untungbet

maniak kecepatan

situs slot terpercaya terbaru

Menilik kesiapan IKN dalam menyambut HUT ke******

Ibu Kota Nusantara (ANTARA) - Memasuki Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), tampak beberapa gedung inti pemerintahan yang kian menunjukkan bentuknya.

Meskipun belum sempurna, gedung-gedung perkantoran pemerintah itu sudah mendekati persis seperti gambaran awal dalam konsep/denah yang dirilis Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebelumnya. Mulai dari Gedung Istana Presiden, Gedung Kantor Presiden, Kantor Kemenko, hingga Rumah Tapak Menteri sudah memiliki bentuk rupa hampir jadi.

Kemegahan utama kawasan inti IKN ditunjukkan dengan Istana Presiden dan Gedung Kantor Presiden yang sudah berbentuk.

Di depan Istana Presiden, terdapat lapangan yang sudah hampir jadi. Lapangan itu yang rencananya akan digunakan untuk seremoni upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan RI. Para pekerja tampak terus bekerja guna mempercepat pembangunan ibu kota baru Nusantara.

Pemerintah, sebelumnya telah menetapkan bahwa upacara HUT ke-79 RI akan dilangsungkan di lapangan Istana Presiden, menandakan kebanggaan dan keistimewaan perayaan kemerdekaan dengan memilih ibu kota baru sebagai lokasi utama.

Kesiapan pemerintah, khususnya OIKN dalam mempersiapkan lokasi, terlihat dari pembangunan kawasan inti yang terus dikebut. Pembangunan IKN secara keseluruhan jika dipersentasekan mencapai 71,47 persen.

Kemudian sebagai venueutama, pembangunan Istana Presiden dan Lapangan Upacara mencapai 54,7 persen dan terus dikebut. Lapangan itu dapat menampung hingga 8.000 orang untuk upacara.

Di sisi lain, area Sumbu Kebangsaan Fase 1 juga sudah mencapai 96,41 persen.

Secara keseluruhan, penyelesaian megaproyek IKN memang masih jauh dari kata selesai. Terlihat dari berbagai fasilitas gedung yang masih belum mulai konstruksinya. Namun, setidaknya pemerintah menargetkan saat HUT ke-79 RI, kawasan inti sudah siap dipergunakan.

OIKN sebagai otoritas pengelola yang ditunjuk pemerintah, sudah tergabung dalam Panitia Nasional yang diketuai oleh Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono. Panitia Nasional sendiri bertugas untuk mempersiapkan penyelenggaraan HUT RI.

Dalam suatu wawancara dengan ANTARA, Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos mengatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan perayaan HUT ke-79 RI di IKN pada 17 Agustus ini dengan sangat matang. Itu ditunjukkan dengan gemuruh konstruksi gedung-gedung inti beserta para pekerja yang tampak sibuk menjalankan tugasnya masing-masing dengan serius. Semua itu demi menyelesaikan kawasan inti pemerintahan IKN untuk 17 Agustus nanti.

Perayaan kemerdekaan RI merupakan momentum peresmian sekaligus menjadi kesempatan bagi Indonesia untuk memamerkan ibu kota barunya kepada masyarakat Indonesia maupun dunia. Oleh karena itu segala aspek harus dipersiapkan matang.

Berdiri di Menara Pandang sembari menunjuk ke arah kompleks Istana Presiden, Jaka menjelaskan bahwa saat perayaan HUT ke-79 RI nanti, masyarakat bakal diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam perayaan. Ia yakin, saat 17 Agustus nanti masyarakat akan antusias untuk mengunjungi IKN.

Kepindahan aparatur sipil negara (ASN) juga bakal semakin memeriahkan perayaan.

Oleh karena itu, OIKN juga sudah mempersiapkan beberapa tempat di sekitaran lapangan Istana Presiden agar masyarakat dapat menyaksikan secara langsung prosesi upacara menyambut hari kemerdekaan.

Layar besar atau videotronjuga akan disiapkan agar masyarakat tetap bisa menyaksikan prosesi upacara dari jauh. Begitupun dengan Plaza Seremoni yang sudah mulai kelihatan bentuknya, kendati masih dipenuhi debu dan material-material proyek.

Penyelenggara memastikan bahwa nantinya akan menambah side eventlain yang dapat dinikmati masyarakat agar semakin memeriahkan perayaan HUT ke-79 RI, namun saat ini belum dapat dibocorkan. 

Penyelenggara tidak akan bisa mencegah atau membendung animo masyarakat. Untuk itu, disiapkan beberapa lokasi di depan area upacara. 

Pembangunan IKN tahap satu terdiri dari empat groundbreaking.Tahap satu hingga empat telah dilaksanakan pada September, November, Desember 2023, dan Januari 2024.

Adapun delapan sektor utama yang dibangun, termasuk hotel, hunian, ritel dan logistik, perkantoran, pendidikan, kesehatan, energi dan transportasi, serta area hijau.

Hingga saat ini, OIKN mencatat total investasi yang telah masuk untuk pembangunan IKN tahap satu mencapai Rp47,5 triliun, dengan porsi investasi swasta mencapai Rp35,9 triliun.

Sudah ada sekitar 350 letter of intent(LoI) yang diterima OIKN, dan tengah dikaji dengan mendetail, sehingga proyek nantinya dapat memberikan kerja sama yang saling menguntungkan, terutama bagi pembangunan keberlanjutan.

Total luas IKN mencapai 256.142 hektare (ha) untuk wilayah darat, dan 68.189 ha untuk wilayah perairan laut. Dari luas wilayah darat IKN, kawasan Nusantara nantinya hanya sekitar 56.159 ha, sedangkan sisanya 196.501 ha merupakan kawasan pengembangan IKN.

Hijau dan Memberdayakan Masyarakat

Sesuai dengan visi IKN untuk menjadi kota cerdas kota hijau (smart city green city), untuk menyambut HUT ke-79 RI nanti, OIKN sudah menyiapkan titik transit (transit point) kendaraan listrik (EV) untuk memasuki IKN.

Fasilitas itu memang dibutuhkan selaras dengan visi IKN agar menjadi smart city green city. Nantinya para pengunjung yang menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil akan berhenti di situ, untuk transit menggunakan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) atau diantar menggunakan bus EV.

IKN dibangun berlandaskan konsep smart and forest cityyang disiapkan untuk menjawab tantangan permasalahan pada masa depan sehingga dapat menunjang berbagai kebutuhan masyarakat dengan keberadaan ibu kota layak huni.

Tak hanya itu, menyambut HUT ke-79, pemerintah juga berencana akan melibatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk lebih memeriahkan perayaan kemerdekaan RI.

Ini diharapkan membuat perayaan kemerdekaan kali ini menjadi lebih istimewa karena partisipasi aktif masyarakat dalam menyambut momen bersejarah di Ibu Kota baru.

Pada kesempatan lain, Rian, salah satu warga yang tinggal di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PUU), turut merasa antusias dengan rencana pemerintah untuk merayakan HUT ke-79 RI pada 17 Agustus 2024.

Sebagai salah satu warga yang tinggal dekat dengan KIPP, ia tentu akan mengambil kesempatan untuk berpartisipasi dalam perayaan HUT RI di IKN nanti. Menurut Rian, HUT RI kali ini bisa jadi spesial karena membuka sejarah baru perayaan hari kemerdekaan di ibu kota baru Nusantara.

“Tentunya saya ikut antusias, karena selain jaraknya memang dekat, pasti juga penasaran dengan IKN kalau upacaranya di sana,” kata Rian.

Walaupun pemerintah hingga saat ini masih perlu fokus untuk mempercepat dan memprioritaskan pembangunan. Mengingat waktu yang hanya enam bulan lagi, tentunya beberapa infrastruktur prioritas perlu segera diselesaikan.

Sebagai refleksi dari perjalanan panjang bangsa ini menuju kemerdekaan dan kejayaan, perayaan Hari Kemerdekaan juga menjadi momen untuk meresmikan sekaligus menilai ibu kota baru negara Nusantara.

 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Benua Soochow

situs judi slot resmi

Ketua Bawaslu: Silakan siapa pun audit Sirekap******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Rahmat Bagja mempersilakan siapa pun yang bersedia untuk mengaudit aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap yang digunakan Komisi Pemilihan Umum untuk penghitungan suara pada Pemilu 2024.

"Silakan saja. KPU itu terbuka, kok. Saya yakin Mas Hasyim (Ketua KPU RI) dan kawan-kawan terbuka untuk diaudit. Saya yakin kalau itu," kata Rahmat Bagja di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Jakarta, Jumat, menanggapi masukan sejumlah pihak agar aplikasi Sirekap diaudit.

Beberapa hari terakhir sedang ramai beredar di media sosial X soal aplikasi Sirekap yang datanya diduga di-mark-up atau digelembungkan. Terdapat data yang berbeda antara hasil perolehan suara di tempat pemungutan suara (TPS) dengan hasil yang tercantum pada Sirekap.

Baca juga: Temukan salah input data, Bawaslu minta KPU segera perbaiki Sirekap

Mengenai hal itu, Rahmat Bagja mengatakan aplikasi Sirekap adalah sistem baru dan kemungkinan ada kekeliruan di dalam sistemnya sehingga isu yang saat ini beredar di masyarakat tidak perlu dikembangkan.

"Sirekap ini sistem baru dan saya kira pasti ada trial dan error-nya, tetapi jangan kemudian dianggap jadi ada penambahan suara. Misalnya, di tampilan 3 juta itu penambahan suaranya. Jadi, jangan kemudian dianggap terhadap calon pasangan tertentu, jangan. Kita berharap ini tidak menjadi isu yang berkembang," ujarnya.

Bagja mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawasi aplikasi Sirekap dan Bawaslu juga akan menempatkan tim untuk pengawasan di tingkat nasional.

"Bagi kami, masyarakat boleh (mengawasi) dan itu merupakan partisipasi masyarakat juga bagi teman-teman KPU. Kami juga akan mengawasi dengan menempatkan tim untuk melakukan pengawasan Sirekap di tingkat nasional," ucapnya.

Baca juga: Bawaslu RI: Sirekap bukan penentu

Dikutip dari laman resmi KPU, aplikasi Sirekap dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk penghitungan suara.

Berdasarkan Keputusan KPU RI Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya di https://pemilu2024.kpu.go.id/.

Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung atau real count, namun bukan hasil resmi Pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

Baca juga: KPU: Ada 2.325 TPS alami salah konversi Formulir C. Hasil Pemilu 2024
Baca juga: KPU tegaskan tak ada niat manipulasi hasil suara di Pemilu 2024
Baca juga: KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Tempat Perburuan Gen Super

100togel

Guguran lava meluncur 189 kali dari Gunung Merapi******

Intensitas kegempaan pekan ini masih cukup tinggi

Jakarta (ANTARA) - Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta tercatat meluncurkan guguran lava sebanyak 189 kali ke arah selatan dan barat daya selama sepekan yang terhitung sejak 9 sampai 15 Februari 2024. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Agus Budi Santoso dalam laporan yang diterima di Jakarta, Jumat, mengatakan guguran lava pijar sebanyak dua kali meluncur ke Kali Boyong sejauh maksimal 1.400 meter dan 187 kali mengarah ke hulu Kali Bebeng sejauh maksimal 1.700 meter. “Pada pekan ini terjadi dua kali awan panas guguran ke arah barat daya (hulu Kali Bebeng) dengan jarak luncur maksimal 1.500 meter,” kata Agus. Pada 15 Februari 2024, BPPTKG melakukan survei panas menggunakan pesawat tanpa awak jenis dronedan menganalisa morfologi kubah lava dari stasiun kamera Deles 5, Ngepos, Babadan 2. Agus menuturkan morfologi kubah barat daya teramati adanya perubahan akibat adanya aktivitas awan panas guguran dan guguran lava.

Baca juga: Bupati Sleman terima "ubarampe" upacara adat Labuhan Merapi
Baca juga: Gunung Merapi luncurkan 143 kali guguran lava selama sepekan Selama sepekan, Gunung Merapi mengalami kegempaan vulkanik dangkal sebanyak 22 kali, 181 kali gempa fase banyak, 3 kali gempa frekuensi rendah, 719 kali gempa guguran, dan 6 kali gempa tektonik. “Intensitas kegempaan pekan ini masih cukup tinggi,” kata Agus. Pos Pengamatan Gunung Merapi melaporkan turun hujan dengan intensitas sebesar 30 milimeter per jam selama 65 menit di Pos Ngepos pada 12 Februari 2024. Hujan itu tidak menambah aliran maupun lahar di sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Saat ini potensi bahaya berupa guguran lava dan awan panas pada sektor selatan-barat daya meliputi Sungai Boyong sejauh maksimal 5 kilometer, Sungai Bedog, Krasak, Bebeng sejauh maksimal 7 kilometer. Pada sektor tenggara meliputi Sungai Woro sejauh maksimal 3 kilometer dan Sungai Gendol 5 kilometer. Sedangkan, lontaran material vulkanik bila terjadi letusan eksplosif dapat menjangkau radius 3 kilometer dari puncak. BPPTKG mengimbau masyarakat agar tidak melakukan kegiatan apapun di daerah potensi bahaya.

Baca juga: Guguran lava meluncur empat kali dari Gunung Merapi sejauh 1,2 km
Baca juga: BPBD DIY pastikan jalur evakuasi Merapi dalam kondisi siap
Baca juga: BPBD DIY ingatkan jangan ada penambangan pasir di daerah bahaya Merapi

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali: Hari-hari Anjing E-commerce

tafsir mimpi 20

Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru hingga kini menjadi lima tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka tersebut terdiri atas tiga orang pihak swasta dan dua orang mantan direktur di PT Timah Tbk, yakni SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tersangka lain, HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN). "MRPT alias EML selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018," kata Ketut. Penetapan kelima tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, sehingga penyidik berkeyakinan dan menetapkan kelima orang saksi sebagai tersangka. Ketut menerangkan, tersangka HT alias ASN merupakan pengembang penyidikan dari tersangka TN alias AN dan tersangka AA yang sebelumnya sudah dilakukan penahanan Selasa (6/2). Sedangkan tersangka SG alias AW dan MBG, keduanya memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 tentang sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. "Adapun perjanjian tersebut ditandatangan oleh tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbm dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk," katanya menerangkan. Saat itu, kata Ketut, tersangka SG alias AW memerintahkan tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerja sama serta menyuruh untuk menyediakan bijih timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk, yang seluruhnya dikendalikan oleh tersangka MBG. Bijih timah yang diproduksi oleh tersangka MBG tersebut, kata Ketut, diperoleh berasal dari IUP PT Timah Tbk atas persetujuan dari PT Timah Tbk. "Kemudian, baik bijih timah maupun logam timahnya dijual ke PT Timah Tbk," ujarnya. Adapun untuk mengumpulkan bijih timah yang ditambang secara ilegal, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW membentuk perusahaan boneka, yaitu CV Bangka Jaya Abadi (BJA) dan CV Rajawali Total Persada (RTP). Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk terkait biaya perlogaman di PT SIP selama tahun 2019 sampai dengan 2022 yaitu senilai Rp 975,6 miliar. "Sedangkan total pembayaran bijih timah senilai Rp1,7 triliun," ujarnya. Selain itu, untuk melegalkan kegiatan perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah, di mana keuntungan atas transaksi pembelian bijih timah tersebut dinikmati oleh tersangka MBG dan tersangka SG alias AW. Selain membentuk perusahaan boneka, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW juga mengakomodasi
penambang-penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. "Nantinya, mineral bijih timah yang diperoleh dikirim ke smelter milik tersangka SG alias AW," ujarnya. Lebih lanjut Ketut mengatakan perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses penghitungan melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain seperti PT ASABRI dan Duta Palma. Selain itu, terdapat kerugian kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, untuk kepentingan penyidikan, tersangka MRPT alias RZ, tersangka HT alias ASN, dan tersangka MBG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. "Untuk tersangka SG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan tersangka EE alias EML di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan," kata Ketut. Total dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka korupsi dan satu tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022, berinisial TT. 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Sejarah perjuangan Lu Mingfei di ruang dewa utama

larisqq

Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru hingga kini menjadi lima tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka tersebut terdiri atas tiga orang pihak swasta dan dua orang mantan direktur di PT Timah Tbk, yakni SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tersangka lain, HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN). "MRPT alias EML selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018," kata Ketut. Penetapan kelima tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, sehingga penyidik berkeyakinan dan menetapkan kelima orang saksi sebagai tersangka. Ketut menerangkan, tersangka HT alias ASN merupakan pengembang penyidikan dari tersangka TN alias AN dan tersangka AA yang sebelumnya sudah dilakukan penahanan Selasa (6/2). Sedangkan tersangka SG alias AW dan MBG, keduanya memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 tentang sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. "Adapun perjanjian tersebut ditandatangan oleh tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbm dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk," katanya menerangkan. Saat itu, kata Ketut, tersangka SG alias AW memerintahkan tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerja sama serta menyuruh untuk menyediakan bijih timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk, yang seluruhnya dikendalikan oleh tersangka MBG. Bijih timah yang diproduksi oleh tersangka MBG tersebut, kata Ketut, diperoleh berasal dari IUP PT Timah Tbk atas persetujuan dari PT Timah Tbk. "Kemudian, baik bijih timah maupun logam timahnya dijual ke PT Timah Tbk," ujarnya. Adapun untuk mengumpulkan bijih timah yang ditambang secara ilegal, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW membentuk perusahaan boneka, yaitu CV Bangka Jaya Abadi (BJA) dan CV Rajawali Total Persada (RTP). Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk terkait biaya perlogaman di PT SIP selama tahun 2019 sampai dengan 2022 yaitu senilai Rp 975,6 miliar. "Sedangkan total pembayaran bijih timah senilai Rp1,7 triliun," ujarnya. Selain itu, untuk melegalkan kegiatan perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah, di mana keuntungan atas transaksi pembelian bijih timah tersebut dinikmati oleh tersangka MBG dan tersangka SG alias AW. Selain membentuk perusahaan boneka, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW juga mengakomodasi
penambang-penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. "Nantinya, mineral bijih timah yang diperoleh dikirim ke smelter milik tersangka SG alias AW," ujarnya. Lebih lanjut Ketut mengatakan perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses penghitungan melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain seperti PT ASABRI dan Duta Palma. Selain itu, terdapat kerugian kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, untuk kepentingan penyidikan, tersangka MRPT alias RZ, tersangka HT alias ASN, dan tersangka MBG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. "Untuk tersangka SG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan tersangka EE alias EML di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan," kata Ketut. Total dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka korupsi dan satu tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022, berinisial TT. 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Legenda Luar Biasa

pinjol limit tinggi ojk

Bawaslu RI komitmen awasi proses rekapitulasi berjenjang Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen mengawasi proses rekapitulasi berjenjang Pemilu 2024 yang saat ini sedang berjalan di tingkat kecamatan.

"Sampai nanti selesai di tanggal 20 Maret, ya, untuk seluruh tahapan rekapitulasi ini menjadi tanggung jawab dan wewenang yang diberikan kepada Bawaslu," kata Lolly saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat malam.

Lolly menjelaskan bahwa pihaknya memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan pada seluruh tahapan Pemilu, termasuk tahapan rekapitulasi. Oleh sebab itu, dirinya mengaku bahwa Bawaslu telah menyiapkan beragam strategi terbaik.

"Tentu kami menyiapkan berbagai strategi terbaik. Selain melakukan pengawasan secara melekat, kami juga lalu meng-collect (mengumpulkan), mendokumentasi dengan upaya-upaya terbaik, sehingga kalau nanti ada perselisihan berkenaan dengan hasil, kami memiliki basis data yang akurat," ujarnya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.
Baca juga: Bawaslu RI sebut KawalPemilu tunjukkan kesadaran demokrasi meningkat
Baca juga: Bawaslu bantu urus pemakaman petugas KPPS yang meninggal
Baca juga: Ketua Bawaslu: Silakan siapa pun audit Sirekap
Baca juga: Bawaslu sebut petugas terus mengawasi proses rekapitulasi manual

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024