situs gacor slot

Makan seluruh dunia

Jokowi Lagi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi memberikan tugas baru kepadaLuhut Binsar Pandjaitan. Kali ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ditunjuk sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional.

Sebagai ketua pengarah, Luhut ditugasi membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Penunjukan Luhut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional, yang diteken Jokowi pada 12 Februari 2024.

Ketua Pengarah:
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Wakil Ketua Pengarah:
- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Kepala Staf Kepresidenan
- Gubernur Bank Indonesia
- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Ketua Pelaksana Harian:
- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Wakil Ketua Pelaksana Harian:
- Menteri Komunikasi dan Informatika

Anggota Pelaksana Harian:
- Menteri Dalam Negeri
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Menteri Keuangan
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Menteri Ketenagakerjaan
- Menteri Perindustrian
- Menteri Perdagangan
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
- Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Lihat Juga : Jokowi Kumpulkan Para Menteri Bahas Lonjakan Harga Beras

Tim Percepatan ini bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi, mengarahkan langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan dan menyusun strategi dan implementasi komunikasi publik secara komprehensif, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta memberikan rekomendasi mengenai perubahan Program Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional.

Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan Program Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional. Hasilnya nanti harus dilaporkan secara berkala kepada presiden.

Tugas anyar ini menambah seabrek jabatan yang diemban Luhut. Sebelumnya, Luhut ditunjuk Jokowi sebagai ketua satgas percepatan perolehan tanah dan investasi IKN.

Saking dipercayanya Luhut oleh Jokowi, tak heran netizen Indonesia sempat menjuluki mantan elite Kopassus itu sebagai menteri segala urusan.

Berikut deretan jabatan lain Luhut di era Presiden Jokowi:

1. Kepala Kantor Staf Kepresidenan
Luhut dilantik pada 31 Desember 2014 lalu. KSP memiliki tugas dan fungsi memberi dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Luhut dilantik pada 13 Agustus 2015. Ia menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno yang terkena reshuffle Kabinet Kerja.

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Pada 27 Juli 2016, Jokowi melantik Luhut sebagai menko kemaritiman. Luhut menggantikan Rizal Ramli. Jabatan ini terus berlanjut di periode kedua Jokowi dengan tambahan nomenklatur menjadi Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim
Jokowi juga pernah menunjuk Luhut Ketika menjadi Menko Kemaritiman sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim (menteri sementara waktu) pada 15 Agustus 2016.

5. Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim (2020)
Jokowi kembali menunjuk Luhut sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Ad Interim pada 26 November 2020. Ia menggantikan Edhy Prabowo yang masuk ke dalam kasus pusaran korupsi ekspor benih lobster

6. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri
Penunjukan Luhut sebagai Ketua Tim Nasional P3DN berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018. Tim ini bertugas memantau penggunaan produksi dalam negeri dari sisi tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa hingga memantau tingkat komponen dalam negeri dari suatu produk yang diproduksi instansi pemerintah.

7. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Amanah ini diemban Luhut sejak Juli 2020. Komite itu dibentuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.

8. Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Juni 2021.
Luhut, sesuai arahan Jokowi, mengawal penerapan PPKM Darurat.

9. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

10. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Tim Gernas BBI berdasarkan Perpres Nomor 15 tahun 2021. Jabatan ini diembannya sejak 8 September 2021.

11. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Oktober 2021. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

12. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional
Luhut ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.

[Gambas:Video CNN]

Dahuanglu

Jokowi Lagi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi memberikan tugas baru kepadaLuhut Binsar Pandjaitan. Kali ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ditunjuk sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional.

Sebagai ketua pengarah, Luhut ditugasi membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Penunjukan Luhut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional, yang diteken Jokowi pada 12 Februari 2024.

Ketua Pengarah:
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Wakil Ketua Pengarah:
- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Kepala Staf Kepresidenan
- Gubernur Bank Indonesia
- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Ketua Pelaksana Harian:
- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Wakil Ketua Pelaksana Harian:
- Menteri Komunikasi dan Informatika

Anggota Pelaksana Harian:
- Menteri Dalam Negeri
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Menteri Keuangan
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Menteri Ketenagakerjaan
- Menteri Perindustrian
- Menteri Perdagangan
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
- Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Lihat Juga : Jokowi Kumpulkan Para Menteri Bahas Lonjakan Harga Beras

Tim Percepatan ini bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi, mengarahkan langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan dan menyusun strategi dan implementasi komunikasi publik secara komprehensif, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta memberikan rekomendasi mengenai perubahan Program Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional.

Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan Program Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional. Hasilnya nanti harus dilaporkan secara berkala kepada presiden.

Tugas anyar ini menambah seabrek jabatan yang diemban Luhut. Sebelumnya, Luhut ditunjuk Jokowi sebagai ketua satgas percepatan perolehan tanah dan investasi IKN.

Saking dipercayanya Luhut oleh Jokowi, tak heran netizen Indonesia sempat menjuluki mantan elite Kopassus itu sebagai menteri segala urusan.

Berikut deretan jabatan lain Luhut di era Presiden Jokowi:

1. Kepala Kantor Staf Kepresidenan
Luhut dilantik pada 31 Desember 2014 lalu. KSP memiliki tugas dan fungsi memberi dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Luhut dilantik pada 13 Agustus 2015. Ia menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno yang terkena reshuffle Kabinet Kerja.

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Pada 27 Juli 2016, Jokowi melantik Luhut sebagai menko kemaritiman. Luhut menggantikan Rizal Ramli. Jabatan ini terus berlanjut di periode kedua Jokowi dengan tambahan nomenklatur menjadi Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim
Jokowi juga pernah menunjuk Luhut Ketika menjadi Menko Kemaritiman sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim (menteri sementara waktu) pada 15 Agustus 2016.

5. Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim (2020)
Jokowi kembali menunjuk Luhut sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Ad Interim pada 26 November 2020. Ia menggantikan Edhy Prabowo yang masuk ke dalam kasus pusaran korupsi ekspor benih lobster

6. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri
Penunjukan Luhut sebagai Ketua Tim Nasional P3DN berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018. Tim ini bertugas memantau penggunaan produksi dalam negeri dari sisi tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa hingga memantau tingkat komponen dalam negeri dari suatu produk yang diproduksi instansi pemerintah.

7. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Amanah ini diemban Luhut sejak Juli 2020. Komite itu dibentuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.

8. Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Juni 2021.
Luhut, sesuai arahan Jokowi, mengawal penerapan PPKM Darurat.

9. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

10. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Tim Gernas BBI berdasarkan Perpres Nomor 15 tahun 2021. Jabatan ini diembannya sejak 8 September 2021.

11. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Oktober 2021. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

12. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional
Luhut ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.

[Gambas:Video CNN]

Saya bukan orang baik dalam sistem

Diskon Gede Sepeda di Transmart Full Day Sale, Cuma Rp300 Ribu******

Transmart Full Day Sale kembali menyapa pelanggan. Pada Minggu (7/1) ini, Transmart Cilandak ramai pengunjung karena tawaran diskon yang menarik.

Pengunjung di antaranya memadati area makanan olahan, makanan ringan, sayur dan buah, dan barang elektronik.

Area sepeda listrik paling mencuri perhatian pengunjung. Sepeda listrik memang merupakan salah satu produk unggulan Transmart.

Tengok saja sepeda listrik Exotic E-Bike Cooltech 5.0 yang dibanderol Rp3.500.000 dari harga normal Rp5.250.000 per unit. Harga ini berlaku di seluruh Transmart di Pulau Jawa.

Sepeda anak Ride On & Tricycle pun diskon hingga 30 persen sehingga harga mulai dari Rp300 ribu saja.

Anda bisa mendapatkan harga murah meriah dengan belanja menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah? Cukup unduh aplikasinya dari ponsel atau mengajukan pembukaan kartu kredit instan.

Lihat Juga : Tangga Lipat Multifungsi Murah Cuma Rp1 Jutaan di Transmart

Unduh Allo Bank di App Store atau Play Store, lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime.

Kemudian ajukan Allo Pay Later dengan limit besar. Nantinya limit tersebut bisa digunakan di hari yang sama untuk belanja di Transmart.

Selain itu, Anda bisa mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di Transmart.

Kapan lagi belanja banyak diskonnya kalau enggak di Transmart Full Day Sale. Mumpung masih ada waktu, segera ke gerai Transmart terdekat!

kaisar kuno

Mengecek Fakta Impor Ponsel RI Tembus Rp30 T, Benarkah?******

Impor telepon seluler (ponsel) menjadi salah satu pembahasan dalam debat kelima capres yang berlangsung pada Minggu (4/2) malam. Sebab, nilai impornya disebut tembus Rp30 triliun sepanjang 2023.

"Kedaulatan teknologi informasi Indonesia terancam, impor ponsel tahun 2023 mencapai Rp30 triliun rupiah. Padahal untuk membangun pabrik ponsel hanya membutuhkan investasi sekitar setengah triliun rupiah. Pertanyaannya, apa langkah strategis paslon membangun kedaulatan manufaktur telekomunikasi dan teknologi informasi di Indonesia?," isi pertanyaan debat untuk tema teknologi.

Lalu berapakah realisasi impor Indonesia dan dari mana saja?

Realisasi tersebut meningkat tajam dari 2022 yang senilai US.082.133.207 atau Rp16,98 triliun. Nilai impor ponsel memang terus naik setidaknya dari 2019 lalu.

Pada 2019 hanya senilai US5.600.894 atau Rp4,16 triliun. Lalu naik jadi US6.980.185 atau Rp9,21 triliun pada 2020 dan di 2021 naik lagi menjadi US3.168.270 atau Rp13,08 triliun.

Sepanjang 2023, impor terbesar terjadi pada Oktober dengan nilai US8.671.904 atau Rp3,90 triliun. Lalu disusul pada November sebesar US7.267.748 atau Rp3,72 triliun.

Sedangkan, untuk asal negaranya paling banyak berasal dari China sebesar US.951.423.709 atau Rp30,63 triliun. Kedua berasal dari Singapura sebesar US.236.768 atau Rp286,31 miliar dan dari Hong Kong sebesar US0.060 atau Rp6,43 miliar.

Berikut daftar impor ponsel Indonesia sepanjang 2023:

1. China US.951.423.709
2. Singapura US.236.768
3. Hong Kong US0.060
4. Amerika Serikat US8.062
5. Vietnam US6.282
6. Korea Selatan US6.216
7. Australia US.028
8. Jerman US.532
9. Malaysia US.049
10. Inggris US.866

[Gambas:Video CNN]

Perdana Menteri Kiri, harap hargai diri Anda sendiri.

Pemerintah Tetapkan Pajak Rokok Elektrik Mulai 1 Januari 2024******

Kementerian Keuangan resmi menerbitkan aturan pajak rokok elektrik dan berlaku mulai 1 Januari 2024, yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Berdasarkan PMK tersebut, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Rokok elektrik juga dipastikan ikut terkena pajak rokok karena tercantum dalam aturan terbaru itu.

Selain rokok elektrik, pajak rokok itu juga berlaku untuk berbagai hasil tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

"Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok," bunyi Pasal 2 Ayat 3 PMK Nomor 143/PMK/2023.

Kemenkeu menjelaskan pengenaan pajak rokok atas rokok elektrik ini merupakan bagian dari masa transisi, yakni sejak pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018.

Rokok elektrik akhirnya ikut terkena pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok alias piggyback taxes.

"Pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL) pada tanggal 1 Januari 2024 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018," bunyi keterangan resmi Kemenkeu.

Pemerintah sebelumnya juga resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok dengan kenaikan rata-rata 10 persen.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS).

Kenaikan tarif cukai yang berlaku pada harga jual rokok ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2024, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK tersebut.

"Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024," bunyi aturan itu.

tuan perak

Otorita Sebut Banyak Investor Asing Tanya Nasib IKN Usai Pemilu 2024******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono mengklaim banyak investor khususnya asing yang bertanya terkait kelanjutan pembangunan IKN setelah Pemilu 2024.

Bambang menegaskan hingga saat ini pembangunan Nusantara tetap dilanjutkan karena sudah memilikilegal standingmelalui Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022.

"Habis 2024 bagaimana ya? ini sebelum Pilpres waduh yang tanya banyak banget apalagi investor luar negeri bertanya selalu begini, 2024 bagaimana?," kata Bambang dalam seminar Masa Depan Pasca IKN yang disiarkan melalui kanal Youtube Pemprov DKI Jakarta, Sabtu (17/2).

"Mau ubah Undang-Undang bisa, tapi harus lewat parlemen, ke DPR. Silakan, enggak gampang. Sudah ada legal standing," kata dia.

Bambang melanjutkan saat ini progres pembangunan IKN baru masuk tahap pertama yaitu pada periode 2022-2024. Pada tahap ini, dilakukan pemindahan tahap awal untuk fungsi pemerintahan dengan target jumlah penduduk sekitar 260 ribu jiwa.

Kemudian pada 2024-2029 dilanjutkan pembangunan area inti IKN, termasuk perluasan jaringan transportasi, permukiman, dan pengembangan kawasan riset dan talenta.

Lalu pada 2030-2034 masuk ke pembangunan progresif, termasuk untuk utilitas terintegrasi, kawasan industri, dan penguatan kota cerdas.

Selanjutnya, pada 2035-2039 direncanakan pembangunan IKN memasuki seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan. Target terakhir, pada 2040-2045 mampu mengokohkan reputasi sebagai 'Kota Dunia untuk Semua'.

Lebih lanjut, Bambang juga menyebut jumlah penduduk di IKN tahun 2045 diproyeksi mencapai 1.911.000 penduduk saja.

Bambang menyebut dengan jumlah penduduk yang ideal, maka diharapkan sebuah kota dapat menjadi tempat tinggal yang membuat masyarakatnya bahagia dan sejahtera.

Di sisi lain, Jakarta yang saat ini memiliki populasi 10 juta jiwa dan aglomerasinya mencapai 28 juta jiwa, maka Jakarta akan tetap menjadi pusat bisnis dan finansial Indonesia.

"IKN akan jadiliveable, kota yang layak huni. Dan loveable city, kota yang dicintai. Untuk jadi loveable citykita sampai belajar ke Finlandia," ujar Bambang.

[Gambas:Video CNN]