info slot gacor malam ini

3dbet 441Jutaan kata 369739Orang-orang telah membaca serialisasi

《info slot gacor malam ini》

Ed Sheeran ajak Jakarta nyanyikan Perfect hingga Shape of You******

Jakarta (ANTARA) - Penyanyi asal Inggris Ed Sheeran mengajak seluruh masyarakat yang hadir dalam konsernya di Jakarta untuk bernostalgia menyanyikan sejumlah lagu hits lamanya mulai dari Perfect hingga Shape of You.

Dalam acara Ed Sheeran + - = ÷ x Tour 2024 yang diselenggarakan di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (2/3), pria kelahiran 17 Februari 1991 itu membawakan banyak lagu dari album-album lamanya.

Selain Perfect dan Shape of You, lagu lain yang membuat penonton takjub adalah Thinking Out Loud dan Photograph.

“Kalian pasti tahu kalau lagu ini sangat populer dan berarti bagiku,” kata Ed Sheeran sebelum melanjutkan ke lagu selanjutnya.

Baca juga: Sapa penonton di konser Ed Sheeran, Calum Scott: Menyala abangku!

Dengan semangat penonton mengatakan ya dan tak sabar untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaannya tersebut. Sorakan semakin kencang ketika penonton dikagetkan dengan lagu yang ia tulis berjudul Love Yourself, sebuah lagu yang makin terkenal setelah Justin Bieber berpartisipasi menyanyikannya.

Seluruh penonton menyalakan lampu ponsel dan bersenandung bersama. Menikmati malam itu dengan seluruh lagu ciptaan Ed yang liriknya mungkin membawa kenangan-kenangan berharga bagi mereka karena seringkali terlihat pasangan yang saling merangkul dan bergandengan tangan.

Sementara penonton lainnya bernyanyi dengan keras pada salah satu bagian lagu bersama teman yang duduk di bangku sebelah, untuk mengabadikan momen di konser yang dipromotori oleh PK Entertainment itu.

Baca juga: Ed Sheeran enerjik buka konser sambil nyanyikan "Tide"

Selanjutnya, Ed mulai membawa lagu-lagu mellowseperti Happier, You Need Me I Don’t Need You hingga Sing. Dilanjutkan dengan lagu lainnya yakni Tenerife Sea, Bad Habbit dan Bloodstream.

Dalam kunjungan keduanya kali ini, Ed juga sering mengajak penonton bersorak sangat lantang ketika ia memetik senar gitarnya yang bersuara sangat jernih.

Dengan bantuan panggung 360 derajat yang pertama kali ditampilkan di JIS, Ed dapat dengan leluasa menyapa penonton dan mengitari panggung. Suasana konser juga semakin meriah berkat bantuan soundsystemyang bersuara keras dan lampu-lampu gemerlap berwarna-warni di tiap sudut panggung.

Lampu-lampu tersebut dicocokkan dengan suasana dari lagu-lagu yang dibawakan Ed. Hal lain yang turut mendukung konser terasa sempurna adalah adanya semprotan api dan sejumlah layar berukuran besar untuk menyorot wajah Ed ketika bernyanyi.

Konser Ed Sheeran + - = ÷ x Tour 2024 sukses diselenggarakan pada Sabtu malam di JIS. Acara yang dimulai sejak pukul 19.00 WIB itu turut menampilkan Calum Scott sebagai bintang tamu pembuka konser, dilanjutkan penampilan Ed Sheeran yang dimulai pukul 20.15 WIB.

Baca juga: Photograph jadi lagu Ed Sheeran yang paling ditunggu penonton

Pewarta: Hreeloita Dharma Shanti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Pakar: Berisiko tak indahkan putusan MK******

Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan pembentuk undang-undang yang tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024 akan berisiko konflik politik dan legitimasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Saya kira Pemerintah dan DPR RI tidak mungkin memajukan pelaksanaan pilkada serentak yang semula November menjadi September 2024," kata Titi Anggraini yang juga dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum UI ketika menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Minggu pagi (3/3).

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21 November 2023), menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.

Namun, lanjut Titi, setelah Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024, pelaksanaan pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yakni November 2024.

Selain berpotensi terjadinya konflik politik dan legitimasi pilkada taruhannya, menurut dia, akan berisiko baik bagi Presiden RI Joko Widodo maupun DPR RI.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Perludem ini mengatakan bahwa MK menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pilkada serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi, lanjut Titi, menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Baca juga: Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024

Baca juga: MK tolak permohonan Bupati dan Wabup Talaud soal UU Pilkada

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Wakil Ketua Komisi II DPR RI soal putusan MK: Jadi catatan penting******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengatakan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum akan menjadi catatan penting bagi pihaknya.

"Komisi II secara khusus belum membahas topik ini, tetapi pada waktunya pasti akan menjadi catatan penting. Jika revisi Undang-Undang Pemilu tidak bisa dilakukan pada periode DPR sekarang, minimal sudah ada bahan-bahan besar untuk pembahasan pada DPR periode berikutnya," kata Yanuar saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Minggu.

Walaupun demikian, Yanuar menyebutkan untuk Pemilu 2024 ketentuan Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu masih berlaku.

"Bahwa ambang batas parlemen masih empat persen. Jadi, jangan lagi menafsirkan bahwa Pemilu 2024 ambang batas parlemen sudah berubah," ujarnya.

Yanuar menjelaskan dalam putusan MK itu tidak secara khusus menyebut besaran angka tertentu untuk ambang batas parlemen, sehingga DPR dan pemerintah masih memiliki kebebasan untuk menetapkan besaran angka yang baru untuk ambang batas parlemen.

"Cuma besaran angka tersebut harus punya dasar argumentasi yang kuat. Tidak lagi sekadar kesepakatan politik antara DPR dan pemerintah," katanya.

Sementara itu, dia mengatakan bahwa pemberlakuan ambang batas untuk Pemilu 2029 nantinya harus merujuk pada UU Pemilu yang baru, sehingga UU Pemilu saat ini harus direvisi. Hal ini dikarenakan, kata dia, putusan MK tidak serta merta berlaku sebelum ada perubahan norma dalam undang-undang.

"Saya kira revisi Undang-Undang Pemilu tersebut tidak boleh lagi parsial, tetapi harus utuh dan menyeluruh. Jangan seperti sekarang, revisi maju mundur sesuai dengan pesanan dan selera kepentingan sesaat," tuturnya.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam UU Pemilu.

“Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2).

MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

“Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah,” jelas Saldi.

Baca juga: Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas

Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cipit77、kelinci777、trik judi tanpa kalah

Terkait：situs judi slot terbaru dan terpercaya、king88bet、gacor888、prediksi angka jitu hk、situs gacor malam ini 2022、cara dapat duit dari pinterest、rupiah777、akun slot gampang maxwin、suka slot88、slot yang terbaik

---

---

bab terbaru：situs judi online（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10