quezon togel

tujuh belas lagi

Erick soal Impor KRL Baru: Tinggal Modalnya Seperti Apa******

Menteri BUMNErick Thohir akhirnya menyetujui keputusan mengimporKRL baru. Tinggal bagaimana mencari modal untuk pengadaan armadanya.

Ia menjelaskan dari hasil rapat yang dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan memutuskan RI tidak jadi mengimpor KLR bekas dari Jepang.

"Ya alhamdulillah kan kalau baru lebih bagus secara teori. Sekarang tinggal permodalan seperti apa. Hasil rapat ini tentu akan disampaikan ke Kemenkeu, supaya bisa ada solusi," katanya di Istana Negara Jakarta, Senin (26/6).

Meskipun harga membeli baru bakal lebih mahal ketimbang KRL bekas, Erick menyebut hal itu sudah menjadi keputusan pemerintah.

"Kita enggak boleh menabrak UU. Aturan di beberapa kementerian yang tidak bolehkan (impor barang bekas). Jadi, jangan sampai kita lakukan hal ini, di kemudian hari jadi masalah," ujarnya.

Ia juga belum mau bicara apakah opsi beli kereta baru ini akan berdampak pada kenaikan tarif KRL.

"Saya belum bisa bicara itu karena ini kan belum duduk bersama lagi mengenai tarif dan lain-lain," ucapnya.

Luhut memang sudah memutuskan pemerintah bakal mengimpor tiga trainset KRL demi mengganti unit yang dipensiunkan. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar penumpang KRL bisa tetap terlayani dengan baik.

"Dan ternyata bisa, tapi kita memang harus mengimpor barang baru. Tapi kita akan mengimpor tiga saja yang baru, untuk menutupi, kritisnya hanya tahun depan dan 2025," kata Luhut di Stasiun KCJB Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6).

Ia mengatakan keputusan impor KRL baru itu dilakukan karena pemerintah tak mungkin mengimpor KRL bekas Jepang. Pasalnya, impor KRL bekas berpotensi melanggar tiga aturan yaitu peraturan presiden (Perpres), aturan di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perhubungan.

"Rapat mengenai KRL, kita tidak akan mengimpor barang bekas," kata Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Pertarungan

KCIC Godok Skema Gratis Naik Kereta Cepat Bagi Warga Pinggir Rel******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) masih menggodok skema agar masyarakat bisa menjajal kereta cepatJakarta-Bandung (KCJB) gratis saat uji coba Juli hingga Oktober 2023.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan pihaknya berjanji akan segera menyosialisasikan skema dan tata caranya kepada masyarakat jika kelak sudah rampung dibahas.

"Terkait skema dan tata cara masih dalam pembahasan. Nanti akan kami sosialisasikan kembali ke masyarakat," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/6).

Meski demikian, kata dia, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan tarif gratis.

"Penumpang belum dikenakan tarif. Gratis sampai Oktober. Nanti penumpangnya akan dipilih," kata Budi di Stasiun Halim KCJB, Kamis (22/6).

Terkait izin operasi KCJB, Budi mengatakan akan diterbitkan paling lambat 1 Oktober 2023. Budi mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Prancis untuk melakukan pengamatan terhadap KCJB.

"Insyaallah izin operasi akan kita terbitkan sebelum atau paling lambat 1 Oktober. Kalau mungkin kita lakukan sebelum 18 Agustus, kita lakukan," kata Budi.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan masyarakat yang tinggal di sekitar rel KCJB bisa mencoba transportasi tersebut gratis mulai Juli depan. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita berikan rakyat kita (yang tinggal) di sepanjang rel kereta api ini untuk mencoba secara gratis kereta api ini, dan itu kita harapkan mungkin Juli sudah bisa kita lakukan," kata Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Kepala sekolahku yang dingin

KCIC Godok Skema Gratis Naik Kereta Cepat Bagi Warga Pinggir Rel******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) masih menggodok skema agar masyarakat bisa menjajal kereta cepatJakarta-Bandung (KCJB) gratis saat uji coba Juli hingga Oktober 2023.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan pihaknya berjanji akan segera menyosialisasikan skema dan tata caranya kepada masyarakat jika kelak sudah rampung dibahas.

"Terkait skema dan tata cara masih dalam pembahasan. Nanti akan kami sosialisasikan kembali ke masyarakat," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (23/6).

Meski demikian, kata dia, tidak semua masyarakat bisa mendapatkan tarif gratis.

"Penumpang belum dikenakan tarif. Gratis sampai Oktober. Nanti penumpangnya akan dipilih," kata Budi di Stasiun Halim KCJB, Kamis (22/6).

Terkait izin operasi KCJB, Budi mengatakan akan diterbitkan paling lambat 1 Oktober 2023. Budi mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Prancis untuk melakukan pengamatan terhadap KCJB.

"Insyaallah izin operasi akan kita terbitkan sebelum atau paling lambat 1 Oktober. Kalau mungkin kita lakukan sebelum 18 Agustus, kita lakukan," kata Budi.

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan masyarakat yang tinggal di sekitar rel KCJB bisa mencoba transportasi tersebut gratis mulai Juli depan. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita berikan rakyat kita (yang tinggal) di sepanjang rel kereta api ini untuk mencoba secara gratis kereta api ini, dan itu kita harapkan mungkin Juli sudah bisa kita lakukan," kata Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Buku Ajaib Aegea

Luhut Endus Ada Pejabat Terlibat dalam 3,3 Juta Lahan Sawit di Hutan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan mengendus keterlibatan pejabat dalam 3,3 juta hektare (Ha) lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan Indonesia. Lahan tersebut diduga milik perusahaan.

Menurut Luhut, pembukaan lahan hutan sebagai perkebunan sawit ada campur tangan pejabat.

"Karena itu pasti pelanggaran dilakukan pejabat juga, bukan hanya si rakyatnya, pengusahanya, tapi juga pejabatnya," ucapnya saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Meski demikian, saat ini pihaknya masih mencari formula yang tepat untuk menindak para pelaku yang terlibat.

"Misalnya penalti untuk perusahaan tersebut," imbuh Luhut.

Ia menambahkan, untuk sementara, penyelesaian temuan 3,3 juta ha lahan kelapa sawit yang berada di kawasan hutan itu masih mengacu pada Pasal 110 a dan 110 b Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Dalam Pasal 110 a UU Ciptaker dikatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan, tapi memiliki Perizinan Berusaha, maka dapat terus berkegiatan asalkan melengkapi semua persyaratan dalam kurun waktu maksimal tiga tahun".

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segara melapor ke pemerintah. Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

penyedia sistem

Zulhas Ungkap Impor Pangan Makin Besar Dibandingkan 2004 Silam******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan impor pangan makin besar dibandingkan dengan periode 2004 silam.

Ia menyebut lonjakan impor pangan nyaris mencapai empat hingga lima kali lipat dari periode tersebut.

Zulhas mencontohkan seperti impor gandum. Pada 2004 silam, impor gandum hanya sebesar 2 hingga 3 juta ton. Namun kini, impor gandum mencapai 13 juta ton dalam setahun.

"Saya Menteri Perdagangan urusannya itu impor dan ekspor, tetapi saya termasuk yang nggak suka impor. Pada 2004 saya sebagai anggota DPR karena mengkritik menteri BUMN waktu itu. Kita (waktu itu) impor gula kira-kira 1 sampai 2 juta ton, sekarang impor gula kira-kira 5 juta ton lebih," kata Zulhas dalam Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak, Senin (26/6).

Untuk garam, ia menyebut impor komoditas tersebut pada 2004 tidak sampai 1 juta ton. Namun, saat ini kurang lebih mencapai 3 juta ton.

Lihat Juga : Menkeu Sebut Belanja APBN Rp714,6 T Separuhnya Dinikmati Orang Miskin

Kemudian, pada 2004 impor bawang putih hanya 25 ribu hingga 30 ribu ton. Saat ini, Indonesia mengimpor bawang putih hampir 600 ribu ton per tahun.

"Tembakau itu kita hampir separuh impor. Jagung, tapi itu industri, kita impor hampir 2 juta (ton)," katanya.

"Impor buah, itu kira-kira pada 2004 hanya 50 ribu ton, sekarang sudah hampir 1 juta ton termasuk kelengkeng kering, jeruk keriput itu masuk (impor)," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Tahun itu, jangkrik itu, pedang itu

Luhut Bakal Tindak Perusahaan Sawit Bandel Tak Berizin******

Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara akan menindak tegas perusahaan sawit tak berizin.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan selaku ketua pengarah Satgas mengatakan pada 2021 diketahui tutupan lahan perkebunan kelapa sawit dengan citra satelit adalah seluas 16,8 juta hektare (ha).

Dari total itu, seluas 10,4 juta ha hanya diperuntukkan untuk perkebunan swasta dan nasional, sisanya adalah perkebunan rakyat. Kemudian, dari total lahan itu, terdapat 3,33 juta ha perkebunan berada di kawasan hutan.

"Satgas akan dorong tiap pelaku usaha untuk melengkapi izin yang diperlukan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku," kata Luhut dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Ia juga mengatakan Satgas mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reportingdari perusahaan, koperasi dan rakyat.

Untuk perusahaan, mereka diimbau melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Sedangkan, dalam halplatformpelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian.

Secara paralel, kata Luhut, Satgas juga akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya dilakukan pada 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.

"Saya harap satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya," tegas Luhut.

Ia menambahkan pemerintah akan menindak tegas para pelaku usaha yang tidak menghiraukan segala upaya yang ditempuh pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri kelapa sawit ini.

[Gambas:Video CNN]