rajawin88

Penguasa Ilahi Seluruh Dunia

cara aktifkan voucher 3

BMKG terbitkan 27 daerah berstatus waspada dampak hujan di Indonesia******

Jakarta (ANTARA) - Sebagian besar daerah di Indonesia berpotensi diguyur hujan lebat yang disertai dengan petir dan angin kencang, bahkan 27 daerah di antaranya ditetapkan berstatus waspada oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Laman resmi BMKG, Minggu, menyatakan sebanyak 27 daerah berstatus waspada itu meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Banten.  

Selanjutnya Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, dan Papua.

Peringatan dini dampak hujan dengan intensitas sedang hingga lebat juga berpotensi menyasar untuk wilayah Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur.   

Selanjutnya BMKG memprediksi potensi hujan disertai petir terjadi di Kepulauan Aru dan Kepulauan Tanibar pada sore hari. Sementara itu, Jambi, Banjarmasin, Palembang, Palangka Raya diprakirakan hujan sedang pada pagi hari.

Kemudian kota lainnya, seperti Denpasar, Ambon, Mataram, Kupang, Jayapura, Manokwari, Mamuju, Serang, Palangka Raya, Samarinda, diprediksi hujan ringan pada siang hari.  

Sementara untuk wilayah DKI Jakarta sebagian besar hujan ringan pada pagi, dan pada siang hari hujan disertai petir dengan kelembaban 80-90 persen, mayoritas berawan pada malam hari dengan suhu 24-30 derajat Celcius. 

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto mengungkapkan bahwa upaya kesiapsiagaan cuaca ekstrem yang berpotensi menimbulkan bencana hidro-meteorologi mesti ditingkatkan di sebagian besar wilayah Indonesia.  

Menurut dia, berdasarkan hasil analisa cuaca yang dilakukan tim diketahui setidaknya hingga 8 Maret 2024 curah hujan tinggi rata-rata berkisar 150 mm – 300 mm dan bahkan berpotensi lebih dari itu.

Selain itu pula, BMKG juga memprediksi pada hari ini - besok (Senin 4/3), sebagian besar wilayah pesisir Indonesia akan mengalami risiko bahaya gelombang tinggi.

Hal tersebut didapatkan berdasarkan laporan peringatan dini gelombang tinggi yang diekspos pada laman media sosial Instagram @infobmkg.

Dalam laporannya, gelombang angin di wilayah Indonesia bagian utara umumnya bergerak dari utara-timur laut dengan kecepatan angina berkisar 6-25 knot.

Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari Barat Daya- Barat Laut dengan kecepatan 4-25 knot.

Kecepatan angin tertinggi terpantau di Samudera Hindia barat Kepulauan Mentawai, Perairan Kepulauan Sangihe, Laut Sulawesi bagian timur.

Fenomena percepatan angin dan belokan nya itu meningkatkan potensi gelombang laut tinggi pada diameter 1,25 - 2,5 meter, bahkan dapat mencapai 2,5 – 4 meter di sebagian besar perairan Indonesia bagian barat, tengah dan timur hingga besok pagi sekitar pukul 07.00 (Senin 4/3).

Baca juga: BMKG perkirakan Jakarta diguyur hujan disertai petir pada Minggu

Baca juga: BMKG: Seluruh wilayah Sulut berpotensi cuaca ekstrem

Baca juga: BMKG: Waspada potensi cuaca ekstrem di Banten pada 2-3 Maret

​​​​

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Raksasa zaman

semua slot gacor

Dokter Korsel akan unjuk rasa massal buntut tambahan kuota kedokteran******

Seoul (ANTARA) - Ketegangan antara pemerintah dengan para dokter meningkat seiring rencana Asosiasi Medis Korea (KAM) mengadakan unjuk rasa massal pada Minggu (3/3) sebagai buntut dari perselisihan mengenai penambahan kuota mahasiswa kedokteran.

“Sekitar 20.000 dokter diperkirakan akan ambil bagian dalam demonstrasi tersebut,” kata keterangan KMA sebagaimana dilaporkan Yonhap, Sabtu.

Aksi demonstrasi besar-besaran di bagian barat Seoul itu dilatarbelakangi oleh pemerintah yang meningkatkan tekanan terhadap para dokter yang melakukan aksi mogok dengan mengajukan tuntutan pidana terhadap beberapa mantan pejabat KMA.

Pihak Kepolisian Seoul pada Jumat (1/3) telah menggerebek rumah kantor pejabat KMA dengan tudingan mendorong para dokter peserta pelatihan untuk meninggalkan pekerjaannya secara massal dan mendukung pemogokan.

Hal itu dinilai KMA sebagai peringatan jelas bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan hukum jika pemogokan terus berlanjut. Padahal, pemogokan tersebut lantaran pemerintah setempat tidak memiliki terobosan di tengah meningkatnya risiko gangguan medis yang besar.
Baca juga: Polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel karena pemogokan

Sebelumnya pada Kamis (29/2), pemerintah telah mengajukan permohonan terakhir kepada para dokter junior untuk kembali bekerja pada Kamis atau mereka akan menghadapi hukuman, termasuk penangguhan izin.

Imbauan pemerintah tidak berhasil membuat dokter peserta pelatihan dan residen kembali ke rumah sakit. Hingga Kamis sore, hanya 6 persen atau 565 dari 9.510 dokter yang mogok telah kembali bekerja.

Menanggapi perselisihan tersebut, Asosiasi Medis Dunia telah mengeluarkan pernyataan dengan menyebut rencana pemerintah sebagai keputusan sepihak yang secara drastis meningkatkan penerimaan mahasiswa kedokteran, dilaksanakan tanpa bukti yang jelas dan kurangnya konsultasi dan konsensus dengan kelompok ahli.

Namun, Kementerian Kesehatan Korea Selatan membantah keras klaim tersebut dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut hanya mewakili pendapat sepihak para dokter Korea, sembari menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan lebih dari 130 kali pembicaraan dengan kalangan medis.

Sedangkan Serikat Kesehatan dan Medis Korea menyuarakan keprihatinan atas kesenjangan layanan kesehatan yang semakin meningkat dengan mengatakan penolakan kolektif terhadap perawatan medis oleh para spesialis telah mengancam nyawa pasien karena tidak dapat dilakukan tepat waktu.

Baca juga: Korsel desak dokter kembali bekerja hari Kamis agar tidak kena hukuman
Baca juga: Pemerintah Korsel adukan dokter yang mogok kerja ke polisi

Sumber : Yonhap-OANA

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Dunia monster

jam gacor jin ji bao xi

Pelatih Persija nilai hasil selama Februari tidak baik******

Jakarta (ANTARA) - Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menilai hasil pertandingan yang diperoleh Macan Kemayoran selama Februari tidak baik namun para pemain bisa bangkit dengan memutus tiga kekalahan.

Persija mengakhiri rentetan hasil buruk setelah menghajar Dewa United  4-1 pada pekan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Sabtu.

"Bulan Februari ini bukanlah bulan terbaik untuk Persija tapi saya senang karena para pemain bisa bangkit dari dari kekalahan," kata Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll dalam konferensi pers seusai laga.

"Selain itu, selama sesi latihan para pemain selalu menunjukkan performa yang bagus, pada malam ini kalau kami tidak melakukan banyak kesalahan akhirnya kami bisa menang juga."

Lemenangan Persija Jakarta dalam laga Sabtu itu tercipta berkat dua gol Marko Simic dan Ryo Matsumura, sementara Dewa United membalas lewat penalti Risto Mitrevski.

Baca juga: Persija akhiri rentetan hasil buruk seusai hajar Dewa United 4-1

Menurut mantan pelatih Borussia Dortmund tersebut, kemenangan atas Dewa United memang bisa menjadi titik balik untuk mengembalikan mental Persija. 

Namun Thomas Doll mengungkapkan para pemainnya harus tetap waspada karena akan menantang seteru berat, Persib Bandung, pada pekan ke-28 Liga 1 Indonesia.

"Namun kami akhirnya bisa kembali lagi ke Jakarta dengan suasana yang menyenangkan karena dua kali tanding di Bali, kami tidak mendapatkan hasil yang menyenangkan ," ujar pelatih berkebangsaan Jerman tersebut.

Kemenangan ini mengantarkan Persija naik ke peringkat tujuh dengan 35 poin dari 27 pertandingan, sedangkan Dewa United turun ke posisi delapan dengan poin sama.

Baca juga: Ajak Riak optimistis PSS Sleman mampu rebut tiga poin dari Persebaya
 

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Selir kekaisaran yang terlahir kembali sebagai istri peri bersenang-senang bertani

cara menghasilkan uang di tokopedia

Pengamat: Peningkatan Lanal Balikpapan jadi Lantamal tepat jaga IKN******

Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menilai peningkatan status Pangkalan TNI AL (Lanal) Balikpapan menjadi Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Balikpapan tepat karena untuk menjaga keamanan perairan Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Di IKN memang harus ada concrenkepada upaya membangun pertahanan dan keamanan yang lebih kuat dan efektif," kata Khairul saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: TNI AL tingkatkan status Lanal Balikpapan seiring pemindahan ibu kota

Menurut dia, penjagaan kawasan laut IKN harus diperketat lantaran jalur perairan di sana dikategorikan sebagai Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

"Jalur laut ini dipenuhi aktivitas dengan perdagangan seperti keluar masuk kapal barang hingga nelayan sehingga dibutuhkan penjagaan yang ketat," ujarnya.

Baca juga: Pengamat: Peningkatan lantamal harus diiringi perbaikan infrastruktur

Oleh karena itu, dia menilai TNI AL harus meningkatkan kekuatan pengamanan laut, salah satunya dengan menaikkan predikat Lanal Balikpapan menjadi Lantamal.

"Di perairan ALKI II perlu dihadirkan kekuatan yang memiliki efek tinggi dan memiliki kemampuan reaksi cepat, artinya selain kapal kekuatan marinir, radar juga itu perlu tersedia dan terfasilitasi dengan baik agar tidak ada celah rawan di sana," kata Khairul.

Oleh karena itu, setelah didapuk menjadi lantamal nanti, dia berharap TNI AU melengkapi pangkalan utama Balikpapan itu dengan fasilitas pemantauan yang lengkap hingga kualitas prajurit yang mumpuni.

Baca juga: Kasal sebut belum semua lantamal jadi kodamar pada 2024

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan perairan dekat IKN rawan, sehingga perlu segera ada sensor yang dipasang untuk mengawasi perlintasan di perairan tersebut.

IKN sebagai pengganti ibu kota negara berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan ALKI II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

“Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan,” kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (29/2).

Sejauh ini, kata Ali, Lantamal Balikpapan belum terbentuk karena komando utama (kotama) TNI AL itu nantinya dibentuk dari Lanal Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal.

Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku.

“Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamal-nya,” kata Ali.

Baca juga: Kasal: Perairan dekat IKN rawan perlu sensor awasi perlintasan

Pewarta: Walda Marison
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Kebangkitan Seni Bela Diri Ilahi

slot wd terus

Penumpang Bandara Sisingamangaraja XII meningkat jelang F1 Powerboat******

Pergerakan pesawat pada 25 Februari-1 Maret 2024 mencapai 52 penerbangan atau 8-9 penerbangan/hari.

Jakarta (ANTARA) - PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP II mencatat jumlah penumpang pesawat di Bandara Raja Sisingamangaraja XII Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara mencapai sekitar 7.430 penumpang atau rata-rata 1.238 penumpang/hari, mengalami peningkatan jelang gelaran F1 Powerboat di Balige, Danau Toba.

Jumlah penumpang 7.430 orang itu tercatat pada periode 25 Februari-1 Maret 2024 atau menjelang bergulirnya gelaran F1 Powerboat di Balige, Danau Toba pada 2-3 Maret 2024.

Direktur Operasi AP II Agus Haryadi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu (2/3), mengatakan F1 Powerboat menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk berkunjung ke Danau Toba.

"Sekitar seminggu menjelang F1 Powerboat, penerbangan semakin ramai di Bandara Raja Sisingamangaraja XII. Persiapan sudah dilakukan dengan baik, sehingga operasional penerbangan dan pelayanan di bandara dapat terjaga di tengah tingginya lalu lintas penerbangan," kata Agus.

Agus mengatakan pengalaman berwisata diberikan oleh Bandara Raja Sisingamangaraja XII sedari wisatawan mendarat.

"Sejak tiba di bandara, para wisatawan dapat menjumpai kesenian khas Batak seperti ornamen seni Gorga. Replika Rumah Bolon yang merupakan Rumah Adat Batak juga ditampilkan di bandara, pertunjukanlive musik khas batak di area holding penungguan bagasi serta juga Patung Raja Batak," ujarnya lagi.

Menurut dia, penyelenggaraan F1 Powerboat menjadi momentum tepat dalam memperkenalkan dan mempromosikan kebudayaan setempat.

"Sejalan dengan itu, AP II menjadikan Bandara Raja Sisingamangaraja XII sebagai etalase budaya. Kami berharap ini dapat turut mendorong pertumbuhan sektor pariwisata di Sumatera Utara," tuturnya.

Executive General Manager Bandara Raja Sisingamangaraja XII Ardon Marbun mengatakan pergerakan pesawat pada 25 Februari-1 Maret 2024 mencapai 52 penerbangan atau 8-9 penerbangan/hari.

"Lalu lintas penerbangan cukup ramai karena adanya eventF1 Powerboat. Dari 52 penerbangan, mayoritas dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 36 penerbangan," ujar Ardon pula.

Ia pun memastikan seluruh fasilitas operasi dan pelayanan bandara dapat optimal dalam melayani para penumpang pesawat di tengah ramainya penerbangan.

"Kami juga berterima kasih kepada seluruh stakeholderbandara yang sudah turut serta menyukseskan prosesi penyambutan seluruh delegasi dan tamu VIP yang melalui Bandara Sisingamangaraja XII serta seluruh penumpang pesawat yang turut mendukung pelayanan di bandara," ujarnya.

Adapun, total delegasi F1 Powerboat yang hadir sebanyak 165 orang berasal dari 23 negara.
Baca juga: AP II: Fasilitas Bandara Sisingamangaraja XII siap jelang F1 Powerboat
Baca juga: Bandara Raja Sisingamangaraja XII berbenah sambut F1Powerboat 2024

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jiwa Pedang yang Tak Terkalahkan

wargacasino

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024