prediksi togel london hari ini

Naruto: Dewa Kota

Menilik Celah Korupsi Makan Siang Gratis Ala Prabowo******

Rencana programmakan siang gratis semakin menjadi sorotan usai pasanganPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul versi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilu 2024.

Program ini pun sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Bahkan, sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).

Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama, yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut nantinya secara total pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.

Namun, program ini mendapat kritikan termasuk dari Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa. Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan.

"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

Lihat Juga : CT: Saya Tidak Akan Jadi Menteri di Kabinet Berikutnya

Lantas apa di mana saja celah korupsi program makan siang gratis?

1. Nepotisme alias kongkalikong kontrak pemerintah dengan suplier tertentu

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengatakan tidak ada yang bisa menjamin setiap kontrak pengadaan barang dilakukan secara adil dan terbuka. Bisa saja terjadi kongkalikong atau KKN antara lembaga pemerintah yang memegang wewenang anggaran dengan suplier-suplier yang akan mengadakan barang.

"Semua pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan makan siang gratis berpotensi melakukan korupsi, mulai dari lembaga pemerintah pemegang wewenang anggarannya sampai pada suplier akhir," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/2).

Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira juga khawatir program ini hanya dinikmati oleh suplier seperti katering atau jasa makanan minuman yang punya kedekatan dengan pemerintah pusat.

"Sehingga tidak benar semuanya akan mengalir ke pelaku UMKM," katanya.

2. Jumlah penerima tidak sesuai

Ronny mengatakan tak ada yang bisa memastikan apakah penerima makan siang gratis merupakan penerima yang nyata atau fiktif. Banyaknya penerima program tersebut, sambungnya, membuat sulit dilakukan pengecekan satu per satu.

"Kalau ada aja sejuta penerima fiktif, dikali Rp15 ribu, dikali 25 hari sekolah dalam sebulan, nilainya sudah Rp375 miliar. Bagaimana kalau setahun?" katanya.

3. Lemahnya pengawasan

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan celah korupsi lainnya adalah makan yang dibagikan tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp15 ribu per penerima. Kondisi tersebut disebabkan panjangnya rantai pengadaan, serta banyaknya pihak yang terlibat, namun pengawasan lemah.

"Bisa jadi yang dibelanjakan tidak Rp15 ribu, apalagi kalau rantai atau aktor yang terlibat makin banyak," katanya.

Senada, Bhima mengatakan anggaran yang dikorupsi bisa terjadi karena pengawasan yang tidak memadai. Bisa saja daerah yang persepsi korupsinya rendah dan pengawasan lebih baik mungkin akan efektif.

"Namun daerah-daerah yang selama ini tingkat korupsinya tinggi kemudian pengadaan barang jasanya belum optimal nah di di situ justru akan meleset dari sasaran dan menyebabkan masalah korupsi," katanya.

Lantas bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi?

Ronny mengatakan pemerintah jangan buru-buru menganggarkan program makan siang gratis dalam APBN. Desain program tersebut harus jelas dan diawasi publik mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan.

"Setelah dianggarkan, semua lembaga pengawasan pemerintah sampai dengan NGO semestinya dilibatkan di satu sisi. Mekanisme pengawasannya dan pelaporannya harus jelas," katanya.

Sementara itu, Bhima mengatakan pemerintah seharusnya tidak bernafsu langsung menyelenggarakan program tersebut di tingkat nasional. Program makan siang gratis, katanya, bisa dilakukan secara bertahap dimulai di kabupaten yang tingkat stuntingnya tinggi.

"Di situ kemudian dilakukan evaluasi termasuk transparansi anggaran dan efektif enggak program makan siang itu menurunkan gizi buruk," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Taojun

Badan Pangan Ungkap Biang Kerok Harga Beras Naik******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi membeberkan penyebab harga beras naik.

Menurut Arief, beras makin mahal lantaran kenaikan harga gabah kering panen (GKP) yang mencapai Rp8.000 per kg. Biasanya, sambung Arief, harga beras dua kali lipat harga GKP.

"Kalau harga gabahnya Rp8.000 maka jangan heran harga berasnya Rp16 ribu. Kalau mau harga berasnya Rp14 ribu maka harga gabahnya kurang lebih Rp7.000," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (27/2).

Arief mengatakan harga GKP naik karena kurangnya produksi. Saat produksi di bawah 2,5 juta ton setara beras dalam sebulan, maka akan menimbulkan rebutan gabah di tingkat petani.

Penyebab lainnya, lanjut Arief, adalah kenaikan sewa lahan dan kenaikan harga pupuk.

Ia menargetkan harga beras akan turun seiring dengan menurunnya harga gabah di sekitar Rp6.500 - Rp7.00 per kg saat panen raya mulai di Maret.

"Maret ini panennya akan 3,5 juta ton. Itu prediksi dari teman-teman BPS. Kemudian, minggu-minggu ini panen lokal sudah dimulai sehingga harga gabah ini akan berangsur turun dari sebelumnya di angka Rp8.600-Rp8.7000, akan turun jadi Rp8.000, dan akan turun lagi menjadi sekitar Rp6.500," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Naga datang ke dunia

10 Pekerjaan Paling Diincar Tahun Ini versi Kemnaker******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membeberkan 10 bidang pekerjaan yang paling banyak diincar tahun ini. Kebanyakan berhubungan dengan teknologi informasi.

Diantaranya adalah pengembang perangkat lunak, pembuat konten media, perawat hingga analisis manajemen bisnis.

"Simak yuk pekerjaan apa yang paling dicari di 2024 ini," tulis Kemnaker di Instagram resmi @Kemnaker yang dikutip pada Selasa (27/2).

1. Pengembang Perangkat Lunak

Permintaan pekerjaan di bidang ini terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi. Keterampilan dalam bahasa pemrograman seperti C++, Python atau Java sangat dibutuhkan.

2. AI Engineer atau AI Specialist

Pekerjaan ini juga banyak dibutuhkan karena berperan penting dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan.

3. Analisis Data

Pekerjaan analisis data masih banyak dicari karena mereka adalah kunci untuk pengambilan keputusan bisnis berdasarkan data.

[Gambas:Instagram]

4. Ahli Keamanan Siber

Sejalan dengan perkembangan teknologi yang makin pesat, ahli keamanan siber dibutuhkan untuk melindungi sistem dan informasi dari serangan siber.

5. Pembuat Konten Media Digital

Pekerjaan di bidang ini lagi banyak dicari di tengah perubahan masyarakat yang lebih mudah digaet melalui sosial media.

6. Perawat

Perawat masih jadi pekerjaan paling banyak dicari karena mereka sangat diperlukan untuk merawat dan memantau proses penyembuhan pasien.

7. Manajer Medis

Pekerjaan ini penting dan banyak dicari. Manajer medis bertanggung jawab mengelola operasional harian di fasilitas pelayanan kesehatan.

8. Manajer Keuangan

Semua perusahaan pasti memiliki manajer keuangan. Sebab, posisi ini yang akan mengelola anggaran bisnis, investasi dan laporan keuangan.

9. Pengembang Web

Tugasnya fokus pada pengembangan situs web. Karenanya, harus memahami coding, UX/UI, HTML, dan CSS.

10. Analis Manajemen Bisnis

Tugasnya memastikan kemajuan bisnis dan pendapatan perusahaan. Menganalisis data untuk memberikan masukan seputar pertumbuhan bisnis.

[Gambas:Video CNN]

Hidup kembali dengan plug-in diaktifkan

Pendaftar Bakal Calon Anggota MWA UNS Solo Sudah Penuhi Kuota******

Setelahnya PPA MWA UNS akan melakukan Pleno Khusus Senat Akademik (SA) untuk menetapkan calon anggota MWA UNS yang lolos seleksi administrasi pada 7 Februari besok.

Kemudian pada 12 Februari, PPA MWA UNS menyampaikan nama calon anggota MWA UNS disertai kelengkapan dokumen kepada masing masing entitas atau unsur.

“Besok pada 15 Februari akan digelar Sidang Pleno Khusus SA untuk pemilihan calon anggota MWA UNS wakil dari masyarakat dan wakil dari SA,” kata dia dalam keterangan tertulis yang diterima Solopos.com, Selasa (6/2/2024).

Lalu pada 16–17 Februari akan dilakukan rapat pemilihan calon anggota MWA UNS, wakil dari alumni (rapat pengurus ikatan alumni UNS), wakil dari tenaga kependidikan (rapat tenaga kependidikan), dan wakil dari mahasiswa (rapat pengurus DEMA UNS).

Jamin menambahkan sidang pleno khusus SA untuk penetapan calon anggota MWA  UNS terpilih dari semua unsur akan dilakukan pada 21 Februari. 

Dilanjutkan pada 22 Februari mendatang, SA bakal mengusulkan calon anggota MWA UNS terpilih kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek). 

“Mohon doa dan dukungannya, semoga tahapan pemilihan anggota MWA UNS tahun 2024-2029 berjalan dengan lancar,” tutup dia.

tukang sampah pesawat

Harga Beras Premium di Wakatobi Sultra Dekati Rp 1 Juta per Karung******

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sulawesi Tenggara (Sultra) Sitti Saleha mengatakanharga beras di Kabupaten Wakatobi Rp 800 ribu per karung kemasan 50 kilogram (kg).

Hal itu disampaikan untuk menanggapi beredarnya kabar harga beras di wilayah tersebut melonjak ke Rp 21 ribu per kg atau berkisar Rp1 juta untuk ukuran 50 kg.

"Harga beras jenis premium masih sekitar Rp 15 ribu sampai Rp 16 ribu per kilonya," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Perdagangan Disperindag Sultra Laode Muhammad Fitrah Arsyad menyebutkan harga beras jenis premium di 15 kabupaten kota berkisar Rp15.700 sampai Rp17 ribu per kg.

"(Beras) premium untuk Kota Kendari sekitar Rp15.700 sampai Rp16 ribu, kalau kabupaten lain Rp16 ribu sampai Rp17 ribu," kata Fitrah kepadaCNNIndonesia.com.

Untuk beras jenis medium, Fitrah menyebut harganya berkisar Rp13.600 sampai Rp14 ribu per kg.

"Rata-rata 15 kabupaten semua Rp13.600 sampai Rp14 ribu, ada memang beberapa kabupaten seperti Buton Tengah, Kolaka Utara semua Rp14 ribu, untuk daerah lainnya Rp13.600 sampai Rp13.800 untuk medium," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Gadis Emas

UPG BPJS Ketenagakerjaan Raih Apresiasi KPK Keempat Kali******

BPJS Ketenagakerjaan untuk keempat kalinya menerima penghargaan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai mencatatkan nilai tertinggi dalam Monitoring dan Evaluasi Program Pengendalian Gratifikasi Tahun 2023.

Direktur Keuangan BPJS Ketenagakerjaan Asep Rahmat Suwandha menyatakan menyambut baik apresiasi itu. Dirinya menegaskan kesiapan berkolaborasi dengan KPK untuk menciptakan layanan publik yang bersih. Sebelumnya, BPJS Ketenagakerjaan mendapat apresiasi serupa secara berturut mulai 2017-2019.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada KPK atas apresiasi yang diberikan. Keberhasilan ini tentu dapat tercapai berkat komitmen dan konsistensi seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan yang senantiasa menerapkan tata kelola yang baik serta menjaga integritas," kata Asep di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (29/2).

Asep mengatakan, seluruh hal itu dilakukan agar para pekerja bisa bekerja tanpa rasa cemas karena seluruh dana dipastikan terjaga dan dikelola secara prudent.

"Ke depan, kami akan terus mengawal program pengendalian gratifikasi melalui inovasi-inovasi yang mendukung peningkatan budaya anti gratifikasi di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga secara tidak langsung juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPJS Ketenagakerjaan," kata Asep.

Direktur Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK Herda Hemijaya yang menyerahkan penghargaan mengingatkan, pembentukan UPG bertujuan menciptakan pelayan publik yang partisipatif, akuntabel, responsif terhadap keluhan, dan transparan.

"Jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan kita. Bersama-sama kita perbaiki iklim pelayanan publik yang bebas dari korupsi, utamanya bebas dari praktik-praktik gratifikasi," ujar Herda.