link koi365

Mall League of Legends dari Dunia Lain

ingin dapat uang

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

Lihat Juga : Jokowi Ungkap Biang Kerok Pupuk Langka di Depan Petani Jateng

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Kenaikan Gaji PNS 2024: Kami Bayar Komplit 12 Bulan

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Lihat Juga : Pertamina Bakal Tutup Pangkalan yang Jual LPG 3 Kg Tanpa KTP

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Lihat Juga : Harga Rokok Belum Naik Usai Sri Mulyani Kerek Tarif Cukai 10 Persen

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Oke aku penjahatnya

buku mimpi 2d 40

Zulhas Evaluasi Harga Minyakita Bulan Depan: Tetap atau Jadi Rp15 Ribu******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mempertimbangkan untuk menaikkan harga Minyakita dari Rp14 ribu menjadi Rp15 ribu per liter lantaran biaya kemasan mahal.

Namun, keputusan itu bakal menaikkan atau tetap Rp14 ribu per liter akan dikaji terlebih dahulu pada Februari 2024 mendatang.

"Harganya bulan depan kita evaluasi, Februari akhir apakah tetap Rp14 ribu atau Rp15 ribu," ucapnya singkat di Jakarta, Kamis (4/1).

Ia mengatakan keputusan kenaikan harga Minyakita masih akan dirapatkan.

"Ya memang Rp14 ribu mestinya, tapi mengikuti perkembangan inflasi. Tapi kita belum memutuskan. Masih harus rapat menko dulu untuk jadi Rp15 ribu," katanya.

Zulhas mengatakan saat ini minyak goreng kemasan besutan pemerintah itu masih dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Namun, Kemendag akan mentoleransi jika ada pedagang yang menjual Rp14.500 per liter.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan pihaknya masih mengkaji rencana tersebut, termasuk dampaknya jika HET benar-benar dinaikkan.

Ia mengatakan harga Minyakita beragam di setiap pasar, tetapi rata-rata sudah dijual Rp15 ribu per liter.

"Kalau di atas HET bukan enggak apa-apa, tapi masih ditolerir sepanjang tidak terlalu tinggi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Super ajaib serba bisa

aplikasi bocoran angka jitu

Sri Mulyani beri masukan solusi 2 pilar perpajakan kepada OECD******

Saya sampaikan masukan terkait Pillar 1 dan Pillar 2 sehingga dapat mengakomodir terciptanya lingkungan yang lebih adil..

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan masukan soal solusi 2 pilar perpajakan (two-pillar solution) kepada Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Mathias Cormann.

“Saya sampaikan masukan terkait Pillar 1 dan Pillar 2 sehingga dapat mengakomodir terciptanya lingkungan yang lebih adil serta kerja sama yang lebih efektif dalam pengimplementasian Two-Pillar Solution ini,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Jumat.

Solusi 2 pilar tersebut diinisiasi oleh OECD/G20. Pilar 1 merupakan usulan solusi daru OECD/G20 untuk menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital.

Baca juga: Keanggotaan RI di OECD dapat tingkatkan PDB hingga 0,94 persen 

Sementara itu pilar 2 menyangkut perpajakan minimum global untuk perusahaan yang bergerak antarnegara yang berpotensi terjadi praktik penghindaran pajak atau tax avoidancedan penggelapan pajak atau tax evasion.

Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani juga menyatakan dukungan Indonesia terhadap Inclusive Framework on Base Erosion Profit Shifting (BEPS) dalam rangka mereformasi kerangka pajak internasional.

Menkeu juga mengapresiasi OECD Economic Survey of Indonesia 2024 yang membantu dalam memberikan analisis objektif dan komprehensif terhadap perekonomian Indonesia dengan dua tema utama, yaitu digitalisasi dan transisi menuju perekonomian hijau.

Baca juga: Sri Mulyani bahas inisiatif JFHTF dengan Uni Eropa

Selanjutnya, Bendahara Negara bersama dengan Sekjen OECD membahas proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD dan juga beberapa topik lain terkait kerja sama Indonesia dengan OECD.

Aksesi ini, lanjut Sri Mulyani, merupakan wujud komitmen Indonesia dalam meningkatkan peranannya untuk terus aktif berkontribusi dalam skala global, sejalan dengan visi pembangunan Indonesia Emas 2045.

“Saya sampaikan apresiasi atas dukungan Mathias dan seluruh negara anggota OECD terhadap aksesi Indonesia, dukungan ini penting dalam melanjutkan proses keanggotaan penuh Indonesia,” ujar dia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Orang Suci Tertinggi

cara pinjam dana di brimo

Hasil Inspeksi PUPR: Terowongan Tol Cisumdawu Aman Dilewati******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menjamin dan memastikan bahwa terowongan Tol Cisumdawu yang berada di ruas tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan dalam kondisi aman dilalui kendaraan, pascagempa yang melanda Kabupaten Sumedang, Jawa Barat beberapa waktu lalu.

Jaminan mereka keluarkan setelah Kementerian PUPR menurunkan tim Direktorat Jenderal Bina Marga besama dengan Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan untuk mengecek kondisi terowongan usai diisukan retak akibat gempa.

Salah satu bagian penting yang diperiksa pada terowongan pascagempa adalah bagian portal terowongan yang diduga terdampak beban gempa.

Lihat Juga : Kemenkeu Pastikan Gaji PNS Naik 8 Persen per 1 Januari, Tapi Dirapel

Endra mengatakan untuk mengecek isu retakan tim juga mengecek struktur beton terowongan.

"Berdasarkan hasil inspeksi awal, tidak ditemukan retakan pada permukaan beton. Pola mirip retakan beton pada terowongan tersebut merupakan tumpukan debu/kotoran yang menempel pada permukaan beton yang tidak rata, yang terlihat seolah dinding mengalami retak," kata Endra.

Kabar terowongan Tol Cisumdawu mengemuka belakangan ini usai gempa bermagnitudo 4,8 yang melanda Sumedang akhir tahun kemarin.

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) berkoordinasi dengan pengelola Tol Cisumdawu, PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) terkait keretakan itu.

"Terkait keretakan dinding "Cisumdawu Twin Tunel" Tol Cisumdawu, Forkopimda masih berkoordinasi dengan CKJT selalu pengelola Tol Cisumdawu," ujar Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari, dalam keterangan tertulis, Senin (1/1).

Namun, keretakan dibantah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.

"Itu bukan retak. Itu 'kan membangunnya segmental, segmen-segmen itu, jadi sambungan-sambungan," katanya di Banyumas, Jawa Tengah, Senin (1/1) sore seperti dikutip dari Antara.

Lihat Juga : Arab Saudi Temukan Harta Karun Cadangan Emas Raksasa Berkadar Tinggi

Ia mengatakan sambungan segmental itu menjadi perhatian masyarakat karena ada gempa. Sebaliknya, jika tidak ada gempa, kemungkinan masyarakat tidak memerhatikan hal itu.

Kendati demikian, Basuki mengatakan pihaknya tidak lengah dengan adanya berita tersebut dan akan menyelidikinya.

Bantahan sama juga disampaikan Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian. 

"Kita cek, itu bukan retak. Itu akumulasi debu-debu yang terbang, terkumpul di situ karena di joint (sambungan) tidak terlalu rata," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(Antara/agt)

Sistem penguatan yang tak terkalahkan

juraganalot

Kemenperin: Program OVOP bantu IKM tembus pasar dunia******

Kepada seluruh IKM yang memenuhi kriteria tersebut, agar dapat menghubungi dinas yang membidangi urusan perindustrian setempat, untuk kemudian dapat diusulkan mengikuti Program OVOP 2024

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian mengatakan, program One Village One Product (OVOP) bisa mendorong pelaku industri kecil dan menengah (IKM) untuk dapat menembus pasar global.

Hal tersebut karena program ini membantu para IKM untuk memanfaatkan sumber daya, dan ciri khas budaya lokal yang original, bermutu, dan berpenampilan menarik, sehingga memiliki potensi pasar domestik, serta ekspor yang tinggi.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Reni Yanita di Jakarta, Jumat mengatakan program ini merupakan upaya penguatan potensi daerah dalam menghasilkan suatu produk unggulan yang berkelas dengan tetap menjunjung ekosistem yang inklusif.

Reni Yanita mengatakan pelaku usaha IKM yang memiliki produk unggulan sesuai kriteria OVOP, dapat mendaftar ke Dinas Perindustrian setempat untuk bisa diusulkan mengikuti program Penghargaan OVOP 2024. Nantinya peserta yang diusulkan dan lolos kurasi akan diikutsertakan dalam program OVOP Go Global yang memberikan pelatihan kesiapan mengikuti pameran internasional.

"Kepada seluruh IKM yang memenuhi kriteria tersebut, agar dapat menghubungi dinas yang membidangi urusan perindustrian setempat, untuk kemudian dapat diusulkan mengikuti Program OVOP 2024,” katanya.

Baca juga: Kemenperin ajak pemda perkuat sentra IKM melalui pendekatan OVOP

Baca juga: Petani kopi dan cokelat dilatih strategi pemasaran produk

Sementara itu Sekretaris Direktorat Jenderal IKMA Riefky Yuswandi menambahkan peserta yang sudah dikurasi, akan mendapatkan penguatan dalam hal kesiapan untuk dapat berpartisipasi pada pameran berskala internasional. Seperti penyusunan dokumen rencana pemasaran ekspor, mendorong IKM untuk melakukan pengembangan produk sesuai dengan target pasar, serta melakukan digitalisasi.

“Kami melibatkan pelatih dan pembimbing yang memiliki pengalaman dalam mengembangkan bisnis ke pasar ekspor,” ujarnya.

Riefky mengatakan pada Penghargaan OVOP tahun 2022, terdapat 77 peserta, terdiri atas 21 IKM OVOP dengan komoditas makanan dan minuman, 21 IKM komoditas kain tenun, 12 IKM komoditas kain batik, 17 IKM komoditas anyaman, dan enam IKM komoditas gerabah yang tersebar di 19 provinsi. Sejumlah IKM OVOP tersebut kemudian diseleksi hingga menghasilkan 10 peserta Program IKM OVOP Go Global.

Baca juga: Kemenperin: OVOP hasilkan produk IKM berkearifan lokal berkelas global

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Sistem agen perkotaan

trik bermain slot jin ji bao xi

KLHK susun instrumen pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan******

Daya tampung daya dukung lingkungan hidup ini memang diperlukan sebagai arahan bagaimana sumber daya alam digunakan

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyusun instrumen tata lingkungan melalui daya dukung dan daya tampung untuk pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK Hanif Faisol di Jakarta Jumat
mengatakan, pihaknya terus mendorong percepatan penetapan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. "Daya tampung daya dukung lingkungan hidup ini memang diperlukan sebagai arahan bagaimana sumber daya alam digunakan," katanya. KLHK memproyeksikan konsumsi sumber daya alam akan terus meningkat hingga pada suatu waktu mencapai kondisi melampaui. Karena itu, untuk mencegah kondisi tersebut dibutuhkan suatu instrumen untuk mengetahui ambang batas lingkungan hidup, yaitu daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup atau D3TLH. Pendekatan daya dukung dan daya tampung berfungsi sebagai alat ukur untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan sumber daya alam. Hanif menjelaskan, ada lima fokus utama D3TLH yang bisa diperbaharui untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yakni air, lahan, biodiversitas, udara, dan laut. Namun, udara dan laut belum rampung karena Modern ya masih disusun dan ditargetkan bisa disampaikan pada tahun depan. "Kita selama ini bicara tambang, bicara lingkungan hutan, bicara industri, tetapi kita belum pernah memikirkan untuk mempunyai pegangan yang konkret terkait itu, sehingga hari ini kami hadirkan," kata Hanif. "Daya dukung dan daya tampung merupakan rangkaian yang menjadi bagian dari rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup yang dimandatkan oleh Undang-Undang 32 Tahun 2009," katanya.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024