judiangka

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi Raja Iblis

Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang******

Kementerian Perhubungan buka suara mengenai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu pejabat Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah di Semarang pada Selasa (11//4).

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengungkapkan pihaknya masih belum menerima informasi resmi mengenai hal tersebut.

Lihat Juga : KPK Tangkap Kepala BTP Semarang Putu Sumarjaya di OTT Semarang

Meski belum bisa berkomentar lebih lanjut, Adita menyatakan Kementerian Perhubungan siap mendukung berbagai upaya dalam memberantas korupsi.

[Gambas:Video CNN]

Tak hanya itu, Kementerian Perhubungan juga siap bekerja sama dengan pihak berwenang setelah mendapat informasi resmi mengenai permasalahan tersebut.

"Kementerian Perhubungan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam hal ini."

Pernyataan itu disampaikan setelah KPK menangkap pejabat Balai Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Tengah saat OTT di Semarang, Selasa (11/4).

Operasi senyap tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait paket pekerjaan tender track layout(TLO) Stasiun Tegal.

"Ada beberapa yang ditangkap, di antaranya pejabat Balai DJKA Jateng, pejabat pembuat komitmen/PPK proyek pekerjaan perkeretaapian dan pihak swasta," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (11/4).

Tim KPK juga turut menangkap sejumlah pihak lainnya di Semarang, yakni Ani, Yanto dan Yuni selaku Bendahara Balai Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah.

Selain di Semarang, tim KPK juga menangkap sejumlah pihak lainnya yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak swasta di Jakarta.

"Diamankan di Jakarta: Muhamad, Dion (swasta) dan Fadly (PPK)," ujar sumber CNNIndonesia.com di internal KPK.

Lihat Juga : Sri Mulyani Buka-bukaan di DPR Soal Transaksi Janggal Rp349 T

Tim KPK menemukan barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah dan pecahan dolar Amerika Serikat dalam kegiatan dimaksud.

"BB [barang bukti] uang sementara kurang lebih Rp350 juta, serta ATM berisi sekitar Rp300 juta, uang sebesar Rp900 juta untuk PPK Makasar dan US.000 untuk pihak lain. Saat ini masih dimintai keterangan di Polrestabes Semarang," kata sumber tersebut.

teramat

Erick Pindahkan Depo BBM Plumpang yang Terbakar ke Tanah Pelindo******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) PertaminaPlumpang, Jakarta Utara akan dipindahkan ke lahan milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Pembangunan depo BBM baru itu diperkirakan mulai akhir 2024.

Erick mengatakan pembangunan terminal BBM baru di Pelabuhan Pelindo membutuhkan 2 tahun sampai 2,5 tahun.

"Kami juga sudah merapatkan bahwa kilang (depo BBM) akan kita pindah ke tanah Pelindo kita sudah koordinasi dengan Pelindo lahannya akan siap dibangun akhir 2024," kata Erick dalam video, Senin (6/3).

Maka dari itu, Erick menginginkan dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat karena hal itu merupakan bagian perlindungan masyarakat seperti yang diminta Presiden Joko Widodo.

Selain itu, pihaknya juga menyiapkan rencana penetapan buffer zoneatau zona aman di sekitar TBBM.

"Untuk menentukan buffer zone dan juga rencana pemindahan permukiman warga tentunya tidak bisa dilakukan sendiri. Perlu ada komunikasi dengan pemerintah setempat dan masyarakat," ujarnya.

Erick pun berharap tindakan yang akan dilakukan terhadap TBBM Plumpang menjadi percontohan bagi fasilitas vital nasional, termasuk TBBM lain, dan kilang-kilang Pertamina di tempat lain.

"Ini akan menjadi proyek percontohan pertama, sebelum kita terapkan di kilang-kilang lain, bahkan termasuk juga pabrik pupuk dan smelter," ujar Erick.

Kebakaran yang melanda Depo Pertamina di Plumpang terjadi pada Jumat (3/3) sekitar pukul 20.11 WIB. Menurut kesaksian warga, tercium aroma bensin yang menyengat sebelum kebakaran terjadi.

Belasan orang dilaporkan meninggal dunia, serta puluhan mengalami luka bakar. Tak hanya itu, musibah kebakaran depo merembet hingga ke pemukiman warga sekitar yang menyebabkan ratusan orang harus mengungsi. Belum diketahui secara pasti penyebab dari kebakaran tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Li Shifan

Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang******

Kementerian Perhubungan buka suara mengenai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap salah satu pejabat Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah di Semarang pada Selasa (11//4).

Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengungkapkan pihaknya masih belum menerima informasi resmi mengenai hal tersebut.

Lihat Juga : KPK Tangkap Kepala BTP Semarang Putu Sumarjaya di OTT Semarang

Meski belum bisa berkomentar lebih lanjut, Adita menyatakan Kementerian Perhubungan siap mendukung berbagai upaya dalam memberantas korupsi.

[Gambas:Video CNN]

Tak hanya itu, Kementerian Perhubungan juga siap bekerja sama dengan pihak berwenang setelah mendapat informasi resmi mengenai permasalahan tersebut.

"Kementerian Perhubungan sangat mendukung berbagai upaya untuk memberantas korupsi dan akan bekerja sama dengan pihak berwenang dalam hal ini."

Pernyataan itu disampaikan setelah KPK menangkap pejabat Balai Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Jawa Tengah saat OTT di Semarang, Selasa (11/4).

Operasi senyap tersebut berkaitan dengan kasus dugaan suap terkait paket pekerjaan tender track layout(TLO) Stasiun Tegal.

"Ada beberapa yang ditangkap, di antaranya pejabat Balai DJKA Jateng, pejabat pembuat komitmen/PPK proyek pekerjaan perkeretaapian dan pihak swasta," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (11/4).

Tim KPK juga turut menangkap sejumlah pihak lainnya di Semarang, yakni Ani, Yanto dan Yuni selaku Bendahara Balai Ditjen Perkeretaapian Jawa Tengah.

Selain di Semarang, tim KPK juga menangkap sejumlah pihak lainnya yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pihak swasta di Jakarta.

"Diamankan di Jakarta: Muhamad, Dion (swasta) dan Fadly (PPK)," ujar sumber CNNIndonesia.com di internal KPK.

Lihat Juga : Sri Mulyani Buka-bukaan di DPR Soal Transaksi Janggal Rp349 T

Tim KPK menemukan barang bukti berupa uang ratusan juta rupiah dan pecahan dolar Amerika Serikat dalam kegiatan dimaksud.

"BB [barang bukti] uang sementara kurang lebih Rp350 juta, serta ATM berisi sekitar Rp300 juta, uang sebesar Rp900 juta untuk PPK Makasar dan US.000 untuk pihak lain. Saat ini masih dimintai keterangan di Polrestabes Semarang," kata sumber tersebut.

Sulit mengendalikan diri saat bertemu istri tercinta di jalan

Melihat Harga Bahan Pokok di Pasar yang Diklaim Jokowi Mulai Turun******

PresidenJokowi mengklaim harga bahan pokokkompak turun jelang Idulfitri atau Lebaran 2023.

Klaim ia sampaikan saat berkunjung ke Pasar Cepogo Boyolali. Dalam kunjungan itu Jokowi yang didampingi oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan harga-harga pangan seperti cabai hingga daging ayam kompak turun.

"Saya sama mendag dan pak gubernur mengecek harga-harga. Ternyata yang di sini kami lihat turun semuanya," kata Jokowi dikutip dari akun Youtube Sekretariat Kepresidenan, Senin (10/4).

Kemudian, bawang putih Rp24 ribu sampai Rp25 ribu, daging ayam Rp32 ribu per kg.

"Ini mau lebaran turun semua, Alhamdulillah. Mungkin karena pasokan produksinya banyak, sehingga apa menyebabkan harga turun," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Lalu benarkah klaim Jokowi?

Untuk di Jakarta, CNNIndonesia.com mencoba mengecek klaim penurunan harga bahan pokok itu ke sejumlah pasar. Salah satunya di Pasar Harjamukti, Depok.

Di pasar itu harga telur ayam dijual sebesar Rp26.500 per kg. Tadinya, jelang puasa harga telur hampir tembus Rp30 ribu per kg.

"Telur sekarang saya jual Rp26.500 per kg. Kemarin Rp26 ribu. Jadi naik turun sih cuma gak seperti sebelum puasa. Pas mau puasa itu Rp28 ribu, Rp29 ribu, Rp29.500 per kg. Hampir Rp30 ribu lah," kata Nano, pedagang telur di Pasar Harjamukti, Selasa (11/4).

Mengikuti, harga bahan pokok lainnya, seperti cabai, bawang merah dan bawang putih juga terpantau turun jadi sekitar Rp40 ribu sampai Rp50 ribu per kg.

May, pedagang sayuran di pasar ini menyebutkan harga cabai merah besar saat Rp50 ribu per kg, cabai rawit merah Rp40 ribu per kg, cabai keriting merah Rp40 ribu per kg. Begitu juga dengan bawang merah dan putih yang dibanderol Rp40 ribu per kg.

"Ini harga normal cabainya, kemaren kan pas mau puasa sempat Rp80 ribu per kg," kata May.

Yang mengalami kenaikan justru Bawang Bombay. Biasanya Bawang Bombay Rp30 ribu per kg. Tapi sekarang harganya naik jadi Rp50 ribu per kg.

Selain Bawang Bombay, daging ayam mengalami kenaikan tipis. Misalnya ayam potong kecil dari Rp28 ribu menjadi Rp30 ribu per ekor. Lalu, ayam potong sedang dari Rp32 ribu menjadi Rp35 ribu per ekor dan ayam potong besar dari Rp35 ribu jadi Rp40 per potong.

"Naik dikit lah kalau ayam mah, Rp2.000-Rp5.000 lah," kata Iis, pedagang ayam di Pasar Harjamukti tersebut.

Di Pasar Ciputat, Tangerang Selatan, justru harga cabai rawit perlahan mulai naik. Dari sebelumnya normal di Rp50 ribu per kg menjadi Rp60 ribuan per kg. Sedangkan bawang merah dan putih harganya normal, begitu juga Bawang Bombay.

"Bawang Bombay gak naik, masih tetap Rp35 ribu per kg. Itu dari awal bulan juga segitu. Cabai yang naik nih, rawit paling mahal, bisa Rp65 sekarang," kata Siti, Pedagang Sayur di pasar Ciputat.

Legenda tangan dan mata

Aksi Unjuk Rasa di DPR: Partai Buruh Tolak Keras RUU Kesehatan******

Ribuan anggota Partai Buruh dan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/3). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Melalui aksi ini, mereka juga menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka khawatir jika kedua beleid ini disahkan, akan merugikan hak-hak buruh di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Azis, mengkritik RUU Kesehatan yang akan mengubah tata kelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai RUU tersebut akan membuat kedua lembaga tersebut berada di bawah kendali Presiden dan Menteri Kesehatan.

Maka dari itu, dia melanjutkan, sebaiknya pemerintah tidak terlibat dan mempengaruhi BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah tidak boleh 'cawe-cawe' untuk urusan BPJS Ketenagakerjaan ini. Sekarang dia coba ambil untuk bagaimana dia bisa mengendalikan," kata Riden yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Riden menyampaikan aksi kali ini dilakukan karena Partai Buruh mendapat informasi bahwa DPR RI akan melakukan sidang paripurna hari ini. Menurutnya, DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja yang kontroversial.

"Karena kami mendapat informasi bahwa hari ini atau besok DPR RI akan mengesahkan atau memparipurnakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022," ujar Riden.

Dalam aksi tersebut, Partai Buruh dan serikat buruh mengajukan empat tuntutan, di antaranya menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, mengesahkan RUU PPRT, menolak RUU Kesehatan, dan melakukan audit forensik terhadap penerimaan pajak negara, serta mencopot Dirjen Pajak.

Buku Dunia Lain

Menaker: THR Wajib Dibayar Paling Lambat H******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Ida mengatakan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

"Pemberian THR adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja," ujarnya.

THR sendiri diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

Ida sebelumnya memastikan pemerintah akan mengawasi pencairan THR. Salah satunya dengan membuka posko satgas pengawasan THR yang akan menerima aduan pekerja apabila ada perusahaan yang mangkir membayar kewajibannya.

"Kita terus membuka satgas pengawasan pembayaran THR," ucap Ida di Istana Kepresidenan Jakarta pada awal pekan ini.

[Gambas:Video CNN]