usaha kakek zeus

Super Kamudo

Impor Kurma Mulai Menanjak Jelang Puasa******

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap tren kenaikan impor kurmamenjelang puasa dan lebaran 2023.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah menerangkan, pada Januari 2023, impor kurma dengan kode HS 08041000 mencapai 13,23 juta kg atau naik 125,81 persen dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya 5,85 juta kg.

Secara nilai, impor kurma RI menjelang puasa dan lebaran 2023 juga naik 187,31 persen mencapai US,5 juta ketimbang Desember lalu yang hanya sebesar US,83 juta.

Tahun lalu,  ada tiga importir utama kurma ke RI, yakni Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), dan Arab Saudi. Dengan rincian, impor kurma dari Mesir sebanyak 25,14 juta kg senilai US,50 juta, UEA 12,48 juta kg senilai US,39 juta, dan Arab Saudi 10,53 juta kg mencapai US,67 juta.

Jika ditotal, sepanjang 2022 Indonesia mengimpor kurma sebanyak 61,35 juta kg dari berbagai negara dengan nilai mencapai US,25 juta.

Selain dari tiga negara tersebut, Indonesia juga mengimpor kurma dari Tunisia, Iran, Amerika Serikat (AS), Aljazair, Palestina, Libia, dan Namibia.

Lebih lanjut, BPS juga belum melihat dampak gempa Turki terhadap impor kurma. Turki sendiri merupakan salah satu negara asal impor kurma ke RI, meski bukan utama.

"Bahwa kalau kami lihat sehubungan dengan gempa Turki, apakah berdampak pada terganggunya impor kurma? Kalau kami lihat, gempa Turki terjadi pada Februari 2023, sedangkan data impor yang dirilis adalah Januari 2023. Jadi ini akan terlihat nanti mudah-mudahan pada rilis berikutnya," kata Habibullah dalam konferensi pers, Rabu (15/2).

[Gambas:Video CNN]

Kitab Neraka

Bahas Meikarta, Andre Rosiade Gebrak Meja di Depan Bos Lippo******

Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade marah hingga menggebrak meja saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar soal Meikarta.

Ia marah karena kasus Meikarta tak kunjung selesai di mana para konsumen tidak mendapatkan unitnya. Konsumen bahkan dituntut oleh Meikarta.

"Kalau kita enggak bejek bapak, enggak kita panggil ke DPR, bapak injak itu orang-orang itu. Saya dengar 'oh kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim'. Makanya bapak berani," katanya, Senin (13/2).

"Ini Republik Indonesia bukan republik Lippo. Enggak ada yang bisa ngatur republik ini. Ini penting pak supaya paham itu oligarki. Kita hadapin," kata Andre sambil menggebrak meja.

Karena belum menemukan penjelasan detail terkait Meikarta, DPR akan memanggil CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady, untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah. Pemanggilan itu dijadwalkan berlangsung setelah masa reses DPR.

"Komisi VI DPR akan mengundang pihak terkait dari Lippo Group yaitu John Riady sebagai CEO PT Lippo Karawaci Tbk," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR Mohamad Hekal dalam rapat tersebut.

Andre mengatakan pemanggilan Jhon Riyadi dilakukan pada Maret 2023, usai masa reses DPR. Ia juga mengusulkan agar anggota Komisi VI melapor ke masing-masing fraksi untuk membuat panitia khusus atau pansus Meikarta supaya tidak ada lagi pihak yang bertindak sewenang-wenang di Indonesia.

"Jangan sampai ada oligarki yang bisa berkehendak seenak perutnya di republik ini. Bisa ngatur-ngatur hukum, bisa ngatur-ngatur segalanya, sehingga bisa melakukan penekanan dan intimidasi kepada masyarakat," ujar Andre.

[Gambas:Video CNN]

Menarik seorang pria tunawisma di pesta pernikahan untuk menyelesaikan pernikahan

Tambahan Biaya Kereta Cepat Jakarta******

Indonesia dan Chinasepakat menambah cost overrun (pembengkakan biaya) proyek pembangunanKereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar US,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Dengan demikian, maka anggaran pembangunan KCJB yang awalnya direncanakan sekitar Rp113 triliun, naik menjadi Rp131 triliun.

Namun, sayangnya mekanisme pembagian atau porsi pembayaran biaya untuk memenuhi pembengkakan anggaran tersebut belum ditentukan.

Menurutnya, untuk pembahasan skema pembayaran cost overrun akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan komite.

Tiko berharap dalam satu hingga dua pekan ke depan angka pembagian tanggungan Indonesia atau China sudah final.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah ingin pembengkakan biaya pada proyek KCJB ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham. Artinya, diselesaikan dengan skema business to business (B2B) seperti anggaran pembangunan.

"Pada cost overrun yang kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang punya porsi (kepemilikan saham) 60 persen dan China 40 persen, maka kenaikan cost overrun juga harus ditanggung 60:40," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, (25/8) tahun lalu.

Kendati, apapun skemanya, Indonesia masih tetap amsyong. Sebab, sejak awal rencana pembangunan KCJB sudah tidak sesuai dengan janji pemerintah.

Awalnya, pembangunan yang dipastikan tidak akan menggunakan sepeserpun APBN harus dilanggar dengan kucuran dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp4 triliun untuk proyek tersebut.

Sayangnya, pengorbanan APBN untuk pembangunan KCJB tak cukup sampai di situ. Indonesia harus kembali menanggung beban pembengkakan biaya, karena China tak akan mau menanggung beban proyek itu sendiri.

"Kita tahu bahwa ada potensi pembangunan kereta cepat ini akan menjadi contingency risk yang berpotensi ditanggung pemerintah melalui APBN," ujar Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepadaCNNIndonesia.com.

Menurutnya, jumlah beban yang ditanggung APBN masih bisa diminimalisir.

Dalam hal ini, pemerintah harus betul-betul bisa menetapkan dan menyepakati pembagian tanggungan pembengkakan biaya agar tidak membebani keuangan negara terlalu besar.

"Tentu dalam penentuan pembiayaan ini perlu hati-hati untuk ditetapkan. Selain itu juga perlu dilihat apakah ada potensi penambahan biaya lagi yang bisa muncul di kemudian hari," jelasnya.

Rendy menilai meski saat ini nominal pembengkakan sudah disepakati, namun hal tersebut tidak menjamin tidak ada tambahan biaya lagi ke depannya.

Apalagi, jika pemerintah tak segera membayar pembengkakan biaya bisa menimbulkan kebutuhan biaya lanjutan, seperti denda dari kontraktor.

"Bisa jadi nanti ada pinalti yang muncul baik itu karena keterlambatan pembayaran kontraktor ataupun melesetnya pencairan dari pinjaman yang berpotensi dilakukan pemerintah di kemudian hari untuk menutupi kelebihan biaya pembangunan kereta cepat ini," imbuhnya.

Karenanya, ia berharap pemerintah mempertimbangkan tanggungan yang akan muncul setelah pembengkakan biaya ini. Artinya, kebijakan dan skema apapun yang ditempuh APBN bakal tetap terbebani hanya saja besarannya bisa diperkecil.

Sebab, pemerintah sudah kepalang basah dan tak mungkin membatalkan proyek tersebut. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat berharap proyek KCJB bisa selesai dan beroperasi pada pertengahan tahun ini.

"Intinya fokus saat ini, menurut saya adalah bagaimana skema pembiayaan yang adil untuk biaya yang bengkak ini. Karena betul, sudah terlanjur jalan proyek dan mau tidak mau harus selesai proyeknya," jelasnya.

Pemerintah harus tegas dengan China

Kaisar Jiwa yang melahap

Menilik UU Rusun yang Disebut Ombudsman Dilanggar Meikarta******

Ombudsman RI mengungkapkan pemasaran apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat telah melanggar Undang-undang No 20 tahun 2011 tentangRumah Susun.

Pasalnya, pemasaran itu dilakukan kala apartemen belum terbangun dan masih berbentuk lahan kosong. Jika mengacu pada UU Rusun, pengembang seharusnya memasarkan apartemen setelah ada pembangunan minimal 20 persen.

"Jelas regulasi 20 persen terbangun baru boleh memasarkan dilanggar. Meskipun dulu beralibi 20 persen secara bertahap, itu dari setiap unit tower yang dibangun, tapi nyatanya masih lahan kosong," kata Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya saat dihubungi CNNIndonesia, Rabu (15/2).

"Tapi kenyataannya pemasaran besar-besaran dengan hanya uang sekitar Rp1 juta, tak jelas untuk pesan unit di tower yang mana, karena unitnya belum ada, meski 20 persen pun tidak. Jelas ini upaya menghimpun dana," ucapnya.

Pasal 16 ayat 2 UU Rusun mengatur kewajiban pengembang memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli.

"Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun," tulis aturan tersebut.

Lihat Juga : Firma Akuntansi Global KPMG Umumkan PHK 700 Karyawan

Kemudian, Pasal 43 ayat (1) menyebutkan proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.

Lebih lanjut, di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.

Pasal 43 ayat (2) huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 97.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.

Bahkan, jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.

Namun, beberapa Pasal di UU Rusun digantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker, yang diterbitkan 30 Desember lalu. Ada beberapa pasal yang diubah, termasuk Pasal 16 dan 43.

Sebelumnya, Pasal 16 ayat 3 UU Rumah Susun berbunyi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada kabupaten/kota yang sama. Kemudian, di Pasal 16 ayat 3 Perppu Ciptaker berubah.

"Dalam hal pembangunan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam 1 (satu) lokasi kawasan rumah susun komersial, pembangunan rumah susun umum dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang sama," tulis Pasal 16 ayat 3 di Perppu Ciptaker.

Selain itu, ada penjelasan baru di Pasal 16 ayat 4 Perppu menyatakan kewajiban menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20 persen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan rumah susun umum.

Lalu, di Pasal 16 ayat 5 dijelaskan pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh badan percepatan penyelenggaraan perumahan.

Proyek Meikarta yang dikembangkan oleh Grup Lippo belakangan ini memicu polemik. Sejumlah pembeli yang sudah membayar unit, sampai dengan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya. Lantas, mereka menuntut refund alias pengembalian dana.

CNNIndonesia berupaya untuk meminta tanggapan atas tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pemasaran Apartemen Meikarta itu kepada Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan. Tapi, pihak terkait belum memberikan jawabannya.

[Gambas:Video CNN]

Suamiku adalah seekor rubah tua

Utang Perusahaan Pelat Merah Tembus Rp1.640 T Sepanjang 2022******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencatat utangseluruh perusahaan pelat merah tembus Rp1.640 triliun sepanjang 2022.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan meski utang tersebut masih tinggi, tapi masih baik karena ekuitas BUMN yang juga naik.

"Memang pasti ada pihak-pihak bilang tapi utangnya kan naik, tapi kalau kita lihat kan equitynya juga naik. Ini yang kita tekankan bahwa persepsi BUMN banyak utang tidak dijaga dengan ekuitas yang baik, salah," kata Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2).

Dengan modal Rp3.150 triliun dan utang Rp1.640 triliun, maka investasi tertanam BUMN pada 2022 mencapai Rp4.790. Sehingga rasio utang BUMN terhadap investasi tertanam sebesar 34,2 persen.

Kendati, Erick mengatakan data tersebut masih belum diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Rasio utang BUMN 2022 turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 36,2 persen di mana utang sebesar Rp1.580 triliun, modal Rp2.778 triliun, sehingga investasi tertanam Rp4.358 triliun.

Sementara itu, realisasi anggaran Kementerian BUMN 2022 mencapai Rp196,5 miliar atau 99,06 persen dari pagu sebesar Rp198,43 miliar.

Laba konsolidasi BUMN sepanjang 2022 mencapai Rp303,7 triliun, naik dari Rp125 triliun. Kemudian aset meningkat menjadi Rp9.867 triliun dari Rp8.978 triliun pada 2021.

"Pendapatan pun meningkat dari Rp2.292 triliun menjadi Rp2.616 triliun," kata Erick.

[Gambas:Video CNN]

Generasi kedua yang abadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.

KAI Mulai Jual Tiket KA Lebaran Mulai 26 Februari 2023******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAImenjual tiket kereta api (KA) angkutan Lebaran 1444 H mulai 26 Februari 2023 mendatang.

Khusus penjualan tiket angkutan lebaran kali ini, perseroan menerapkan kebijakan dengan aturan menjual tiket mulai H-45 sebelum keberangkatan.

Dengan begitu mulai 26 Februari, pelanggan sudah dapat membeli tiket untuk keberangkatan 12 April 2023.

"KAI mengajak masyarakat agar menggunakan kereta api sebagai transportasi di masa angkutan lebaran yang aman, nyaman, dan tepat waktu," kata Joni melalui keterangan resmi, Kamis (16/2).

Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui aplikasi KAI Access, web kai.id, serta seluruh channel resmi penjualan tiket KAI lainnya.

Perusahaan mengingatkan calon pelanggan agar teliti dalam menginput tanggal, rute, serta data diri pada saat melakukan pemesanan.

Joni mengimbau pelanggan merencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi perjalanan menuju stasiun. Jangan sampai keliru dan akhirnya tidak bisa mudik Lebaran.

Dalam rangka menghadapi Angkutan Lebaran ini, KAI akan melakukan berbagai kesiapan baik pada sarana, prasarana, maupun sumber daya manusia.

Joni pun mengatakan KAI bersama seluruh stakeholder akan melaksanakan kegiatan Ramp Check atau inspeksi keselamatan Standar Pelayanan Minimum di seluruh wilayah operasi KA. Sementara, para petugas KAI juga terus dipersiapkan untuk mewujudkan keamanan dan keselamatan perjalanan.

Untuk informasi lebih lanjut terkait penjualan tiket pada masa Angkutan Lebaran, masyarakat dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email [email protected], atau media sosial KAI121.

[Gambas:Video CNN]