apk paylater

Elang Arad

Aturan Perjalanan Baru Kemenhub: Boleh Tak Pakai Masker Asal Sehat******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan empat Surat Edaran (SE) tentang protokol kesehatanbagi pelaku perjalanan untuk dalam negeri dan luar negeri di masa transisi endemi covid.

Salah satu subtansinya, penumpang kendaraan umum dibolehkan tidak memakai masker asal dalam kondisi sehat.

 Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati mengatakan SE baru Kemenhub ini merujuk pada SE Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 1 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan di Masa Transisi Endemi Covid-19, yang terbit pada 9 Juni 2023.

"SE ini mulai diberlakukan pada 9 Juni 2023," kata Adita melalui keterangan resmi, Senin (12/6).

Secara umum, SE baru Kemenhub mengatur:

- Penumpang dianjurkan tetap melakukan vaksinasi sampai dengan booster kedua atau dosis keempat, terutama bagi masyarakat yang memiliki resiko tinggi penularan;

- Penumpang diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat dan tidak berisiko tertular atau menularkan virus;

- Penumpang dianjurkan tetap menggunakan masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko terpapar covid;

- Penumpang dianjurkan tetap membawa hand sanitizer atau mencuci tangan pakai sabun secara berkala, terutama jika telah bersentuhan dengan benda-benda yang digunakan secara bersamaan;

- Penumpang yang sakit, berisiko tertular atau menularkan covid dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan;

- Penumpang dianjurkan tetap menggunakan aplikasi SATU SEHAT untuk memantau kesehatan pribadi.

[Gambas:Video CNN]

Memanggil dewi dari dunia lain

KKP Jelaskan soal Harga Pasir Laut yang Dipatok Sebelum Ekspor Dibuka******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjelaskan harga pasir lautyang telah dipatok dua tahun sebelum aturan izin ekspor diterbitkan Presiden Joko Widodo tahun ini.

Acuan harga itu diatur dalam Keputusan Menteri KKP (Kepmen KKP) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang diteken pada 18 September 2021.

Sementara itu, izin Jokowi terkait ekspor pasir laut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid ini diteken pada 15 Mei 2023 atau dua tahun setelah Kepmen KKP diundangkan.

Saat ini, pihaknya masih menunggu peraturan menteri (Permen) yang sedang disusun.

"Harga patokan itu akan dikoreksi kembali dalam kepmen yang baru" kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Jumat (9/6).

Ia menambahkan, tarif pasir laut yang diatur dalam Permen 82/2021 merupakan turunan dari PP 5/2021 di sektor kelautan terkait pemanfaatan pasir laut oleh KKP dan PP 85/2021 tentang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) KKP.

"Itu akan direvisi berdasarkan PP 26 menjadi HPP (harga pokok penjualan) sedimentasi," kata Wahyu.

Dalam Kepmen KKP Nomor 82 Tahun 2021 itu, ada ketentuan soal harga patokan pasir laut dalam perhitungan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pemanfaatan pasir laut untuk kebutuhan dalam negeri dibanderol Rp188 ribu per meter kubik. Sedangkan untuk ekspor dipatok harga Rp228 ribu per meter kubik.

"Harga patokan pasir laut sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak berupa perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut untuk kegiatan pemanfaatan pasir laut," bunyi diktum kedua Kepmen tersebut dikutip Kamis (8/7).

Generasi kedua yang abadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.

Beda Target Jadwal Operasi Kereta Cepat ala KCIC dan Kemenhub******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menegaskan Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) mulai dioperasikan pada Agustus 2023 sebagai hadiah kemerdekaan ke-78 Indonesia.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti mengatakan pada tahap awal KCJB akan dilakukan soft launching. Nantinya masyarakat dapat mencoba layanan KCJB dengan tujuan untuk memperkenalkan moda transportasi dengan kecepatan hingga 350 km/jam ini.

"Masyarakat nantinya bisa mencoba menggunakan layanan KCJB dari Halim ke Padalarang, termasuk di dalamnya mencoba integrasi KCJB dengan LRT Jabodebek yang menghubungkan Stasiun KCJB Halim ke semua Stasiun pelayanan LRT Jabodebek serta KA Feeder yang mengintegrasikan Stasiun KCJB Padalarang dengan Stasiun KAI Bandung dan Cimahi," ujar Emir melalui keterangan resmi, Kamis (8/7).

Emir menuturkan pada masa pengenalan tersebut, stasiun yang akan melayani naik turun penumpang jumlahnya masih terbatas dan akan ditambah secara bertahap.

Selanjutnya, pengoperasian KCJB akan dijalankan secara normal sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang berlaku. Lebih lanjut, Emir menuturkan saat ini KCIC sedang berfokus pada testing dan commissioning KCJB menggunakan CIT atau kereta inspeksi.

Setelah sebelumnya seluruh aliran listrik pada jalur dimatikan guna penyempurnaan prasarana, pada pertengahan Juni 2023 diharapkan kereta inspeksi sudah mulai diujicobakan dengan kecepatan hingga 300 km/jam.

Lihat Juga : Jokowi Akan Resmikan Kereta Cepat dan LRT Jabodebek 18 Agustus

Emir menyebut kecepatan kereta inspeksi akan terus ditambah secara bertahap melalui pengujian yang kini tengah dilakukan. Kecepatan akan ditambah dari yang saat ini 180 km/jam, 300 km/jam, 350 km/jam, hingga mencapai puncak kecepatan teknisnya di 385 km/jam.

Setelah tahapan tersebut dapat dilalui, diharapkan di pertengahan Juli 2023 KCIC akan melakukan trial run menggunakan rangkaian EMU atau kereta penumpang. Di sana akan dilakukan pengetesan menyesuaikan dengan jadwal operasional KCJB sehari-hari nantinya.

"KCIC bersama seluruh stakeholder akan terus melakukan percepatan pembangunan dengan tetap mengutamakan keselamatan untuk dapat menyelesaikan proyek strategis nasional ini sesuai target-target yang telah ditetapkan," tutup Emir.

Sebelumnya, KCJB dilanda masalah baru. Mengutip Reuters.com, Kamis (8/6), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan tiga konsultan proyek tersebut, Mott Macdonald, PwC, dan Umbra menolak rencana PT KCIC memulai operasi komersial penuh proyek bernilai US,3 miliar pada Agustus mendatang.

Penolakan itu diketahui dari dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update' tertanggal 14 Mei 2023.

Tak hanya itu, dokumen juga menyebut KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut, meskipun stasiun tidak lengkap alias belum rampung semua. Sebaliknya, Kemenhub dan konsultan menyarankan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024.

"Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember," tulis laporan itu.

[Gambas:Video CNN]

Panduan Dewi Bintang

Jusuf Hamka soal Utang Rp800 M: Saya Minta Belas Kasihan Bu Menteri******

Bos jalan tolJusuf Hamka meminta belas kasihan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk membayar utang pemerintah sebesar Rp800 miliar kepadanya.

"Saya cuma minta belas kasihan Bu Menteri (Sri Mulyani). Saya kan selama ini sudah banyak bantu Kemenkeu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/6).

Jusuf mengaku sudah banyak membantu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) seperti menggerakkan para crazy richuntuk mengikuti programtax amnestyhingga membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu ketika bermasalah dengan Nahdlatul Ulama (NU).

"Kemarin waktu ribut sama NU, DJP saya yang mediasi kan. Saya yang mengatur semua. Tadinya kan enggak mau ketemu itu PBNU, saya yang mediasi, ketemu. Saya cinta sama Kemenkeu, tapi kenapa Kemenkeu enggak cinta sama saya? Saya juga enggak ngerti," ungkapnya, kecewa.

Jusuf menjelaskan utang itu bermula dari deposito milik perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) di Bank Yakin Makmur alias Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

Lihat Juga : Melihat Surat Perjanjian yang Buat Jusuf Hamka Tagih Rp800 M ke Negara

Namun, pria yang akrab disapa Babah Alun itu membantah tudingan tersebut. Sampai akhirnya ia menang gugatan di Mahkamah Agung (MA) pada 2015, di mana pemerintah diwajibkan membayar deposito CMNP tersebut beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan.

"Saya bukan mau ambilinuang negara. Bayar saja yang fair,tolong. Kalau hitung-hitungan MA, duitnya sudah sampai Rp1,25 triliun sebenarnya. Saya cuma minta Rp800 miliar saja," tagih Jusuf.

"Kalau mereka bilang hati-hati karena ini uang kepentingan buat rakyat. Lah, saya kan juga rakyat, saya enggak minta bantuan sosial (bansos), saya minta hak saya. Saya enggak cawe-cawe segala macam," tandasnya.

Di lain sisi, Menkeu Sri Mulyani irit bicara ketika ditanya soal tagihan utang Jusuf Hamka tersebut. Ia mengaku belum mempelajari soal tagihan utang Rp800 miliar itu.

Sedangkan Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut tagihan utang itu belum dibayar karena dugaan afiliasi CMNP dengan Bank Yama membuat penjaminan atas deposito tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah.

Namun, Prastowo berdalih pembayaran deposito tersebut bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Menurutnya, hakim berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP.

Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan Negara, Prastowo menyebut pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian.

"Karena itu, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian baik dari sisi kemampuan keuangan negara dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Negara," jelasnya saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Kutipan Pemberontak

KAI Usulkan Tarif Jarak Terjauh LRT Maksimal Rp25 Ribu******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atauKAI mengusulkan rata-rata tarif LRT Jabodebek ada di angka Rp12.500, dengan tarif jarak terpendek Rp5.000 dan terjauh maksimal Rp25 ribu.

"Kita usulkan rata-rata Rp12.500, jarak terjauh tidak lebih dari Rp25 ribu," kata Manager Humas KAI Divisi LRT Jabodebek Kuswardoyo di kantor pusat KAI, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/6).

"Hitungannya per kilometer, dia (penumpang) naik (LRT) terpotong Rp5.000, kemudian ada tambahan per kilometer. Seperti halnya kita naik KRL," katanya.

"Terkait tiket itu sebenarnya ranah pemerintah, Kemenhub. Sampai saat ini saya belum pegang SK Menhub terkait tiket," kata Kuswardoyo.

LRT Jabodebek dijadwalkan meluncur resmi ke publik pada 17 Agustus 2023 mendatang. Tercatat ada 18 stasiun yang bakal disinggahi oleh LRT Jabodebek. Stasiun ini pun relatif berada pada lokasi strategis baik mulai dari kawasan perumahan hingga kawasan bisnis.

Berikut daftar stasiun LRT Jabodebek:

1. Stasiun Dukuh Atas
2. Stasiun Setiabudi
3. Stasiun Rasuna Said
4. Stasiun Kuningan
5. Stasiun Pancoran
6. Stasiun Cikoko
7. Stasiun Ciliwung
8. Stasiun Cawang (Interchange Station)
9.. Stasiun TMII
10. Stasiun Kampung Rambutan
11. Stasiun Ciracas
12. Stasiun Harjamukti
13. Stasiun Halim
14. Stasiun Jatibening Baru
15. Stasiun Cikunir I
16. Stasiun Cikunir II
17. Stasiun Bekasi Barat
18. Stasiun Jatimulya

[Gambas:Video CNN]

Hancurkan Tuhan

KKP Rilis Kepmen Harga Pasir Laut 2 Tahun Sebelum Izin Jokowi Terbit******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono rupanya sudah menerbitkan aturan soal hargapasir lautdua tahun sebelum Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut dibuka lagi.

Izin Jokowi tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, yang diteken 15 Mei 2023.

Sementara, Sakti Wahyu menerbitkan aturan soal harga acuan pasir laut melalui Keputusan Menteri KKP (Kepmen KKP) Nomor 82 Tahun 2021 tentang Harga Patokan Pasir Laut Dalam Perhitungan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang ia tandatangani pada 18 September 2021.

Dalam beleid tersebut, Sakti Wahyu juga membuka peluang harga pasir laut bisa berubah berdasarkan evaluasi paling lambat 12 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila pertimbangan tertentu.

Lihat Juga : Tak Punya WA, Basuki SMS Menkeu Minta Cairkan Rp14,6 T Perbaikan Jalan

Adapun pertimbangannya antara lain yang dimuat dalam diktum ketiga sebagai berikut:

a. harga pasar;
b. harga pasir laut di lokasi pengambilan;
c. harga pengiriman pasir laut.

CNNIndonesia.comberupaya mengonfirmasi Kepmen KKP yang terbit sebelum PP Jokowi terbit kepada Sakti Wahyu dan Staf Khusus Menteri KKP Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Wahyu Muryadi. Hingga berita ini tayang, keduanya belum memberikan tanggapan.

Foto: jdih.kkp.go.id Harga Patokan Pasir Laut

Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut lagi melalui PP Nomor 2 Tahun 2023 Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia. Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia.

Sementara di Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]