kenangan4d

badai jenius

Erick Thohir Rombak Jajaran Direksi Jasa Raharja******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Indonesia Financial Group (IFG) merombak jajaran direksi PT Jasa Raharja.

Erick mengangkat Harwan Muldidarmawan sebagai direktur manajemen risiko dan teknologi informasi, menggantikan Amos Sampetoding yang masa jabatannya telah berakhir. Sementara Harwan sebelumnya menjabat sebagai corporate secretary. Kemudian, Dewi Aryani Suzana juga kembali diangkat sebagai direktur operasional.

Pergantian jabatan itu tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Nomor: SK254/MBU/09/2023 dan Nomor: 27/KepSir-PS/BPUI/IX/2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatus Jabatan, dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja.

"Segenap manajemen dan keluarga besar Jasa Raharja mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Amos atas pengabdiannya. Dan selamat kepada Ibu Dewi dan Bapak Harwan atas pengangkatannya sebagai anggota direksi," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (12/9).

Dengan adanya pergantian tersebut, maka susunan dewan direksi Jasa Raharja menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama: Rivan A. Purwantono

Direktur Keuangan: Bayu Rafisukmawan

Direktur Operasional: Dewi Aryani Suzana

Direktur SDM dan Umum: Rubi Handojo

Direktur Kepatuhan & Manajemen Risiko: Harwan Muldidarmawan

Direktur Hubungan Kelembagaan: Munadi Herlambang

[Gambas:Video CNN]

Tangkap Alam Abadi

Bahlil Beber Perintah Jokowi: Proyek Strategis Nasional Selesai 2024******

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran Kabinet Indonesia Maju merampungkan proyek strategis nasional (PSN) di 2024.

"Pak Presiden (Jokowi) memerintahkan untuk melakukan percepatan agar (PSN) selesai di 2024, paling lambat semester pertama akhir," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

"Kalau proyek-proyek yang swasta, terkecuali swasta nasional, PSN yang masuk di swasta itu bisa diperpanjang. Tapi kalau untuk pemerintah harus selesai semua," sambung Bahlil.

Bahlil menepis bahwa ada isu-isu lain yang menghambat proyek tersebut. Ia berdalih gejolak terjadi karena masalah komunikasi.

"Saya akan turun terus (ke Rempang), karena Bapak Presiden perintahkan saya untuk menyelesaikan. Saya selesaikan," tegas Bahlil.

Ia mengatakan saat ini PSN tersebut masih dalam tahap pembebasan lahan dan belum masuk ke fase konstruksi. Bahlil berharap proyek Rempang Eco City bisa segera digarap di akhir tahun ini.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga hadir dalam rapat di Istana Kepresidenan merinci progres pembangunan sederet PSN di Indonesia. Ia mengatakan sudah selesai 170 proyek dengan nilai Rp1.299 triliun per 4 Oktober 2023. Sementara itu, 61 PSN lain masih dalam tahap konstruksi.

"Kemudian di 2024 kami sudah menyampaikan ke Bapak Presiden, kami menghitung proyek yang akan selesai sampai 20 Oktober 2024 itu 25 proyek dengan nilai Rp151,58 triliun," kata Airlangga.

"Itu baik proyek jalan tol, kawasan industri, bandara, Benoa tourism, dan juga berbagai kampus universitas Islam," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Melbourne, andalkan cinta

Pemerintah Akan Permudah Syarat Pendaftaran Waralaba******

Pemerintah akan mempermudah syarat pendaftaran waralaba. Hal itu akan mereka lakukan dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. 

Direktur Bina Usaha Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Septo Soepriyatno menyebutkan melalui revisi ini, syarat pelaku usaha mendapatkan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) akan diperpendek.

"Demi memajukan bisnis waralaba kita, nah yang direvisi itu ialah pada syarat untuk pelaku usaha mendapat STPW dari sebelumnya minimal lima tahun, dipersingkat menjadi tiga tahun saja," katanya, Rabu (11/10) seperti dikutip dari Antara.

Ia juga mengatakan syarat lima tahun justru menjadi penghambat keinginan pelaku usaha mikro dalam negeri menjalankan skema bisnis waralaba.

Sementara itu berdasarkan data Kemendag tercatat pada 2021 ada sebanyak 31.188 gerai usaha mikro di dalam negeri yang beroperasi dan mampu menyerap sebanyak 53.670 tenaga kerja. 

Itu meningkat 40 persen ketimbang 2020.

Namun, ia menyebutkan, dari jumlah gerai usaha tersebut saat ini tercatat baru sebanyak 142 waralaba dalam negeri yang memiliki STPW. Padahal katanya, masih banyak usaha yang potensial untuk menjalankan skema bisnis tersebut.

"Lisensi ini langkah awal menuju waralaba, buktinya meski demikian tahun ini sudah tumbuh lima persen (Penerbitan STPW). Jadi ini merupakan solusi supaya pengusaha pemula dan menciptakan iklim usaha yang positif," kata dia.

Septo pun berharap, pelaku usaha tidak hanya tumbuh mengembangkan bisnis waralaba dengan membuka cabang di dalam negeri tapi juga di luar negeri.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM Indonesia yang membuka waralaba di luar negeri hingga 2023 mencapai 1.241 unit.

Di antaranya seperti Kopi Kenangan (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, dan Amerika Serikat), Martabak Bossku (Malaysia dan Singapura), Ayam Geprek Bensu (Malaysia dan Singapura), Soto Betawi H Mamat (Malaysia dan Singapura).

"Potensi ini sangat terbuka lebar, seiring kemajuan teknologi informasi pelaku usaha dalam negeri pun kian kreatif dan inovatif kita dukung mereka," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Patriark Wandao

UU Baru: Tanah IKN Dibagi Menjadi 4 Kepemilikan******

Tanah di Ibu Kota Nusantara (IKN) dibagi menjadi empat berdasarkan pemiliknya. Ketentuan itu tertuang dalam revisi UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.

Pada Pasal 15 A, tanah di IKN terdiri dari barang milik negara, barang milik Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), tanah milik masyarakat, dan tanah negara.

Dalam beleid itu, tanah yang ditetapkan sebagai barang milik negara merupakan tanah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat dan
diberikan hak pakai.

Sementara itu, tanah milik masyarakat merupakan tanah dengan Hak Atas Tanah (HAT) berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lahan yang dikuasai oleh pihak yang berhak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Selain itu, revisi UU IKN juga mengatur hak atas tanah yang berbentuk hak guna usaha investor. Dalam beleid itu, investor bisa mendapatkan hak kelolaan tanah sampai 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua kali siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

DPR RI resmi mengesahkan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN menjadi UU.

Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024. Delapan dari sembilan fraksi di DPR menyatakan setuju dengan revisi uu tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Penciptaan tanpa batas

Cerita Tangan******

Progres pembangunan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah mencapai 38 persen. Targetnya pada Maret 2024 istana kepresidenan sudah rampung di garap.

Dibalik berjalannya proyek ini, ada banyak tangan-tangan pekerja yang membangun ibu kota baru itu siang hingga malam.

"Saya tahu, seluruh pekerja telah bekerja siang, malam, untuk segera menyelesaikan, mewujudkan Ibu Kota kita, Nusantara," sebut Jokowi dalam agenda Malam Apresiasi Nuantara pada Jumat (22/9). 

Pekerja asal Bogor itu menuturkan nantinya sampah-sampah yang ada di ibu kota bakal diproses, tapi bukan dengan sistem open dumping, melainkan bakal didaur menjadi energi.

"Jadi pencemaran akibat sampah tak ada. Nanti ada IPL (instalasi pengolahan air lindi). Kurang lebih sama seperti di Balikpapan (TPS Manggar). Jadi tak ada bakar sampah," kata Saeful.

Meski demikian, detail mengenai TPST tersebut tak terlalu dikuasai oleh Saeful. Dirinya hanya bertugas untuk membangun wadah itu. Yang pasti, tempat pengelolaan sampah ini lebih ramah lingkungan. Air lindinya juga bakal dikelola dengan apik.

"Progresnya lima persen karena proyeknya baru jalan empat bulan," sebutnya.

Lihat Juga : Harga Gula di Sulawesi Selatan Naik, Tembus Rp15 Ribu per Kg

Saeful sudah berada di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur selama dua pekan. Ia mengaku dijanjikan upah Rp4 juta hingga Rp5 juta per bulan.

Sebab itu, dirinya tertarik bekerja untuk IKN. Dirinya pun mengaku bangga menjadi bagian dari pembangunan ibu kota baru tersebut.

"Daerah yang kami bangun ini bakal menjadi ibu kota baru Indonesia setelah Jakarta. Jadi pasti senang dan bangga," tuturnya.

Selama berada di lokasi proyek, Saeful mengaku sedikit terganggu dengan debu. Mungkin itu menjadi tantangan tersendiri, sebab debu di lokasi proyek memang wajar. Terlebih jalurnya pengerjaannya masih tanah.

"Kami juga selalu dibekali dengan safety saat berada di lokasi," tuturnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti Efektivitas Larangan TikTok Shop dalam Lindungi UMKM

Setali tiga uang, pekerja bernama Aryo juga berkisah selama mengerjakan proyek jalan di IKN selama setahun terakhir.

Kali ini, dia dan rekan-rekannya mendapat bagian pengerjaan jalur tapak utama yang disebut dengan sumbu kebangsaan. Jalan ini menjadi lintasan menuju istana presiden IKN.

"Kami khusus mengerjakan yang sisi barat. Ada dua, barat dan timur," terangnya.

Ia mengatakan saat ini progresnya sudah mencapai 35 persen. Ketinggian badan jalan sudah diatur, tinggal menunggu struktur bangunan sisi kiri dan kanan.

Sama seperti Saeful, Aryo juga mengaku bangga bisa menjadi bagian dari pembangunan IKN.

Walaupun pada masa mendatang dirinya tak bisa menikmati, tapi biarlah anak hingga cucu yang merasakan. Aryo juga mengaku dijanjikan upah Rp4 juta hingga Rp5 juta.

"Saya dari Solo, Jawa Tengah. Di sini kami disedikan tempat tinggal. Upahnya mengikuti UMR Jakarta (Rp4-5 juta)," sebutnya.

Sayangnya, menurut Aryo besaran gaji itu masih kurang jika dibandingkan dengan biaya hidup di lokasi IKN yang agak mahal.

Ia berharap upah akan ditambah, karena ke depan proyek semakin masif demikian pula dengan logistik.

"Tantangannya cuaca. Di Kaltim kadang hujan, kadang tidak. Tapi kalau debu itu biasa, namanya kerja proyek," tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkap sejumlah progres IKN mulai dari istana garuda yang akan menjadi kantor presiden hingga National Training Center untuk latihan tim nasional sepakbola dalam kunjungannya pada Kamis (21/9). 

Lihat Juga : Bahlil: Tokoh Rempang Ucap Kiamat Pun Kampung Tak Maju Tanpa Investasi

Jokowi meletakkan bilah pertama istana garuda dalam kunjungan ke IKN hari ini. Dia menilai pembangunan kantor presiden itu sudah mencapai 38 persen.

Dia menargetkan istana garuda akan selesai dibangun pada Maret 2024. Jokowi menyebut kantor presiden di IKN berbentuk burung garuda mengepakkan sayap dengan lapisan 4.650 bilah baja.

Presiden juga membeberkan progres pembangunan National Training Center (NTC). Lokasi itu akan menjadi pusat pelatihan tim nasional sepakbola. NTC akan berisi delapan lapangan, asrama pemain dan ofisial, serta berbagai fasilitas penunjang lainnya. Pembangunan lokasi ini menggunakan Rp95 miliar APBN dan Rp85,6 miliar hibah FIFA Forward.

Jokowi juga meresmikan pembangunan Pusat Persemaian Mentawir. Lokasi ini dibangun untuk memasok 15 juta bibit tanaman per tahun. Bibit-bibit itu digunakan untuk menghijaukan hutan-hutan di Kalimantan.

Tak hanya itu, Jokowi juga meletakkan batu pertama untuk pembangunan Rumah Sakit Abdi Waluyo. Pemerintah mengucurkan Rp2 triliun untuk membangun rumah sakit berisi 400 kamar tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Dunia para dewa di akhir zaman

Pontjo Sutowo Gugat Pratikno Cs Buntut Kisruh Hotel Sultan******

Pontjo Sutowo kembali menggugat pemerintah terkait sengketa Hotel Sultan. Gugatan ia layangkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin (9/10) kemarin dengan nomor perkara 667/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

Gugatan diajukan atas nama PT Indobuildco yang merupakan perusahaan milik Pontjo Sutowo.

Kedua, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno. Ketiga, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Keempat, Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Pusat. Kuasa Hukum Pontjo Sutowo Hamdan Zoelva mengatakan gugatan diajukan dengan tuduhan pemerintah telah melakukan pelanggaran hukum terkait sengketa Hotel Sultan.

Pelanggaran hukum dilakukan terkait penutupan jalan, akses masuk ke Hotel Sultan dan pemasangan spanduk oleh BPGBK di area Hotel Sultan.

"Karena PT Indobulico adalah penghuni dan pemilik sah atas persil tersebut berdasarkan HGB 26-27/Senayan. PT Indobuilco juga menggunggat BPN karena yang berhak atas persil tersebut adalah PT Indobuilco, bukan BPGBK, sesuai hukum pertanahan menganai pemberian HGB," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/10).

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Kementerian ATR/BPN melalui Staf Ahli Menteri ATR/BPN dan Selaku Plt Kepala Biro Hubungan Masyarakat Yulia Jaya Nirmawati terkait gugatan tersebut. Namun, sampai dengan saat ini, konfirmasi belum berbalas. 

Direktur Umum PPKGBK Hadi Sulistia yang mewakili Mensesneg Pratikno mengatakan bahwa masalah gugatan itu sedang dilihat kuasa hukum pemerintah.

"Terkait legal formal sedang direview oleh kuasa hukum kita. Tapi yang pasti, lahan Blok 15 sudah clean dan clear aset milik negara," katanya.

"Apa yang kami lakukan kemarin adalah deklarasi atas lahan/tanah. Operasional hotel masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pihak Indobuildco," katanya.

Pontjo Sutowo dan pemerintah memang tengah ribut soal pengelolaan Hotel Sultan. Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006.
Kala itu, ia lewat perusahaannya melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.