mpo138

Keturunan Master Bumi

Bahlil Copot Pejabat BKPM yang Diperiksa KPK di Kasus Izin Tambang******

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia menonaktifkan Direktur Hilirisasi Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM Hasyim Daeng Barang.

Pencopotan ini terkait pemeriksaan Daeng sebagai saksi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia dimintai keterangan dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM Tina Talisa mengatakan proses pemeriksaan itu tidak ada hubungannya dengan Kementerian Investasi/BKPM. Sebab, terkait dengan jabatan Hasyim sebelumnya di Pemprov Maluku Utara.

"Sehingga perlu kami tegaskan sekali lagi proses yang berlangsung saat ini tidak ada kaitannya dengan Kementerian Investasi/BKPM," imbuhnya.

KPK mendalami pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara saat memeriksa saksi yang kini menjadi anak buah Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia.

Direktur Hilirisasi Bidang Mineral dan Batu Bara Kementerian Investasi/BKPM yang kini nonaktif, Hasyim Daeng Barang, diperiksa KPK pada Jumat (1/3) lalu.

Pemberian IUP tersebut diduga tanpa mekanisme dan perintah dari Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Gani Kasuba, saat ini sudah berstatus tersangka dan ditahan KPK.

"Yang bersangkutan hadir dan didalami kembali pengetahuannya antara lain kaitan dugaan adanya pemberian izin usaha bagi pihak swasta salah satunya di bidang pertambangan tanpa melalui mekanisme dan atas pesanan dari tersangka AGK selaku Gubernur Malut," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (5/3).

Hasyim merupakan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara. Ini merupakan kali kedua Hasyim diperiksa sebagai saksi. Sebelumnya, pada Rabu (24/1), Hasyim diperiksa tim penyidik KPK dan didalami perihal pengurusan perizinan tambang dan tata ruang di Maluku Utara.

KPK memproses hukum tujuh orang tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan dan perizinan proyek di Pemprov Maluku Utara.

Mereka ialah Abdul Gani Kasuba; Kadis Perumahan dan Permukiman Adnan Hasanudin; Kadis PUPR Daud Ismail; Kepala BPPBJ Ridwan Arsan; Ajudan Ramadhan Ibrahim; serta Stevi Thomas dan Kristian Wuisan (swasta).

Abdul Gani, Ramadhan Ibrahim dan Ridwan Arsan selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan Adnan Hasanudin, Daud Ismail, Stevi Thomas dan Kristian Wuisan selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

KPK menduga terdapat penerimaan uang Rp2,2 miliar terkait dengan pekerjaan proyek di lingkungan Pemprov Maluku Utara. Uang tersebut di antaranya digunakan untuk kepentingan pribadi Abdul Gani guna pembayaran menginap hotel dan dokter gigi.

Selain itu, KPK juga menemukan dugaan Abdul Gani menerima uang dari para ASN di Pemprov Maluku Utara untuk mendapatkan rekomendasi dan persetujuan menduduki jabatan. Dugaan tersebut masih didalami dalam proses penyidikan.

[Gambas:Video CNN]

Satu qi sudah cukup untuk mengeringkan

Apa Itu Smart Farming yang Ditawarkan Gibran ke Anak Muda?******

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mendorong anak muda untuk masuk ke sektor pertanianmelalui smart farming.

Dengan smart farming, produktivitas pertanian diharapkan meningkat.

"Generasi muda akan kita dorong melalui smart farming," katanya dalam debat cawapres yang digelar KPU di JCC, Jakarta, Minggu (21/1) malam.

Lalu apa sebenarnya yang dimaksud smart farming?

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut smart farmingmerupakan sistem pertanian yang memanfaatkan teknologi guna meningkatkan produktivitas.

Dengan konsep ini, diharapkan efisiensi, produktivitas dan keberlanjutan dalam produksi tanaman serta peternakan dapat meningkat.

Peneliti Ahli Madya PRHP BRIN Joko Pitono mengatakan smart farmingbisa menarik minat anak muda menjadi petani.

Namun, ia menekankan desain aplikasi smart farmingcukup kompleks, sehingga memerlukan keterlibatan dan sinergi dari berbagai bidang kepakaran seperti elektro, fotonik, agronomi fisiologi, hama penyakit, agroklimat, tanah, dan mekatronika.

"Smart farmingyang berbasis Internet of Thing (IoT)memerlukan dukungan cloud server yang ditunjang oleh beberapa unit untuk proses monitoring parameter penting, big data & analitik, kontrol manajemen dan aktivasi aktuator," kata Joko dalam acara HortiEs Talk Seri ke-12, dengan topik 'Penerapan Smart Farming dan Teknologi Pengendalian Residu Pestisida' beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan bahwa aplikasi smart farmingakan berfungsi untuk pengaturan input produksi tanaman. Contohnya untuk irigasi, aplikasi hara, penyiapan lahan, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), pencahayaan, iklim mikro, panen, dan evaluasi hasil.

Di lain sisi, Peneliti Ahli Pertama Pusat Riset Ekonomi Makro dan Keuangan (PREMK) BRIN Agung Budi Santoso menuturkan manfaat penggunaan smart farmingdari sisi marketing yaitu petani bisa memangkas distribusi langsung ke konsumen.

Namun, konsekuensinya aktivitas ekonomi pedagang pengepul dan pedagang eceran akan berkurang.

[Gambas:Video CNN]

Karenanya, dibutuhkan regulasi penerapan smart farmingdalam transformasi tenaga kerja dan kompensasi perubahan marginal physical product (MPP) pada sektor pemasaran.

Selain itu,smart farmingjuga perlu dikembangkan dalam bentuk komunitas, bukan individual. Komponen penerapan smart farming yang perlu diperhatikan adalah penyedia teknologi, teknologi dan kesiapan petani.

"Karena tingkat adopsi yang rendah, kita sudah memiliki varietas-varietas unggul tetapi produktivitas masih rendah. Secara ekonomi, pelaku ekonomi melakukan proses produksi berdasarkan optimal quantity yang bisa memaksimalkan keuntungan," kata Agung.

Bunga mekar di Jinxiang

Tol Dalam Kota Bandung Dibangun Lagi Usai 17 Tahun Mangkrak******

JalanTol Dalam Kota Bandungatau Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) dipastikan akan lanjut dibangun usai sempat mangkrak 17 tahun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan tol dalam kota akan dilanjutkan demi mengatasi kemacetan lalu lintas di Kota Bandung.

"Untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung, kami sepakat untuk melanjutkan Bandung Intra Urban Toll Road," ujar Basuki, dikutip dariAntara, Rabu (28/2),

"Jadi kita lelang segera, kita meneruskan untuk mengatasi kemacetan di Bandung," tuturnya.

Tak hanya Tol Dalam Kota Bandung, dalam pertemuan itu, Basuki juga membicarakan komitmen PUPR untuk membantu percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur di Jawa Barat.

Setidaknya, ada empat kesepakatan lainnya antara Kementerian PUPR dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.Pertama,soal peningkatan jalan tambang di Parung Panjang, Bogor.

Namun, menurut Basuki, komitmen ini harus disertai dengan upaya Pemprov Jabar melanjutkan jalan khusus tambang. Kini pihaknya menunggu skema yang tengah disusun oleh Pemprov Jabar terkait pembangunan jalan khusus tersebut.

Kedua, terkait jalan Tol Cileunyi-Garut-Tasikmalaya (Cigatas). PUPR menargetkan pemenang lelang bisa diketahui pada Juli 2024 agar proses pembangunan jalan tol tersebut bisa segera dilaksanakan.

Basuki menambahkan pihaknya mendapat laporan saat ini akan dilanjutkan adendum kualifikasi dan penambahan desain jalan tol terpanjang tersebut.

Ketiga,dengan adanya Instruksi Presiden Jalan Daerah, PUPR memastikan akan ada peningkatan anggaran bagi perbaikan jalan provinsi, kabupaten kota di Jawa Barat.

"(Anggaran) akan jauh lebih besar dibanding 2023. Usulannya ada Rp1,2 triliun untuk perbaikan jalan Inpres di Jawa Barat ini," tutur dia.

Keempat,inpres air minum dan pengelolaan air limbah yang menurut Basuki bisa dimanfaatkan Provinsi Jawa Barat.

[Gambas:Video CNN]

Memasuki jalan iblis

PT PP Setop Sementara Pembangunan Gedung BSI Buntut Retak Kantor ESDM******

PT Pembangunan Perumahan Tbk alias PT PP menyetop sementara pembangunan gedung Bank Syariah Indonesia (BSI) yang membuat kantor Kementerian ESDM retak.

Sekretaris Perusahaan PT PP Bakhtiyar Efendi mengatakan pihaknya menyetop sementara pembangunan tersebut sejak Selasa (30/1). Kontraktor proyek BSI Tower itu juga mengevaluasi dan meminta pendampingan Kementerian PUPR untuk mitigasi lanjutan.

"Kami saat ini tengah mengevaluasi bersama ahli geoteknik dan didampingi oleh PUPR dalam mengantisipasi settlement ini agar terkendali ke depannya. Tentunya, kami juga akan berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian ESDM untuk meminimalkan dampak dan mengembalikan kondisi bangunan Gedung Heritage (ESDM)," ungkapnya dalam keterbukaan informasi, dikutip Kamis (1/2).

Mereka mengklaim sudah menyosialisasikan pembangunan tersebut dengan Kementerian ESDM. Perusahaan juga menyebut sudah memitigasi risiko pergerakan tanah dengan menempatkan inclinometer, monitoring settlement secara berkala, menggunakan sistem dinding penahan tanah secant pile sesuai karakteristik tanah di lokasi, serta mempertahankan dinding penahan tanah existing.

"PT PP tetap berkomitmen untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan prosedur keselamatan bangunan dan memperhatikan lingkungan sekitar sesuai pedoman Quality, Health, Safety, dan Environment," tegas Effendi.

"Oleh karena itu, kami bersama ahli geoteknik didampingi juga oleh PUPR akan melakukan evaluasi secara lebih mendetail, merencanakan perkuatan pekerjaan basement untuk menghindari penurunan tanah dan dampak terhadap bangunan sekitarnya, terutama Gedung Heritage Kementerian ESDM. Kami juga berkomitmen untuk selalu kooperatif dengan semua stakeholder di proyek pembangunan BSI Tower ini," tutupnya.

Pembangunan BSI Tower itu memang membuat permukaan tanah turun sehingga timbul retakan di beberapa titik. Akibatnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif terpaksa pindah ruang kantor sementara hingga April 2024.

Menurut Kepala Biro KLIK Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, Kementerian PUPR tengah mengidentifikasi mendalam dampak dari pembangunan Gedung BSI terhadap kantor Kementerian ESDM.

Ia menyebut pembuktian penelitian itu akan melihat apakah kerusakan yang timbul membahayakan atau tidak, juga untuk memudahkan proses restorasi.

[Gambas:Video CNN]

Mimpi Besar Kelahiran Kembali Selama Tujuh Tahun

IHSG Perkasa ke 7.335 usai Prabowo******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.335 pada Jumat (16/2) sore. Indeks saham menguat 32,26 poin atau 0,44 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp15,7 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,7 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 221 saham menguat, 316 terkoreksi, dan 226 lainnya stagnan.

Beralih ke asing, bursa saham Asia kompak bergerak di zona hijau.

Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,86 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong 2,7 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan 1,34 persen.

Senada, bursa saham Eropa juga kompak menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,72 persen, indeks DAX di Jerman 0,53 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis 0,56 persen.

Menyusul Asia dan Eropa, bursa saham AS pun kompak bertenaga. Indeks S&P 500 menguat 0,58 persen, indeks NYSE Composite 1,13 persen, dan indeks NASDAQ Composite 0,3 persen.

[Gambas:Video CNN]

Nona seksiku

Alasan Pemerintah Belum Cabut Izin TikTok Meski Masih Langgar Aturan******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan sampai saat ini TikTok masih melanggar aturan perdagangan pemerintah terkait pemisahan media sosial dan e-commerce.

Adapun aturan perdagangan tertuang dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Di mana, setiap perusahaan harus memiliki perizinan berusaha dalam melakukan usaha di bidang digital.

Artinya, TikTok yang izinnya hanya untuk media sosial masih melanggar karena masih bertransaksi di TikTok Shop meski TikTok sudah mengakuisisi e-commerce Tokopedia.

Teten mengungkapkan ada kemungkinan izin usaha TikTop dicabut. Namun, pemerintah masih mempertimbangkan beberapa alasan belum merealisasikannya.

Pertama, karena kepentingan investasi. Sebab, UMKM dan pembeli yang ada di TikTok cukup besar.

"Tapi kan tentu kita inikan kepentingan investasi juga, jadi lebih baik mereka diajak supaya comply terhadap aturan kita. Mereka pasti butuh jualan di Indonesia, pasar kita 270 juta, mana ada yang sebesar ini, pasti mereka mau lah," kata dia.

"Cuma masalahnya kita berani tegas tidak? Kalau pemerintah tidak konsisten, ya kita tidak akan dihargai penegakan hukum kita," imbuhnya.

Kedua, terkait harga yang sudah diatur tidak boleh memukul UMKM. Ia melihat beberapa pedagang yang ada di TikTok Shop menjual produk lokal.

"Apalagi saya sudah menjajaki ada platform lain yang memproduksi barang sendiri, padahal kan white label nggak bisa jualan. Platform nggak boleh punya produk sendiri, kalau nggak algoritmanya akan mengarahkan ke produk dia, kan itu yang harus ditegaskan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]