buku mimpi menangis

arjuna4d 595Jutaan kata 158366Orang-orang telah membaca serialisasi

《buku mimpi menangis》

KemenPPPA pastikan pendampingan dua anak korban perundungan di Batam******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memastikan pendampingan terhadap SR (17) dan ER (14), dua anak perempuan yang menjadi korban perundungan remaja di Kota Batam, Kepulauan Riau.

"TKP di Batam dan sudah dalam penanganan kepolisian dan UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak) Kota Batam," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Senin.

Korban mengalami perundungan yang dilakukan oleh empat pelaku yang terdiri atas seorang perempuan dewasa berinisial NU (18), dan tiga anak perempuan berinisial RSS (14), M (15), dan AK (14).

Para pelaku merupakan teman korban.

Perundungan dilakukan karena pelaku merasa kesal kepada korban yang diduga mengambil barang milik pelaku. Selain itu, pelaku juga sakit hati karena korban menjelek-jelekkan pelaku.

Dalam penanganan kasus ini, UPTD PPA Kota Batam telah melakukan koordinasi dengan Polresta Balerang dan telah melakukan penjangkauan kepada korban.

Baca juga: Psikolog tekankan pentingnya komunikasi orang tua-anak cegah bullying

Baca juga: Polisi tetapkan empat tersangka dalam kasus perundungan di Serpong

Pada Senin (4/3), UPTD PPA Kota Batam akan melakukan asesmen sosial dan akan menjadwalkan layanan psikologi pada korban.

"Tim SAPA 129 KemenPPPA akan terus berkoordinasi dengan UPTD PPA terkait proses pendampingan dan pelayanan yang diberikan pada korban," kata Nahar.

Selain itu, pihaknya juga terus memantau proses hukum yang saat ini masih berjalan di Polresta Balerang, Batam.

Sebelumnya, rekaman video perundungan ini beredar di media sosial.

Perundungan diduga terjadi pada Rabu (28/2), yang membuat korban mengalami luka di tangan, leher, kepala, wajah, dan punggung.

Selanjutnya pada Jumat (1/3), polisi mengamankan empat pelaku.

Baca juga: Komisi X minta Kemendikbudristek bentuk satgas cegah perundungan

Baca juga: Polresta Malang Kota selidiki dugaan perundungan pelajar SMP

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Windi Purnama dituntut 4 tahun penjara dalam kasus BTS 4G******

Jakarta (ANTARA) - Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windi Purnama dituntut pidana penjara selama 4 tahun terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) dalam kasus korupsi penyediaan infrastruktur base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) 2020–2022.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Windi Purnama dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan," ucap jaksa penuntut umum (JPU) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Senin.

Selain itu, Windi Purnama juga dituntut membayar denda sebesar Rp1 miliar. Dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana selama 6 bulan kurungan penjara.

Menurut jaksa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan melanggar Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

"Sebagaimana dakwaan kedua subsider,” kata jaksa.

Dalam menjatuhkan tuntutan, jaksa mempertimbangkan hal yang memberatkan, yakni yang bersangkutan diyakini terbukti menikmati hasil tindak pidana sebesar 3.000 dolar AS dan Rp700 juta.

Sementara itu, hal-hal yang meringankan adalah Windi Purnama belum pernah dihukum, bersikap sopan selama persidangan, serta bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit.

"Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya," sambung jaksa.

Baca juga: Windi Purnama didakwa lakukan TPPU dalam kasus korupsi BTS 4G
Baca juga: Kejagung tetapkan Sadikin Rusli sebagai tersangka korupsi BTS 4G

Pada perkara ini, Windi didakwa melakukan TPPU bersama dengan Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan, mantan Direktur Utama BAKTI Anang Achmad Latif, dan mantan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak.

Jaksa menjelaskan bahwa Windi atas arahan Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Anang Achmad Latif mengumpulkan uang sejumlah Rp243 miliar dari biaya komitmen (commitment fee) pengerjaan proyek BTS 4G.

"Bahwa terhadap uang-uang yang diterima oleh terdakwa Windi Purnama tersebut, selanjutnya terdakwa Windi Purnama mentransfer atau mengalihkan uang-uang tersebut atas arahan Irwan Hermawan, Galumbang Menak Simanjuntak, dan Anang Ahmad Latif," imbuh jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (16 November 2023).

Selain mengalirkan uang, Windi Purnama juga disebut menerima uang. Rinciannya adalah Rp200 juta dan 3.000 dolar AS dari Irwan Hermawan serta Rp500 juta dari Irwan Hermawan melalui Direktur PT Waradhana Yusa Abadi Steven Setiawan Sutrisna.

"Selanjutnya uang yang diterima tersebut untuk membayar cicilan rumah setiap bulan yang berlokasi di BSD Tangerang Selatan, untuk keperluan sehari-hari dan biaya hidup selama terdakwa tinggal di Manila, Filipina selama Februari 2023 sampai dengan Mei 2023," ucap jaksa.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Merenda asa membebaskan anak dari pneumonia******

dulu ibu-ibu malas bawa anak ke posyandu, bahkan gak peduli sama imunisasi, sekarang tiap bulan ke posyandu, mau anaknya diberikan PCV lengkap,

Jakarta (ANTARA) - Pagi itu, Pulau Lombok mengawali hari dengan suasana pagi yang teramat sejuk setelah semalam penuh diguyur hujan deras untuk pertama kalinya pada bulan Februari.

Dengan cuaca yang demikian,  wajar bila warga lebih memilih untuk bermalas-malasan di dalam rumah ketimbang menghadapi jalanan yang penuh genangan air dan lumpur.

Namun begitu, tidak demikian dengan para warga yang tinggal di sekitar Posyandu Mawar 1, Desa Kerembong, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB.

Jam belum genap menunjukkan pukul 9 pagi, namun halaman posyandu yang sempit itu sudah padat dengan kerumunan warga, dari tua hingga balita.

Riuh tawa suara para ibu sesekali terdengar bersahutan dengan teriakan tangis anak-anak di salah satu sudut halaman posyandu.

Ya, hari itu memang jadwal bulanan Posyandu Mawar 1 menggelar pemeriksaan umum sekaligus pemberian imunisasi dasar dan pneumonia atau PCV bagi anak-anak.

Ada empat meja yang diletakkan di tiap sudut halaman posyandu untuk difungsikan sebagai pos tindakan, mulai dari pos administrasi, pengecekan, hingga pemberian imunisasi. Sementara tenaga kesehatan yang melakukan tindakan hari itu berasal dari Puskesmas Langko yang berjarak sekira 13 km.

Ketua Kader Posyandu Marsidah mengatakan situasi pagi itu sudah berjalan rutin setiap bulan sejak Desa Kerembong mendapat intervensi dari yayasan swasta Save the Children Indonesia pads tahun 2021.

Sebelum mendapat intervensi, ia bercerita posyandu menjadi tempat yang hampir tidak pernah tersentuh oleh warga desa karena minimnya aktivitas di posyandu, dibarengi dengan rendahnya minat warga pada masalah kesehatan.

Pengakuan Marsidah itu bukan tanpa alasan sebab riset dari yayasan tersebut menemukan Kabupaten Lombok Tengah memang menjadi wilayah termiskin ketujuh di NTB, dengan tingkat kemiskinan sebesar 13 persen pada tahun 2021.

Tingginya angka kemiskinan tersebut berkelindan pula dengan minimnya fasilitas kesehatan sehingga membuat 29 ribu anak di kabupaten tersebut menderita gejala infeksi pernapasan akut, utamanya pneumonia.

Dengan angka yang demikian tinggi, pneumonia menjadi penyebab utama kematian pada bayi dan anak usia di bawah 5 tahun di Kabupaten Lombok Tengah, tidak terkecuali di Desa Kerembong.

Bukan hanya itu, angka tersebut bahkan menempatkan Kabupaten Lombok Tengah menjadi satu dari delapan kabupaten yang menyumbang angka kasus pneumonia pada anak secara signifikan di Provinsi NTB hingga memosisikan provinsi tersebut dalam daftar 10 provinsi dengan jumlah kasus tertinggi se nasional pada tahun 2020. Ikhtiar 1.100 kader posyandu

Bagi mayoritas masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah, termasuk Desa Kerembong, penyakit pneumonia adalah penyakit turunan  sehingga mereka percaya akan sembuh dengan sendirinya.

“Dulu itu, kalau ada warga yang anaknya batuk-batuk gejala pneumonia ngiranyaya faktor keturunan, jadi dibiarinkarena yakin akan sembuh sendiri, sampai sebulan batuk-batuk keras,” kata Marsidah pada Februari lalu.

Pemahaman yang demikian membuat anak penderita pneumonia kerap kali mendapatkan penanganan yang terlambat sehingga sedikit yang dapat diselamatkan.

Kondisi tersebut berangsur-angsur membaik sejak ia dan empat kader Posyandu Mawar 1 mengikuti edukasi dan pelatihan dari yayasan tersebut seputar perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) serta pentingnya imunisasi PCV lengkap pada anak usia di bawah 5 tahun.

“Tiang(saya) dan kader-kader posyandu lain dapat informasi dulu dari yayasan itu seputar masalah kebersihan, imunisasi, termasuk bahaya pneumonia baru kemudian tiangdikasih pelatihan supaya bisa berbagi dengan benar kepada ibu-ibu di sini,” jelasnya.

Berat sama dipikul ringan sama dijinjing begitulah ia bersama keempat kader Posyandu Mawar 1 berbagi tugas untuk mengabarkan kabar baik mengenai pencegahan dan deteksi dini penyakit mematikan tersebut.

Ada kader yang bertugas untuk menjaga jalinan komunikasi dengan pihak Puskesmas Langko sehingga memudahkan mereka jika sewaktu-waktu mengadakan kegiatan imunisasi PCV.

Sementara beberapa kader posyandu yang lain bertugas mengoordinasi para kepala dusun agar turut membantu menyebarluaskan jadwal kegiatan posyandu ke tiap keluarga.

Pasalnya, koordinasi bersama kepala dusun  memungkinkan jadwal-jadwal imunisasi diumumkan lewat pengeras suara masjid setiap hari selama seminggu menjelang kegiatan tersebut. Bahkan, tidak jarang pengumuman jadwal imunisasi diselipkan dalam khutbah ibadah shalat Jumat.

Tidak berhenti sampai di situ. Berbekal alat bantu peraga seperti kartu bergambar, buku saku, dan poster pemberian yayasan itu, ia dan para kader pun seminggu sekali memberikan kunjungan edukasi ke setiap rumah warga. “Tiangingat dulu ibu-ibu malas bawa anak ke posyandu, bahkan gakpeduli sama imunisasi, sekarang banyak kemajuan karena rajin tiap bulan ke posyandu, mau anaknya diberikan PCV lengkap,” kenangnya. 
Gotong royong Pemerintah dan swasta Dokter sekaligus Kepala Puskesmas Langko, Kabupaten Lombok Tengah, NTB Andri Eka Kurnia mengatakan kolaborasi pihak swasta, seperti Yayasan Save the Children Indonesia sangat membantu pihaknya dalam menekan kasus pneumonia pada anak. Pasalnya, kegiatan yang diinisiasi oleh yayasan itu tidak hanya memberikan edukasi seputar gejala dan penanganan pneumonia, namun juga alat pendukung untuk pemeriksaan. “Sejak ada yayasan itu pada tahun 2021, kami terbantu sekali dalam pendeteksian sekaligus penanganan kasus pneumonia pada anak karena ada percepatan edukasi dan pemberian alat pendukung pemeriksaan,” kata Andri. Berkat edukasi dari 1.100 kader posyandu, masyarakat di Kabupaten Lombok Tengah kini aktif memeriksakan diri ke layanan kesehatan terdekat jika mengalami batuk dan demam lebih dari 3 hari, khususnya pada anak-anak.

Bukan hanya itu, capaian imunisasi PCV di wilayah tersebut juga meningkat drastis. Pada tahun 2020, sekitar 66 persen anak-anak di Kabupaten Lombok Tengah belum pernah mendapatkan imunisasi PCV. Angka tersebut menurun jauh menjadi hanya sekitar 21,9 persen pada tahun 2023.

Itu artinya, pihaknya memperkirakan ada lebih dari 300 ribu anak usia di bawah 5 tahun di Kabupaten Lombok Tengah yang terselamatkan dari bahaya pneumonia. Direktur Pengelolaan Imunisasi Kementerian Kesehatan Prima Yosephine Berliana Hutapea 
mengapresiasi uluran tangan yang diberikan oleh yayasan tersebut. Program rintisan milik yayasan swasta tersebut efektif dalam menyentuh tiga pilar penanganan pneumonia, yakni pencegahan (prevent), perlindungan (protect), dan penanganan (diagnose and treatment) di Kabupaten Lombok Tengah.

Program-program milik yayasan swasta, disebutkan, biasanya dilakukan di lokus-lokus tertentu sehingga implementasinya dapat dilakukan menyeluruh sampai ke tingkat paling bawah dan solusi yang diberikan juga sesuai dengan karakteristik masyarakat di wilayah tersebut.

Kemenkes dapat berkolaborasi dengan lebih banyak yayasan swasta guna mempercepat implementasi berbagai program kesehatan yang telah disusun oleh Pemerintah.

Karena setiap anak berhak untuk mendapatkan akses layanan kesehatan demi memastikan pertumbuhan dan perkembangan yang sehat.
 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：buku mimpi nangka、janjiqq、bonanza 138

Terkait：rtp prada4d、slot thailand、link ratu slot、cara pasang togel、cara pinjam uang di neobank、siapkaya88、situs slot online resmi、pinjol tanpa rekening dan cair lewat gopay、game slot yang lagi gacor sekarang、36 togel

---

---

bab terbaru：voucher ongkir shopee（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01