petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

erek erek 16 2d

pakar777 278Jutaan kata 430841Orang-orang telah membaca serialisasi

《erek erek 16 2d》

Bawaslu RI sebut pengawas pemilu bisa dapat santunan dobel******

Bawaslu RI sebut pengawas pemilu bisa dapat santunan dobel
Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda saat memberikan keterangan di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (27/2/2024). (ANTARA/Asep Firmansyah)
"Kalau dia anggota (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Ketenagakerjaan), dia pasti bisa saja dapat dobel. Dapat oleh BPJS, dapat juga dari kami,"
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Herwyn J. H. Malonda mengatakan bahwa pengawas pemilu yang meninggal dunia, cacat, ataupun luka-luka bisa mendapatkan santunan ganda atau dobel.

"Kalau dia anggota (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Ketenagakerjaan), dia pasti bisa saja dapat dobel. Dapat oleh BPJS, dapat juga dari kami," kata Herwyn di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Selasa.

Selain itu, Herwyn menjelaskan untuk pengawas pemilu yang bukan anggota BPJS Ketenagakerjaan, maka santunannya tetap disiapkan oleh lembaganya.

Herwyn menyebut bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Badan Ad Hoc, maka santunan untuk pengawas yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta serta santunan pemakaman Rp10 juta.

"Kemudian untuk cacat permanen ini adalah Rp16,5 juta, sama juga dengan luka berat, dan yang luka sedang Rp8,25 juta. Itu kalau di Bawaslu dengan berbagai macam ketentuan yang diberikan," ujarnya.

Sementara itu, Herwyn mengatakan bahwa pihaknya saat ini juga sedang berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pertanggungjawaban terhadap pengawas pemilu yang mendapatkan musibah.

"Posisi saat ini kami lagi mengkondisikan untuk menginformasikan, melaporkan ke BPJS mengenai jajaran Bawaslu yang mendapatkan musibah baik terkait dengan yang kecelakaan, rawat inap, rawat jalan, termasuk yang meninggal dunia," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, pemerintah memberikan santunan bagi 44 ahli waris petugas Ad Hoc pemilu yang meninggal dan mengalami kecelakaan kerja/sakit, yang dibayarkan melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan total anggaran hingga Rp2,6 miliar.

"BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat Jaminan Kematian (Jkm) kepada 35 kasus dan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada sembilan kasus," ujar Menko PMK Muhadjir Effendy saat simbolisasi penyerahan bantuan di Kemenko PMK, Jakarta, Selasa.

Menko Muhadjir mengatakan mereka yang mendapatkan santunan adalah petugas yang terdaftar kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan. Adapun keseluruhan petugas pemilu yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.061.428.

Dari jumlah tersebut yang terdaftar melalui KPU sebanyak 960.673 orang dan melalui Bawaslu sebanyak 100.755 orang. Sementara dari data Kemenkes, petugas yang meninggal sebanyak 114 orang.

Adapun Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan pemberian santunan kepada ahli waris nominalnya berbeda-beda. BPJS Ketenagakerjaan membagi ke dalam tiga kategori yakni meninggal saat bertugas (14 Februari), meninggal sebelum bertugas, dan yang masih menjalani perawatan.

Untuk meninggal saat bertugas diberikan santunan sekitar 48 dikali gaji/upah yang diterima, sementara meninggal sebelum bertugas sebesar Rp42 juta/orang.

"Ditambah beasiswa pendidikan mulai dari pendidikan dini hingga jenjang pendidikan tinggi, bagi anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya saat bertugas," kata Eko.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan 30 orang pengawas Pemilu 2024 meninggal dunia hingga 26 Februari 2024.

"Sampai minggu ini nambah tiga. Jadi, sekitar 30 orang (pengawas pemilu meninggal dunia)," kata Bagja di Gedung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Senin (26/2).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah akan terbitkan regulasi knalpot "aftermarket"******

Pemerintah akan terbitkan regulasi knalpot "aftermarket"
Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman (kiri) dalam rapat koordinasi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),  Kementerian Perindustrian, dan Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) untuk membahas penguatan regulasi dan pengaturan knalpot di Jakarta, Jumat (23/2/2024). (ANTARA/Shofi Ayudiana)
Kami akan segera menyiapkan regulasi yang mudah diterapkan penegakan hukumnya...
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan menerbitkan regulasi knalpot aftermarketatau yang diproduksi bukan oleh pabrikan kendaraan asli, untuk mengatasi keresahan yang dihadapi para pelaku industri knalpot yang kerap dituding memproduksi knalpot brong yang menimbulkan kebisingan hingga dirazia polisi.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perindustrian, dan Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) mengadakan rapat koordinasi di Jakarta, Jumat, untuk membahas aturan standar knalpot aftermarketuntuk membedakannya dengan knalpot brong yang meresahkan.

Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, Hanung Harimba Rachman, menjelaskan bahwa regulasi yang ada saat ini perlu disempurnakan agar aparat hukum memiliki pemahaman yang sama terkait knalpot aftermarketyang sudah sesuai dengan regulasi dengan knalpot brong.

Hanung menyebut hasil uji knalpot yang diproduksi oleh AKSI saat ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada, salah satunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor.

Namun, belum ada regulasi yang jelas dan rinci terkait knalpot aftermarket sehingga menyebabkan banyak knalpot aftermarketyang dianggap sebagai knalpot brong. Knalpot brong umumnya menghasilkan suara bising yang mengganggu dan tidak sesuai dengan regulasi batas kebisingan kendaraan.

“Selama regulasinya ini dikerjakan, kami berharap bahwa ini (knalpot aftermarket) jangan dilakukan penindakan (razia) karena regulasinya juga (belum ada),” kata Hanung.

Jika terpaksa dilakukan penindakan terhadap knalpot yang melanggar, Hanung mendorong aparat kepolisian untuk melakukan pengujian knalpot terlebih dahulu, apakah sudah memenuhi ambang batas kebisingan atau tidak.

“Kami akan segera menyiapkan regulasi yang mudah diterapkan penegakan hukumnya, dan kami berharap selama ini disusun, pelaku industri UMKM knalpot ini dilindungi dan dibina,” lanjut dia.

Dalam pertemuan tersebut, AKSI melaporkan bahwa razia di daerah-daerah terhadap knalpot aftermarkettelah menyebabkan penurunan penjualan knalpot sekitar 70 persen. Penjualan normal mencapai 3—7 ribu unit per hari.

Sesuai data yang tercatat di AKSI terdapat lebih dari 300-an perajin knalpot di Indonesia. Industri ini menampung sekitar 15.000 tenaga kerja.

Oleh karena itu, AKSI menilai persoalan razia knalpot brong ini perlu dikomunikasikan dengan para pelaku industri. Sebab, ada perbedaan persepsi antara polisi dan pelaku industri knalpot terkait ini.

“Dari AKSI, produk-produk kami sudah mengikuti aturan pemerintah yang ada … desibel suaranya juga lebih rendah, tapi tetap (knalpotnya) dipotong, enggak boleh (dipakai). Ini salah persepsi,” ujar Ketua AKSI Asep Hendro.

Baca juga: Menkop UKM akan mulai susun regulasi terkait knalpot agar SNI
Baca juga: Penghentian knalpot "brong" harus dimulai dari area sekolah

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot gampang menang 2022

Perbarui waktu:2024-07-08

Daftar bab terbaru
pusatbeting365
info slot gacor hari ini
macaupools
situs terpercaya anti rungkad
bigslot188
cicilan 0 akulaku
slot gacor wajib wd
erek erek bh
jpslot
Daftar isi semua bab
Bab 1 aleslot
Bab 2 91 di erek erek
Bab 3 trik jitu main slot olympus
Bab 4 slot paling hoki hari ini
Bab 5 jpwin88
Bab 6 vpn slot gacor
Bab 7 wongtoto
Bab 8 dapat uang dari rumah
Bab 9 situs slot gacor gampang maxwin
Bab 10 ole hoki slot
Bab 11 slot zeus deposit dana
Bab 12 togel 89
Bab 13 link tergacor malam ini
Bab 14 bet777
Bab 15 link slot 25+25
Bab 16 rating situs slot
Bab 17 link slot 5k
Bab 18 slot gacor terpercaya
Bab 19 slot gacor server thailand no 1
Bab 20 72 togel
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6861bab
takutBacaan TerkaitMore+

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

slot akun 5000
Mahfud enggan komentari hak angket usulan Ganjar
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto (kanan) bersama mantan Menko Polhukam Mahfud Md (kiri) bersiap mengadakan pertemuan tertutup di Jakarta, Kamis (22/2/2024). Pertemuan tertutup yang dilakukan selama kurang lebih 50 menit itu membahas tentang permasalahan yang belum diselesaikan di Kemenko Polhukam. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/rwa.
Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md enggan mengomentari soal hak angket yang diusulkan pasangannya, calon presiden Ganjar Pranowo, mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

Mahfud menegaskan bahwa persoalan hak angket bukan urusan pasangan calon, tetapi ranahnya partai politik.

"Saya ndaktahu karena hak angket itu bukan urusan paslon (pasangan calon) ya. Itu urusan partai," kata Mahfud menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di rumahnya, Jakarta, Kamis.

Dia juga memilih tidak mengurusi persoalan itu. "Saya ndaktahu dan tidak ingin tahu juga," kata dia.

Baca juga: Anggota DPR: hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat

Mahfud juga mengatakan tidak ada keharusan bagi pasangan calon untuk mengurusi usulan hak angket.

"Saya tidak akan berkomentar soal hak angket, hak interpelasi. Itu urusan partai-partai mau apa ndak. Kalau ndakmau, juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu. Saya hanya paslon mengantarkan, kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU, ini yang sah, sudah," katanya.

Ganjar Pranowo mengusulkan hak angket dan hak interpelasi untuk Pemilu 2024 saat mengadakan rapat bersama tim pemenangan di Jakarta pada 15 Februari 2024.

Dia kembali menyampaikan itu dalam siaran tertulisnya pada 19 Februari 2024. "Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," sebut Ganjar dalam siaran tertulisnya itu.

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen

Hak angket merupakan hak DPR RI untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sejauh ini, usulan Ganjar itu disambut baik oleh PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, untuk partai politik pendukung pasangan calon nomor urut 2, misalnya Partai Golkar dan Partai Demokrat, partai-partai di barisan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menolak usulan tersebut.

Tiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden bersaing dalam pemilihan presiden Pemilu 2024. Ketiganya, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 01, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan nomor urut 02, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. dengan nomor urut 03.

Tahapan Pemilu 2024 saat ini masih menunggu hasil penghitungan suara KPU RI. Hasil real count per Kamis pukul 19.00 WIB, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 58,91 persen, diikuti pasangan Anies-Muhaimin 24,09 persen, dan Ganjar-Mahfud di urutan tiga dengan perolehan suara 17 persen.

Baca juga: Jokowi sebut usul gunakan hak angket DPR adalah hak demokrasi
Baca juga: Airlangga: Golkar tolak usulan hak angket DPR soal kecurangan Pemilu

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Tong menguasai dunia

yakin777
Wiranto nilai Hadi Tjahjanto sosok tepat isi jabatan Menko Polhukam
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI Wiranto (kanan) menyampaikan keterangan pers sebelum acara pelantikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (21/2/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.
“(Berdasarkan) pengalaman itu lah saya kira beliau sangat sarat dengan pengalaman yang seperti itu, untuk mengatasi masalah, menghadapi ancaman. Dan saya percaya Pak Hadi Tjahjanto akan dapat membantu Presiden (Joko Widodo),”
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto menilai sosok Hadi Tjahjanto merupakan pilihan tepat untuk mengisi jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Berdasarkan pengalaman Wiranto ketika menjabat Menko Polhukam pada 2016-2019, ia banyak bekerja sama dengan Hadi yang kala itu merupakan Panglima TNI, dalam mengatasi berbagai permasalahan dan ancaman yang dapat menghambat pembangunan nasional.

“(Berdasarkan) pengalaman itu lah saya kira beliau sangat sarat dengan pengalaman yang seperti itu, untuk mengatasi masalah, menghadapi ancaman. Dan saya percaya Pak Hadi Tjahjanto akan dapat membantu Presiden (Joko Widodo),” kata Wiranto sebelum acara pelantikan Hadi sebagai Menko Polhukam di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Sebagai Ketua Wantimpres, Wiranto mengaku telah mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar segera mengisi posisi-posisi strategis di kabinet, mengingat Indonesia sedang menghadapi proses perpindahan kekuasaan setelah Pemilu 2024.

Salah satu jabatan strategis yang menurut dia perlu segera diisi adalah Menko Polhukam, pasca mundurnya Mohammad Mahfud Md dari kabinet terkait pencalonannya sebagai wakil presiden dalam Pilpres lalu.

Setelah Mahfud mundur, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi Plt Menko Polhukam sambil menunggu penetapan Menko Polhukam definitif.

“Setelah Pak Mahfud mundur kemudian Pak Tito menjabat sementara, tentunya tidak bisa sementara seterusnya, (jabatan Menko Polhukam) perlu segera diisi. Dan saya sangat bersyukur ternyata Pak Presiden telah memutuskan untuk mengisi jabatan Menko Polhukam itu mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang tentunya pilihan yang sangat tepat,” tutur Wiranto.

Dia meyakini Hadi akan mampu membantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya ke depan, termasuk untuk menghadapi gugatan kecurangan dalam pemilu.

“Ya (kecurangan) itu masih dugaan to, masih asumsi to, tetapi mungkin menjadi kenyataan. Dan saya kira Pak Hadi Tjahjanto sudah punya pengalaman cara-cara seperti itu karena beberapa tahun yang lalu kita menghadapi hal yang sama. Percayalah beliau bisa menghadapi itu semua dengan baik,” ujarnya.

Presiden Jokowi dijadwalkan melantik Menko Polhukam serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) baru, Rabu pagi hari ini.

Berdasarkan kabar yang bergulir, Menko Polhukam akan diisi oleh Hadi Tjahjanto yang saat ini menjabat Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sedangkan posisi Menteri ATR/Kepala BPN akan diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Ambisi Berdarah Besi

ciputra88
Ini rekomendasi wisata liburan akhir pekan di Jakarta
Warga keturunan Tionghoa menyalakan lilin saat perayaan Cap Go Meh di Wihara Amurva Bhumi, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat (23/2/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww/am.
Festival Cap Go Meh dapat menjadi pilihan, yang digelar di Old Shanghai, Sedayu City, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur
Jakarta (ANTARA) - Jika Anda bingung mau menghabiskan waktu liburan akhir pekan bersama teman dan keluarga, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membagikan rekomendasi wisata libur akhir pekan di DKI Jakarta yang dapat dikunjungi. Rekomendasi ini diunggah melalui akun Instagram @disparekrafdki dan @jakarta_tourism yang mencantumkan beberapa pilihan wisata yang cocok dikunjungi bersama keluarga.
Berikut rekomendasi berlibur akhir pekan di Jakarta: 1. Pameran Restrospektif God Bless 50 Tahun Pameran ini menampilkan barang koleksi pribadi personel God Bless seperti alat musik yang dipakai God Bless, dokumentasi lawas dari, koleksi album, hingga kostum manggung mereka di masa mudanya. Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya mengapresiasi kontribusi God Bless di industri musik Tanah Air.

Pameran Retrospektif God Bless 50 Tahun berlangsung di Gedung A Galeri Nasional Indonesia dan dapat dikunjungi publik, mulai 17 Februari hingga 1 Maret 2024, pukul 09.30-20.00 WIB 2. Festival Cap Go Meh Bagi masyarakat yang ingin menikmati rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek kali ini, Festival Cap Go Meh dapat menjadi pilihan, yang digelar di Old Shanghai, Sedayu City, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, pada Sabtu (24/2) hingga Minggu (25/2). Cap Go Meh adalah akhir dari rangkaian perayaan Tahun Baru Imlek yang dilakukan tiap tanggal 15 pada bulan pertama penanggalan Tionghoa. Istilah Cap Go Meh umumnya digunakan oleh masyarakat Tionghoa di Indonesia dan Malaysia. 3. Pertunjukan Tari Bagi masyarakat yang hobi akan seni dan kebudayaan, khususnya tari. Maka, masyarakat bisa berkunjung ke Galeri Indonesia Kaya pada pukul 15.00 WIB dan 19.00 WIB untuk menyaksikan pertunjukan tari : Fase Kehidupan Manusia oleh B Kristiono Soewardjo. 4. Velo Sport Day Bagi masyarakat yang suka berolahraga, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menggelar "Velo Sport Day" di Jakarta International Velodrome, mulai dari kegiatan jalan santai hingga tari. Masyarakat pun tak perlu khawatir akan kelaparan dan kehausan karena di lokasi itu juga terdapat bazar makanan. Kegiatan Velo Sport Day digelar pada Minggu (25/2) mulai dari pukul 06.15 WIB hingga 18.00 WIB. 5. Pergelaran Seni Tari Bali Masyarakat yang ingin berkunjung ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta Timur, bisa menyempatkan diri untuk melihat pergelaran Seni Tari Bali di Anjungan Bali, TMII pukul 10.00 WIB. Sambil liburan, pengunjung bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait budaya Indonesia.Baca juga: TMII luncurkan program wisata budaya sebagai dukungan Merdeka Belajar
Baca juga: Heru: Pameran foto ANTARA jadi salah satu destinasi wisata dan belajar
Baca juga: AirAsia kembali buka rute penerbangan langsung Jakarta-Kinabalu

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Lotere film dan televisi paling kuat

04 togel
Direktur BPIP ungkap gagasan "agak laen" Bung Karno untuk dunia
Suasana acara "Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Seminar Pancasila Untuk Dunia: To Build The World A New" yang digelar oleh BPIP bersama Universitas Brawijaya di Malang, Senin (26/2/2024). ANTARA/HO-BPIP/am.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Aris Heru Utomo mengungkap gagasan Presiden pertama RI Soekarno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif di hadapan dunia sebagai gagasan yang "agak laen".

Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, hal tersebut disampaikan Aris Heru dalam acara "Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Seminar Pancasila Untuk Dunia: To Build The World A New" yang digelar BPIP bersama Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur, Senin (26/2).

"Tawaran Bung Karno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif dunia pada Sidang Majelis Umum PBB pada 30 September 1960 di New York, AS, sejatinya merupakan tawaran atau gagasan 'agak laen' yang disampaikan oleh seorang pemimpin negara yang baru merdeka," ungkap Aris sambil menyinggung film komedi "Agak Laen" yang menjadi film lokal kedua terlaris di Indonesia saat ini.

Baca juga: BPIP: Pelestarian Pancasila paling utama lewat pendidikan formal

Bung Karno menawarkan Ideologi Pancasila kepada dunia sebagai ideologi alternatif. Bung Karno menolak hegemoni empat negara besar, yakni AS, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis yang memiliki hak veto, tidak dapat menentukan perang dan damai, melainkan memiliki kekuatan untuk merusak perdamaian dengan percobaan-percobaan termonuklir.

Menurut Aris, gagasan ideologi Bung Karno tersebut "agak laen" karena disampaikan pada Sidang Majelis Umum PBB ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui rivalitas dua ideologi besar.

"Gagasan Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB disebut 'agak laen' karena pemikirannya disampaikan ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui oleh rivalitas dua ideologi besar, liberalis-kapitalisme dan sosialis-komunisme. Persaingan dua ideologi hegemonik yang menjerumuskan banyak negara ke dalam kenistaan perang saudara dan perpecahan," jelas Aris.

Baca juga: BPIP: Diplomasi berbasis nilai Pancasila banyak diapresiasi dunia

Aris menjelaskan melalui pidato pada Sidang Majelis Umum PBB tersebut, Bung Karno menggunakan ideologi sebagai alat kebijakan luar negeri, yakni sebagai pedoman untuk menilai dan mengukur setiap fenomena politik internasional, dan sebagai instrumen melakukan tindakan politik terhadap fenomena yang terjadi.

Menurutnya, peran ideologi Pancasila dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri bisa dilihat dari fungsinya sebagai pedoman ideal dalam bersikap dan bertindak terhadap dinamika politik internasional.

Sejalan dengan perkembangan dinamika global, nilai-nilai Pancasila sejatinya masih tetap relevan, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga dunia.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

Ia pun menegaskan bahwa ada tiga hal yang perlu dipahami dalam melihat Pancasila, yaitu sebagai keyakinan, pengetahuan, dan keteladanan.

"Pancasila harus diyakini terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan. Selanjutnya, Pancasila harus menjadi pengetahuan yang dapat dipahami oleh setiap orang. Terakhir, Pancasila harus ditunjukkan dalam bentuk keteladanan, baik dari penyelenggara negara ataupun elemen masyarakat lainnya," papar Aris.

Acara sosialisasi yang digelar di Kampus Unibraw tersebut dilaksanakan dalam rangka menyosialisasikan pidato Presiden pertama RI Soekarno di depan Sidang Majelis Umum ke-15 di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 September 1960 yang berjudul "To Build The World A New (membangun dunia kembali)".

Materi utama seminar adalah buku "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" yang membahas tentang pidato Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB tanggal 30 September 1960.

Dalam pidato selama 122 menit (pidato keempat terlama di Sidang Majelis Umum PBB pada periode 1945-1970) tersebut, Bung Karno menguraikan lima prinsip Pancasila yang bersifat universal, yaitu Ketuhanan, Nasionalisme, Internasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan.

Baca juga: BPIP amanatkan tujuh buku literasi Pancasila ke Perpusnas RI
Baca juga: Refleksi akhir tahun, BPIP tekankan pentingnya pendidikan Pancasila

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Sistem memasak Shaolin

pinjaman online 50 juta
Kominfo blokir 4,8 juta konten negatif sejak 2018
Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo I Nyoman Adhiarna diwawancarai awak media di sela Konferensi Sportel di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis (22/2/2024). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna/am.
Badung, Bali (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memblokir sebanyak 4,8 juta konten negatif yang tersebar di situs dan media sosial dalam kurun waktu selama enam tahun terakhir yakni sejak 2018 hingga 15 Februari 2024.

“Terkait pornografi dan perjudian, kami langsung blokir,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo I Nyoman Adhiarna di sela Konferensi Sportel di Jimbaran, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Ia merinci, dari 4,8 juta konten negatif yang sudah diblokir itu sebanyak 2,9 juta diantaranya konten negatif yang tersebar di berbagai situs dan konten negatif yang tersebar di media sosial mencapai sebanyak 1,9 juta.

Berdasarkan statistik penanganan konten negatif di situs, paling banyak terkait perjudian yakni hampir 1,7 juta konten dan posisi kedua terkait pornografi mencapai 1,2 juta konten.

"Sisanya terkait penipuan, hak kekayaan intelektual, terorisme/radikalisme, pelanggaran keamanan informasi, suku agam ras dan aliran kepercayaan (sara), berita bohong, dan kekerasan atau kekerasan pada anak," katanya.

Selain itu, konten negatif di situs yang sudah diblokir itu juga terkait pelanggaran nilai sosial dan budaya, konten meresahkan masyarakat, separatisme atau organisasi terlarang, konten negatif yang direkomendasikan instansi sektor, pencemaran nama baik hingga perdagangan produk dengan aturan khusus.

"Untuk konten negatif yang tersebar di media sosial dan sudah diblokir paling banyak di kanal X atau sebelumnya bernama Twitter mencapai 1,3 juta konten, kemudian disusul Meta (facebook), file sharing, google, telegram, tiktok, michat, line, hingga paling rendah di yahoo," katanya.

Pihaknya meningkatkan kerja sama dengan perusahaan media sosial untuk mengeliminasi konten buruk tersebut. “Konten negatif itu masih banyak dan capaian itu kami peroleh dalam kurun waktu enam tahun terakhir,” katanya.

Kementerian Kominfo juga meningkatkan kapabilitas mesin dan sumber daya manusia untuk penanganan konten negatif, agar semakin banyak cakupan konten yang bisa diverifikasi dan ditangani.

Khusus penanganan konten judi daring, Kominfo melakukan crawling Uniform Resource Locator(URL) atau tautan dan rekening terkait dengan konten negatif dan mengintensifkan permohonan pemblokiran rekening bank melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali Kegilaan Perkotaan

jalan kaki dapat uang
Politik kemarin, Wacana hak angket hingga pertemuan Prabowo-SBY
Arsip foto - Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto (kiri) disambut mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan) didampingi Ketua Umum Partai Demokrat (Agus Harimurti Yudhoyono (tengah) dan Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (kanan) saat berkunjung ke Museum dan Galeri SBY-ANI di Pacitan, Jawa Timur, Sabtu (17/2/2024). ANTARA FOTO/Destyan Sujarwoko/Spt/aa.
Jakarta (ANTARA) - Lima berita politik pada Minggu (25/2) yang masih menarik untuk dibaca dan menjadi perhatian publik, mulai dari wacana hak angket hingga pertemuan Prabowo dengan SBY bahas program lanjutan presiden.
Klik di sini untuk berita selengkapnya
1. TKN: Pertemuan Prabowo-SBY bahas kelanjutan program presiden penduhulu
Komandan TKN Fanta Prabowo-Gibran, Muhammad Arief Rosyid Hasan mengatakan pertemuan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Presiden Indonesia keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) adalah untuk membahas kelanjutan dari para presiden Indonesia sebelumnya.
"Pak SBY ini seniornya Pak Prabowo dan tentu Pak Prabowo berkali-kali menyampaikan bahwa beliau itu menghormati dan ingin meneruskan kebaikan dari presiden-presiden sebelumnya, baik yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Yang masih hidup ada Pak Joko Widodo sekarang tentu saja, kemudian ada Pak SBY dan Bu Megawati Soekarnoputri," kata Arief di Jakarta Selatan, Minggu malam.
Selengkapnya di sini
2. Peneliti EPI sebut PSI masih berpeluang lolos ke parlemen Peneliti Economics & Political Insight (EPI) Center Mursalin mengatakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) masih berpeluang menembus ambang batas parlemen 4 persen, meskipun menurut Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) baru meraih 2,54 persen suara. "PSI masih memiliki peluang untuk bisa lolos ke parlemen," kata Mursalin dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Selengkapnya di sini 3. Mahfud sebut pengajuan hak angket DPR untuk pemilu sangat boleh Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan bahwa pengajuan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024 sangat boleh dilakukan. Menurut Mahfud, hak angket ditujukan kepada pemerintah berkaitan dengan kebijakannya. Dalam hal ini pemilu adalah bagian dari kebijakan dan kewenangan pemerintah. "Kalau bolehnya, sangat sangat boleh, ini kan sekarang seakan disebarkan pembicaraan juru bicara juru bicara untuk mengatakan angket itu tidak cocok, siapa bilang tidak cocok," kata Mahfud dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu. Selengkapnya di sini 4. Wakil Ketua MPR: Hak angket untuk pemilu bersifat kontraproduktif Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menilai wacana penggunaan hak angket untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 merupakan langkah yang tidak tepat, karena bersifat kontraproduktif. Dia mengatakan wacana tersebut justru membuat hak angket menjadi bias dan bertendensi politis. Menurutnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah mengatur mekanisme jika ada pihak yang ingin mempertanyakan hasil pemilu. Selengkapnya di sini 5. Wakil Ketua MPR: Lonjakan wisatawan harus diantisipasi dengan strategi ​​​​Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan lonjakan wisatawan mancanegara yang diprediksikan terjadi pada tahun 2024 harus diantisipasi dengan strategi yang matang, melalui penyiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di sektor pariwisata. "Upaya antisipasi perkembangan sektor pariwisata nasional harus direncanakan dengan matang, jangan sampai terjadi ketidaksiapan dalam menyambut gelombang kedatangan wisatawan yang diperkirakan meningkat," kata Lestari dalam keterangannya di Jakarta, Minggu. Selengkapnya di sini

 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024