situs slot online gacor terpercaya

Dewa Gila vs. Yun Fei

Viral Bensin Campur Air, Pertamina Tutup 4 SPBU Jual Pertamax Palsu******

PT Pertamina Patra Niaga menutup empat stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) curang yang menjual pertamax palsu.

Penyetopan operasional keempat SPBU ini buntut viral bensin campur air di pom bensin Kota Bekasi, Jawa Barat. Tepatnya, terjadi di SPBU 34.17106 Jalan Ir. H. Juanda Nomor 100 Kota Bekasi pada Senin (25/3) pukul 21.00 WIB.

Lihat Juga : Haru Anita Tanjung, CT Korbankan Rencana Gedung 18 Lantai Demi Masjid

"Ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pemeliharaan mutu BBM dan bahwa SPBU tidak dibenarkan mengubah, menambah, atau mengganti mutu, warna, dan nama BBM yang disalurkannya," ungkap Eko dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (30/3).

"Pertamina Patra Niaga mengambil tindakan tegas dengan memberikan surat peringatan dan penghentian operasional sementara kepada 4 SPBU tersebut, terhitung mulai 28 Maret 2024 sampai dengan proses investigasi serta proses hukum dengan pihak berwenang selesai," tegasnya.

Meski 4 SPBU tersebut ditutup, Eko menekankan Pertamina tetap menjamin kelancaran distribusi dan keamanan stok BBM. Ini dilakukan di sejumlah wilayah Jawa Barat, terutama untuk masyarakat di Kota Tangerang, Depok, dan Jakarta Barat.

Selama penghentian operasional sementara, Eko menyarankan warga beralih ke SPBU Pertamina lainnya.

Lihat Juga : Tim Prabowo: Kami Juga Minta Megawati Dipanggil, Mau Enggak?

Eko merinci sejumlah pom bensin alternatif di Tangerang, yakni SPBU 34-15106 Pinang, SPBU 34-15118 Sudimara Pinang, SPBU 34-15102 Ciledug, dan SPBU 34-15136 Karang Tengah. Sedangkan warga Depok bisa beralih ke SPBU 31-13701 COCO Gandaria, Jakarta Timur serta SPBU 34-11507 dan SPBU 34-11508 Kebun Jeruk untuk masyarakat di sekitar Jakarta Barat.

Terpisah, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menegaskan tak segan mencabut izin SPBU yang terbukti curang. Bos Pertamina itu sepakat dengan pernyataan sejumlah anggota Komisi VI DPR RI.

"Harus ada ketegasan terhadap SPBU yang melakukan kecurangan. Kita sepakat, cabut saja izinnya karena ini tidak bisa kita tolerir, khususnya untuk konsumen," tegas Nicke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (28/3).

Ia mengatakan masukan dari masyarakat juga akan dipertimbangkan oleh Pertamina. Akan tetapi, Nicke memberi catatan di balik rencana mencabut izin pom bensin curang.

Lihat Juga : Tim AMIN Minta MK Panggil 4 Menteri, Tim 02 Balas Minta Megawati

Menurutnya, ketersediaan BBM di daerah yang izin SPBU-nya dicabut harus dipastikan aman. Nicke menegaskan jangan sampai pencabutan izin pom bensin nakal itu malah merugikan masyarakat setempat.

"Jadi, sebelum ada pengusaha baru yang menggantikan, tentu perlu ada temporary facility yang kita provide. Ketegasan perlu, kita harus menjaga dan menjamin dengan adanya penutupan-penutupan (SPBU curang) tersebut, tapi tidak mengganggu distribusi kepada masyarakat," tuturnya.

Selain bensin campur air, ada juga kasus SPBU yang mengakali meteran. Ini terjadi di SPBU Rest Area KM 42 B Jakarta-Cikampek di Karawang, Jawa Barat.

Pada Sabtu (23/3), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menemukan ada alat tambahan dalam mesin pengisian BBM tersebut sehingga SPBU itu langsung disegel. Zulhas menyebut penggunaan alat itu untuk mengakali meteran pengisian bensin sehingga merugikan konsumen.

Makanan Tiandao

Daftar 4 Perusahaan Diseret Sri Mulyani ke Kejagung Usai Tilep Rp2,5 T******

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mendapatkan laporan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani soal dugaan korupsipembiayaan ekspor.

Ia menyebut terdapat empat perusahaan yang dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana korupsi terkait pembiayaan ekspor senilai Rp2,5 triliun.

Burhanuddin menjelaskan dugaan korupsi itu berawal dari temuan kecurangan yang dilakukan sejumlah perusahaan selaku debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI).

"Jumlah keseluruhannya adalah sebesar Rp2,504 triliun. Teman-teman, itu yang tahap pertama. Nanti ada tahap keduanya," kata Burhanuddin dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3).

Diketahui, empat perusahaan debitur LPEI ini bergerak di bidang kelapa sawit, batu bara, nikel, serta perkapalan.

Namun, ia belum menjelaskan lebih jauh ihwal modus dugaan korupsi yang dilakukan keempat perusahaan tersebut.

Burhanuddin menjelaskan dugaan tindak pidana korupsi itu terjadi sejak 2019.

"Dugaan tindak pidana korupsi atau fraud dalam pemberian fasilitas kredit lembaga pembiayaan ekspor Indonesia LPEI yang mana sebenarnya tindakan ini sudah cukup lama," ujar dia dalam konferensi pers.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan kasus dugaan korupsi itu akan langsung ditindaklanjuti Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Dia menuturkan status kasus tersebut akan segera ditentukan usai penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

"Nanti setelah serangkaian penyidikan yang dilakukan oleh teman-teman di Jampidsus akan kami tentukan statusnya," ucap Ketut.

[Gambas:Video CNN]

Kultivator abadi datang ke dunia

Perusahaan Diminta Bayar THR Ojol dan Kurir Paket******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau perusahaan untuk membayar tunjangan hari raya (THR) kepada ojek online (ojol) hingga kurir paket.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," kata Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Ida menekankan perintah tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," tegas Ida.

Ia menuturkan pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah mereka yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). PKWT, termasuk untuk buruh lepas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan, juga berhak menerima THR.

Bagi buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, Ida mengatakan THR diberikan secara proporsional.

"Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR satu bulan upah," jelasnya.

"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," tambah Ida.

Meski begitu, Ida mengatakan negara mengizinkan jika perusahaan mau memberikan THR lebih banyak dari yang diatur pemerintah.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Republik Tiongkok

Kejutan Akhir Bulan, Transmart Full Day Sale Balik Lagi 31 Maret******

Kejutan akhir bulan untuk para pelanggan setia Transmart, nih. Transmart Full Day Sale balik lagi besok, Minggu (31/3) di seluruh gerai di Indonesia.

Jangan sampai lewatkan promo ini karena Transmart kasih diskon gede-gedean dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Hari Ini, Serbu Diskon Belanja hingga 50%+20%

Supaya bisa nikmati diskonnya, pastikan sudah memiliki Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah, supaya diskonnya dobel jadi 50 persen plus 20 persen.

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgradeakun ke Allo Prime.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di boothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Pastikan bayarnya pakai Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah ya biar bisa nikmati berbagai kemudahan dan promonya. Selamat berbelanja!

Kode Istri Militer

DPR Sentil Erick Pilih 'Orang Tak Jelas' Jadi Bos BUMN: Berbau Politik******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir dikritik sejumlah anggota Komisi VI DPR RI karena dinilai kerap gonta-ganti jajaran direksi dankomisarisdalam perusahaan pelat merah di tahun politik. Yang ditunjuk pun tak jelas kompetensinya.

Hal itu terjadi dalam rapat kerja antara Komisi VI DPR RI bersama Erick dan jajaran kementeriannya pada Selasa (19/3).

Mulanya, anggota Komisi VI DPR RI fraksi PDIP Deddy Yevri Hanteru Sitorus menyampaikan kekhawatirannya lantaran melihat Kementerian BUMN seperti kota tanpa benteng. Utamanya, hal ini terjadi di tengah situasi proses transisi pemerintahan yang kini tengah berjalan pasca gelaran Pemilu beberapa waktu lalu.

"Apa yang sudah dilakukan selama empat tahun lebih ini tentu juga akan menguap kalau misalnya pejabatnya berganti. Ini kan kembali akan banyak bermunculan koboi-koboi baru," ujarnya.

Ia menekankan masalah perombakan jajaran direksi maupun komisaris BUMN yang kerap dilakukan Erick di tengah tahun politik tersebut harus menjadi perhatian serius. Deddy mengaku paham bahwa pada momentum ini banyak orang yang sibuk mencari 'ranting pohon untuk tempat bergantung'.

"Jadi kalau tidak punya sistem rekrutmen dan pemetaan insan-insan BUMN yang bagus, maupun talent-talent scout dari luar yang punya integritas, saya khawatir nanti ngulang-ngulang lagi kita. Starting from zero lagi ini urusannya," ungkapnya.

Anggota Komisi VI fraksi PDIP Darmadi Durianto menyampaikan hal serupa. Ia menilai Erick sudah mulai berubah karena kerap menempatkan sejumlah orang yang dianggap tidak jelas latar belakangnya di bangku komisaris BUMN.

"Saya ini banyak terkesan dengan Pak Erick, sangat profesional dalam penempatan direksi dan komisaris. Tapi di akhiran ini saya lihat ada berubah Pak Erick. Banyak komisaris enggak jelas kemudian ditempatkan," ujarnya.

"Ada yang dalam rangka politik, istrinya dipakai. Jadi ada direksi yang bau-bau politik dimasukkan, padahal tidak kompeten. Ada yang urusan teknik, arsitektur, masuknya ke ngurusin gas," sambungnya.

Karenanya, ia berharap Erick sebagai menteri BUMN bisa lebih berhati-hati dalam memilih sosok direksi maupun komisaris yang bakal ditempatkan di perusahaan pelat merah. Sebab, menurutnya Erick harus mampu meninggalkan nama baik dalam sepak terjang dan sejarah mengelola BUMN.

"Kita harapkan konsistensi ini jadi penting, Pak. Anaknya masih muda, enggak ngerti apa-apa, hanya ngurusin bisnis perusahaan kecil, perusahaan keluarga, bisa tiba-tiba ikut komisaris ngawasin perusahaan besar," ujar Darmadi.

"Ini catat, saya berharap Pak Erick kembali ke tahun-tahun awal sampai pertengahan. Sampai akhir ini saya tahu banyak tekanan-tekanan politik. Tapi konsisten saja, Pak," tegasnya.

Februari lalu, Erick menunjuk Siti Zahra Aghnia, istri dari Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran, Muhammad Arief Rosyid Hasan, menjadi komisaris PT Pertamina Patra Niaga.

Lihat Juga : Mensos Risma Buka Suara soal Bombardir Bansos Jelang Pilpres 2024

Sebelum Siti Zahra masuk jajaran komisaris BUMN, suaminya, Arief Rosyid, sudah lebih dulu mencicipi jabatan bos perusahaan pelat merah. Ia pernah menjabat komisaris PT Bank Syariah Indonesia alias BSI.

Namun, suami dari Siti Zahra itu memutuskan resign demi memenangkan Prabowo dan Gibran di Pilpres 2024. Ia pun didapuk sebagai komandan untuk tim pemilih muda alias TKN Fanta. Sebelum menjadi timses Prabowo-Gibran di Pilpres 2024, Arief Rosyid tercatat sebagai Wakil Direktur TKN Milenial Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Mengutip berbagai sumber, Siti Zahra merupakan lulusan Fakultas Teknik Universitas Indonesia jurusan Arsitektur Interior. Ia lulus pada 2013.

Perempuan keturunan Aceh, Padang tersebut menikah dengan Arief yang merupakan mantan ketua umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) periode 2013-2015 pada 12 Maret 2016. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai empat orang anak.

Sayangnya, belum banyak informasi yang beredar mengenai Siti Zahra Aghnia, termasuk sepak terjang karirnya hingga ditunjuk sebagai komisaris independen Pertamina Patra Niaga. Anak usaha PT Pertamina itu juga belum memperbarui profil para komisarisnya hingga kini, meski Siti Zahra diangkat sejak 1 Februari lalu.

CNNIndonesia.com juga telah menghubungi Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Tsamara Amany soal kualifikasi ditunjuknya Siti Zahra menjadi komisaris Pertamina, namun ia belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]

Kota Permainan Dunia Kematian

Kemnaker soal THR Driver Ojol dan Kurir Paket: Imbauan******

Pemberian tunjangan hari raya (THR) kepada driver ojek online (ojol) dankurir paket rupanya tidak wajib.

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengklarifikasi bahwa pembayaran THR kepada driver ojol hingga kurir paket hanya bersifat imbauan, bukan kewajiban.

"(Hanya) imbauan," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/3).

Padahal sebelumnya, Kemnaker meminta perusahaan untuk membayar THR kepada ojol hingga kurir paket.

Indah mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," ujar Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan THR wajib dibayarkan paling lambat H-7 Idulfitri 1445 H. Jika lebaran jatuh pada 10 April 2024, maka para pekerja sudah harus menerima THR pada 3 April 2024.

Ida menekankan perintah tersebut sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," tegas Ida.

Ia menuturkan pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah mereka yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT). PKWT, termasuk untuk buruh lepas yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundangan, juga berhak menerima THR.

Bagi buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, Ida mengatakan THR diberikan secara proporsional.

"Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan THR satu bulan upah," jelasnya.

"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," tambah Ida.

Meski begitu, Ida mengatakan negara mengizinkan jika perusahaan mau memberikan THR lebih banyak dari yang diatur pemerintah.

[Gambas:Video CNN]