registrasi kredivo

Dewa super dari dewa tertentu, Marvel

2 Menteri Jokowi Keroyokan 'Serang' Tom Lembong Imbas Kritik Nikel******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan ramai-ramai menyerang balik Co-captain 2 Timnas AMIN Thomas Lembong soal hilirisasi nikel dan kendaraan listrik.

Kedua menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini geram dengan pernyataan pria yang akrab disapa Tom itu, khususnya mengenai hilirisasi nikel di dalam negeri yang dinilai ugal-ugalan sehingga membuat harga nikel dunia anjlok.

Luhut menilai Tom, yang juga seorang mantan menteri perdagangan dan mantan kepala BKPM, berbohong atas pernyataan bahwa harga nikel anjlok akibat gencarnya pembangunan smelter di Indonesia, yang termasuk program hilirisasi pemerintahan Jokowi.

"Oke, Anda intelektual. Tapi karakter Anda menurut saya enggak bagus," sambungnya.

Luhut menegaskan harga nikel perlu dilihat dalam bentuk data panjang, misal sepuluh tahun terakhir.

Ia menyebut siklus dari komoditas naik dan turun, mulai dari batu bara, nikel, hingga emas. Namun, Luhut menyebut harga nikel dunia sekarang menyentuh Rp15 ribu, lebih bagus dari periode 2014-2019 yang hanya Rp12 ribu.

"Jadi saya enggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini," kata dia.

Luhut juga menyoroti pernyataan Tom terkait lithium ferro phosphate (LFP). Pasalnya, LFP menjadi andalan Tom saat menyerang program hilirisasi nikel di rezim Jokowi.

Tom menyebut negara luar sudah mulai meninggalkan nikel Indonesia untuk menggarap baterai mobil listrik dan beralih ke LFP. Luhut menegaskan apa yang dikatakan eks menteri perdagangan itu tidak benar.

"Tidak benar pabrik Tesla di Shanghai menggunakan 100 persen LFP untuk mobil listriknya. Mereka masih tetap menggunakan nikel based baterai. Jadi, seperti suplai nikel based baterai itu dilakukan oleh LG Korea Selatan untuk model mobil listrik yang diproduksi Tesla di Shanghai," jelasnya.

Setali tiga uang, Bahlil pun menuding Tom melakukan kebohongan publik. Ia menampik pernyataan Tom bahwa mobil listrik Tesla tak lagi menggunakan baterai kendaraan listrik berbahan baku nikel.

Bahlil mengatakan Tesla memang menggunakan baterai kendaraan listrik LFP seperti yang disampaikan Tom, tetapi hanya untuk kendaraan standar.

"Apakah benar nikel akan ditinggalkan? Ini adalah kebohongan publik. Kenapa saya katakan demikian? Karena LFP itu hanya dipakai oleh Tesla kepada mobilnya yang standar. Karena kualitas jarak tempuhnya itu lebih bagus ke nikel dan itu Tesla sebagian juga masih memakai bahan baku nikel," katanya dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

[Gambas:Video CNN]

Tom Lembong belakangan ini memang sering mengkritik pemerintahan Jokowi. Kritik ia berikan setelah gabung ke kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

Kritik salah satunya ia berikan terkait kebijakan hilirisasi nikel yang dilaksanakan Jokowi.

Ia menyebut kebijakan itu sudah menghancurkan harga nikel. Menurutnya, karena kebijakan Jokowi harga nikel di pasar global sudah turun sekitar 30 persen dalam 12 bulan terakhir.

Kejatuhan harga tersebut katanya dipicu gencarnya pembangunan smelter. Ia memperkirakan kejatuhan harga itu akan berlanjut karena stok nikel di dunia mengalami surplus yang terbesar sepanjang sejarah karena kebijakan Jokowi.

"Jadi dengan begitu gencarnya dibangun smelter di Indonesia, kita membanjiri dunia dengan nikel. Harga jatuh, terjadi kondisi oversupply," ujar Lembong.

Tak hanya menjatuhkan harga, Tom juga menjelaskan karena pemerintah begitu militan dan konfrontasional terhadap nasabah luar negeri, hal itu membuat mereka ketakutan. Ini membuat Indonesia kehilangan kepercayaan dan mencari opsi lain untuk membuat baterai mobil listrik.

"Akhirnya mereka cari opsi lain, mereka bikin formulasi bahan baterai yang tidak menggunakan nikel," kata dia lebih lanjut.

Lembong lantas mencontohkan Tesla yang tidak menggunakan nikel untuk bahan baku baterai mobil listriknya.

"Jadi 100 persen dari semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok menggunakan baterai yang mengandung 0 persen nikel, dan 0 persen kobalt. Jadi baterainya lithium iron phosphate (LFP). Jadi pakai besi, pakai fosfat, masih tetap pake lithium, tapi sudah tidak lagi pakai nikel, tidak lagi pakai kobalt," tutur dia.

Kelahiran Kembali Era Pentium

Bali Turunkan Pajak Hiburan Diskotek Cs di Bawah 40 Persen******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) Bali bakal memberikan insentif agarpajak hiburanuntuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen.

Hal itu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Yang di Bali mereka sudah melakukan itu (insentif) karena saya kan zoom meeting dengan gubernur, bupati walikota se-Bali, mereka sudah rapat mengundang pengusaha tempat hiburan. Mereka akan memberikan Pasal 101, memberikan insentif, berapa insentifnya ya yang jelas di bawah 40 persen," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

Tito pun mendorong pemda lainnya untuk memberikan insentif pajak hiburan.

"Saya mendorong daerah-daerah lain unuk kesinambungan lapangan pekerjaan dan kesulitan usaha pasca covid, kita mendorong untuk mereka menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan dari UU itu Pasal 101," katanya.

Pemberian insentif pajak hiburan oleh pemda tertuang dalam Pasal 99 PP PDRD Nomor 35 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemda bisa memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

"Insentif fiskalnya berupa apa? pengurangan. Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen silahkan berdasarkan assesment daerahnya, melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan keringanan, memberikan pembebasan ataupun penghapusan dari pokok pajak," jelas Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Namun, ia menekankan tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen. Sebab, pemberiannya harus berdasarkan assesment dari pemerintah atas pengajuan dari pengusaha.

Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa memberikan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen kepada pelaku usaha. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak/ wajib retribusi.

"Jika memang pelaku usaha dalam kategori wajib pajak yang belum mampu secara usaha ditetapkan dengan tarif 40 persen, maka kepala daerah berapa bisa memberikan insentif," ujarnya.

Kedua, mempertimbangkan kondisi tertentu wajib pajak. Misalnya usaha terdampak bencana alam, mengalami kebakaran, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya.

Ketiga, pelaku usaha mikro dan menengah yang bisa dibuktikan dengan izin usaha sebagai pelaku UMKM, maka bisa diberikan insentif.

Keempat, mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mendukung kebijakan pemda mencapai program prioritas daerah atau yang terkait dengan nasional.

"Memberikan kemudahan insentif ini tentu harus di-assessment dulu ya jika itu pengajuannya dari wajib pajak. Jika itu merupakan prioritas daerah, ya silahkan diberikan secara massal," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali! Dewa yang jatuh

Aneka Perlengkapan Rumah Tangga Diskon di Transmart Full Day Sale******

Transmart Full Day Sale ada lagi! Pada promo kali ini ada penawaran khusus untuk pembelian aneka perlengkapan rumah tangga yang ditawarkan dengan harga spesial plus ekstra diskon 20 persen.

Cek di sini ya untuk mengetahui aneka macam perlengkapan rumah tangga yang didiskon selama periode Transmart Full Day Sale pada Minggu (14/1).

Lihat Juga : Belanja di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega Ada Diskon 20%

Bagi yang belum memiliki Kartu Kredit Bank Mega, ada unit pembukaan instan di setiap booth yang ada di gerai Transmart atau bisa mengajukan pembukaan kartu kredit di kantor cabang Bank Mega terdekat.

Jadi, jangan ketinggalan ya ramaikan Transmart Full Day Sale yang berlangsung satu hari aja! Belanja dijamin hemat.

Kehidupan sehari-hari pensiunan pemimpin

Menaker: Buruh Kerja di Hari Pemilihan Suara Berhak atas Upah Lembur******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut karyawan yang bekerja pada 14 Februari 2024, atau hari pencoblosan Pemilu2024 berhak mendapatkan uang lembur.

Hak itu ia atur dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Hari Libur Bagi Pekerja/Buruh Pada Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Dalam edaran yang diterbitkan Ida pada 26 Januari lalu tersebut, hak dapat uang lembur itu terdapat dalam poin ketiga.

Selain hak uang lembur, Ida melalui edaran itu juga mengatur kewajiban pengusaha untuk memberikan hak bagi pekerja mereka untuk menggunakan hak pilih.

"Apabila pada hari dan tanggal pemungutan suara tersebut pekerja/buruh harus bekerja, maka pengusaha mengatur waktu kerja agar pekerja/buruh tetap dapat menggunakan hak pilihnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Panggilan Sihir

Ombudsman: Kementan Beri Rekomendasi Impor Bawang Putih Melebihi Kuota******

Ombudsman RI mengatakan Kementerian Pertanian (Kementan) memberikan rekomendasi izinimpor bawang putihmelebihi kuota yang ditetapkan pemerintah.

Hal itu berdasarkan adanya dugaan maladminstrasi dalam penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) bawang putih yang dilakukan Kementan.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengatakan penerbitan RIPH tidak sesuai dengan kuota impor tahunan yang diputuskan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pemerintah.

"Ya memang tidak harus sama, tapi kalau jumlahnya seperti ini pasti akan mengakibatkan permasalahan. Rebutan SPI (surat perizinan impor), pelaku usaha rugi. Ini kan pelayanannya jadi buruk" katanya dalam konferensi pers, Selasa (15/1).

RIPH merupakan keterangan tertulis yang menyatakan produk hortikultura memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang diterbitkan Kementerian Pertanian. Rekomendasi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapat surat persetujuan impor (SPI) dari Kementerian Perdagangan.

Ombudsman juga menemukan adanya praktik pungutan liar dalam penerbitan RPIH bawang putih. Salah satu importir melaporkan ke Ombudsman bahwa ia diminta membayar Rp200 - Rp250 per kilogram (kg) kepada oknum di lingkungan Kementan untuk mendapatkan RIPH.

"Kalau disangkal silakan, karena fokus Ombudsman bukan di situ. Ini ranahnya penegak hukum, tapi informasi ini masuk ke ombudsman," katanya.

Masalah lainnya yang juga ditemukan Ombudsman yakni banyak importir yang tidak melakukan wajib tanam bawang putih.

Padahal dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 38 tahun 2017 tentang Rekomendasi Impor Produk Hortikultura, Pasal 32 mewajibkan importir menanam bawang putih di dalam negeri. Wajib tanam harus dilakukan sebesar 5 persen dari pengajuan impor.

Jika tidak melakukan wajib tanam, maka pengusaha tidak boleh melakukan importir.

"Bagaimana kalau tidak boleh impor, apakah tetap bisa impor? Bisa, caranya bikin perusahaan baru. Mestinya pemerintah waspada pada perusahaan baru karena besar kemungkinan patut diduga di belakangnya merupakan pelaku usaha yang enggan melakukan wajib tanam," kata Yeka.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan bersinar di langit

Ada IKN, Pengusaha Tetap Pilih Berbisnis di Lokasi yang Banyak Orang******

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menegaskan ekspansi bisnistetap mengacu pada lokasi yang banyak konsumen meski nantinya ada Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Wakil Ketua Umum Kadin Juan Permata Adoe menekankan pihaknya tak menutup mata bahwa Pulau Jawa saat ini masih cukup ramai dalam urusan bisnis.

"Kalau bicara IKN, kita pengusaha tentunya memilih lokasi yang di mana konsumennya banyak, itu sudah pasti," tegas Juan dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

Terlepas dari prospek bisnis di IKN, pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengeluhkan aturan negara yang dianggap mempersulit impor barang. Padahal, mereka mengaku selama ini sudah taat pajak.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) juga merasa mal-mal di Indonesia dibayangi dengan ancaman keberlangsungan industri usaha ritel, khususnya di 2024 ini.

APPBI mengkritik upaya pemerintah membatasi produk impor. Mereka menilai negara seharusnya memberi insentif untuk produk-produk dalam negeri agar bisa berkembang dan bersaing di pasar ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual turut mendengar keluhan pengusaha. Airlangga menekankan pemerintah perlu mempelajari geliat sektor ritel di negara lain sebagai pembanding kebijakan di Indonesia.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," tuturnya.

"Apalagi sektor ritel atau offlineini mendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Sehingga daya saing dari sektor offlineitu harus punya daya saing dibandingkan online, tetapi berdasarkan kebutuhan dari konsumen. Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," tambah Airlangga.

[Gambas:Video CNN]