kredit lewat shopee

Orang-orang menghormati

Jaksa Korsel Sebut Pencipta Terra Luna Do Kwon Bersembunyi di Serbia******

Jaksa Korea Selatan menyebut Do Kwon, pencipta aset kripto Terra Luna, menjadi buronan dan bersembunyi di Serbia.

Mengutip CNN Business, Rabu (14/12), Do Kwon kabur dari tempat tinggalnya saat menjalankan platform blockchain Terraform Labs di Singapura. Ia kemudian lari ke Dubai hingga akhirnya terdeteksi di Serbia.

Juru bicara Kantor Kejaksaan Distrik Selatan Seoul mengatakan Do Kwon terdeteksi di Serbia sejak November lalu. Ia juga menyebut saat ini pihaknya sedang mencari bantuan dari pemerintah Serbia untuk menangkap dan mengekstradisi Do Kwon.

Red notice interpol adalah seruan kepada penegak hukum di seluruh dunia agar mencegah seseorang untuk mendapatkan visa, membatasi perjalanan lintas batas, dan bisa menahan sementara seseorang yang menunggu ekstradisi, penyerahan, atau tindakan hukum serupa.

Kasus yang menyeret Do Kwon ini dipicu saat aset kripto Terra Luna hancur lebur dalam sepekan pada Mei 2022. Keruntuhan tersebut memicu kerugian lebih dari US0 miliar.

Jaksa Korea Selatan lantas menuduh Kwon melakukan penipuan dan meminta Kementerian Luar Negeri Seoul untuk mencabut paspor pendiri aset kripto Terra Luna tersebut.

Namun, Kwon membantah dirinya kabur. Di lain sisi, Jaksa Korsel mengklaim memiliki bukti tidak langsung bahwa Kwon berusaha melarikan diri. Teka-teki keberadaan Kwon pun belum terpecahkan setelah Kepolisian Singapura mengatakan pria 31 tahun tersebut tidak berada di wilayah kekuasaan mereka.

"Saya 'tidak dalam pelarian' atau hal serupa. Untuk agensi mana pun yang telah menunjukkan minat untuk berkomunikasi, kami bekerja sama penuh dan tidak menyembunyikan apapun," ungkap Do Kwon membela diri dalam cuitannya di akun Twitter.

"Kami sedang dalam proses membela diri di berbagai yurisdiksi dan berharap bisa mengklarifikasi fakta selama beberapa bulan ke depan," imbuhnya.

Pusaran kasus Terra Luna ini membuat banyak investor kehilangan tabungan hidup mereka. Pihak berwenang Korea Selatan terus membuka banyak penyelidikan kriminal atas tragedi ini.

[Gambas:Video CNN]

Wanita Pedang Cang Lei

Turis Asing Batalkan Kunjungan ke Labuan Bajo Usai Pengesahan UU KUHP******

Sejumlahwisatawanasing membatalkan kunjungan ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat usai disahkannya Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Manggarai Barat Ignasius Suradin mengatakan wisatawan asing khawatir karena KUHP itu mengatur hukuman pidana bagi mereka yang dilaporkan berhubungan seks atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan.

"Ada pembatalan wisman (wisatawan mancanegara) ke Labuan Bajo," ungkap Suradin, dikutip dari detikcom, Jumat (9/12).

"Ini memang bencana. Saya sudah dikontak oleh beberapa calon wisatawan yang berencana liburan ke Indonesia. Mereka khawatir dengan KUHP baru itu. Tentu ada pembatalan dan sekaligus banyak pertanyaan dari mereka terkait KUHP ini," katanya.

Ia melanjutkan ketentuan dalam KUHP ini bertentangan dengan upaya pengembangan industri pariwisata dengan membuka ruang bagi peningkatan kunjungan wisatawan. Negara dinilai terlalu jauh mencampuri urusan privat seseorang yang justru berdampak buruk pada sektor pariwisata.

"Mengapa negara harus terlibat dalam urusan privat orang per orang," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah bersama DPR telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) menjadi undang-undang alias KUHP dalam rapat Paripurna pada Selasa (6/12).

KUHP baru dinilai masih memuat pasal-pasal warisan kolonial dan rentan digunakan sebagai alat kriminalisasi. Koalisi sipil pun terus menggaungkan dan menggelar demo menolak KUHP tersebut.

Beleid baru itu juga mengatur ketentuan hubungan seks di luar pernikahan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 413 ayat (1) bagian keempat tentang Perzinaan.

[Gambas:Video CNN]

Dalam beleid tersebut, orang yang melakukan hubungan seks di luar pernikahan dapat diancam pidana penjara satu tahun.

"Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II," bunyi pasal 413 ayat (1).

Meski begitu, ancaman itu baru bisa berlaku apabila ada pihak yang mengadukan atau dengan kata lain delik aduan. Aturan itu mengatur pihak yang dapat mengadukan yakni suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. Lalu, orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Mimpi adalah raja

China Larang Pedagang Naikkan Harga Obat Usai Longgarkan Lockdown******

Pihak berwenang Chinamemperketat aturan penjualan obatselama lonjakan penyebaran covid.

Dalam pengetatan itu, mereka melarang pedagang menaikkan harga obat, karena khawatir covid-19 kembali menggila usai aturan mengenailockdown mulai dilonggarkan.

Pada Rabu lalu, China mengumumkan 10 langkah yang melonggarkan kebijakan Presiden Xi Jinping terkait nol covid. Namun, kekhawatiran muncul akan lonjakan infeksi karena masyarakat berebut obat batuk, obat flu, dan masker.

"Semua usaha harus dilakukan untuk memastikan pengiriman pasokan medis yang lancar, termasuk vaksinasi, reagen pengujian antigen, obat-obatan, dan masker," bunyi keterangan Kementerian Transportasi China seperti dikutip dari Reuters, Minggu (10/12).

Pengumuman itu melarang pemblokiran atau penutupan jalan raya, pelabuhan, stasiun kereta api, dan bandara tanpa izin untuk mematuhi pelonggaran pembatasan di China.

Administrasi Negara China untuk Regulasi Pasar juga mewanti-wanti agar tidak ada pihak yang menaikkan harga segala produk anti-covid.

Dalam surat peringatan yang diterbitkan pada Jumat, pengawas melarang inflasi harga, kolusi, diskriminasi harga, propaganda menyesatkan, dan penimbunan.

"Pedagang tidak boleh menaikkan harga secara drastis ketika tidak ada kenaikan biaya yang jelas, atau kenaikan biaya jauh tertinggal dari kenaikan harga," kata regulator.

Selain itu, mereka tidak boleh menimbun persediaan anti-pandemi yang kekurangan pasokan, atau menyebarkan kabar tentang kenaikan harga yang dapat mengganggu ketertiban pasar.

[Gambas:Video CNN]

Senjata kekaisaran

Sandiaga Uno Klaim Turis Asing Masih Banjiri RI Meski KUHP Disahkan******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengklaim tidak ada pembatalan kunjungan wisatawan mancanegara yang signifikan usai disahkannya KUHP.

Sandi mengaku telah menempatkan tim khusus di sejumlah negara yang menjadi target utama kunjungan Wisman ke Indonesia. Salah satunya yakni Australia, yang disebut kerap menjadi negara dengan kunjungan Wisman tertinggi ke Indonesia.

Ia mengklaim dari hasil penelusuran tim itu hingga Jumat (9/12) malam, tidak tercatat pembatalan kunjungan secara signifikan ke Indonesia. Sandi bahkan mengaku kunjungan wisman yang masuk lewat Jakarta dan Bali justru semakin meningkat.

Lebih lanjut Sandi mengaku Kemenparekraf akan terus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat khususnya para pelaku usaha di bidang wisata terkait UU KUHP yang baru.

"Kita pastikan, kita sosialisasikan wisata di Indonesia aman, nyaman, dan menyenangkan. Kami pastikan sosialisasi kepada para travel agent, tour operatorbahwa wisata mereka dijamin aman, nyaman, dan kami sangat welcome," pungkasnya.

Pemerintah dan DPR baru saja mengesahkan revisi UU KUHP. Salah satu poin penting hasil revisi uu itu adalah aturan soal hak privasi dalam hal ini melakukan hubungan seks di luar nikah atau tinggal bersama (kohabitasi). Hal ini diatur dalam Pasal 411 dan 412 soal Perzinahan.

Pada Pasal 411, orang yang melakukan seks dengan yang bukan suami atau istri bisa dipenjara hingga satu tahun atau didenda hingga Rp10 juta.

Sementara pada Pasal 412, orang yang tinggal bersama dengan yang bukan suami atau istrinya bisa dipenjara hingga 6 bulan atau denda hingga Rp10 juta.

Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Manggarai Barat Ignasius Suradin mengatakan sejumlah wisatawan asing membatalkan kunjungan ke Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat usai disahkannya Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ia mengatakan wisatawan asing khawatir karena KUHP itu mengatur hukuman pidana bagi mereka yang dilaporkan berhubungan seks atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan.

Suradin menambahkan wisatawan asing khawatir tidak bisa berbagi kamar hotel dengan pasangannya. Ketentuan dalam KUHP baru itu lantas dinilai menjadi bencana bagi industri pariwisata.

"Ini memang bencana. Saya sudah dikontak oleh beberapa calon wisatawan yang berencana liburan ke Indonesia. Mereka khawatir dengan KUHP baru itu. Tentu ada pembatalan dan sekaligus banyak pertanyaan dari mereka terkait KUHP ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Luar Biasa

Daftar 8 Tol Gratis Saat Libur Nataru******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Badan Usaha Jalan Tol(BUJT) menyiapkan 8 ruas tol yang bisa dilewati secara gratis saat libur Natal2022 dan Tahun Baru 2023 (Nataru).

Tol yang disiapkan adalah yang belum sepenuhnya selesai (fungsional), namun akan dibuka sementara untuk mendukung kelancaran arus kendaraan saat Nataru.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk mendukung libur Nataru, Kementerian PUPR memastikan kesiapan infrastruktur jalan dan jembatan, termasuk jalan nasional dengan kondisi mantap.

1. Jalan Tol Kuala Tanjung - Tebing Tinggi - Parapat Seksi 1 (20,4 km)
2. Jalan Tol Semarang - Demak seksi 2 (16,31 km)
Status: Sudah dilakukan uji laik fungsi jalan tol dan siap dilintasi kendaraan.
3. Jalan Tol Japek selatan paket 3 segmen Sadang Kutanegara (8,5 km)
Status: Siap difungsionalkan mendukung Nataru melalui jalan kawasan industri ke Simpang Susun (SS) Karawang Timur.
4. Jalan Tol Ciawi - Sukabumi seksi 2 (11,9 km).
Status: Masih menyisakan pekerjaan penyelesaian Jembatan Cibadak di KM15+100-KM15+360 ditargetkan selesai 17 Desember 2022 dan di KM18+675-KM18+925 ditargetkan selesai 20 Desember 2022.
5. Jalan Tol Bekasi - Cawang - Kp. Melayu seksi 2A dan 2A - Ujung (4,88 km)
Status: telah dilakukan uji laik fungsi sejak 23 September 2022.
6. Jalan Tol Cinere - Jagorawi Seksi 3A (3 km)
7. Jalan Tol Sigli - Banda Aceh seksi 5 (7,3 Km) dan Seksi 6 (5 Km)
8. Ramp Junction Wringinanom Tahap 1 (7,45 Km) Jalan Tol Krian - Legundi - Bunder - Manyar sebagai akses pendukung kelancaran lalu lintas kendaraan menuju ke Surabaya dan juga menuju wilayah Gresik.

[Gambas:Video CNN]

Ujung pedang

Meikarta, 'Hunian Masa Depan' Tak Kunjung Ditempati yang Tuai Gugatan******

Apartemen Meikarta, Bekasi, ramai disorot di media sosial usai para pembelinya mengeluhkan unit yang tak kunjung diserahkan sejak 2019. Proyek seperti apa sebenarnya ini?

Dalam pekan terakhir, sejumlah konsumen Meikarta berkeluh-kesah di media sosial hingga menggelar demo terkait unit yang tak juga didapat setelah bertahun-tahun akad jual beli.  

Sesuai dengan Penegasan dan persetujuan Pemesanan Unit (P3U) atau konfirmasi pemesanan, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik proyek seharusnya melakukan serah terima unit apartemen pada pertengahan 2019 hingga 2020 kepada konsumen.

Ketua Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Aep Mulyana meminta agar DPR mempertemukan pihaknya dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pemilik proyek.

"Dari anggota Komisi V, meneruskan ke Komisi 11 akan diadakan mediasi Meikarta untuk rapat dengar pendapat kurang lebih 14 (Desember). Nanti kita tunggu saja," katanya, Rabu (7/12).

Aep sebelumnya menjelaskan saat konsumen menghubungi perusahaan yang berafiliasi dengan Grup Lippo tersebut, PT MSU meminta konsumen menunggu grace periodselama enam bulan, yang sebelumnya tidak ada dalam perjanjian awal.

Grace periodtersebut kemudian berkembang menjadi 18 bulan. Setelahgrace periodberakhir, konsumen Meikarta kembali menghubungi PT MSU dan melakukan pengecekan di lokasi pembangunan.

"Kami melakukan pengecekan langsung ke lokasi dan kenyataannya, sebagian besar masih berupa tanah kosong atau berupa bangunan yang belum selesai sebagaimana peruntukannya," ujar Aep Mulyana dalam pernyataan resmi, Agustus lalu.

Aep menambahkan sebagian konsumen ditawarkan untuk relokasi apartemen dengan menambah harga yang nyaris sama dengan satu unit baru. Namun, sebagian besar konsumen tidak mau karena tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Dilansir dari CNBC Indonesia, kawasan proyek Meikarta saat ini banyak ditumbuhi rumput-rumput liar. Gedung-gedung setengah jadi terbengkalai begitu saja. Tak banyak aktivitas di proyek properti itu.

Kenapa proyek ini bermasalah?

Mengutip berbagai sumber, Meikarta merupakan proyek kota terencana yang dibangun oleh PT Lippo Karawaci Tbk di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Meikarta resmi diluncurkan pada 2017.

Kala itu disebut, nilai investasi proyek mencapai Rp278 triliun. Salah satu yang diingat publik adalah serbuan iklan di televisi pada 2017 sambil mengusung konsep kota masa depan serta jargon "aku ingin pindah ke Meikarta".

Meikarta digadang-gadang akan memiliki 100 gedung pencakar langit yang memiliki 35-46 lantai. Lippo Group memperkenalkan proyek di lahan 500 hektare itu sebagai proyek dan portofolio terbesar selama kiprahnya di industri ini.

Sejumlah tokoh politik pun ramai-ramai mendukung proyek ini, mulai Ketua MPR Zulkifli Hasan hingga Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh.

Namun, proyek ini mengalami masalah dengan pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Barat (Jabar) pada 2017. Wakil Gubernur Jabar saat itu, Deddy Mizwar, sempat meminta Lippo Grup menghentikan sementara proyek.

Alasannya, belum ada rekomendasi dari Pemprov yang hanya memberikan rekomendasi izin 84,6 hektare untuk lahan proyek Meikarta.

Sementara itu PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang dari mega proyek Meikarta sekaligus anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk, digugat pailit oleh dua vendornya yakni PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi.

Tak hanya itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan OTT di Kabupaten Bekasi terkait proyek Meikarta pada 2018.

Pihak-pihak yang ditangkap KPK antara lain, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

SaatCNNIndonesia.commengunjungi kawasan Meikarta, Rabu (17/10/2018), bagian pemasaran tetap mengklaim pihaknya bakal menyediakan fasilitas publik yang akan menjadi suguhan menarik untuk hunian masa depan.

Meski demikian, selepas kasus-kasus itu, proyek tak berkembang signifikan dan dikeluhkan pembeli. Alih-alih jadi kota masa depan, tower-tower apartemen pun tampak bak proyek Hambalang yang ditumbuhi semak belukar seperti Kota mati.

[Gambas:Twitter]

Merespons perkembangan terbaru, PT MSU mengatakan penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap hingga 2027. Sedangkan saat ini 1.800 unit diklaim sudah diserahkan ke konsumen sejak 2021.

Corporate Secretary Lippo Cikarang Veronika Sitepu mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti demonstrasi konsumen tersebut ke PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU selaku pengembang proyek Meikarta.

Berdasarkan informasi yang diterima Lippo Cikarang dari MSU, demonstrasi konsumen dilakukan untuk memenuhi permintaan pembeli yang berbeda dari kesepakatan perdamaian atau homologasi yang sudah disahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020.

Ia mengatakan putusan itu telah berkekuatan hukum tetap pada 26 Juli 2021.

"PT MSU juga sudah menginformasikan hasil Putusan Homologasi ini kepada seluruh Pembeli yang belum menerima unit, di mana pelaksanaan hasil Putusan sudah dijalankan dalam bentuk serah terima unit secara bertahap sejak Maret 2021 lalu," ujar Veronica dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip pada Sabtu (10/12).

Ia menambahkan beberapa pembeli yang tak puas dengan keputusan itu telah berupaya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata. Namun, pengadilan tetap memutuskan bahwa putusan homologasi harus dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak.