slot gacor 01

Sistem beruang paling kuat dalam sejarah

BSU Tahap 7 Cair Hari Ini, Cek Penerimanya Lewat Pospay******

Pemerintah dijadwalkan mencairkan bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 hari ini, Selasa (2/11). Pencairan akan dilakukan oleh PT Pos Indonesia(Persero) dan bisa dicek melalui Pospay.

Bantuan senilai Rp600 ribu tersebut diberikan oleh pemerintah kepada para pekerja yang terdampak secara ekonomi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

BSU diberikan kepada pekerja bergaji maksimal Rp3,5 juta per bulan dengan syarat terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan hingga Juli 2022.

"Tahap terakhir ini tersisa sekian juta, mudah-mudahan segera pada November ini selesai dan insyaallah terealisasi 100 persen," katanya dalam Pembukaan Festival Pelatihan Vokasi dan Job Fair Nasional di JCC, Jumat (28/10).

Dikutip dari CNBC, berikut cara cek penerima BSU tahap 7 lewat Pospay:

1. Unduh aplikasi Pospay di Play Store
2. Registrasi Akun dengan membuat username, password, masukan kode OTP yang dikirim via SMS, dan membuat PIN transaksi
3. Kemudian masuk ke akun terdaftar dengan cara klik tombol berwarna merah di pojok kanan halaman utama dan klik logo Kementerian Ketenagakerjaan
4. Klik BSU Kemenaker 1 pada bagian Jenis Bantuan
5. Kemudian klik tautan Ambil Foto Sekarang untuk mengambil foto e-KTP. Jika sistem tidak bisa memproses foto, Anda bisa kembali mengambil ulang foto e-KTP Anda
6. Masukkan data pribadi
7. Jika NIK sudah sesuai dengan data penerima BSU, akan muncul QR Code
8. Anda bisa menunjukkan QR Code tersebut saat mengambil bantuan di Kantor Pos

[Gambas:Video CNN]

Permainan berburu

Komunitas Konsumen Minta Jokowi Evaluasi Kepala BPOM******

Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberhentikan Kepala BPOM sehubungan dengan kasus gagal ginjal yang marak terjadi.

Ketua KKI David Tobing mengatakan pihaknya sudah mengirimkan surat keberatan kepada BPOM yang juga ditembuskan kepada Presiden Jokowi. Ada beberapa poin yang tercantum dalam surat tersebut.

Pertama, KKI telah menyampaikan keberatan kepada BPOM karena melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh penguasa karena tidak menjalankan tugas dan wewenangnya dalam rangka pengawasan sirup obat yang ditengarai mengandung zat- zat berbahaya.

"KKI juga mendesak agar BPOM menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Indonesia. Kepala BPOM tidak merespons somasi kami dan bahkan melakukan pembelaan untuk lepas dari tanggung jawab," kata David dalam keterangan resmi, Kamis (3/11).

Kedua, David menilai kepala BPOM bukan mengakui kelalaian dan meminta maaf malah melakukan hal-hal antara lain, seperti melimpahkan tanggung jawab ke Kementerian Kesehatan dalam perkuatan regulasi dan obat terkait cemaran EG dan DEG mulai dari regulasi pengawasan pre market hingga post market meliputi pemasukan bahan tambahan, standar dan atau persyaratan mutu dan keamanan (Farmakope Indonesia).

"Tindakan kepala BPOM ini sangat aneh karena tugas pengawasan pre marketdan post marketitu merupakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam perundang-undangan," tegas David.

Tak hanya itu, kepala BPOM juga melimpahkan kesalahan ke Kementerian Perdagangan dan Perindustrian dengan dalih bahwa seharusnya kedua Kementerian tersebut memeriksa bahan pelarut yaitu PG dan PEG yang diimpor melalui kategori non lartas sehingga menyangkal bukan masuk pemeriksaan BPOM.

"Kepala BPOM yang membawa-bawa Kementerian Perdagangan dan Perindustrian adalah tindakan yang sembrono dan hanya untuk melakukan pembelaan diri," tegas David.

David juga kembali mengingatkan Ombudsman Republik Indonesia juga telah menemukan dugaan maladministrasi di BPOM sehubungan dengan cara kerja pengawasan pre marketdan post market.

"KKI melihat kepala BPOM bukannya melakukan tindakan koreksi dan meminta maaf kepada masyarakat tapi malah banyak melimpahkan kesalahan ke Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perdagangan dan Perindustrian, jadi sudah sangat patut dicopot dari jabatannya" ujar David.

Desakan sama juga disampaikan anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade. Ia merekomendasikan agar Presiden Jokowi memecat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny Lukito.

Menurutnya hal itu perlu dilakukan jika benar BPOM terbukti lalai dalam pengawasan obat yang mengandung EG dan DEG. Pasalnya kedua bahan baku tersebut menjadi biang kerok penyakit gagal ginjal.

"Kalau memang ternyata BPOM ini salah, kami rekomendasikan sama Jokowi ganti itu kepala BPOM. Ini sudah 170 orang meninggal," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Kamis (3/11).

CNNIndonesia.comtelah menghubungi Kepala BPOM Penny Lukito untuk meminta tanggapan atas desakan pencopotannya tersebut. Namun, hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan responsnya. 

[Gambas:Video CNN]

Dewa laki-laki Gao Xiaoleng

Kemnaker Salurkan BSU Tahap 7 untuk 3,6 Juta Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) tahap 7 kepada 3,6 juta pekerja atau buruh yang memenuhi kriteria. Penyaluran itu dilakukan melalui PT Pos Indonesia (Persero).

"Penyaluran BSU tahap 7 melalui Kantor Pos telah mulai disalurkan sejak beberapa hari kemarin," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, dikutip Kamis (3/11).

Selain melalui PT Pos Indonesia, Kemnaker juga menyalurkan BSU tahap 7 via bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Adapun penyaluran melalui Kantor Pos dilakukan untuk tenaga kerja yang tidak memiliki rekening bank Himbara atau memiliki rekening yang bermasalah.

Menurut Ida, untuk pencairan BSU melalui Kantor Pos memiliki proses yang berbeda dengan mekanisme penyaluran Bank Himbara. Kantor Pos harus mencetak undangan terlebih dahulu bagi para calon penerima BSU yang telah lolos verifikasi dan validasi.

"Kantor Pos mencetak undangan, kemudian menyampaikan undangan tersebut pada penerima BSU melalui perusahaan. Nah nanti penyaluran dilakukan dengan 2 (dua) skema, secara kolektif di perusahaan atau penerima ini mengambil langsung di Kantor Pos. untuk mengetahui penerima BSU terdaftar di kantor Pos dapat melakukan pengecekan melalui aplikasi Pospay," ucapnya.

Ida berharap, penyaluran BSU baik melalui bank Himbara maupun PT Pos Indonesia ini dapat terselesaikan dalam waktu dekat.

[Gambas:Video CNN]

jalan dewa permainan

Pabrik iPhone di China Banjiri Karyawan dengan Bonus 4 Kali Lipat******

Pabrik iPhone terbesar di China, Foxconn, akan memberikan bonussebesar empat kali lipat bagi karyawannya yang bertahan di pabrik tersebut.

Mengutip CNA, Selasa (1/11), tawaran bonus ini menyusul kebijakan strategi nol covid-19 bertahan dengan penguncian cepat, pengujian massal, dan karantina yang panjang dalam upaya untuk membasmi wabah yang muncul.

Tetapi varian baru telah menguji kemampuan pejabat lokal untuk memadamkan gejolak lebih cepat daripada yang dapat menyebar, menyebabkan sebagian besar negara itu hidup di bawah mosaik pembatasan covid-19 yang terus berubah.

Video yang dibagikan secara online selama akhir pekan menunjukkan karyawan Foxconn melarikan diri dari kampus perusahaan dan kembali ke kota asal mereka dengan berjalan kaki, dalam upaya untuk menghindari pembatasan perjalanan covid-19.

Pabrik Foxconn di Zhengzhou mengatakan di akun WeChat resminya mulai Selasa, karyawan akan menerima bonus harian sebesar 400 yuan atau setara US karena datang ke tempat kerja, empat kali lipat dari subsidi sebelumnya sebesar 100 yuan sehari.

Staf juga akan menerima bonus tambahan jika mereka bekerja selama 15 hari atau lebih pada November, mencapai 15 ribu yuan jika mereka mencatat kehadiran penuh bulan ini.

Foxconn yang memasok iPhone ke perusahaan teknologi AS Apple berjanji untuk membantu karyawan dan mengatur bus untuk mengangkut pekerja kembali ke kampung halaman mereka jika ingin pergi demi memerangi penyebaran covid-19.

[Gambas:Video CNN]

Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

LRT Akan Disambungkan dengan Stasiun Manggarai******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan LRT akan terhubung dengan Stasiun Manggarai. 

Penyambungan itu dilakukan setelah pihaknya setuju dengan usulan yang disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.

Budi mengatakan Manggarai memang diproyeksikan sebagai stasiun sentral perkeretaapian di Jakarta yang memenuhi kebutuhan transportasi umum berbasis rel jarak dekat maupun jarak jauh.

"Tadi diusulkan Pak Gubernur ke Manggarai, saya setuju sekali. Kenapa? Manggarai menjadi central station, (kereta api) jarak jauh dan dekat semua di Manggarai termasuk (kereta) bandara," kata Budi seperti dikutip dari Antara, Rabu (2/11).

"Jadi kalau ada lalu lintas tambahan dari Velodrom menuju Manggarai, jumlah penumpang yang akan ke luar kota maupun ke bandara itu naik. Sebaliknya mereka dari bandara ke Manggarai bisa forwardingdengan head way yang relatif singkat," tambahnya.

Menurut Budi, penyambungan rute Velodrom-Manggarai untuk LRT DKI akan dilakukan sebelum pembangunan fase ketiga yang meliputi Stasiun Dukuh Atas.

Heru Budi pada Jumat (28/10) menyatakan belum memastikan kelanjutan proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) Jakarta Fase 2A karena mempertimbangkan prioritas anggaran Pemprov DKI.

"Nanti kami lihat apakah itu bisa kami lanjutkan, kan bisa juga dilanjutkan oleh gubernur periode berikutnya, periode 2024," kata Heru.Untuk itu, pihaknya akan membahas proyek tersebut dalam pembahasan tersendiri, termasuk opsi pembiayaan proyek yang menghubungkan Stasiun Pegangsaan Dua di Kelapa Gading hingga Jakarta International Stadium (JIS) itu.

Proyek LRT Fase 2A sedianya melintasi enam stasiun pada segmen Britama, Artha Gading, Sunter Timur, Gelanggang Remaja, Sunter Barat, dan berakhir di JIS sepanjang 8,2 kilometer.

Namun, anggaran pembangunan LRT Fase 2A tidak tercantum dalam Rancangan APBD DKI 2023.

[Gambas:Video CNN]

Grandmaster Dewa Super

Waroeng SS Cabut Surat Pemotongan Gaji Penerima BSU******

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan Waroeng SS (Spesial Sambal) akhirnya mencabut surat pemotongan bantuan subsidi upah (BSU) bagi karyawannya yang menerima subsidi tersebut.

"Setelah dilakukan mediasi akhirnya Dirut Waroeng SS mencabut surat pemotongan bagi karyawannya yang menerima BSU. Hal ini tertuang dalam pernyataan yang diketuai Kadisnakertrans DIY, Arya Nugrahadi," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/11).

Sebelumnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta memberikan waktu tiga hari kepada Waroeng SS untuk membatalkan pemotongan gaji bagi pekerja penerima BSU.

Disnakertrans Yogyakarta mengaku telah mengirimkan nota hasil pemeriksaan bersama tim khusus, terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan pada 31 Oktober lalu.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan nota pemeriksaan telah diberikan pada Selasa (1/11) kemarin dan manajemen diharapkan untuk meresponsnya paling lama tiga hari setelah nota diterima.

Pertama, isinya mengingatkan untuk mencabut surat edaran terkait dengan pemotongan gaji atau upah pekerja penerima BSU. Intinya, mencabut atau membatalkan. Itu saja. Sudah dikasih nota peringatan," ujarnya saat dihubungi pada Rabu (2/11).

"Terhitung tiga hari, berarti sampai Jumat (batas waktunya). Nanti kita tunggu jawabannya," lanjut Amin.

Disnakertrans Yogyakarta juga meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) yang diterjunkan Menaker Ida Fauziyah memantau kepatuhan Waroeng SS terhadap nota pemeriksaan.

"Sebenarnya kami menunggu ada pengadu (pemotongan BSU) dari Waroeng SS, nanti tentu kita lindungi. Kalau memang ada, tentu jauh lebih kuat lagi," imbuh dia.

Amin menekankan persoalan Waroeng SS tak berhenti pada kasus pemotongan gaji penerima BSU saja. Pemeriksaan akan dilanjutkan untuk hal lain.

Salah satunya, adalah kewajiban mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Amin, masih ada sebagian karyawan Waroeng SS yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang notabene menjadi acuan calon penerima BSU.

"Bertahap dulu, kita pastikan tidak ada pemotongan (gaji akibat penerima BSU) dulu, digagalkan atau dicabut, gitu. Maka selanjutnya pemeriksaan lagi," jelas Amin.

[Gambas:Video CNN]