COD) dengan pelanggan.

Bagi sebagian orang, pandemi adalah momen yang membuat usahanya babak belur. Kendati demikian, nasib lain terjadi pada UMKM milik Nauval. Bisnisnya melonjak pesat kala pandemi. Bahkan, omzet yang diraihnya menembus angka Rp50 juta per bulan.

Nauval mengatakan omzet yang dapat diraih pada titik tertinggi bisnisnya, yakni Rp4-5 juta per hari.

Pesanan yang terus menerus mengalir membuat tangannya tak cukup lagi mengerjakan semuanya sendiri. Untuk itu, Nauval mulai melirik jasa antar yang ditawarkan penyedia jasa transportasi ojek online (ojol).

Nauval mengaku bisnisnya sangat terbantu dengan jasa antar ojol. Sebab, manajemen waktunya jadi lebih efisien ketimbang mesti mengantar langsung ke pelanggan.

"Awalnya COD. Ada banyak perubahan (sejak memakai jasa antar), kayak waktu yang biasanya dipakai buat COD, sekarang diwakilkan dengan ojol. Kita jadi bisa melakukan hal yang lain sebenarnya. Banyak waktu yang dipangkas lah istilahnya. Yang biasanya sebelum ada Gojek ini kita sibuk di jalan, nganter ke sana-ke sini, semenjak adanya Gojekkita kebantu sebenarnya," ungkap Nauval kepada CNNIndonesia.com, Minggu (30/10).

Tak hanya itu, risiko atas keselamatan ikan selama di perjalanan pun sangat kecil. Sebab, ikan tak perlu puasa jika waktu pengirimannya singkat.

Sebagai informasi, ikan memang harus melewati fase puasa apabila akan melewati pengiriman dengan waktu lama. Hal itu dilakukan untuk mencegah ikan mati keracunan kotorannya sendiri selama di perjalanan.

Lihat Juga : LAPORAN KHUSUSSarjana Susah Cari Kerja, Siapa yang Salah?

Oleh karena itu, Nauval mengklaim kerap kali menyarankan pelanggannya untuk memilih opsi pengiriman menggunakan jasa antar ojol jenis instan.

"Kalau masih dalam Jabodetabek, gueselalu menyarankan (pelanggan memilih jasa antar) instan. Karena lebih efisien waktu. Risiko ke ikannya juga sangat kecil malah. Ikan enggakperlu puasa," ujar dia.

Bisnis Ikan di Kolam Ekosistem Digital yang 'Cuan' di Kala Pandemi

Pahlawan seni bela diri yang hebat

Tony Fernandes Mundur dari Kursi CEO AirAsia X******

Tony Fernandes mengundurkan diri dari posisinya sebagai CEO Grup AirAsia X pada Senin (31/10).

Mengutip CNA, Selasa (1/11) pengunduran dirinya terjadi setelah ia menjabat posisi tersebut selama empat bulan.

Dalam pengajuan dengan Bursa Malaysia, maskapai mengatakan bahwa pengunduran diri itu karena komitmen lain Fernandes.

Pengajuan tersebut tidak memberikan alasan lain untuk pengunduran diri tersebut.

Sebelumnya, AirAsia X telah menunjuk kembali Fernandes sebagai CEO grup pada bulan Juli.

Adapun AirAsia X adalah anak perusahaan dari Air Asia, sebuah maskapai penerbangan bertarif murah Malaysia yang di luncurkan pada 200. AirAsia X muncul setelah perusahaan induk bekerja sama dengan Fly Asian Express.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan segala bencana

Disnakertrans: Gaji Pekerja Penerima BSU Tidak Boleh Dipotong******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) dengan tegas menyebut pemotongan gaji atau upah karyawan Waroeng SS (Spesial Sambal) penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," ujar Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus melanjutkan tim khusus yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan telah dibentuk menyikapi kasus ini.

Tim ini melakukan kegiatan pemeriksaan khusus mulai 31 Oktober 2022 atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Waoreng SS sebagai upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan.

"Melalui upaya tersebut ditegaskan agar pihak WSS membatalkan rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," tegas Amin.

Sementara, tercatat sebanyak 1.871 karyawan WSS yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta. Namun, di luar jumlah tersebut masih ada pekerja yang belum terdaftar.

Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta Teguh Wiyono menyampaikan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah acuan calon penerima BSU.

Menurutnya, dari jumlah 1.871 tersebut usai dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah ke pihak perusahaan, tercatat 1.869 orang yang datanya valid kemudian diusulkan sebagai calon penerima BSU.

"Selain itu, WSS ini sejak tahun 2020 telah masuk dalam daftar obyek perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan dilakukan Pengawasan Terpadu. Pada November 2021 dilakukan penyampaian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY," kata Teguh tanpa merinci bentuk pelanggaran WSS.

Sebelumnya, viral Waroeng SS yang memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut. Pemotongan gaji dilakukan untuk periode November dan Desember 2022.

Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono pun membenarkan hal itu. "Benar itu kebijakan saya, keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau keadilan," terang Yoyok, Minggu (30/10), dikutip dari detikcom.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Yoyok itu disebutkan pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300 ribu bagi penerima BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun telah merespons kasus ini. Ia mengatakan saat ini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) sedang menindaklanjuti kejadian tersebut.

"Ini sudah kami tindaklanjuti. Dua dirjen ini ya. Dirjen PHI Jamsos, karena yang mengelola anggaran BSU ini kan Dirjen PHI Jamsos, dengan pengawasan ada Dirjen Binwasnaker yang akan melakukan," ujar Ida di Istana Presiden, Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Kaisar Wu Nian

Harga Pangan Kompak Turun, Kecuali Minyak Goreng dan Telur Ayam******

Harga pangan kompak menurun kecuali telur ayamras segar, dan minyak goreng.

Mengutip hargapangan.id, Senin (31/10), harga telur ayam ras segar pada awal pekan ini dibanderol Rp28.450 per kg naik dibandingkan pekan lalu sebesar Rp28.350 per kg.

Selain telur, harga minyak goreng juga terpantau naik. Untuk minyak goreng curah naik dari Rp14.500 menjadi Rp14.600 per kg.

Sementara itu, harga beras kualitas super I dijual Rp12.500 per kg, turun dari sebelumnya Rp13.500 per kg. Beras kualitas super II dijual Rp12.300 per kg dari sebelumnya Rp13.150 per kg.

Lalu, beras kualitas medium I pada awal pekan ini dijual Rp11.400 per kg dari sebelumnya Rp12.200 per kg. Beras kualitas medium II pada awal pekan ini dijual Rp11.450 dari sebelumnya Rp12 ribu.

Untuk beras kualitas bawah I dijual Rp10.600 per kg dari sebelumnya Rp11.100 per kg, dan beras kualitas II dijual Rp10.400 per kg dari harga sebelumnya Rp10.750 per kg.

Untuk komoditas lainnya seperti gula pasir lokal kini dijual Rp14.350 per kg, gula kualitas premium dijual Rp15.700 per kg, cabai rawit merah dijual Rp47.250 per kg, cabai merah besar dijual Rp39.650 per kg.

Cabai merah keriting dijual Rp37.050 per kg, cabai rawit hijau dijual Rp38.350 per kg, bawang putih ukuran sedang dijual Rp27.250 per kg, bawang merah dijual Rp34.800.

Daging sapi kualitas 1 dijual Rp132.900 per kg, dan daging sapi kualitas 2 dijual Rp125.750 per kg. Adapun harga daging ayam ras segar stabil di angka Rp33.850 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Taihuang Tianshoujue

Wajar Ramai TKA China di Industri Nikel, Wong Investasi dari Mereka******

Indonesia memiliki cadangan nikelterbesar di dunia. Namun, kekayaan alam sebesar ini dituding justru memberikan kenikmatan bagi tenaga kerja asing (TKA) asal China.

Tudingan itu disampaikan oleh eks wakil presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebut pertambangan nikel di Tanah Air lebih banyak mempekerjakan pekerja China dibandingkan pekerja lokal.

"Ini (Indonesia) daerah kaya nikel, tapi yang kerja semua China, dari daratan sampai tukang las," imbuh JK saat ditemui dalam peringatan HUT 70 Tahun Kalla Group di Grand Ballroom Kempinski Jakarta akhir pekan lalu.

"Itu nggak betul. Kalau waktu konstruksi dulu awal-awal 2014 ya, sekarang sudah banyak orang Indonesia, pergi saja lihat ke sana," tantang Luhut.

Lalu seperti apa faktanya?

Berdasarkan data Kementerian ESDM hingga akhir 2021, jumlah TKA di industri mineral dan batu bara (minerba) lebih dari 3.000 orang. Jumlah tersebut jauh lebih sedikit dibanding dengan total pekerja Indonesia yang sebanyak 23.857 orang.

Sementara, khusus untuk industri nikel saja, jumlah tenaga kerja yang tercatat sebanyak 24.745 orang yang terdiri dari 21.691 orang TKI dan 3.054 TKA. Itu pun, jumlah pekerja asingnya tidak hanya berasal dari China saja.

Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menilai keberadaan TKA China di industri nikel Indonesia sudah pasti ada dan menjadi hal yang wajar. Sebab, investor terbesar di pengelolaan nikel Indonesia adalah China.

Setidaknya, ada dua perusahaan besar pengelola tambang nikel di dalam negeri yang berasal dari China, yakni PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah dan PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Sulawesi Tenggara.

Namun, terkait dengan mayoritas pekerjanya China di industri nikel ini, Mamit ragu jika jumlahnya lebih besar dari TKI seperti yang disampaikan oleh JK.

"Saya kira sebenarnya ini bukan karena mereka (TKA China) hebat, tapi lebih kepada mereka inikan membawa investasi dan modal, di mana salah satu kekuatannya adalah bisa membawa SDM dari negara mereka seoptimal mungkin," kata Mamit kepada CNNIndonesia.com, Senin (31/10).

Menurut Mamit, TKA China ini tak akan bisa dihilangkan. Pasalnya, teknologi pengolahan smelter dibawa dari negeri Tirai Bambu dan tentu lebih dikuasai oleh pekerja mereka sendiri dibandingkan TKI.

"Tidak dipungkiri bahwa teknologi smelter ini ya mereka yang punya, sehingga banyak tenaga ahli yang mereka bawa juga," jelasnya.

Menurut Mamit, pekerja dari asal negara investor ini biasanya hanya untuk mengisi posisi operator pengendali mesin atau teknologi saja. Sedangkan, untuk tenaga kasar lebih banyak menggunakan TKI.

"Untuk tenaga kasar saya kira nggak banyak (TKA China) ya, karena mereka juga menggunakan tenaga kerja lokal. Serapan tenaga kerja lokal juga sepertinya cukup besar. Bisa di cek ke daerah yang ada smelter, ekonomi disana hidup sekali. Masyarakat lokal juga merasakan manfaatnya," terang dia.

Pendapat serupa disampaikan oleh Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli. Ia menilai penggunaan TKA China ini tidak terlepas dari perjanjian dan izin yang diberikan oleh pemerintah pada saat negosiasi investasi dilakukan.

"Sebenarnya, pemakaian tenaga kerja dari China sebagai negara prinsipal dalam hal hilirisasi komoditas mineral lebih pada tahap konstruksi. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan pembangunan smelter, terutama di nikel yang lebih bersifat turnkey di mana tenaga kerja lebih dominan dari China," ucap Rizal.

Menurutnya, investor menyadari Indonesia sangat ketinggalan dalam teknologi pengembangan nikel. Hal ini tercermin dari kegiatan ekspor nikel selama ini dalam bentuk bijih atau mentah.

Nah, ketika pemerintah ingin mengekspor nikel dalam bentuk setengah jadi, maka investor mengambil kesempatan membawa TKA mereka. Artinya, uang investasi-nya kembali ke negaranya lagi.

"Tentu saja mereka mengerti bahwa Indonesia sangat ketinggalan dalam hal teknologi pengolahan dan pemurnian mineral, sehingga mereka menegosiasikan untuk membawa sebanyak mungkin barang modal dan tenaga kerja untuk mengerjakan proyek. Dengan demikian, uang yang diinvestasikan sebagian besar kembali lagi ke negara mereka (China)," jelasnya.

Rizal menilai seharusnya keterlibatan TKA asing di industri nikel Indonesia hanya sementara saja. Begitu tahap konstruksi selesai, maka mereka harus kembali ke negerinya dan digantikan oleh TKI.

Pengawasan Jangan Kendor