slot gacor zeus merah 593Jutaan kata 882048Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs toto macau terpercaya》
Kemendag kenalkan modest fashion Indonesia di MUFFEST Media Viewing******Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional memperkenalkan produk modest fashionatau busana bergaya santun asal Indonesia dalam gelaran Muslim Fashion Festival (MUFFEST) Media Viewing 2024.
“Kementerian Perdagangan terus berupaya memperkenalkan produk modest fashionIndonesia melalui berbagai promosi, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri. Salah satunya melalui kegiatan peragaan busana di MUFFEST Media Viewing,” ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi di Jakarta, Jumat.
Ia menjelaskan bahwa Kemendag menghadirkan Road to Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2025 dengan mengusung tujuh jenama modest fashionpada gelaran Muslim Fashion Festival (MUFFEST) Media Viewing 2024.
MUFFEST Media Viewing 2024 yang berlangsung pada 1–3 Maret 2024 di Jakarta ini merupakan gelaran mode yang mempromosikan koleksi tren dan desain fesyen muslim.
Road to JMFW 2025 hadir pada peragaan busana di MUFFET Media Viewing pada 3 Maret 2024 dengan menampilkan tujuh jenama yaitu AM by Anggiasari, Brilianto, Buttonscarves x KAMI., Pricilla Margie, Zaskia Mecca, dan Zeta Prive.
Pada penampilan tersebut, lanjut Didi, para jenama tidak hanya memeragakan koleksi busananya saja, tetapi juga mendapat kesempatan untuk mempresentasikan konsep desain/koleksi yang ditampilkan.
“Dengan demikian, diharapkan jenama tersebut tidak hanya diliput media, tetapi juga dapat memperluas jejaring dengan calon pembeli (buyer) atau investor,” urai Didi.
Menurut Didi, sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peranan penting tidak hanya sebagai konsumen modest fashion, tetapi juga memiliki prospek yang besar dalam mendominasi distribusi produk modest fashionsecara global.
“Berbagai peluang dapat dimanfaatkan Indonesia, seperti peningkatan populasi muslim dunia yang berpengaruh pada permintaan dan tren modest fashion, potensi kekayaan lokal, kepedulian terhadap lingkungan, dan sosial yang tinggi dari para pelaku usaha fesyen Indonesia,” kata Didi.
Berdasarkan data State of the Global Islamic Economy (SGIE) tahun 2023, total pengeluaran konsumen muslim untuk fesyen (pakaian dan alas kaki) tercatat sebesar 318 juta dolar AS pada tahun 2022. Pengeluaran ini diprediksi meningkat sebesar 6,1 persen menjadi 428 juta dolar AS pada 2027.
Didi menambahkan, Indonesia diharapkan dapat merealisasikan visi untuk menjadi kiblat fesyen muslim dunia di tahun 2024, yang didukung kekayaan lokal serta keahlian tinggi para pelaku industri fesyen.
“Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh pihak agar dapat memanfaatkan dengan baik kesempatan tersebut, khususnya dalam penguatan ekosistem modest fashionserta mengembangkan jejaring bisnis,” kata Didi.
Baca juga: IFC: "Modest fashion" berbahan wastra bisa jadi andalan Indonesia
Baca juga: Tren baju lebaran tahun 2024, dress dan atasan masih diminati
Baca juga: Wiwiek Hatta wakili Indonesia di gelaran modest fashion Internasional
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
Ikano Unpad: Revisi UU ITE langkah progresif untuk kenotariatan siber******Bandung (ANTARA) - Ikatan Keluarga Alumni Notariat (Ikano) Universitas Padjadjaran mengungkapkan bahwa revisi kembali Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) merupakan langkah progresif untuk percepatan kenotariatan siber (cyber notary).
Karenanya, kata Ketua Umum Ikano Unpad Ranti Fauza Mayana, di Bandung, Jumat, pihaknya menyambut baik dan mendukung revisi kembali UU ITE yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
"Kita dapat melihat adanya langkah progresif dan proaktif yang dilakukan oleh pemerintah, tidak hanya dalam hal memperbaiki aturan yang ada agar disesuaikan kembali dengan tujuan keberadaan hukum dalam masyarakat, namun juga dalam menjadikan hukum agar selalu terbarukan secara substansial melalui keberadaan pasal-pasal baru yang mengatur mengenai hal-hal yang lebih luas," ujarnya.
Ranti mencontohkan UU ITE 1/2024 merevisi ketentuan Pasal 5 ayat (4) dalam UU ITE 11/2008, di mana dalam aturan itu mengecualikan akta notariat atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti yang sah.
Sementara dalam hasil revisi kedua UU ITE terhadap ayat ini tidak seperti UU ITE 11/2008 yang tentu membuka gerbang bagi dapat dijadikannya akta notariat atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
"Kita dapat melihat hal ini sebagai kemajuan hukum dalam mengadopsi nilai-nilai kebutuhan yang bersumber pada perkembangan aktivitas masyarakat. Melalui revisi kedua UU ini, sebagai contoh khususnya dalam revisi ketentuan Pasal 5 ayat (4), dapat dikatakan sebagai suatu kemajuan dalam dunia kenotariatan yang sudah kita nantikan sejak lama," ujarnya.
Baca juga: Ikano Unpad gelar seminar diskusikan kenotariatan siber
Baca juga: Wamenkominfo: SE Etika Kecerdasaan Artifisial bisa melengkapi UU ITE
Sementara itu, Direktur Perdata Kementerian Hukum dan Ham Kemenkumham, Santun Maspari Siregar, mengatakan bahwa ada hal yang lebih penting dalam pengaplikasian UU ITE, khususnya dalam kenotariatan siber (cyber notary) yakni menjaga keamanan data pribadi yang nantinya akan digunakan dalam legalitas hukum.
"Ada yang lebih penting yang harus dipersiapkan dari saat ini, yakni antisipasi kebocoran data terutama data pribadi, jangan kita terlalu semangat untuk cyber notary, namun mengabaikan keamanan data pribadi. Karena itu merupakan keamanan data dan menjaga data, tidak boleh sembarangan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan," ujarnya.
Lebih lanjut, menurut dia saat ini semua pihak harus mulai mempersiapkan sistem informasi dengan sangat baik dan tidak mudah dijebol dan diretas.
"Karena kalau secara pelayanan kami di pemerintahan khususnya di kantor kami memang sudah berbasis elektronik. Jadi memang keamanan data input harus disimpan dalam data base yang aman, apalagi dengan adanya transaksi elektronik dalam kenotariatan, seperti tandatangan elektronik ini harus dijamin kepastian hukum dan keakuratannya. Ini tentu tidak sederhana," katanya.
Oleh karenanya, dikatakan Santun, pihaknya menunggu kajian akademis yang lebih mendalam untuk pelaksanaan revisi UU ITE ini.
"Kami saat ini sudah menerima kajian dari Universitas Indonesia dan diharapkan ada masukan serta pendapat lainnya kepada kami sehingga nanti dalam implementasinya UU ITE ini bisa sesuai dengan yang diharapkan," tuturnya.
Baca juga: Kemenkominfo luruskan perbedaan IKD dan identitas digital di UU ITE
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Label:daftar cicilan、qjoker、maxwin bet 5000
Terkait:megalux138、slot terbaru maxwin、rtp sarang777、slot 4d net、slot 888 online、situs 4d bonus new member 100、hoki365、slot gacor sedunia、akun jp slot 88、4keyd
bab terbaru:link bo slot gacor(2024-06-26)
Perbarui waktu:2024-06-26
《situs toto macau terpercaya》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,account slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs toto macau terpercaya》bab terbaru。