demo slot 100 juta

Hidup kembali dengan plug-in diaktifkan

Bagaimana Nasib IKN Kalau Benar Prabowo Jadi Presiden, Cerahkah?******

Pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka berjanji untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang dimulai pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika berhasil memenangkan Pilpres 2024.

Prabowo-Gibran berkomitmen untuk meneruskan proyek ini sebagai bagian dari program prioritas nasionalnya kelak. Dan sekarang, hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei dan real count KPU menempatkan Prabowo-Gibran di urutan pertama pasangan yang mendapat perolehan suara terbanyak.

Bahkan dari hasil survei dan real count itu, mereka berpotensi memenangi Pilpres 2024 dalam satu putaran. Nah, kembali lagi ke IKN, pembangunan proyek ini merupakan salah satu upaya Jokowi mendorong pemerataan pembangunan nasional, mengurangi ketidakseimbangan secara geografis dan ekonomi yang selama ini cenderung terfokus di Pulau Jawa.

Gibran beberapa kali menegaskan bahwa pembangunan IKN akan terus dilanjutkan sebagai bagian dari komitmen untuk menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Dalam berbagai kesempatan, Gibran menyampaikan bahwa proyek ini juga akan melibatkan investasi swasta, dan investor diharapkan akan lebih banyak berdatangan setelah Pemilu 2024 berakhir, atau ketika ada kepastian politik bahwa pembangunan IKN akan terus berlanjut.

Sebagai bagian dari visi-misi Prabowo-Gibran, pembangunan IKN diharapkan dapat menjadi stimulus untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menggerakkan sektor-sektor ekonomi terkait seperti perumahan, infrastruktur, energi, transportasi, dan lainnya.

Pembangunan IKN melibatkan skema pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta partisipasi swasta.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Ahmad Muzani sempat mengatakan Prabowo bakal menambah anggaran untuk pembangunan IKN jika terpilih menjadi presiden Indonesia berikutnya.

"Pak Prabowo bertekad akan tambah biaya pembangunan IKN. Kita ini mau pindah dari Jakarta ke Kaltim. Ini adalah sebuah tekad bersama, tekad politik yang sudah disetujui oleh semua partai dan elit politik nasional," kata Muzani mengutip siaran pers, Jumat (24/11).

Lantas bisakah janji itu direalisasikan?

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai proyek IKN masih berpotensi dilanjutkan kalau Prabowo jadi presiden. Namun, ada beberapa risiko besar yang mengintai. 

Salah satunya berkaitan dengan minat investor. Narasi Prabowo yang selama ini terkesan anti asing akan berdampak ke minat investor dari luar negeri ke IKN.

Kalau prediksi itu benar, pastinya pembangunan IKN hanya akan bertumpu ke investor dalam negeri dan BUMN.

Hal ini tentu akan berdampak besar. Berkaitan dengan BUMN saja misalnya, tentu peran besar di IKN akan berdampak juga ke APBN.

Pasalnya, seperti yang sudah-sudah BUMN selalu butuh tambalan modal dari negara untuk melaksanakan proyek pemerintah. Tambalan tentu tidak sedikit.

Nah, dengan berbagai 'janji mercusuar' Prabowo-Gibran, hal itu tentu akan membuat APBN jebol. Apalagi, Prabowo-Gibran juga punya janji melaksanakan program makan siang gratis kepada 82,9 juta orang.

Program memerlukan anggaran sampai dengan Rp400 triliun. 

"Saya rasa beban APBN semakin berat karena IKN juga akan semakin banyak menggunakan APBN," ujar dia kepada CNNIndonesia.com, Rabu (6/3).

Tak hanya APBN katanya, dengan tiadanya investor yang masuk, IKN juga hanya jadi kota yang ramai ketika jam kerja saja. Selebihnya, IKN bisa menjadi kota mati, sehingga pengembangannya menjadi gagal.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal merasa Prabowo bakal menepati janjinya dalam meneruskan kebijakan Jokowi, terutama untuk IKN.

Ia menilai Prabowo memiliki minat dan komitmen yang sama dengan Jokowi dalam hal ini. Kendati demikian, lanjut Faisal, jika Prabowo jadi presiden nanti, ia perlu membuktikan kepada investor dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur dasar hingga relokasi penduduk ke IKN dengan baik.

"Karena investor itu wait and see, karena ingin melihat kepastian dari sisi kebijakannya ke depan, dan juga kepastian dalam hal bagaimana kesempatan progres pembangunan IKN yang sekarang," katanya.

"Jadi dalam hal pembangunan infrastruktur dasar nya, kemudian juga nanti dalam hal, bukan hanya infrastrukturnya, tapi relokasi penduduknya, terutama ASN," sambung Faisal.

Faisal menerangkan investor yakin bahwa investasinya akan mendapatkan keuntungan melihat dari progres tersebut. Inilah yang membuat para investor wait and see. Sepanjang progresnya bagus dan cepat, keyakinan investor akan menjadi lebih tinggi.

Menurut dia, investor masih belum banyak yang menanamkan modal di IKN karena pembangunannya belum sepenuhnya selesai dan belum ada penduduk. Padahal, beberapa investasi bergantung pada jumlah populasi yang ada.

"Misalkan untuk retail, untuk bangun supermarket, minimarket yang ada di situ, misalkan itu bergantung pada jumlah populasi yang ada di sana," tambah dia.

Faisal mengatakan persepsi anti-asing terhadap Prabowo bisa saja luntur nantinya jika pembangunan IKN benar-benar dilanjutkan dengan efektif. Maka itu, Prabowo perlu membuktikan dengan keberlanjutan pembangunan untuk meningkatkan keyakinan investor asing.

"Karena kan, ini kan semuanya belum dibuktikan, jadi artinya kalau ingin memang memberikan peluang bagi investor asing, atau meningkatkan keyakinan investor asing ya Prabowo memang harus membuktikan dari sisi eksekusi kebijakannya nanti." jelas dia.

Sementara itu Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Drajad Wibowo mengatakan sejatinya jagonya sudah menyiapkan berbagai kebijakan agar IKN bisa berjalan dengan baik dan mengundang banyak investor dengan memastikan bahwa tingkat populasi dan trafik di proyek itu lebih dari memadai.

Kebijakan itu diharapkan bisa membuat perputaran uang di proyek IKN besar. 

"Dengan demikian investor yakin IKN merupakan pasar besar bagi semua bentuk investasi dalam ekonomi kota," katanya.

Langkah lain, memangkas birokrasi dan berbagai hambatan yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi supaya investor mau masuk."

"Dan juga mempercepat pembangunan di wilayah pusat pemerintahan IKN, dan berbagai langkah lainnya," katanya.

Pengembangan diri para bos hiburan

Bos BI Pede Ekonomi Tumbuh di Atas 5 Persen Jika Pemilu Satu Putaran******

Gubernur Bank Indonesia(BI)Perry Warjiyo yakin ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 5 persen tahun ini. Hal ini didorong oleh pemilu 2024 yang kemungkinan besar hanya satu putaran.

Sampai saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih melakukan perhitungan hasil Pilpres 2024. Tapi hasil quick countbeberapa lembaga survei, pasangan Prabowo-Gibran unggul memperoleh 50 persen lebih suara dibandingkan dua paslon lainnya.

"Dengan pemilu satu putaran, maka kita perkirakan pertumbuhan ekonomi tahun ini akan lebih dari 5,1 persen," ujar Perry dalam acara Mandiri Investment Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (5/3).

Sementara, tahun depan, BI memperkirakan kisaran pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8 persen sampai 5,6 persen.

"Jadi kita akan berada sedikit di atas 5,2 persen (2025)," jelasnya.

Selain itu, Perry menyebutkan tahun ini pertumbuhan ekonomi akan dibantu pula oleh ekspor yang kinerjanya masih kuat. Konsumsi rumah tangga juga tetap tinggi.

"Khususnya masyarakat kelas menengah dan kelas atas. Namun lebih dari itu juga kita akan mendapatkan dari investasi, tidak hanya untuk konstruksi tapi juga non konstruksi," pungkas Perry.

[Gambas:Video CNN]

Sistem lotere paling kuat

KPK tegaskan penetapan mantan Wamenkumham sudah sah menurut hukum******

Penetapan pemohon sebagai tersangka sah berdasarkan hukum dan serta mempunyai kekuatan mengikat

Pewarta: Bayu Pratama Syahputra
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2023

Tuan Surgawi Bintang Kutub

Sepekan Jelang Ramadan, Harga Bahan Pokok Mulai Melandai******

Rata-rata harga sejumlah bahan pokok turun satu pekan menjelang Ramadan1445 H. Bulan suci sendiri diperkirakan jatuh pada 11 Maret mendatang.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), Selasa (5/3) pagi, rata-rata harga bawang merah ukuran sedang turun 15,66 persen atau Rp5.800 menjadi Rp31.500 per kg dibanding hari sebelumnya.

Kemudian, harga rata-rata bawang putih ukuran sedang turun 5,27 persen atau Rp2.150 menjadi Rp38.650 per kg. Harga beras juga terpantau turun.

Beras kualitas medium I turun Rp450 menjadi Rp15.400 per kg. Sedangkan, beras kualitas medium II turun Rp300 menjadi Rp15.350 per kg.

Sementara itu, harga beras kualitas super I turun Rp750 menjadi Rp16.400 per kg. Beras kualitas super II turun Rp850 menjadi Rp15.750 per kg.

Harga rata-rata aneka ragam cabai juga turun. Lihat saja, harga cabai merah besar turun Rp9.400 menjadi Rp67.600 per kg. Harga rata-rata cabai merah keriting turun Rp7.300 menjadi Rp64.400 per kg.

Selanjutnya, harga cabai rawit hijau turun Rp9.400 menjadi Rp43.100 per kg. Adapun harga rata-rata cabai rawit merah turun Rp6.050 menjadi Rp63 ribu per kg.

Tak ketinggalan, harga daging sapi kualitas I juga turun Rp4.850 menjadi Rp133.350 per kg. Daging sapi kualitas II turun Rp3.850 menjadi Rp125.450 per kg.

Harga gula pasir premium turun Rp400 menjadi Rp17.900 per kg. Harga minyak goreng kemasan bermerek I turun Rp250 menjadi Rp20.500 per kg.

Di sisi lain, rata-rata harga daging ayam ras segar naik Rp250 menjadi Rp37.950 per kg. Selanjutnya, harga telur ayam ras segar juga naik Rp950 menjadi Rp31.850 per kg.

Lalu, harga minyak goreng curah naik Rp300 me menjadi Rp16.500 per kg. Sementara, harga minyak goreng kemasan bermerek II naik Rp200 menjadi Rp19.500 per kg. Sedangkan harga gula pasir lokal stagnan di level Rp17.650 per kg.

[Gambas:Video CNN]

kejahatan

Kemenkes pastikan nyamuk ber******

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2023

pacar sekretarisku

Satgas Sebut UU Cipta Kerja Dorong Peningkatan Investasi di Indonesia******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja) mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan tren investasi menyusul penerbitan UU Cipta Kerja. Pada 2023, Indonesia melampaui target investasi dengan pencapaian Rp1.418 triliun.

Ketua Pokja Sinergi Substansi Sosialisasi Satgas UU Cipta Kerja, Tina Talisa optimis, Indonesia akan dapat mencapai target investasi 2024 yang meningkat jadi Rp1,6 triliun.

"Dulu sebelum adanya UU Cipta Kerja, penerbitan NIB ini per hari hanya lima ribu, sekarang di tahun 2023-2024 penerbitan NIB mencapai sebelas ribu per hari. Ini sesuatu yang harus kita apresiasi," kata Tina dalam rapat koordinasi perdana bertema Pelayanan Perizinan Berusaha dalam Kewenangan Pemerintah Daerah pada akhir Februari lalu di Jakarta.

Namun, pada implementasi di lapangan, masih ada banyak masalah dan tumpang tindih peraturan. Tina kemudian mendorong para peserta rapat untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi.

Merespons hal tersebut, Perwakilan Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten, Rohili, menyampaikan bahwa teknis sistem UI/UX pada situs kerap membingungkan pengguna dan kadang mengalami error.

Perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Provinsi Yogyakarta, Nuri mengatakan bahwa banyak modus yang tak sesuai peraturan pada sektor verifikasi.

"Misalnya izin untuk usaha karaoke, ketika di cek ke lapangan, usaha tersebut ternyata berdampingan dengan sekolah atau tempat ibadah, ini secara izin sudah muncul tetapi pas di lapangan tidak sesuai, hal seperti ini yang membingungkan kami di daerah," katanya.

Sementara, perwakilan Dinas PUPR Jambi, Dian, menyarankan agar pengawasan terkait verifikasi perizinan menjadi poin utama yang segera diselesaikan, karena setiap daerah mengalami hal yang serupa. Perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Timur, Arief, membenarkan pernyataan tersebut.

"Salah satu kasus yang terjadi di daerah kami, ada pelaku usaha yang mengaku sebagai usaha mikro kecil, tetapi dia menguasai ¾ wilayah pertambangan. Hal ini kan jadi kontradiktif dalam jenis usahanya," kata Arif.

Pada rapat itu, seluruh perwakilan daerah sepakat mendorong revisi PP 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha berdasarkan Tingkat Risiko Kegiatan Usaha.

"Koordinasi antara pusat dan daerah pun seharusnya tidak berhenti sampai di sini. Kami harap akan ada tindak lanjut atau pertemuan selanjutnya untuk membahas perbaikan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar perwakilan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Sumatera Selatan, Yossy.

Pada sesi penutup rapat, Tina yang juga Staf Khusus Bidang Hubungan dengan Daerah Kementerian Investasi/BKPM menyebut, ada tiga hal yang akan diperbaiki oleh pemerintah pusat, yaitu regulasi, sistem serta tata kelola.

"Ke depannya akan ada sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga tidak ada komunikasi yang terputus dan secara sistem dapat terintegrasi dengan lebih baik," katanya.

Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan bahwa penyelenggaraan rapat bertujuan untuk mendiskusikan berbagai masalah terkait pelayanan perizinan berusaha di berbagai daerah, sekaligus mencari upaya penyelesaiannya.

"Sehingga nantinya akan dilakukan perbaikan-perbaikan seperti revisi peraturan pemerintah demi mendapatkan regulasi terbaik dan implementasi di masyarakat semakin bagus," ujar Arif saat membuka rapat.