petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

rajawin77

erek erek togel 991Jutaan kata 753007Orang-orang telah membaca serialisasi

《rajawin77》

Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat******

Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat
Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono. ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono berharap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen dapat membangun parlemen yang merepresentasikan suara rakyat. Menurutnya, sistem perpolitikan parlemen Indonesia saat ini selalu terganjal dengan ambang batas empat persen yang pada akhirnya membuang banyak suara pemilih yang memilih partai-partai yang tidak masuk dalam nominal batasan tersebut. "Adanya keputusan MK ini diharapkan ke depan menjadi representasi suara pemilih atau suara rakyat yang mana bisa menghasilkan parlemen yang cukup dapat meningkatkan kinerja fungsi-fungsi legislatif," kata Arfianto ketika dihubungi di Jakarta, Minggu.
Maksud dari fungsi legislatif di parlemen, lanjut dia, yakni fungsi-fungsi pengawasan, pembuatan undang-undang, serta menjaring aspirasi masyarakat.
 "Bukan yang hanya seperti adanya saat ini, hanya menjalankan perintah ketua partai politik atau fraksi, terus juga hanya untuk ‘menjadi stempel’ dari undang-undang yang diajukan pemerintah, tapi diharapkan kinerja dari parlemen ke depan dengan adanya hal ini bisa lebih baik," ujarnya. Terkait adanya kekhawatiran bahwa putusan tersebut dapat menimbulkan sistem multipartai yang ekstrem di parlemen, ia mengatakan hal itu tidak akan terjadi.

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas

Baca juga: Soal putusan MK, MPR sebut presidential threshold juga perlu dikoreksi

"Bagi saya ini bukan multipartai yang ekstrem. Kalau multipartai yang ekstrem itu kan memang bayangannya adalah terbagi dalam berbagai ideologi, ideologi partai politik, seperti (pemilu) tahun 1955 misalkan," ujarnya.

Menurutnya, putusan MK adalah untuk menegaskan agar suara rakyat tidak banyak yang terbuang serta meningkatkan kinerja legislatif. "Ini (putusan MK) bukan menghasilkan multipartai yang ekstrem, tapi lebih bagaimana merepresentasikan suara rakyat, tidak membuang suara rakyat, dan juga bisa mendorong agar kinerja legislatif lebih baik lagi ke depannya," tegasnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kota Pontianak miliki daya saing tertinggi kedua di Kalimantan******

Kota Pontianak miliki daya saing tertinggi kedua di Kalimantan
PJ Wali Kota Pontianak, Ani Sofian (ANTARA/Prokopimda PTK)
Pontianak (ANTARA) - Kota Pontianak berdasarkan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2023 yang dikeluarkan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memiliki daya saing tertinggi kedua untuk kawasan Kalimantan.

"Bersyukur IDSD Kota Pontianak tahun 2023 berada di urutan kedua di tingkat kota se-Pulau Kalimantan," ujar Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian di Pontianak, Minggu.

Untuk angka IDSD Kota Pontianak yakni 3,79 dari skala 0-5 kata dia, tepat di bawah Banjarmasin yang memiliki nilai 3,96.

"Sedangkan untuk Samarinda memiliki nilai sama dengan Pontianak, kemudian disusul Palangka Raya di urutan keempat dengan skor 3,69. Banjarbaru ada di posisi kelima dengan angka 3,64," ucapnya. 

Baca juga: Guru Besar Untan: Ekonomi Kalbar jangan hanya fokus pada SDA

Menurutnya, IDSD dikeluarkan untuk merefleksikan tingkat produktivitas daerah melalui 12 pilar daya saing. Adapun nilai Kota Pontianak pada 12 pilar itu adalah pilar Institusi (4,62), Infrastruktur (2,12), Adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) (4,97), Stabilitas Ekonomi Makro (2,87), Kesehatan (4,10), Keterampilan (4,06), Pasar Produk (4,42), Pasar Tenaga Kerja (4,07), Sistem Keuangan (3,14), Ukuran Pasar (4,53), Dinamisme Bisnis (2,52), dan Kapabilitas Inovasi (4,09).

"Angka ini naik dari tahun 2022 dimana nilai IDSD Kota Pontianak 3,37," katanya. 

Ia berterima kasih kepada BRIN lantaran menerima masukan dari daerah perihal sejumlah pilar yang kewenangannya berada di level provinsi, namun masuk ke perhitungan kabupaten/kota.

Dalam metode penghitungan IDSD 2023, BRIN memang mengubah sejumlah cakupan indikator. Misalnya pilar infrastruktur yang memuat proporsi kereta api, bandara, dan pelabuhan, hanya digunakan untuk mengukur level provinsi. Sebab kewenangannya tak ada di kabupaten/kota.

Baca juga: BRIN Pontianak bawa potongan besi roket China untuk penelitian

Deputi Bidang Kebijakan Riset dan Inovasi BRIN Boediastoeti Ontowirjo menjelaskan pada tataran konsep IDSD 2023 tetap mengadopsi kerangka pengukuran Global Competitiveness Index (GCI) 2019 dari World Economic Forum (WEF), yang telah disesuaikan dengan konteks lokal.

Penyusunan IDSD 2023 dilakukan melalui proses yang ketat, mulai dari pemantapan kerangka konseptual sampai dengan penghitungan skor dari level indikator, pilar, hingga skor akhir IDSD secara agregasi.

IDSD 2023 mencakup 34 provinsi untuk 514 kabupaten/kota di Indonesia sesuai ketersediaan data. Penyempurnaan IDSD 2023 menghasilkan 63 indikator untuk provinsi dan 48 indikator untuk kabupaten/kota.

Baca juga: Presiden Jokowi resmikan Terminal Kijing Pontianak, genjot daya saing
 

Pewarta: Dedi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:kredivo di tokopedia

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
angka jitu 2d malam ini
pasir4d slot
skywind slot
pinjol resmi ojk 2021 cepat cair
kumpulan pola gacor
aplikasi kredit barang
100 erek erek binatang
ini gaming slot login
slotbesar
Daftar isi semua bab
Bab 1 buku mimpi 1000
Bab 2 formula prediksi togel jitu
Bab 3 raja787 slot
Bab 4 belanja di lazada pakai akulaku
Bab 5 bandar slot gacor
Bab 6 bet777 slot
Bab 7 situs game slot
Bab 8 dpbola
Bab 9 erek erek 99 2d
Bab 10 rtp menara368
Bab 11 malam 88 slot
Bab 12 mikototo
Bab 13 gobets
Bab 14 angka jitu sydney hari ini 2023
Bab 15 market898 slot
Bab 16 bucin777
Bab 17 menang citra88
Bab 18 masterplay99
Bab 19 intanqq
Bab 20 cara top up slot pakai dana
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4485bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

Dewa Perang yang Tak Terkalahkan

bocoran angka jitu mongolia
Koleksi Hermès Musim Gugur 2024 siap dikenakan
Koleksi Hermès Womens Fall - Winter 2024. (ANTARA/Youtube-Hermès)
Jakarta (ANTARA) - Dengan berendam sepanjang hari di Paris pada hari Sabtu, Hermès tidak perlu menurunkan hujan di dalam ruangan untuk pertunjukan runway.

Namun hal ini menjadi latar belakang fotogenik untuk koleksi yang terinspirasi oleh kegiatan berkuda maupun sepeda motor, meskipun itu bukan aspal basah yang berisik seperti yang ada di film-film Hollywood, melainkan curah hujan yang melewati kisi-kisi di tengah landasan pacu.

“Idenya adalah memikirkan tentang berkendara dari yang tradisional ke yang tajam dan memberontak,” kata Direktur Kreatif Hermès, Nadège Vanhee.

Baca juga: Hermes usung busana pria serbaguna untuk Paris Fashion Week

Seperti dilaporkan Womens Wear Daily pada Sabtu (2/3), koleksinya Hermès mungkin tidak banyak berubah, tetapi Vanhee pantas mendapatkan pujian karena mengubah penawaran fesyen rumah mode tersebut menjadi sesuatu yang lebih muda dan lebih diminati.

Dia memusatkan perhatian pada beberapa siluet utama, termasuk jaket berkendara perfecto yang dipotong dengan presisi seperti laser, diikatkan ke pinggang dengan sabuk kulit lebar yang tersembunyi di dalam dan tidak ada pengikat eksterior lainnya.

Bentuknya sangat bagus, terlihat anggun dengan garis-garis cokelat di atas rok pensil yang serasi, atau dengan kulit cokelat kemerahan di atas legging bergaris.

Di musim ketika hampir setiap desainer menampilkan bahan kulit di runway, Hermès masih berada di peringkat teratas dalam hal kualitas, dan selalu ada tampilan kulit untuk setiap kemewahan, mulai dari mantel kacang kulit berwarna cokelat dengan hiasan bulu yang apik.

Baca juga: Hermes buat catwalk Paris Fashion Week di hanggar bandara

Dipadukan dengan celana panjang dan sepatu bot koboi Hermès yang serasi hingga jaket biker hitam bertabur perak yang pas dan halus serta celana kulit ketat.

Vanhee telah memperkuat pakaian rajut Hermès dengan banyak daya tarik seks, dan terus melakukannya di sini dengan sweater kasmir berusuk yang dipotong di atas jodhpur korduroi pinggang tinggi, gaya bateau dengan detail tali kulit bertabur, jaket bomber yang mengecil, dan legging pahatan yang terbuat dari tulang rusuk yang ketat yang ia samakan dengan kaus kaki atletik. 

Gaun selalu tampak seperti sebuah renungan di Hermès, dan musim ini bahkan lebih kalem dengan cetakan syal sutra halus atau jacquard yang dibentuk oleh smocking.

Namun mereka benar-benar memamerkan sepatu bot baru yang harus dimiliki, gaya berkuda tinggi yang dapat dibuka ritsletingnya untuk diubah menjadi gaya pengendara motor yang lebih longgar.

Kemewahan yang tenang bukanlah tren bagi Hermès, namun Vanhee berhasil mengubah banyak hal dari musim ke musim, untuk menjaga mesin fesyen merek tersebut terus bekerja.

Baca juga: Bugatti Chiron edisi Hermes siap dikirim

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Perang Total Roma: Kekaisaran Dunia Lainnya

casaqq
Mendagri sebut 75.000 satpol PP berpeluang jadi ASN dan PPPK
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian memberikan arahan pada HUT Ke-74 Satpol PP di Padang, Sumatera Barat, Minggu (3/3/2024). ANTARA/Fandi Yogari/aa.
Terbuka kesempatan kepada rekan-rekan satpol PP non-ASN untuk menjadi ASN atau PPPK.
Padang (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian menyebut lebih dari 75.000 personel satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang masih berstatus bukan aparatur sipil negara (ASN) berpeluang menjadi ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Kerja sama dengan Kemenpan RB bahwa terbuka kesempatan kepada rekan-rekan satpol PP non-ASN untuk menjadi ASN atau pegawai kontrak PPPK," kata Mendagri Tito Karanavian di Padang, Minggu.

Hal tersebut disampaikan Mendagri Tito Karnavian pada peringatan HUT Ke-74 Satpol PP dan Satlinmas Ke-62 tingkat nasional yang dipusatkan di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Mantan Kapolri tersebut menyebutkan saat ini terdapat 105.872 personel satpol PP. Dari jumlah itu, sebanyak 29.000-an personel yang berstatus sebagai ASN, selebihnya merupakan tenaga non-ASN.

Sebelumnya, kata dia, pemerintah hanya memprioritaskan guru dan tenaga kesehatan untuk diangkat menjadi PPPK. Sementara itu, tenaga administrasi yang bersifat umum cukup terbatas dan harus melalui tes.

Akan tetapi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bekerja keras dan menjelaskan bahwa satpol PP dan satlinmas bukan sekadar tenaga umum biasa.

"Personel satpol PP dan satlinmas adalah tenaga-tenaga yang membutuhkan keahlian khusus yang membedakannya dengan tenaga honorer yang bersifat umum," ujarnya.

Atas dasar penjelasan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) membuka peluang bagi tenaga satpol PP yang bukan ASN diangkat menjadi ASN atau PPPK pada masa mendatang.

Ia berpesan agar setiap kepala daerah mulai menghitung jumlah anggota satpol PP, termasuk mengukur kemampuan dan keahliannya untuk diusulkan ke Kemenpan RB agar diangkat menjadi ASN atau PPPK.

Baca juga: Mendagri: Satpol PP ujung tombak penegakan peraturan daerah
Baca juga: Mendagri minta pemda perkuat jaminan keselamatan personel Damkar

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bintang penari kupu-kupu

jp paus artinya
Wury Ma'ruf Amin: Dekranas tiang pengembangan kerajinan nasional
Ketua Umum Dekranas sekaligus Istri Wapres Ma'ruf Amin, Wury Ma'ruf Amin di Jakarta, Minggu (3/3/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga
Dekranas tumbuh berkembang dan menjadi inspirasi bagi banyak individu
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang juga Istri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Wury Estu Handayani mengatakan Dekranas merupakan tiang pengembangan kerajinan di Indonesia sejak didirikan tahun 1980.  

"Dekranas telah menjadi tiang utama bagi pengembangan kerajinan di negara kita sejak didirikan 3 Maret 1980," kata Wury Ma'ruf Amin dalam sambutannya pada acara Bakti Sosial HUT Ke-44 Dekranas di Rumah Kriya Asri/Kantor Pusat Dekranas, Jakarta, Minggu.  

Wury menyampaikan saat ini Dekranas tumbuh berkembang dan menjadi inspirasi bagi banyak individu. Menurutnya setiap prestasi dan momen keberhasilan Dekranas, termasuk setiap tantangan yang berhasil diatasi, telah membentuk fondasi kokoh bagi organisasi.    

Dia mengingatkan bahwa jalan dan tantangan ke depan masih panjang menanti.  

"Dengan semangat kebersamaan dan komitmen tak tergoyahkan saya meyakini kita dapat menghadapi dengan baik. Bersama kita dapat memperjuangkan visi-misi Dekranas terutama di akhir masa bakti kita tahun 2025 ini," jelasnya.

Wury juga mengapresiasi upaya panitia HUT Ke-44 Dekranas dalam menyelenggarakan kegiatan bakti sosial berupa bazar sembako murah bagi masyarakat sekitar.

"Saya pribadi sangat senang sekali karena syukuran hari ini memberi makna sangat dalam untuk masyarakat, yang mana kondisi saat ini sedang mengalami masalah ekonomi, yang mana (dengan adanya) sembako murah, (saat) semua harga sedang naik, karena mungkin panen kita di Indonesia ini kurang baik," ujar Wury.

Wury juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan atas kontribusi yang diberikan untuk kegiatan bakti sosial Dekranas.

"Bazar sembako murah kegiatan yang sangat bermanfaat dalam membantu beban ekonomi terhadap masyarakat utamanya dalam membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau," ujarnya.

Dia menyampaikan pelaksanaan bazar tidak lepas dari kerja sama panitia, kementerian terkait dan para donatur, pengurus Rukun Tetangga serta Rukun Warga (RT/RW) sekitar lokasi Kantor Pusat Dekranas.

Dia berharap kegiatan bakti sosial dapat mempererat tali silaturahmi pengurus dan masyarakat setempat dan bisa memberikan manfaat besar bagi semua pihak.

Pada kesempatan itu, menjelang bulan suci Ramadhan, Wury juga mengucapkan selamat beribadah puasa bagi umat Muslim.

"Semoga kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam menjalankan ibadah Ramadhan," ujarnya.

Sementara itu Ketua Panitia HUT Ke-44 Dekranas Loemongga Agus Gumiwang dalam laporannya menyampaikan syukuran dan bazar sembako murah merupakan momen bersejarah dalam HUT Ke-44 Dekranas.

"Setiap tahun Dekrasnas mengadakan syukuran," kata Loemongga.

Dia melaporkan bahwa pelaksanaan bakti sosial dan bazar didukung oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan.

Baca juga: Kemenperin gandeng Dekranas promosikan kriya dan wastra Indonesia

Baca juga: Dekranas Pusat bantu dongkrak UMKM PBD lewat program strategis

Baca juga: Wury Ma'ruf Amin: Dekranasda PBD menjadi promotor hasil UMKM

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Rasa hormat yang tinggi terhadap siswa

uang slot 88
BPBD Kalbar sebut 200 rumah terdampak banjir di kawasan perbatasan
Kondisi ruang kelas SDN 03 Sajingan Besar yang terendam banjir pada Jumat (1/3/2024) yang telah didata BPBD Kalbar. (ANTARA/HO-Camat Sajingan Besar).
Pontianak (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat (Kalbar) menyebutkan berdasarkan laporan lapangan terdapat 200 rumah terdampak banjir di kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia, di Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas.

"Dari kejadian banjir pada 1 Maret 2024 di daerah perbatasan tepatnya di Kecamatan Sajingan Besar, total ada 200 rumah terdampak banjir itu termasuk Pos Pamtas dan Wisma Indonesia PLBN Aruk serta fasilitas lainnya," ujar Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar Daniel di Pontianak, Minggu.

Ia menjelaskan laporan lapangan dari BPBD Kabupaten Sambas mengungkapkan 200 rumah tersebut tersebar di dua desa yang terdampak banjir. Banjir terjadi menyusul hujan deras di wilayah yang berbatasan darat langsung dengan Sarawak, Malaysia tersebut.

"Dua desa terdampak banjir yakni Desa Sebunga dan Kaliau'. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut," kata dia.

Dia menambahkan, saat banjir ketinggian air ada yang mencapai 120 centimeter. Langkah yang diambil akibat banjir tersebut sejak kejadian hingga Sabtu (2/3) yakni telah dilakukan langkah cepat penanganan dan pemantauan di lapangan.

"Sejumlah pihak turun tangan mulai BPBD, pemerintah desa, kecamatan, Tagana dan lainnya. Kondisi sudah surut kemarin," ucap dia.

Sementara itu, Camat Sajingan Besar Obertus mengatakan informasi terbaru di wilayahnya dampak banjir juga merusak jembatan berkemajuan di Desa Kaliu' berupa peretakan.

"Kemudian SDN 03 Sajingan Besar pagar roboh, perabot dan buku terendam akibat banjir bandang tersebut. Kami terus berkoordinasi atas dampak dan penanganannya, meski saat ini airnya sudah surut," kata dia.

Dia mengatakan, selain adanya jalan yang rusak, Jembatan Berkemajuan di Dusun Keranji Desa Kaliau' mengalami retak dan pagar SDN 03 Sajingan Besar roboh, perabot dan buku buku terendam.

Banjir di perbatasan menyusul curah hujan tinggi yang terjadi pada Jumat (1/3) sejak pukul 22.00 WIB. Kemudian banjir mulai menenggelamkan sebagian rumah warga pada Sabtu (2/3) pukul 04.00 WIB - 09.00 WIB. Selanjutnya air surut dan tidak ada penambahan.

Baca juga: BPBD: Warga terdampak banjir-longsor di Buol Sulteng butuh logistik

Baca juga: BPBD: Banjir landa Kota Serang dengan ketinggian satu meter

Baca juga: Banjir rendam 25 rumah warga Laja Sandang di perbatasan RI-Malaysia

Pewarta: Dedi
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

kebangkitan orang mati

maxwin server thailand
Pakar: Berisiko tak indahkan putusan MK
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini usai memberikan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di TPS 121 Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan pembentuk undang-undang yang tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024 akan berisiko konflik politik dan legitimasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Saya kira Pemerintah dan DPR RI tidak mungkin memajukan pelaksanaan pilkada serentak yang semula November menjadi September 2024," kata Titi Anggraini yang juga dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum UI ketika menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Minggu pagi (3/3).

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21 November 2023), menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.

Namun, lanjut Titi, setelah Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024, pelaksanaan pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yakni November 2024.

Selain berpotensi terjadinya konflik politik dan legitimasi pilkada taruhannya, menurut dia, akan berisiko baik bagi Presiden RI Joko Widodo maupun DPR RI.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Perludem ini mengatakan bahwa MK menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pilkada serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi, lanjut Titi, menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Baca juga: Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024

Baca juga: MK tolak permohonan Bupati dan Wabup Talaud soal UU Pilkada

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Master Setan Lukisan Gunung dan Laut

cara kredit hp di akulaku dengan dp
Pakar: Berisiko tak indahkan putusan MK
Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini usai memberikan hak pilihnya pada Pemilu 2024 di TPS 121 Benda Baru, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/2/2024). ANTARA/Dokumentasi Pribadi
Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan pembentuk undang-undang yang tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024 akan berisiko konflik politik dan legitimasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Saya kira Pemerintah dan DPR RI tidak mungkin memajukan pelaksanaan pilkada serentak yang semula November menjadi September 2024," kata Titi Anggraini yang juga dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum UI ketika menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Minggu pagi (3/3).

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21 November 2023), menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.

Namun, lanjut Titi, setelah Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024, pelaksanaan pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yakni November 2024.

Selain berpotensi terjadinya konflik politik dan legitimasi pilkada taruhannya, menurut dia, akan berisiko baik bagi Presiden RI Joko Widodo maupun DPR RI.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Perludem ini mengatakan bahwa MK menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pilkada serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi, lanjut Titi, menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Baca juga: Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024

Baca juga: MK tolak permohonan Bupati dan Wabup Talaud soal UU Pilkada

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024