puja138

Tuhan yang memberikan nasihat yang luar biasa

pablo 88 slot

Mengintip Biaya Pindah Ibu Kota di 6 Negara, Mana yang Termahal?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tak cuma Indonesia, sejumlah negara juga memutuskan untuk pindah ibu kota negara. Bahkan, beberapa di antaranya sudah menetap di kota baru sejak lama.

Biaya pembangunan ibu kota baru di setiap negara bervariasi. Ada yang terbilang murah, tapi ada juga yang jor-joran.

Tak semua negara transparan menjelaskan berapa uang yang dihabiskan untuk pemindahan ibu kota. Beberapa di antaranya juga hanya berbentuk estimasi.

Kawasan Pusat Inti Pemerintahan Pusat (KIPP) menjadi prioritas utama. Rencananya, Presiden Joko Widodo dan jajaran juga akan mengadakan upacara bendera di IKN dalam peringatan HUT Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024.

Lantas, negara mana yang paling banyak menghabiskan uangnya untuk pemindahan ibu kota? Berikut biaya pindah ibu kota di enam negara:

1. Indonesia

Pemindahan ibu kota Indonesia diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Beleid ini diteken Presiden Jokowi pada Oktober 2023 lalu.

Berdasarkan perkiraan resmi yang disampaikan pemerintah, biaya pembangunan IKN berkisar Rp466 triliun sampai Rp486 triliun hingga 2045 mendatang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung 19 persen biayanya alias Rp88,54 triliun-Rp92,34 triliun.

Lihat Juga : ANALISISBisakah Anggaran Pertahanan 2 Persen dari PDB Seperti Usul Ganjar?

Sedangkan sisanya memanfaatkan dana dari investasi swasta, BUMN, hingga skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

Khusus di 2024 ini, negara menggelontorkan Rp40,6 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut uang sebanyak itu akan dipakai untuk membangun Bandara VVIP IKN hingga perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Akan tetapi, ia menegaskan bahwa porsi APBN di tahun-tahun mendatang akan semakin menyusut. Ini dilakukan seiring dengan masifnya skema pembiayaan yang menggaet swasta atau KPBU.

"Kami sudah dukung untuk Otorita IKN prospeknya bisa KPBU, sehingga penggunaan APBN bisa lebih kecil dalam jangka pendek dan sesuai kemampuan APBN ke depannya," ucapnya dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024 di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta Selatan, Agustus 2023 lalu.

Lihat Juga : Bahlil Bersuara soal Isu Djarum-Wings Hengkang dari Konsorsium IKN

2. Malaysia

Tetangga Indonesia ini sudah lebih dulu pindah ibu kota sejak 1999, dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. Ibu kota baru Malaysia itu dulunya merupakan lahan perkebunan karet dan kelapa sawit bernama Prang Besar.

Putrajaya pada akhirnya menjadi pusat pemerintahan anyar Malaysia. Pasalnya, kemacetan Kuala Lumpur disebut sudah sampai menghambat proses administrasi negara.

Mengutip The Malaysian Reserve, pembangunan pertama di Putrajaya dilakukan pada 1995. Kala itu, pemindahan ibu kota ini disebut menjadi proyek terbesar di Malaysia.

Estimasi biaya yang harus dikeluarkan untuk pemindahan tersebut mencapai US,1 miliar. Jika diasumsikan dengan kurs saat ini senilai Rp15.531 per dolar AS, maka pembangunan Putrajaya menghabiskan Rp125 triliun.

Lihat Juga : RI Jajaki Kerja Sama Bangun LRT Bali dan Kereta IKN dengan China-Korea

3. Brasil

Rio de Janeiro sempat didapuk sebagai ibu kota Brasil sejak negara tersebut berubah menjadi republik pada 1889. Namun, beberapa puluh tahun kemudian, pemerintah memindahkan ibu kota negara.

Seorang pemimpin gerakan kemerdekaan di Brasil, Joaquim José da Silva Xavier, sempat mengusulkan pemindahan ibu kota pada 1789. Ia berucap ibu kota Brasil harus dipindah ke daerah pedalaman.

Usulan ini kemudian ditegaskan ilmuwan dan politikus José Bonifácio de Andrada e Silva pada 1822. Itu adalah tahun di mana Brasil memeroleh kemerdekaan usai dijajah Portugal.

Barulah pada 1956 ditunjuk lokasi ibu kota baru Negeri Samba, yakni Brasilia. Wilayah itu mulai dibangun di bawah pimpinan mantan presiden Brasil Juscelino Kubitschek de Oliveira dan Brasilia sah menjadi ibu kota anyar sejak 1960.

Berdasarkan jurnal Columbia University, biaya pembangunan Brasilia cukup mahal. Bahkan, biaya pemindahan tersebut diklaim menyebabkan kas negara defisit.

"Menurut Menteri Keuangan Eugênio Gudin di bawah Presiden Café Filho, perkiraan biaya untuk membangun Brasilia adalah US,5 miliar (kurs dolar pada 1954)," tulis jurnal tersebut, dikutip Rabu (10/1).

Jika diasumsikan dengan kurs saat ini, biaya pembangunan dan pemindahan ibu kota Brasil senilai Rp23 triliun.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Korea Selatan hingga Mesir

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Istri Peri Tertinggi

pulaujudi

Konsultan Properti Sebut 2024 Jadi Waktu Tepat untuk Beli Apartemen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Konsultan properti Colliers Indonesia menyebut tahun ini merupakan waktu tepat untuk membeliapartemen. Terlebih, pemerintah menggratisan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pembelianproperti.

Colliers juga memprediksi 2024 akan menjadi tahun kebangkitan sektor apartemen.

"Kami melihat sektor apartemen, bagi konsumen, ini saat yang tepat untuk mulai membeli. Tapi tentunya dengan catatan bahwa membeli dengan kehati-hatian dan melihat potensi bahwa properti ini bisa bertumbuh," tutur Senior Associate Director Colliers Ferry Salanto dalam Media Briefing Kuartal IV 2023 secara virtual, Rabu (10/1).

Pertama,potensi penurunan suku bunga Bank Indonesia (BI) pada tahun ini. Kedua,penerapan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) hingga akhir 2024.

Ketiga,Ferry mengatakan harga apartemen saat ini cenderung lebih murah dibandingkan price to income (PIR) ratio. Keempat,relaksasi PPN juga berlaku untuk warga negara asing (WNA) yang punya nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Berdasarkan hitungan Colliers, ada 14 persen apartemen kelas atas yang memenuhi kriteria gratis PPN. Batas untuk kelas atas, harganya tidak lebih dari Rp5 miliar, sesuai aturan insentif PPN.

Sedangkan kelas menengah ke atas ada 41 persen dan 45 persen sisanya segmen apartemen untuk menengah ke bawah.

"Jadi, total memenuhi syarat ada sekitar 10.581 stok unit yang bisa mendapatkan insentif PPN. Dari unit ini yang mendominasi adalah kelas menengah bawah dengan range harga Rp500 juta-Rp600 juta per unit," tutur Ferry.

Ferry memperkirakan permintaan apartemen pada 2024 bakal meningkat hingga 2 persen didorong dengan insentif PPN DTP tersebut.

Sejauh ini, harga apartemen dengan strata title atau status kepemilikan masih stabil di angka Rp35,6 juta per meter persegi. Colliers meramal harganya akan naik 1 persen sampai 2 persen dalam 3 tahun mendatang.

Insentif PPN DTP diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023 tentang PPN atas Penyerahan Rumah Tapak dan Satuan Rumah Susun yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023. Beleid ini ditetapkan November tahun lalu.

Pada pasal 7 dijelaskan bahwa pemerintah akan menanggung 100 persen PPN untuk periode 1 November 2023 hingga 30 Juni 2024. Sedangkan Juli 2024 hingga Desember 2024 PPN yang digratiskan hanya 50 persen dari besaran PPN.

"PPN ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dimanfaatkan untuk setiap satu orang pribadi atas perolehan satu rumah tapak atau satu satuan rumah susun," tulis pasal 5 ayat 1 beleid tersebut.

"Orang pribadi yang telah memanfaatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah atas penyerahan rumah sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dapat memanfaatkan fasilitas PPN ditanggung pemerintah sesuai peraturan menteri ini," sambung pasal 5 ayat 2.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Pencuri besar

situs slot 50%2B50

DPK di Jeddah membeludak saat pencoblosan, PPLN: Banyak TKI ilegal******

Jakarta (ANTARA) - Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati menjelaskan
banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal menyebabkan daftar pemilih khusus (DPK) di Jeddah, Arab Saudi, membeludak atau lebih banyak dari daftar pemilih tetap (DPT) saat pencoblosan Pemilu 2024.

Hal itu diketahui saat proses rapat pleno rekapitulasi suara nasional berlangsung di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat.

Dalam rapat pleno, saksi Partai Gerindra bernama Mariyatno Jamim mempertanyakan jumlah DPK sebanyak 9.576 pemilih lebih besar dari DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.916 pemilih.

"Ini DPK-nya besar sekali lho, 9.576 itu prosesnya gimana sehingga lebih banyak DPK daripada (DPT), bahkan DPT DPTb pun lebih banyak DPK-nya," ujar Mariyatno.

Menurut Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati, TKI ilegal itu khawatir jika mendaftarkan diri dalam DPT akan ketahuan tidak berdokumen resmi sehingga dideportasi.

"Kalau ditanya siapa mereka DPK ini adalah mayoritas pekerja undocumentedyang TKI ilegal, yang diawali mereka tidak berani mendaftar ya khawatir nanti dilaporkan KJRI, kemudian dideportasi," jelas Siti.

Siti mengatakan para TKI ilegal itu pada akhirnya memilih untuk datang pada hari H pemungutan suara, sebab dengan begitu, maka mereka tidak akan ketahuan tidak berdokumen resmi.

Sementara itu, Ketua PPLN Jeddah Yasmi Adriansyah menjelaskan peristiwa membeludaknya DPK saat pemungutan suara di Jeddah sebelumnya pernah terjadi di Pemilu 2019.

Namun, ia memastikan mereka sudah berupaya melakukan sosialisasi sejak awal dengan tujuan pemilih yang berada di Jeddah tak masuk dalam DPK.

"Memang ketika kami melihat pengalaman di pemilu-pemilu sebelumnya di PPLN Jeddah selalu DPK yang besar jumlahnya," kata Yasmi.

Sebagai informasi, DPK adalah status untuk warga yang memiliki hak memilih tetapi tidak masuk ke dalam DPT.

Maka para pemilih yang tidak terdaftar ini akan berstatus DPK dan tetap diberikan hak untuk mencoblos.

Petugas pun tetap akan melayani pemilih DPK. Adapun pencoblosan pemilih DPK dapat dilakukan setelah para pemilih DPT dan DPTb selesai mencoblos.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan, tolong biarkan aku pergi!

arena99

MAKI gugat Kapolri dan Kapolda karena belum menahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI) serta Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI) melayangkan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) terhadap Kapolri dan Kapolda Metro Jaya terkait belum ditahannya Firli Bahuri.

Gugatan tersebut dilayangkan oleh Koordinator MAKI Boyamin Saiman pada Jumat, terdaftar dengan nomor: 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel.

Dalam pokok permohonannya disebutkan bahwa Termohon I (Kapolda Metro Jaya) dan Termohon II (Kapolri) telah melakukan penghentian penyidikan karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“MAKI telah mendaftarkan gugatan praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri oleh penyidik Krimsus Polda Metro Jaya padahal penetapan tersangkanya sudah berlangsung cukup lama, lebih dari tiga bulan,” kata Boyamin.

Selain Kapolda dan Kapolri, turut serta tergugat Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) DKI Jakarta, sebagai Termohon III.

Menurut Boyamin, para termohon (I dan II) seharusnya melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada jaksa penuntut umum Kejati DKI Jakarta dan semestinya JPU segera menyatakan berkas lengkap (P-21) jika alat bukti telah cukup memenuhi unsur korupsi yang disangkakan penyidik.

Berlarutnya kasus Firli Bahuri, kata Boyamin, terkendala karena Kapolda belum memadai melakukan supervisi dikarenakan Direktorat Tindak Pidana Korupsi saat ini dipimpin oleh perwira tinggi bintang satu (brigadir jenderal) sehingga semestinya untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi maka diperlukan peningkatan kelembagaan, yaitu Korps Pemberantasan Korupsi Mabes Polri yang dipimpin perwira tinggi berpangkat bintang dua (inspektur jenderal) di bawah komando langsung dari Kapolri.

Diketahui bahwa Firli Bahuri merupakan purnawirawan Polri berpangkat jenderal bintang tiga (komisaris jenderal).

Untuk itu, salah satu gugatan yang dimohonkannya adalah meminta hakim tunggal PN Jaksel untuk memerintahkan Kapolri segera membentuk Koprs Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor).

Terpisah Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan permohonan MAKI tersebut telah diterima oleh pihaknya dan sudah menunjuk hakim tunggal yang akan memimpin dan menangani perkara.

“Hakim tunggal yang ditunjuk Sri Rejeki Marshinta,” katanya.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Arus balik 2002

erek2 kebakaran

Bos KCI soal Wacana Tarif KRL Jabodetabek Naik: Tunggu Tanggal Mainnya******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama PT KAI Commuter (KCI) Asdo Artriviyanto blak-blakan soal wacana kenaikan tarif kereta rel listrik (KRL).

Asdo mengungkapkan pihaknya masih menunggu kepastian kebijakan itu dari regulator yang berwenang yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Itu masih di level regulator, kita kan operator hanya jalanin saja. Kalau secara sistem kita ikut dari regulator karena kita PSO, kalau pemerintah menetapkan kebijakan tarif kita, secara IT kita siapkan dan kita siap untuk melakukan itu," ujar Asdo dalam diskusi di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (11/1), seperti dikutip Detik.

Adapun struktur biaya PSO yang ditentukan Kemenhub terdiri dari biaya operasi mulai dari bahan bakar, perawatan kereta, pembayaran kru, hingga margin keuntungan 10 persen untuk KCI.

Tarif KRL sendiri sudah tidak naik sejak 2016. Kalaupun tarif naik, sambung Asdo, pihaknya hanya tinggal menjalankan.

"Kita kan terakhir naik di tahun 2016, sekarang belum ada kenaikan tapi tunggu tanggal mainnya aja. Kalau ditanya akan ada kenaikan? Mungkin ada, tapi tunggu tanggal mainnya," canda Asdo.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada akhir 2022 menjelaskan skema tarif KRL akan diubah menjadi subsidi tepat guna.

Dalam hal ini, tarif KRL akan naik bagi masyarakat yang tergolong mampu ekonominya karenanya tidak mendapat subsidi.

Sementara, bagi masyarakat menengah ke bawah tarif KRL tetap terjangkau. Nantinya ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL.

Kendati demikian, wacana tersebut belum terealisasi hingga kini.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/agt)

dewa serigala liar

gboin

Jurus Ganjar Tarik Minat Anak Muda jadi Petani******

Jakarta, CNN Indonesia--

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowomengungkap kiatnya untuk menarik minat anak muda menjadi petani jika ia menang dalam Pilpres 2024.

Kiat ia lontarkan untuk menjawab pertanyaan dari salah satu pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin).

Ia mengatakan menarik minat anak muda bisa dilakukan salah satunya dengan menerapkan modernisasi pertanian. Hal itu bisa dilakukan dengan mengajak anak muda dan melatih mereka hingga mencapai sumber daya manusia (SDM) yang baik.

Ia mengatakan pernah bertanya ke beberapa anak muda soal keinginan menjadi petani. Jawaban mereka beragam.

"Satu, ideologis. 'Kami akan melakukan karena kami akan tahan dan daulat.' Tapi yang lain, 'Pak, enggak menjanjikan, lebih baik jadi pegawai di Kadin', gitu. Enggak mau dia," ujar Ganjar dalam Dialog Capres Bersama Kadin: Menuju Indonesia Emas 2045, di Jakarta, Kamis (11/1).

Maka itu, menurut Ganjar, anak-anak muda harus diberikan insentif berupa pelatihan dan teknologi yang memudahkan mereka.

"Maka insentif mesti diberikan. Dengan cara itu anak muda, saya tanya 'Kenapa Anda enggak mau ke sawah? Kenapa enggak mau peternak?', 'Bau kotor' tapi ketika saya menemukan anak-anak muda yang ideologi, 'Pak kasih kami pelatihan dan teknologi pak, mudahkan," ujarnya lebih lanjut.

"Ada akademisi, ada businessman, ada government.Kalau kemudian ini bisa kita wujudkan, dapat pak," sambungnya.

Dalam 10 tahun terakhir, jumlah penduduk Indonesia bertambah 25,5 juta jiwa. Sedangkan jumlah petani berkurang 1,7 juta jiwa. Jumlah petani akan terus berkurang karena 32 persen petani berusia di atas 60 tahun.

Sedangkan anak-anak muda kurang berminat menjadi petani baru. Ekosistem pertanian juga belum baik. Sebanyak 59 persen petani menggarap lahan di bawah 0,5 hektare.

Sehingga sulit mendapatkan bibit, pupuk, dan teknologi karena kecilnya skala usaha. Di sisi lain, nilai tukar petani semakin menurun akibat rendahnya produktivitas dan masih rendahnya teknologi.

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)